SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA
MINGGU,26 MARET 2023
Pengertian HTN
Obyek Kajian
HTN
Istilah HTN Ruang
Lingkup HTN
Hub HTN dengan
Ilmu Lain
Sub Materi
Belajar HTN bertujuan untuk
membekali mhs untuk
memahami konsep
ketatanegaraan secara
baik, benar dan menjadi
warga negara yang baik
(melek konstitusi dan
politik)
mampu mengajarkan
konsep-konsep
ketatanegaraan
Kedudukan dalam
keilmuan
ditopang oleh ilmu
politik kenegaraan dan
ilmu hukum.
HTN
Ilmu Pol
Keneg
Ilmu Hukum
HTN
Istilah Hukum Tata Negara
Constitutional
Law
Droit
Constitutionnel
Verfassungsrecht StaatRecht
Inggri
s
Peran
cis
Jerm
an
Bela
nda
Pengertian
Hukum Tata
Negara
Etimologis
Hukum
HTN
cabang ilmu hukum yang membahas mengenai
tatanan stuktur kenegaraan, mekanisme hubungan
antar struktur-struktur organ atau struktur
kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara
struktur negara dengan warga negara
Hukum
Tata
Negara
Negara
Tata
Van Vollenhoven
Hukum Tata Negara mengatur
semua masyarakat hukum
atasan dan masyarakat hukum
bawahan menurut
tingkatannya, dimana masing-
masing akan menentukan
wilayah lingkungan rakyatnya,
badan-badan negara dan
fungsinya, susunan serta
wewenangnya masing-masing
yang berkuasa dalam
masyarakat hukum itu.
Hukum Tata Negara
adalah hukum yang
mengatur
organisasi negara.
Logemann
Hukum Tata Negara
adalah serangkaian
peraturan yang
menentukan badan-
badan yang diperlukan
serta wewenangnya
masing-masing,
hubungan satu dengan
lainnya dan hubungannya
dengan individu-individu
(dalam aktivitasnya)
Van der Pot
Apeldoorn
• Apeldoorn memakai istilah Hukum
Negara dalam arti sempit yang sama
artinya dengan istilah Hukum Tata
Negara dalam arti sempit, untuk
membedakan dengan Hukum Negara
dalam arti luas yang meliputi Hukum
Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara itu sendiri.
• Maka ia mengatakan bahwa Hukum
Negara dalam arti sempit menunjukkan
orang-orang yang memegang kekuasaan
pemerintahan dan batas-batas
kekuasaannya. Ia tidak banyak
membicarakan tentang Hukum Tata
Negara kecuali hanya mengenai tugas,
hak dan kewajiban alat-alat
perlengkapan negara dan tidak
menyinggung tentang kewarganegaraan
maupun hak azasi manusia.
Dicey merumuskan
Consitutional Law
sebagai berikut : as the
term is used in England,
appers to include all
rules which directly or
inderecly affect the
distribution or exercise
of the souvereign
power in the state.
A.V. Dicey
Hukum Tata Negara
mengatur alat-alat
perlengkapan negara,
tugasnya dan hubungan
antar alat perlengkapan
negara itu.
Wade and
Phillips
Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara adalah hukum yang
mengatur bentuk negara (kesatuan atau
federal) dan bentuk pemerintahan
(kerajaan atau republik), yang
menunjukkan masyarakat hukum atasan
ataupun yang bawahan, beserta
tingkatan-tingkatannya (hierarchi), yang
selanjutnya menegaskan wilayah dan
lingkungan rakyat dari masyarakat-
masyarakat hukum itu dan akhirnya
menunjukkan alat-alat perlengkapan
(yang memegang kekuasaan penguasa)
dari masyarakat hukum itu, beserta
susunannya (terdiri dari seseorang atau
sejumlah orang), wewenang, tingkataan
imbangan dari dan antara alat
perlengkapan itu.
13
Suitablefor
all
categories
business
and
personal
presentatio
ion, eaque
eaque ipsa
ipsa quae
ab illo
inventore
veritatis et
et quasi
architecto
beatae
business
and
personal
presentatio
ion, eaque
eaque ipsa
ipsa quae
Hukum Tata Negara adalah ilmu
yang termasuk salah satu cabang
ilmu hukum, yaitu hukum
kenegaraan yang berada di ranah
hukum publik
Definisi Hukum Tata Negara telah dikembangkan
oleh para ahli hukum sehingga tidak hanya
mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi
dan mekanisme hubungan antar organ negara itu,
tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang
terkait dengan mekanisme hubungan antara
organ-organ negara itu dengan warga negara
14
Obyek Kajian Hukum Tata Negara
75%
90% 70%
55%
Obyek Hukum
Tata Negara :
NEGARA
Terikat pada
tempat,
keadaan dan
waktu tertentu
Negara dalam hal
ini dipandang
dalam sifat dan
pengertiannya yang
konkrit.
Contoh :
mempelajari HTN
Inggris, Jepang,dll
15
• Dari pengertian negara
yang demikian kemudian
dipelajari lebih mendalam
tentang susunannya, alat-
alat perlengkapannya,
wewenangnya,
kewajibannya dan
sebagainya.
• Jadi dalam Hukum Tata Negara, yang
dikaji adalah aspek hukum yang
membentuk dan yang dibentuk oleh
organisasi negara.
16
Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Pola-pola dasar
ketatanegaraanyang dianut dan
dijadikan acuan bagi
pengorganisasian organisasi,
pembentukan dan
penyelenggaraan organisasi
negara serta mekanisme kerja
organisasi negara
Prinsip-prinsip
kewarganegaraan dan
hubungan antara negara
dengan warga negara beserta
hak-hak dan kewajiban asasi
manusia, bentuk-bentuk dan
prosedur pengambilan
keputusan hukum, serta
mekanisme perlawanan
terhadap keputusan hukum
Konstitusi sebagai hukum
dasar beserta berbagai
aspek perkembangannya
dalam sejarah kenegaraan
yang bersangkutan, proses
pembentukannya dan
perubahannya, kekuatan
mengikatnya, cakupan
atau substansinya
.
Struktur kelembagaan
negara dan mekanisme
hubungan antar organ-
organ kelembagaan negara
baik secara vertilal ataupun
horisontal dan diagonal
.
Hubungan HTN dengan Ilmu Lain
1) Banyak cabang ilmu
pengetahuan yang
menjadikan negara
sebagai obyek kajiannya
(Contoh : ???)
2) Hukum Tata Negara
termasuk keluarga ilmu
hukum kenegaraan
3) Bagaimana hubungan
HTN dengan ilmu lain
yang menjadikan negara
sebagai obyek kajiannya ?
HTN dengan Ilmu Negara
• Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-
asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara
• Sehingga ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk
mempelajari hukum tata negara, hukum administrasi negara,
dll
• Yang diutamakan dalam ilmu negara adalah nilai teoritis-
ilmiahnya sedangkan dalam hukum tata negara dan hukum
administrasi negara terkait pula dengan norma hukumnya
dalam arti positif
HTN dengan ILMU POLITIK
• Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-
peraturan hukum yang mengatur organisasi
kekuasaan negara, sedangkan Ilmu Politik
mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek
perilaku kekuasaan tersebut.
• Setiap produk Undang-Undang merupakan
hasil dari proses politik ataukeputusan politik
karena setiap Undang-Undang pada
hakekatnya disusun dan
• Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara
yang sudahditetapkan oleh Hukum Tata Negara.
• Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia
Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara
merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. dibentuk
oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara
melihatUndang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk
oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang
melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh
Hukum Tata Negara.
Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan
manusia-manusia Hukum Tata Negara
sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan
dasar dari perilaku politik/kekuasaan.
HTN dengan HAN
• Perhatian pokok Hukum Tata Negara adalah
menyangkut struktur hukum dan kehidupan
bernegara, sedangkan Hukum Administrasi
Negara memusatkan perhatian pada
substansi sistem pengambilan keputusan
dalam kegiatan berpemerintahan
23
Terima kasih

