Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
•
5 likes•1,960 views
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan, dan monitoring pengembangan ekonomi lokal. Secara khusus membahas tentang forum koordinasi antar stakeholder di berbagai tingkatan, alat analisis seperti analisis rantai nilai dan lokasi komoditas unggulan, serta tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
Similar to Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia (20)
More from Sugeng Budiharsono
More from Sugeng Budiharsono (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
- 1. MEKANISME KOORDINASI, ALAT ANALISIS, PERENCANAAN, DAN MONITORING PEL SUGENG BUDIHARSONO Disampaikan pada Diskusi Local Economic Development untuk Pengembangan UMKM, diselenggarakan oleh Bank Indonesia, di Jakarta, tanggal 21 Desember 2015
- 2. • The purpose of local economic development (LED) is to build up the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. It is a process by which public, business and non-governmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation. (The World Bank –DFID) • Local Economic Development is a participatory development process that encourages partnership arrangements between the main private and public stakeholders of a defined territory, enabling joint design and implementation of a common development strategy, making use of local resources and competitive advantage in a global context, to creating jobs and stimulating economic activity (ILO) • Pengembangan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan SUMBER DAYA LOKAL yang melibatkan PEMERINTAH, DUNIA USAHA, MASYARAKAT LOKAL dan ORGANISASI MASYARAKAT MADANI untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah secara berkelanjutan (Panduan Pengembangan Ekonomi Lokal, Bappenas) Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal -Definisi-
- 3. OKTAGONAL SUMBER DAYA LOKAL Modal Intelektual Modal Manusia (otot) Modal Sosial Modal/Sumber Daya Buatan Modal/Sumber Daya Alam Modal Spiritual Lokasi Strategis Modal Finansial
- 4. WAKTU Kesejahteraan,TeknologidanGlobalisasi ABAD 18 ABAD 19 ABAD 20 ABAD 21 Era Pertanian Era Industrial Era Informasi Era Konsep dan Kreatif GELOMBANG EKONOMI DUNIA Sumber: Daniel H. Pink, 2005
- 5. PERBEDAAN ANTARA PED DENGAN EKONOMI TRADISIONAL NO PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH EKONOMI TRADISIONAL 1. Pendekatan kewilayahan Pendekatan sektoral 2. Pembangunan secara bottom-up Pendekatan top-down, pemerintah pusat yang memutuskan bagaiman dan dimana dilakukan intervensi 3. Terdesentralisasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha Dikelola oleh pemerintah pusat 4. Fokus pada maksimisasi potensi ekonomi setempat Fokus kepada industri besar dan insentif finansial untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi Andres Rodrigues-Pose
- 6. PERBEDAAN ANTARA PEL DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT No PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Fokus utama pada pengembangan ekonomi dan kerja yang layak Fokus kepada isu sosial seperti kemiskinan dan eksklusi sosial 2. Digagas oleh berbagai kalangan luas (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat madani, dan donor Digagas oleh beragam aktor, seperti LSM atau organisasi internasional 3. Mencakup berbagai pendekatan, melibatkan pelaku usaha lokal, masyarakat, dan kelompok sosial dan politik Berusaha melibatkan kelompok termarjinalkan dan masyarakat miskin Sumber: Andres Rodrigues-Pose
- 7. PRINSIP-PRINSIP DASAR PEL PENDEKATAN KEWILAYAHAN PENDEKATAN TERPADU KEBERLANJUTAN DAN KERJA YANG LAYAK TATA KELOLA YANG BAIK Sumber: Andres Rodrigues-Pose
- 8. TAHAPAN PEL Pembentukan atau Penguatan Forum Stakeholder (3 – 6 bulan) Analisis Komoditi Unggulan dan Kawasan (3-6 bulan) Penyusunan Rencana dan Anggaran (3-6 bulan) Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus menerus sampai berhasil dengan fasilitasi PEMDA. Monitoring dan Evaluasi (berkala dan terus menerus)
- 9. TAHAP 1 TAHAP 2 Analisis Stakeholder Penguatan Kelembagaan Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan Analisis Pengembangan Kawasan Analisis RALED Pengumpulan data dan informasi partisipatif RTRW Kab/Kota RPJMD/ RENSTRA Rencana Induk Rencana Aksi RKP/RKPD Organisasi Masyarakat MadaniDONOR Pelaksanaan PEL (Klaster dan Region Branding) Dunia Usaha APBN/APBD Monitoring dan Evaluasi TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Sumber: Budiharsono, 2015
