Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara (HTN) secara umum. Beberapa ahli mendefinisikan HTN sebagai ilmu yang mengatur organisasi negara, tugas, dan hubungan antar organ negara. Ruang lingkup HTN mencakup struktur kelembagaan negara, konstitusi, dan hubungan antara negara dengan warga negara. HTN memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum, ilmu politik, dan ilmu administrasi negara karena men
3. Belajar HTN bertujuan untuk
membekali mhs untuk
memahami konsep
ketatanegaraan secara
baik, benar dan menjadi
warga negara yang baik
(melek konstitusi dan
politik)
mampu mengajarkan
konsep-konsep
ketatanegaraan
7. Etimologis
Hukum
HTN
cabang ilmu hukum yang membahas mengenai
tatanan stuktur kenegaraan, mekanisme hubungan
antar struktur-struktur organ atau struktur
kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara
struktur negara dengan warga negara
Hukum
Tata
Negara
Negara
Tata
8. Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara mengatur
semua masyarakat hukum
atasan dan masyarakat hukum
bawahan menurut
tingkatannya, dimana masing-
masing akan menentukan
wilayah lingkungan rakyatnya,
badan-badan negara dan
fungsinya, susunan serta
wewenangnya masing-masing
yang berkuasa dalam
masyarakat hukum itu.
9. Hukum Tata Negara
adalah hukum yang
mengatur
organisasi negara.
Logemann
Hukum Tata Negara
adalah serangkaian
peraturan yang
menentukan badan-
badan yang diperlukan
serta wewenangnya
masing-masing,
hubungan satu dengan
lainnya dan hubungannya
dengan individu-individu
(dalam aktivitasnya)
Van der Pot
10. Apeldoorn
• Apeldoorn memakai istilah Hukum
Negara dalam arti sempit yang sama
artinya dengan istilah Hukum Tata
Negara dalam arti sempit, untuk
membedakan dengan Hukum Negara
dalam arti luas yang meliputi Hukum
Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara itu sendiri.
• Maka ia mengatakan bahwa Hukum
Negara dalam arti sempit menunjukkan
orang-orang yang memegang kekuasaan
pemerintahan dan batas-batas
kekuasaannya. Ia tidak banyak
membicarakan tentang Hukum Tata
Negara kecuali hanya mengenai tugas,
hak dan kewajiban alat-alat
perlengkapan negara dan tidak
menyinggung tentang kewarganegaraan
maupun hak azasi manusia.
11. Dicey merumuskan
Consitutional Law
sebagai berikut : as the
term is used in England,
appers to include all
rules which directly or
inderecly affect the
distribution or exercise
of the souvereign
power in the state.
A.V. Dicey
Hukum Tata Negara
mengatur alat-alat
perlengkapan negara,
tugasnya dan hubungan
antar alat perlengkapan
negara itu.
Wade and
Phillips
12. Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara adalah hukum yang
mengatur bentuk negara (kesatuan atau
federal) dan bentuk pemerintahan
(kerajaan atau republik), yang
menunjukkan masyarakat hukum atasan
ataupun yang bawahan, beserta
tingkatan-tingkatannya (hierarchi), yang
selanjutnya menegaskan wilayah dan
lingkungan rakyat dari masyarakat-
masyarakat hukum itu dan akhirnya
menunjukkan alat-alat perlengkapan
(yang memegang kekuasaan penguasa)
dari masyarakat hukum itu, beserta
susunannya (terdiri dari seseorang atau
sejumlah orang), wewenang, tingkataan
imbangan dari dan antara alat
perlengkapan itu.
