SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
SUBSTANSI HUKUM
MENURUT LAWRENCE M. FRIEDMAN
www.hukumunmer.com
(Legal Substance)
NAMA KELOMPOK
• Wahyu Pandu Jatmiko (121 000 50)
• Deby Amanda Putri (121 000 36)
• Septian Dwi Cahyo (121 000 55)
• Akhmad Fahrur Rozi (121 000 40)
TUGAS
SOSIOLOGI HUKUM
Daftar Isi
Penjelasan umum
Substansi Hukum menurut Lawrence M. friedman
Hubungan Antar Komponen Sistem Hukum
Ilustrasi
03
04
07
10
11
3DAFTAR ISI
PENJELASAN UMUM
Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang
saling bergantung. Menurut R. Subekti, Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu
keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana
atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak
boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) di antara bagian-bagian itu.
Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau sub-sistem. Sub-sistem
ini saling berkaitan yang tidak boleh bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu
ada jalan untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah
bagian-bagian yang dinamakan sub-sistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh.
Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu
dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara sub-sistem yang ada di
dalamnya.
Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi
oleh pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Menurut Laurence M. Friedman, sistem
hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya
hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai komponen system hukum penjelasan adalah sebagai berikut :
https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/18/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/
SUMBER :
4
Struktur Hukum
Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang
diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal
struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan
untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
Komponen Sistem Hukum
Gabungan dari Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya
Hukum yang saling berkaitan satu sama lain untuk terciptanya
penegakkan hukum dengan baik
Substansi Hukum
Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang
mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Budaya Hukum
Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan
kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang
baik
KOMPONEN
SISTEM
HUKUM
SUBSTANSI
HUKUM
STRUKTUR
HUKUM
BUDAYA
HUKUM
LANJUTAN…. 5
Laurence M.
Friedman
“Legal substance is another aspect of the legal system is its
substance. By this is meant the actual rules, norm, and
behavioral patterns of people inside the system …the stress
here is on living law, not just rules in law books”
http://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html
SUMBER :
Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa
disebut Three Elemens of Legal Sistem, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu
komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen
tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut
dengan sistem. Dalam tiga unsur atau komponen system hukum tersebut salah satu yang akan kami bahas
adalah komponen substansi hukum.
Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral
patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”.
Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan,
norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum.
SUBSTANSI HUKUM
Menurut Lawrence M. Friedman
http://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html
SUMBER :
7
Jadi Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang
menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh
orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru
yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada
dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law
Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah
menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang
tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini
mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam
KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak
ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum
apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
LANJUTAN….
http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html
SUMBER :
8
Namun, seringkali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi
oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak resposif terhadap
perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan
bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Peraturan
perundang-undangan dibuat oleh kekuasaan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Menurut
UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang diberikan kepada DPR sebagai legislatif dan Presiden
sebagai Eksekutif. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. DPR sebagai lembaga legislatif yang salah
satu tugasnya adalah membuat undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan harus
sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak
bertentangan dengan konstitusi negara. Untuk saat ini, hampir sebahagian besar produk perundang-
undangan yang dihasilkan lembaga DPR masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan yang tidak relefan dan cendrung dipaksakan serta tidak responsif.
http://www.tenagasosial.com/2013/08/substansi-hukum legal-substance.html
SUMBER :
9LANJUTAN….
SUBSTANSI
HUKUM
STRUKTUR
HUKUM
BUDAYA
HUKUM
KOMPONEN
SISTEM
HUKUM
Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin,
substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang
memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.Dikaitkan
dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan
hukum di Indonesia.
http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html
SUMBER :
HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN SISTEM HUKUM 10
STRUKTUR
HUKUM
Diibaratkan seperti mesin
SUBSTANSI
HUKUM
adalah apa yang dikerjakan
dan dihasilkan oleh mesin
KULTUR HUKUM
apa saja atau siapa saja
yang memutuskan
untuk menghidupkan
dan mematikan mesin
itu, serta memutuskan
bagaimana mesin itu
digunakan
ILUSTRASI
SUMBER :
http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html
11
THANK YOUF O R L I S T E N I N G

More Related Content

What's hot

Sosiologi Hukum - Penghakiman Massa
Sosiologi Hukum - Penghakiman MassaSosiologi Hukum - Penghakiman Massa
Sosiologi Hukum - Penghakiman Massamuces
 
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumMakalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumInternet Explorer
 
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)noidmedia virtual
 
650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719Yori Feriyandi
 
Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di Indonesia
Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di IndonesiaPenyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di Indonesia
Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di IndonesiaLeite Bayukaka
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPaul SinlaEloE
 
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAIMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAMuhamad Yogi
 
Persentase ilmu pengantar hukum .
Persentase ilmu pengantar hukum .Persentase ilmu pengantar hukum .
Persentase ilmu pengantar hukum .Erwin Pasaribu
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumShriie Arianti
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
10 penerapan penegakan hukum
10 penerapan   penegakan hukum10 penerapan   penegakan hukum
10 penerapan penegakan hukummudanp.com
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 

What's hot (19)

Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
Makalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukumMakalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukum
 
Sosiologi Hukum - Penghakiman Massa
Sosiologi Hukum - Penghakiman MassaSosiologi Hukum - Penghakiman Massa
Sosiologi Hukum - Penghakiman Massa
 
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumMakalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
 
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
 
Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di IndonesiaPenegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di Indonesia
 
650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719
 
Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di Indonesia
Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di IndonesiaPenyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di Indonesia
Penyimpangan Penegakan Hukum Yang Ada di Indonesia
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
 
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILAIMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
 
Upaya penegakan hukum di indonesia
Upaya penegakan hukum di indonesiaUpaya penegakan hukum di indonesia
Upaya penegakan hukum di indonesia
 
Persentase ilmu pengantar hukum .
Persentase ilmu pengantar hukum .Persentase ilmu pengantar hukum .
Persentase ilmu pengantar hukum .
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
 
Politik hukum
Politik hukumPolitik hukum
Politik hukum
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
10 penerapan penegakan hukum
10 penerapan   penegakan hukum10 penerapan   penegakan hukum
10 penerapan penegakan hukum
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 

Similar to HukumSubstansi

09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxdonihasmanto
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiatowetoe
 
Asas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukumAsas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukumNakano
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.pptPerryBoyChandraSiaha1
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLatuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLatuulll
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfJhonatanTelaumbanua
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
 

Similar to HukumSubstansi (20)

K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
XI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptxXI. sistem Hukum.pptx
XI. sistem Hukum.pptx
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
 
Pengertian hukum
Pengertian hukumPengertian hukum
Pengertian hukum
 
Shi
ShiShi
Shi
 
ilmu hukum
ilmu hukumilmu hukum
ilmu hukum
 
Asas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukumAsas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukum
 
Makalah rule of law
Makalah rule of lawMakalah rule of law
Makalah rule of law
 
Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
SISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
SISTEM HUKUM INDONESIA.pptxSISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
SISTEM HUKUM INDONESIA.pptx
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 
Sistemhukum
SistemhukumSistemhukum
Sistemhukum
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (6)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

HukumSubstansi

  • 1. SUBSTANSI HUKUM MENURUT LAWRENCE M. FRIEDMAN www.hukumunmer.com (Legal Substance)
  • 2. NAMA KELOMPOK • Wahyu Pandu Jatmiko (121 000 50) • Deby Amanda Putri (121 000 36) • Septian Dwi Cahyo (121 000 55) • Akhmad Fahrur Rozi (121 000 40) TUGAS SOSIOLOGI HUKUM
  • 3. Daftar Isi Penjelasan umum Substansi Hukum menurut Lawrence M. friedman Hubungan Antar Komponen Sistem Hukum Ilustrasi 03 04 07 10 11 3DAFTAR ISI
  • 4. PENJELASAN UMUM Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut R. Subekti, Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) di antara bagian-bagian itu. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau sub-sistem. Sub-sistem ini saling berkaitan yang tidak boleh bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan sub-sistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara sub-sistem yang ada di dalamnya. Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Menurut Laurence M. Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai komponen system hukum penjelasan adalah sebagai berikut : https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/18/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/ SUMBER : 4
  • 5. Struktur Hukum Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Komponen Sistem Hukum Gabungan dari Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum yang saling berkaitan satu sama lain untuk terciptanya penegakkan hukum dengan baik Substansi Hukum Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Budaya Hukum Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik KOMPONEN SISTEM HUKUM SUBSTANSI HUKUM STRUKTUR HUKUM BUDAYA HUKUM LANJUTAN…. 5
  • 6. Laurence M. Friedman “Legal substance is another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books” http://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html SUMBER :
  • 7. Lawrence M. Friedman menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut Three Elemens of Legal Sistem, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem. Dalam tiga unsur atau komponen system hukum tersebut salah satu yang akan kami bahas adalah komponen substansi hukum. Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah : “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. SUBSTANSI HUKUM Menurut Lawrence M. Friedman http://dedeandreas.blogspot.com/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html SUMBER : 7
  • 8. Jadi Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. LANJUTAN…. http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html SUMBER : 8
  • 9. Namun, seringkali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak resposif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh kekuasaan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Menurut UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang diberikan kepada DPR sebagai legislatif dan Presiden sebagai Eksekutif. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. DPR sebagai lembaga legislatif yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Untuk saat ini, hampir sebahagian besar produk perundang- undangan yang dihasilkan lembaga DPR masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang tidak relefan dan cendrung dipaksakan serta tidak responsif. http://www.tenagasosial.com/2013/08/substansi-hukum legal-substance.html SUMBER : 9LANJUTAN….
  • 10. SUBSTANSI HUKUM STRUKTUR HUKUM BUDAYA HUKUM KOMPONEN SISTEM HUKUM Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html SUMBER : HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN SISTEM HUKUM 10
  • 11. STRUKTUR HUKUM Diibaratkan seperti mesin SUBSTANSI HUKUM adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin KULTUR HUKUM apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan ILUSTRASI SUMBER : http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html 11
  • 12. THANK YOUF O R L I S T E N I N G