- 11. MEKANISME KOORDINASI DI ARAS NASIONAL WG 2WG 1 WG 4WG 3 Local and Regional Economic Development Support Facility (LREDSF) Sector Communication Forum Non Goverment Forum Regional LRED Coordination Team (TKPED) Non Goverment LRED Forum (FPNP) Sumber: BAPPENAS, 2009
- 12. PERAN DAN TUGAS TKPED Sebagai forum lintas sektor PELD di tingkat nasional Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam : ▪ perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program-program PELD ▪ kebijakan nasional dan daerah PELD ▪ data dan informasi terkait PELD Melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program- program pengembangan ekonomi lokal dan daerah Melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi PED Mempersiapkan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan pengembangan ekonomi lokal dan daerah Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi PED kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Sumber: BAPPENAS, 2009
- 13. PERAN DAN TUGAS FPNP Sebagai forum lintas pelaku PELD non pemerintah di tingkat nasional Sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi yang tepat bagi isu-isu PELD di tingkat nasional Melaksanakan PELD yang berkoordinasi dengan TKPED Membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi program- program PELD Membantu sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah Sumber: BAPPENAS, 2009
- 14. PERAN DAN TUGAS POKJA Mereview kebijakan di masing-masing bidang yang mendukung PELD Memberikan masukan kepada tim koordinasi PED terkait dengan penyusunan kebijakan PELD Membantu mendiseminasikan dan mensosialisasikan kebijakan PELD terkait dengan bidang masing-masing Memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan PELD terkait dengan bidang masing-masing Sebagai expert untuk bidang terkait Sebagai wadah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan masing-masing bidang Sumber: BAPPENAS, 2009
- 15. Aras Provinsi Aras Kabupaten/ Kota Aras KlaterForum Konsultasi Klaster FEDEP FPESD Anggota DPRD Provinsi Pemerintah Provinsi: • BAPPEDA • Dinas-dinas Asosiasi Pengusaha Akademisi, OSS dan BDS Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/kota: • BAPPEDA • Dinas-dinas Asosiasi Pengusaha Pengusaha Besar UMKMDinas-dinas Sumber: FPESD Prov Jateng, 2006 MEKANISME KOORDINASI DI ARAS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KLASTER
- 17. ALAT ANALISIS PEL Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi dan analisis data. Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara partisipatif baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi dan dunia usaha. Analisis data meliputi analisis pengembangan komoditi unggulan dan analisis pengembangan wilayah serta analisis resiko. Analisis komoditi unggulan dengan Location Quotient (LQ) atau Revealed Comparative Advantage (RCA). Untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir menggunakan Analisis Value Chain (VCA). Tapi untuk PEL berbasis industri kreatif tidak harus menggunakan VCA, karena walaupun sudah ada input dan proses tapi belum ada outputnya. Untuk mengetahui kondisi (Indeks, Status dan leverage attributes) PEL dapat digunakan Analisis RALED. Analisis Keruangan dengan menggunakan analisis Sosiogram, Skalogram dan Sistem Informasi Geografi (SIG)
- 18. MENENTUKAN KOMODITI UNGGULAN Penentuan komoditi unggulan dilakukan oleh seluruh stakeholder kunci PEL di kabupaten/kota berdasarkan hasil analisis LQ atau RCA atau metode lainnya, seperti Export Based Model atau Model Input-Output. Mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada. Berorientasi kepada permintaan jangka pendek dan jangka panjang. Bukan hanya untuk pasar lokal, regional, tetapi juga untuk pasar internasional. Mempertimbangkan inovasi dan kretaifitas yang berbasis ekosistem dalam pengembangan komoditi tersebut. Komoditi unggulan yang dipilih harus diintegrasikan dengan sektor lainnya. Pengembangan komoditi unggulan jangan hanya satu komoditi saja (single commodity development), namun harus diintegrasikan dengan sektor lainnya misalnya pariwisata.
