EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5,947 views

Published on

Kursus Keuangan Daerah Angkatan XXVIII Kerja Sama LPEM-FEUI dengan Depkeu Jakarta, 20 Juni 2008

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

  1. 1. Kursus Keuangan Daerah Angkatan XXVIII Kerja Sama LPEM-FEUI dengan Depkeu Jakarta, 20 Juni 2008 EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  2. 2. Materi <ul><li>Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance </li></ul><ul><li>Definisi Perencanaan </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan yang Berhasil </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul><ul><li>Evaluasi Perencanaan Pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. www.dadangsolihin.com Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  4. 4. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  5. 5. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  6. 6. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  7. 7. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 8. <ul><li>Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting yang harus diperhatikan: </li></ul><ul><li>Memilih alternatif </li></ul><ul><li>Alokasi sumber daya </li></ul><ul><li>Pencapaian Tujuan </li></ul><ul><li>Berorientasi ke masa depan </li></ul>Elemen Perencanaan
  9. 9. <ul><li>Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. </li></ul><ul><li>Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah. </li></ul><ul><li>Perencanaan dapat memperkirakan ( forecast ) terhadap hal – hal yang akan dilalui. </li></ul><ul><li>Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. </li></ul><ul><li>Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran, maupun tindakan). </li></ul><ul><li>Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. </li></ul>Fungsi Perencanan
  10. 10. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  11. 11. Syarat Perencanaan . . . <ul><li>Faktual dan Realistis </li></ul><ul><li>Logis dan Rasional </li></ul><ul><li>Fleksibel </li></ul><ul><li>Komitmen </li></ul><ul><li>Komprehensif atau menyeluruh </li></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. Fungsi/Manfaat Perencanaan www.dadangsolihin.com Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
  13. 13. Kegagalan Perencanaan
  14. 14. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 15. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 16. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  17. 17. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  18. 18. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan
  19. 19. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) <ul><li>Bias pertama </li></ul><ul><li>Adanya kecenderungan berpikir bahwa: </li></ul><ul><ul><li>dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. </li></ul></ul><ul><li>Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 20. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) <ul><li>Bias kedua </li></ul><ul><li>Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ). </li></ul><ul><li>Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 21. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) <ul><li>Bias ketiga </li></ul><ul><li>Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. </li></ul><ul><li>Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: </li></ul><ul><ul><li>kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 22. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) <ul><li>Bias keempat </li></ul><ul><li>Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. </li></ul><ul><li>Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: </li></ul><ul><ul><li>terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. </li></ul></ul><ul><ul><li>pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) <ul><li>Bias kelima </li></ul><ul><li>Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. </li></ul><ul><li>Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. </li></ul><ul><li>Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 24. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) <ul><li>Bias keenam </li></ul><ul><li>Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. </li></ul><ul><li>Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. </li></ul><ul><li>Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 25. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) <ul><li>Bias ketujuh </li></ul><ul><li>Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. </li></ul><ul><li>Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  26. 26. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) <ul><li>Bias kedelapan </li></ul><ul><li>Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. </li></ul><ul><li>Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang. </li></ul><ul><li>Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  27. 27. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) <ul><li>Bias kesembilan </li></ul><ul><li>Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. </li></ul><ul><li>Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. </li></ul><ul><li>Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) <ul><li>Bias kesepuluh </li></ul><ul><li>Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. </li></ul><ul><li>Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 29. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 30. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 31. <ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Apa itu SPPN <ul><li>SPPN adalah </li></ul><ul><li>satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan </li></ul><ul><li>yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com SPPN
  33. 33. T ujuan SPPN www.dadangsolihin.com <ul><li>M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan . </li></ul><ul><li>M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah . </li></ul><ul><li>M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan . </li></ul><ul><li>M engoptimalkan partisipasi masyarakat . </li></ul><ul><li>M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. </li></ul>