13. 13
Suitablefor
all
categories
business
and
personal
presentatio
ion, eaque
eaque ipsa
ipsa quae
ab illo
inventore
veritatis et
et quasi
architecto
beatae
business
and
personal
presentatio
ion, eaque
eaque ipsa
ipsa quae
Hukum Tata Negara adalah ilmu
yang termasuk salah satu cabang
ilmu hukum, yaitu hukum
kenegaraan yang berada di ranah
hukum publik
Definisi Hukum Tata Negara telah dikembangkan
oleh para ahli hukum sehingga tidak hanya
mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi
dan mekanisme hubungan antar organ negara itu,
tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang
terkait dengan mekanisme hubungan antara
organ-organ negara itu dengan warga negara
14. 14
Obyek Kajian Hukum Tata Negara
75%
90% 70%
55%
Obyek Hukum
Tata Negara :
NEGARA
Terikat pada
tempat,
keadaan dan
waktu tertentu
Negara dalam hal
ini dipandang
dalam sifat dan
pengertiannya yang
konkrit.
Contoh :
mempelajari HTN
Inggris, Jepang,dll
15. 15
• Dari pengertian negara
yang demikian kemudian
dipelajari lebih mendalam
tentang susunannya, alat-
alat perlengkapannya,
wewenangnya,
kewajibannya dan
sebagainya.
• Jadi dalam Hukum Tata Negara, yang
dikaji adalah aspek hukum yang
membentuk dan yang dibentuk oleh
organisasi negara.
16. 16
Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Pola-pola dasar
ketatanegaraanyang dianut dan
dijadikan acuan bagi
pengorganisasian organisasi,
pembentukan dan
penyelenggaraan organisasi
negara serta mekanisme kerja
organisasi negara
Prinsip-prinsip
kewarganegaraan dan
hubungan antara negara
dengan warga negara beserta
hak-hak dan kewajiban asasi
manusia, bentuk-bentuk dan
prosedur pengambilan
keputusan hukum, serta
mekanisme perlawanan
terhadap keputusan hukum
Konstitusi sebagai hukum
dasar beserta berbagai
aspek perkembangannya
dalam sejarah kenegaraan
yang bersangkutan, proses
pembentukannya dan
perubahannya, kekuatan
mengikatnya, cakupan
atau substansinya
.
Struktur kelembagaan
negara dan mekanisme
hubungan antar organ-
organ kelembagaan negara
baik secara vertilal ataupun
horisontal dan diagonal
.
17. Hubungan HTN dengan Ilmu Lain
1) Banyak cabang ilmu
pengetahuan yang
menjadikan negara
sebagai obyek kajiannya
(Contoh : ???)
2) Hukum Tata Negara
termasuk keluarga ilmu
hukum kenegaraan
3) Bagaimana hubungan
HTN dengan ilmu lain
yang menjadikan negara
sebagai obyek kajiannya ?
18. HTN dengan Ilmu Negara
• Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-
asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara
• Sehingga ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk
mempelajari hukum tata negara, hukum administrasi negara,
dll
• Yang diutamakan dalam ilmu negara adalah nilai teoritis-
ilmiahnya sedangkan dalam hukum tata negara dan hukum
administrasi negara terkait pula dengan norma hukumnya
dalam arti positif
19. HTN dengan ILMU POLITIK
• Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-
peraturan hukum yang mengatur organisasi
kekuasaan negara, sedangkan Ilmu Politik
mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek
perilaku kekuasaan tersebut.
• Setiap produk Undang-Undang merupakan
hasil dari proses politik ataukeputusan politik
karena setiap Undang-Undang pada
hakekatnya disusun dan
20. • Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara
yang sudahditetapkan oleh Hukum Tata Negara.
• Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia
Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara
merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. dibentuk
oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara
melihatUndang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk
oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang
melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh
Hukum Tata Negara.
21. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan
manusia-manusia Hukum Tata Negara
sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan
dasar dari perilaku politik/kekuasaan.
22. HTN dengan HAN
• Perhatian pokok Hukum Tata Negara adalah
menyangkut struktur hukum dan kehidupan
bernegara, sedangkan Hukum Administrasi
Negara memusatkan perhatian pada
substansi sistem pengambilan keputusan
dalam kegiatan berpemerintahan