- 19. VALUE CHAIN ANALISIS Sumber: Sunoto, 2014 Inbound Logistics Service Marketing andSales Outbound Logistics Margin Operations Procurement Firm Infrastructure Human Resource Management Technology Development Primary Activities Supporting Activities Sumber: Micahel E. Porter
- 20. CONTOH POHON IDUSTRI RUMPUT LAUT Sargasum sp Turbinaria sp Rumput Laut Euchema sp Gracilaria sp Gelidium sp Agar-agar Karaginan Alginat Pharmacy Grade Industrial Grade Food Grade Bahan Gigi Buatan Shampoo Pasta Gigi Farmasi Sabun Pakan Pengeboran Cat Printing Tekstil Kertas Keramik Soft Drink Susu/Cokelat Ice Cream Roti Jam
- 21. ANALISIS STAKEHOLDER USAHA RL DI NATUNA Perbankan Bank BRI dan Bank Riau Kepri Menyediakan modal petani RL Pemerintah Kabupaten Natuna PERUSDA Pembeli rumput laut DKP Kab. Bantuan program/sapras Disperindag Gudang dan gedung pengering Pemerintah Provinsi Kepri DKP Provinsi Bantuan program/sapras Pemerintah Pusat KKP Bantuan Program BAPPENAS Peningkatan kapasitas K/L Lainnya Bantuan Program Asosiasi Bisnis ARLI, KADIN dll Belum berperan Pelaku Usaha Pembudidaya, pengolah, pedagang, eksportir Produksi, pengolahan, pemasaran
- 22. Pembeli DN Pembeli LN Processor Eksportir P’pul Kab. P’pul Kec. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL Pembeli DN Pembeli LNProcessor Eksportir P’pul Kab. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL P’pul Prov. P’pul Kab. P’pul Kec. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL Pembeli DN Pembeli LNProcessor Eksportir Rp.300 Rp.500 Rp.900- Rp. 1400 Rp.600- Rp.800 Rp.500- Rp.1000 Rp.1500- Rp.2000 Rp. 4.157,95 Rp.100- Rp.1000 Rp.400- Rp.900 Rp.350 Rp.850 Rp. 3045 Nilai marjin Nilai marjin Nilai marjin ANALISIS RANTAI PEMASARAN Sumber: BAPPENAS, 2009
- 23. Pembeli DN Pembeli LN Processor Eksportir P’pul Kab. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL P’pul Prov. FINANCING THE CHAIN Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank Bantuan Program Pemerintah
- 24. Budi daya bibit Budi daya RL Peng ering an Pengu mpulan tk desa Pengu mpulan tk kec Pengu mpulan tk prov Pengirim an ke eksportir Processor Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar KEGIATAN Pem- beli DN Pem- beli LN Processor Eksportir P’pul Kab. P’pul Kec. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL PELAKU UTAMA PENDUKUNG Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian DKP Prov & Kab. Bank BRI D.Perindag Prov. & Kab Kementrian Kop & UKM Kemenristek/ BPPT Kementrian Perdagangan Swasta Nasional P’pul Prov. • Sering gagal panen • Rendahnya kualitas ‘cottonii’ kering Petani belum melirik Sargassum (dianggap sbg hama) padahal potensi pasarnya bagus Sumber: BAPPENAS, 2009