  34. 34. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  35. 35. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  36. 36. Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan Dit EKPD-Bappenas
  37. 37. Langkah Penyusunan RPJPD Dit EKPD-Bappenas <ul><li>Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Mengacu pada RPJP Nasional. </li></ul>Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda <ul><li>B ahan Rancangan RPJP </li></ul><ul><li>M elibatkan Masyarakat </li></ul>Oleh Bappeda Oleh DPRD
  38. 38. Langkah Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD <ul><li>Visi, Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Visi,Misi Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul>e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dit EKPD-Bappenas Indikator SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  39. 39. Outline RPJMD <ul><li>Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah </li></ul><ul><li>Berpedoman pada RPJP daerah </li></ul><ul><li>Memperhatikan RPJM nasional, </li></ul><ul><li>Memuat arah kebijakan keuangan daerah, </li></ul><ul><li>Strategi pembangunan daerah, </li></ul><ul><li>Kebijakan umum, </li></ul><ul><li>Program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, </li></ul><ul><li>Program kewilayahan </li></ul><ul><li>Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. </li></ul><ul><li>(Pasal 5 UU 25/2004) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 40. Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD <ul><li>Prioritas Pembangunan </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah </li></ul><ul><li>Program SKPD </li></ul><ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum </li></ul><ul><li>Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif </li></ul>d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota <ul><li>Sinkronisasi Program SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat <ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>(4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS <ul><li>Sinkronisasi Program KL/SKPD </li></ul><ul><li>Harmonisasi Dekon dan TP </li></ul>Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) Dit EKPD-Bappenas SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
  41. 41. EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  42. 42. Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
  43. 43. <ul><li>Sederhana dan mudah dikontrol </li></ul><ul><li>Kapasitas evaluasi yang kuat </li></ul><ul><li>Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi </li></ul><ul><li>Adanya penghargaan terhadap kinerja </li></ul><ul><li>Kejelasan status hasil evaluasi </li></ul>Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com
  44. 44. Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang <ul><li>Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Depdagri </li></ul></ul><ul><ul><li>LAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Menpan </li></ul></ul><ul><ul><li>Departemen Keuangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappenas </li></ul></ul><ul><ul><li>Setneg </li></ul></ul><ul><ul><li>K/L terkait </li></ul></ul><ul><li>Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi </li></ul><ul><li>Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) </li></ul><ul><li>Evaluasi top-down </li></ul><ul><li>Evaluasi fragmentasi 1 waktu </li></ul><ul><li>Evaluasi pasif </li></ul><ul><li>Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah </li></ul><ul><li>Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif </li></ul><ul><li>Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya </li></ul><ul><li>Lebih efisien dan biaya rendah </li></ul><ul><li>Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up </li></ul><ul><li>Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi </li></ul><ul><li>Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) </li></ul><ul><li>Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Adanya komunitas evaluator </li></ul>
  45. 45. <ul><li>Landasan Hukum Evaluasi Kinerja </li></ul><ul><li>Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik </li></ul><ul><li>Collecting opinions </li></ul><ul><ul><li>Seminars, Workshops, etc </li></ul></ul><ul><li>Pemetaan peraturan dan opini publik </li></ul><ul><li>Membangun kerangka kerja ( framework ) yang baru </li></ul><ul><li>Membangun Indikator </li></ul><ul><li>Implementasi </li></ul>Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi www.dadangsolihin.com
  46. 46. Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan </li></ul><ul><li>KEGUNAAN </li></ul><ul><li>dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) </li></ul><ul><li>petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran </li></ul>www.dadangsolihin.com
  47. 47. Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) </li></ul><ul><li>Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) </li></ul><ul><li>Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  48. 48. Pengembangan Indikator Kinerja <ul><li>Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa </li></ul><ul><li>Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. </li></ul><ul><li>Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya </li></ul><ul><li>Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk </li></ul><ul><li>Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  49. 49. Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><ul><li>Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders </li></ul><ul><li>Membangun dasar pengukuran, analisis, dan </li></ul><ul><li>Evaluasi kinerja program pembangunan </li></ul>
  50. 50. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  51. 51. Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact
  52. 52. Terminologi Setiap Tingkatan www.dadangsolihin.com MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan DAMPAK <ul><li>Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan </li></ul><ul><li>Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional </li></ul>