More Related Content

Similar to PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaKonsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaSugeng Klinsman
 
Buku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negaraBuku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfJhonatanTelaumbanua
 
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumMakalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumadeasuharja
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan amdsarah
 
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Reiza Putra
 
Makalah lembaga negara
Makalah lembaga negaraMakalah lembaga negara
Makalah lembaga negarabruh97
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 

Similar to PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA (20)

Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
MATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptxMATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptx
 
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaKonsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
 
Buku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negaraBuku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negara
 
Shi
ShiShi
Shi
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
 
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukumMakalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
Makalah peradilan administrasi negara dan implementasi dalam penegakan hukum
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan
 
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahanHukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Negara Hukum
Negara HukumNegara Hukum
Negara Hukum
 
Makalah lembaga negara
Makalah lembaga negaraMakalah lembaga negara
Makalah lembaga negara
 
Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 

Recently uploaded

Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 

PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

  • 1. PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA MINGGU,26 MARET 2023
  • 2. Pengertian HTN Obyek Kajian HTN Istilah HTN Ruang Lingkup HTN Hub HTN dengan Ilmu Lain Sub Materi
  • 3. Belajar HTN bertujuan untuk membekali mhs untuk memahami konsep ketatanegaraan secara baik, benar dan menjadi warga negara yang baik (melek konstitusi dan politik) mampu mengajarkan konsep-konsep ketatanegaraan
  • 4. Kedudukan dalam keilmuan ditopang oleh ilmu politik kenegaraan dan ilmu hukum. HTN Ilmu Pol Keneg Ilmu Hukum HTN
  • 5. Istilah Hukum Tata Negara Constitutional Law Droit Constitutionnel Verfassungsrecht StaatRecht Inggri s Peran cis Jerm an Bela nda
  • 7. Etimologis Hukum HTN cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan stuktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara Hukum Tata Negara Negara Tata
  • 8. Van Vollenhoven Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dimana masing- masing akan menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, badan-badan negara dan fungsinya, susunan serta wewenangnya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu.
  • 9. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Logemann Hukum Tata Negara adalah serangkaian peraturan yang menentukan badan- badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan lainnya dan hubungannya dengan individu-individu (dalam aktivitasnya) Van der Pot
  • 10. Apeldoorn • Apeldoorn memakai istilah Hukum Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, untuk membedakan dengan Hukum Negara dalam arti luas yang meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu sendiri. • Maka ia mengatakan bahwa Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Ia tidak banyak membicarakan tentang Hukum Tata Negara kecuali hanya mengenai tugas, hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara dan tidak menyinggung tentang kewarganegaraan maupun hak azasi manusia.
  • 11. Dicey merumuskan Consitutional Law sebagai berikut : as the term is used in England, appers to include all rules which directly or inderecly affect the distribution or exercise of the souvereign power in the state. A.V. Dicey Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antar alat perlengkapan negara itu. Wade and Phillips
  • 12. Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum atasan ataupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchi), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat- masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunannya (terdiri dari seseorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkataan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu.
  • 13. 13 Suitablefor all categories business and personal presentatio ion, eaque eaque ipsa ipsa quae ab illo inventore veritatis et et quasi architecto beatae business and personal presentatio ion, eaque eaque ipsa ipsa quae Hukum Tata Negara adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik Definisi Hukum Tata Negara telah dikembangkan oleh para ahli hukum sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara
  • 14. 14 Obyek Kajian Hukum Tata Negara 75% 90% 70% 55% Obyek Hukum Tata Negara : NEGARA Terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu Negara dalam hal ini dipandang dalam sifat dan pengertiannya yang konkrit. Contoh : mempelajari HTN Inggris, Jepang,dll
  • 15. 15 • Dari pengertian negara yang demikian kemudian dipelajari lebih mendalam tentang susunannya, alat- alat perlengkapannya, wewenangnya, kewajibannya dan sebagainya. • Jadi dalam Hukum Tata Negara, yang dikaji adalah aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara.
  • 16. 16 Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Pola-pola dasar ketatanegaraanyang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian organisasi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara serta mekanisme kerja organisasi negara Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum Konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya dan perubahannya, kekuatan mengikatnya, cakupan atau substansinya . Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ- organ kelembagaan negara baik secara vertilal ataupun horisontal dan diagonal .
  • 17. Hubungan HTN dengan Ilmu Lain 1) Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai obyek kajiannya (Contoh : ???) 2) Hukum Tata Negara termasuk keluarga ilmu hukum kenegaraan 3) Bagaimana hubungan HTN dengan ilmu lain yang menjadikan negara sebagai obyek kajiannya ?
  • 18. HTN dengan Ilmu Negara • Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas- asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara • Sehingga ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari hukum tata negara, hukum administrasi negara, dll • Yang diutamakan dalam ilmu negara adalah nilai teoritis- ilmiahnya sedangkan dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara terkait pula dengan norma hukumnya dalam arti positif
  • 19. HTN dengan ILMU POLITIK • Hukum Tata Negara mempelajari peraturan- peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. • Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik ataukeputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan
  • 20. • Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudahditetapkan oleh Hukum Tata Negara. • Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihatUndang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.
  • 21. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan.
  • 22. HTN dengan HAN • Perhatian pokok Hukum Tata Negara adalah menyangkut struktur hukum dan kehidupan bernegara, sedangkan Hukum Administrasi Negara memusatkan perhatian pada substansi sistem pengambilan keputusan dalam kegiatan berpemerintahan