- 25. Budi daya bibit Budi daya RL Peng ering an Pengu mpulan tk desa Pengu mpulan tk kec Pengu mpulan tk prov Pengirim an ke eksportir Processor Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar KEGIATAN Pem- beli DN Pem- beli LN Processor Eksportir P’pul Kab. P’pul Kec. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL PENDUKUNG Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian DKP Prov & Kab. Bank BRI D.Perindag Prov. & Kab Kementrian Kop & UKM Kemenristek/ BPPT Kementrian Perdagangan Swasta Nasional P’pul Prov. Keterbatasan sapras pendukung: Jalan produksi (contoh: Air mali), Angk umum laut sekali sehari, angk umum darat belum ada Jaringan sist .telekomunikasi (mis: cemaga, kelarik) Rantai pemasaran cukup panjang •
- 26. Budi daya bibit Budi daya RL Peng ering an Pengu mpulan tk desa Pengu mpulan tk kec Pengu mpulan tk prov Pengirim an ke eksportir Processor Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar KEGIATAN Pem- beli DN Pem- beli LN Processor Eksportir P’pul Kab. P’pul Kec. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL PENDUKUNG Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian DKP Prov & Kab. Bank BRI D.Perindag Prov. & Kab Kementrian Kop & UKM Kemenristek/ BPPT Kementrian Perdagangan Swasta Nasional P’pul Prov. Strategi 1: Peningkatan kuantitas & kualitas produksi RL Strategi 2: Penguatan kelembagaan petani RL
- 27. Budi daya bibit Budi daya RL Peng ering an Pengu mpulan tk desa Pengu mpulan tk kec Pengu mpulan tk prov Pengirim an ke eksportir Processor Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar KEGIATAN Pem- beli DN Pem- beli LN Processor Eksportir P’pul Kab. P’pul Kec. P’pul Desa Petani bibit RL Petani RL PENDUKUNG Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian DKP Prov & Kab. Bank BRI D.Perindag Prov. & Kab Kementrian Kop & UKM Kemenristek/ BPPT Kementrian Perdagangan Swasta Nasional P’pul Prov. Strategi 4: Pengembangan sarana & prasarana produksi Strategi 3: akses petani ke Sumber: BAPPENAS, 2009
- 28. Keterpaduan Rantai Nilai Horisontal dan Vertikal Sumber: Raversbergen, 2013
- 29. ANALISIS RALED Analisis RALED (Rapid Assessment Technique for Local Economic Development) dikembangkan oleh Sugeng Budiharsono yang dimodifikasi dari Program RAPFISH dari University British of Columbia, Canada. Dasar analisis RALED adalah Multidimensional Scaling (MDS). MDS berbasis Euclidean Distance, semakin dekat dengan titik ideal semakin baik, dan sebaliknya, semakin jauh dari titik ideal, kondisinya semakin buruk. RALED digunakan untuk menentukan Indeks dan Status PEL suatu daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) yang berdasarkan 6 dimensi PEL, yaitu: (1) Kelompok Sasaran; (2) Faktor Lokasi; (3) Kesinergian fokus dan kebijakan; (4) Pembangunan Berkelanjutan; (5) Tata Kelola; dan (6) Proses Manajemen. Penentuan Indeks Komposit, dilakukan dengan mengalikan nilai masing- masing dimensi PELD dengan bobot masing-masing dimensi tersebut. Penentuan bobot dimensi menggunakan Participatory Pairwise Comparison Matrix. RALED juga dapat menentukan leverage attributes (atribut pengungkit atau atribut yang perlu diperbaiki) pada suatu dimensi agar dapat meningkatkan indeks dan status PEL suatu daerah. Atribut pengungkit diadikan dasar untuk menyusun rencana aksi PEL pada suatu daerah dengan melakukan terlebih simulasi yang merupakan intervensi kebijakan/strategi pada masa mendatang.