  53. 53. Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah dana yang dibutuhkan </li></ul><ul><li>Tenaga yang terlibat </li></ul><ul><li>Peralatan yang digunakan </li></ul><ul><li>Jumlah bahan yang digunakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  54. 54. Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan </li></ul><ul><ul><li>Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah permohonan yang diselesaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pelatihan / peserta pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah jam latihan dalam sebulan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan </li></ul><ul><ul><li>Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah komputer yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah gedung /jembatan yg dibangun </li></ul></ul><ul><ul><li>meter panjang jalanyang dibangun/rehab </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  55. 55. Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . </li></ul><ul><li>Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. </li></ul><ul><li>Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. </li></ul><ul><li>Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  56. 56. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) </li></ul></ul><ul><ul><li>kemenangan tim dlm setiap pertandingan </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan langsung hal-hal yg positif </li></ul><ul><ul><li>kenaikan prestasi kelulusan siswa </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan daya tahan bangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penambahan daya tampung siswa </li></ul></ul><ul><li>Penurunan langsung hal-hal yang negatif </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kemacetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  57. 57. Indikator Kinerja BENEFIT <ul><li>Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. </li></ul><ul><li>Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. </li></ul><ul><li>Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Lapangan kerja </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Penyakit TBC </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kriminalitas </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  58. 58. Indikator Kinerja DAMPAK <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan PDRB sektor tertentu </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kematian </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  59. 59. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) </li></ul><ul><li>A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) </li></ul><ul><li>R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) </li></ul><ul><li>T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  60. 60. Sumber Pembuktian (Means of Verification) <ul><li>How should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><ul><li>What source is most appropriate? </li></ul><ul><li>Who should do it? </li></ul><ul><li>When and How often should the information be collected, analyzed & reported </li></ul><ul><li>What formats are required to record the data being collected? </li></ul>www.dadangsolihin.com
  61. 61. Target Kinerja <ul><li>Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. </li></ul><ul><li>Target Kinerja harus: </li></ul><ul><ul><li>Berupa angka numerik </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapat diperbandingkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Cukup spesifik. </li></ul></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005-2025 </li></ul>www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?
  62. 62. Realisasi/Capaian Kinerja <ul><li>Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. </li></ul><ul><li>Realisasi/capaian Kinerja Harus: </li></ul><ul><ul><li>Berupa angka numerik </li></ul></ul><ul><ul><li>berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  63. 63. Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja <ul><li>Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) </li></ul><ul><li>Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. </li></ul><ul><ul><li>Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. </li></ul></ul><ul><li>Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  64. 64. Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 www.dadangsolihin.com VISI MISI AGENDA STRATEGI SASARAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN Dapat diimplementasikan secara operasional Fokus pada tujuan pembangunan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan
  65. 65. www.dadangsolihin.com Nomenklatur RPJMN 2005-2009 Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. <ul><li>Misi: </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis </li></ul><ul><li>Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera </li></ul><ul><li>Strategi: </li></ul><ul><li>Strategi Penataan Kembali Indonesia </li></ul><ul><li>Strategi Pembangunan Indonesia </li></ul>Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda I Agenda II Agenda III Sasaran Agenda I  3 Sasaran Sasaran Agenda II  5 Sasaran Sasaran Agenda III  5 Sasaran Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia. Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah t erjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. <ul><li>Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: </li></ul><ul><li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... </li></ul><ul><li>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ... </li></ul><ul><li>Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... </li></ul><ul><li>Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai ... </li></ul><ul><li>Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. </li></ul>Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. <ul><li>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. </li></ul><ul><li> Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana </li></ul>Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