- 30. 30 FAKTOR LOKASI KELOMPOK SASARAN PROSES MANAJEMEN TATA PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN HEKSAGONAL PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL Sumber: Jorg Meyer Stamer, 2004
- 31. CONTOH PENENTUAN INDEKS DAN STATUS DIMENSI FAKTOR LOKASI 31.82 GOODBAD UP DOWN -60 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120 OtherDistingishingFeatures lLED Sustainability RALED Ordination References Anchors Indeks dan Status Dimensi 0 ≤ Sangat buruk < 25 25 < buruk < 50 50 < cukup baik < 75 Baik ≥ 75
- 32. CONTOH PENENTUAN LEVERAGE ATTRIBUTES DIMENSI FAKTOR LOKASI 0.90 1.29 1.54 1.67 2.08 2.41 2.60 2.63 2.52 2.76 2.71 2.48 2.07 2.00 1.66 1.62 0.30 0 1 2 3 Aksesibilitas Menuju Lokasi Akses ke Pelabuhan Udara Infrastruktur Komunikasi Ketersediaan Air Besih Jumlah Lembaga keuangan lokal Lembaga penelitian Kualitas Lingkungan Kualitas Pelayanan Kesehatan Etos Kerja SDM Lokal Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100) Attribute Leverage of Attributes
- 33. CONTOH DIAGRAM LABA-LABA NILAI DIMENSI PEL SEBELUM DIBOBOTI 70.3 31.82 60.52 51.23 45.45 67.72 0 20 40 60 80 100 Kelompok Sasaran Faktor Lokasi Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Tata Pemerintahan Proses Manajemen DIAGRAM LAYANG-LAYANG PEL KABUPATEN SUKA MAJU
- 34. INDEKS KOMPOSIT DAN STATUS PEL KAB. SUKA MAJU No Dimensi PEL Nilai Indeks sebelum Diboboti Bobot Nilai Indeks setelah Diboboti 1Kelompok Sasaran 70.30 0.12 8.44 2Faktor Lokasi 31.82 0.20 6.36 3Kesinergian dan Fokus Kebijakan 60.52 0.10 6.05 4Pembangunan Berkelanjutan 51.23 0.13 6.66 5Tata Pemerintahan 45.45 0.27 12.27 6Proses Manajemen 67.72 0.18 12.19 JUMLAH 1.00 51.97 STATUS CUKUP BAIK Indeks Komposit dan Status PEL 0 ≤ Sangat buruk < 25 25 < buruk < 50 50 < cukup baik < 75 Baik ≥ 75
- 35. CONTOH ANALISIS SOSIOGRAM Sumber: BAPPEDA Kab. Lampung Barat dan LPPM IPB, 2015
- 36. CONTOH ANALISIS SKALOGRAM KECAMATAN JumlahPenduduk Luaswilayah(Km2) BTS Pasarsemipermanen Pertokoan Restoran Minimarket SMK warnet BankPemerintah KoperasiSimpanPinjam Hotel Kantorpos KoperasiUnitDesa Jasaekspedisi JUMLAHTIPE JUMLAHUNIT PERINGKAT WAY TENONG 32,292 116.7 2 3 2 5 3 1 3 1 0 2 1 0 1 11 24 1 SEKINCAU 17,964 118.3 3 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 10 16 2 PAGAR DEWA 19,724 110.2 1 4 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 4 14 3 SUMBER JAYA 23,254 195.4 4 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 6 10 4 AIR HITAM 11,772 76.2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 4 KEBUN TEBU 19,873 14.6 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 5 BATU KETULIS 14,523 103.7 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 BANDAR NEGERI SUOH 26,260 170.9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 GEDUNG SURIAN 14,843 87.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 JUMLAH TIPE 9 8 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 48 JUMLAH UNIT 26 19 7 10 7 4 6 3 9 3 2 1 1 98 PERINGKAT 2 4 9 5 7 12 10 11 6 14 13 16 17 Sumber: BAPPEDA Kab. Lampung Barat dan LPPM IPB, 2015
- 38. DASAR PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) dan rencana aksi PEL di aras kabupaten/kota dan pengintegrasian rencana tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis RALED Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk, dan (2) Rencana Aksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif. Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, agar pengembangan ekonomi lokal memndapatkan dukungan anggaran dari seluruh SKPD terkait.
- 39. BAGAIMANA AGAR PROGRAM DIDANAI OLEH STAKEHOLDER LAINNYA? Pada waktu menyusun rencana induk dan khususnya rencana tindak dan rencana anggaran perlu dibuat program financial matrix. Dalam program financial matrix ini sudah dijelaskan tentang program dan kegiatan, volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan penanggungjawab kegiatan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, donor maupun masyarakat madani. Program financial matrix inilah yang akan dijual kepada stakeholder tersebut. Dalam penyusunan program financial matriks harus mengundang seluruh stakeholder kunci tersebut, dan yang diundang adalah orang yang mempunyai otoritas dalam alokasi anggaran organisasi yang diwakilinya. Dalam program financial matrix yang dimuat bukan hanya sekadar rencana dan anggarannya tetapi sudah merupakan komitmen dari organisasi tersebut. Setiap kegiatan dibuat TOR singkat, dan kemudian dipromosikan kepada organisasi/lembaga yang tercantum dalam program financial matrix. Diperlukan peran aktif dari seluruh organisasi pemerintahan yang ada untuk ‘menjemput bola’ kepada organisasi-organisasi tersebut. Kepada SKPD yang memperoleh dana dari stakeholder pemberi dana, diberikan insentif seperti di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 40. SKEMA PROGRAM FINANCIAL MATRIX PEMDA KAB KEMENTERIAN/ LEMBAGA Program Financial Matrix Donors BUMN DUNIA USAHA Kontraktor Kelompok Sasaran PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA SKPD lainnya
- 41. Contoh Program Financial Matrix
- 42. SUBSTANSI YANG SEYOGYANYA ADA DALAM RENCANA INDUK Mengubah mind set masyarakat Pengembangan produk unggulan berbasis klaster Pengembangan dan peningkatan produktifitas produk dari hulu ke hilir (produksi, pasca panen, industri pengolahan, pemasaran) dan sektor pendukungnya. Pengembangan inovasi sains dan teknologi Pengintegrasian produk komoditi unggulan dengan sektor lainnya (misalnya dengan sektor wisata) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi, Forum Stakeholder dan kerjasama antar daerah Penguatan branding, baik product branding maupun region branding. Pendampingan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di aras masyarakat. Kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama antara pemerintah daerah denga dunia usaha dan pemerintah daerah dengan donor.
- 43. MONITORING DAN EVALUASI Penyusunan SOP Monev dan Indikator Kinerjanya Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara berkala. Monitoring dilakukan sekurang- kurangnya 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir tahun. Monev dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder kunci. Tindak lanjut dari monev amat penting sebagai bagian perbaikan pelaksanaan pada masa mendatang.
- 44. TERIMA KASIH
- 45. CURRICULUM VITAE 1. Nama : Dr. Ir. Sugeng Budiharsono 2. Tempat/tgl lahir : Cirebon, 13 Juli 1960 3. Pendidikan/ short courses : Sarjana Pertanian, IPB, 1983 Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB, 1995 Short course on Local Economic Development, ITC ILO, Turin, Italia, 2009 Short course on Local Governance and Rural Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2010 Short course on Market Access for Sustainable Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2013 4. Pengalaman Pekerjaan : Dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, 2006 – sekarang Dosen pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2001 – sekarang Chief Technical Advisor for Local Economic Development, BAPPENAS, 2006-2014 Fasilitator pada International short course on Local Economic Development yang diselenggarakan oleh Wageningen University and Research CDI The Netherlands, di Johannesburg, South Africa, 2014.