  66. 66. www.dadangsolihin.com <ul><li>Prioritas untuk Sasaran 1 </li></ul><ul><li>Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat  Bab 2 </li></ul><ul><li>Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur  Bab 3 </li></ul><ul><li>Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas  Bab 4 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 2 </li></ul><ul><li>Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme  Bab 5 </li></ul><ul><li>Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme  Bab 6 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara  Bab 7 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 3 </li></ul><ul><li>Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 1 </li></ul><ul><li>Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum  Bab 9 </li></ul><ul><li>Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk  Bab 10 </li></ul><ul><li>Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia  Bab 11 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 2 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak  Bab 12 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 3 </li></ul><ul><li>Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah  Bab 13 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 4 </li></ul><ul><li>Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa  Bab 14 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 5 </li></ul><ul><li>Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh  Bab 15 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 1 </li></ul><ul><li>Penanggulangan Kemiskinan  Bab 16 </li></ul><ul><li>Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas  Bab 17 </li></ul><ul><li>Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur  Bab 18 </li></ul><ul><li>Revitalisasi Pertanian  Bab 19 </li></ul><ul><li>Pemberdayaan Koperasi dan UKM  Bab 20 </li></ul><ul><li>Peningkatan Pengelolaan BUMN  Bab 21 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kemampuan I PTEK  Bab 22 </li></ul><ul><li>Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan  Bab 23 </li></ul><ul><li>Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro  Bab 24 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 2 </li></ul><ul><li>Pembangunan Perdesaan  Bab 25 </li></ul><ul><li>Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah  Bab 26 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 3 </li></ul><ul><li>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas  Bab 27 </li></ul><ul><li>Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas  Bab 28 </li></ul><ul><li>Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial  Bab 29 </li></ul><ul><li>Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga  Bab 30 </li></ul><ul><li>Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama  Bab 31 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 4 </li></ul><ul><li>Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup  Bab 32 </li></ul><ul><li>Prioritas untuk Sasaran 5 </li></ul><ul><li>Percepatan pembangunan infrastruktur  Bab 3 3 </li></ul><ul><li>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. </li></ul><ul><li>Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. </li></ul><ul><li> Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana </li></ul>Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005-2009 Agenda I Agenda II Agenda III <ul><li>Sasaran Agenda I </li></ul><ul><li>3 Sasaran </li></ul><ul><li> 7 Prioritas = 7 Bab </li></ul><ul><li>Sasaran Agenda II </li></ul><ul><li>5 Sasaran </li></ul><ul><li> 7 Prioritas = 7 Bab </li></ul><ul><li>Sasaran Agenda III </li></ul><ul><li>5 Sasaran </li></ul><ul><li>18 Prioritas = 18 Bab </li></ul>Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam salah satu Agenda
  67. 67. Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga www.dadangsolihin.com No Prioritas Indikator RKP 2005 RKP 2006 RKP 2007 Kegiatan Pokok Realisasi RKP 2006 Realisasi RKP 2007 Realisasi 1. Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 Berkurangnya jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen
  68. 68. Evaluasi RPJMD <ul><li>Kejelasan Visi, Misi dan Agenda KDH Terpilih </li></ul><ul><li>Kelengkapan dan Keterpaduan Program </li></ul><ul><li>Pengembangan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah </li></ul><ul><li>Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana </li></ul><ul><li>Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana </li></ul>www.dadangsolihin.com
  69. 69. Kejelasan Visi, Misi dan Agenda KDH Terpilih www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Pernyataan Visi dan Misi yang tidak SMART </li></ul><ul><li>Agenda KDH terpilih tidak selaras dengan Visi dan Misi Daerah </li></ul><ul><li>Agenda KDH terpilih kurang terarah (kurang fokus) </li></ul><ul><li>Tim Penyusun RPJMD perlu melakukan konsultasi secara lebih intensif dengan KDH terpilih untuk menyamakan persepsi, memperjelas maksud dan tujuan pernyataan visi dan misi KDH, dan penerjemahannya ke dalam visi dan misi daerah </li></ul><ul><li>Jika diperlukan, Tim Penyusun RPJMD dapat melakukan konsultasi publik untuk menyelaraskan visi dan misi KDH terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan daerah dan masyarakat </li></ul><ul><li>Mempertajam agenda pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Mempertajam penyusunan arah kebijakan dan program dalam Renstra SKPD agar visi dan misi KDH lebih dapat dioperasionalkan </li></ul>
  70. 70. Kelengkapan dan Keterpaduan Program www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Profil Daerah belum memperlihatkan secara jelas perkembangan kinerja daerah dalam penyelenggaraan fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah </li></ul><ul><li>Profil Daerah kurang didukung oleh data dan informasi yang relevan dan mutakhir </li></ul><ul><li>Profil Daerah belum menunjukkan pencapaian kinerja dalam kerangka SPM, khususnya kinerja bagi penyediaan pelayanan dasar </li></ul><ul><li>Profil Daerah kurang menunjukkan relevansi dengan pernyataan visi dan misi daerah </li></ul><ul><li>Penyusunan Profil Daerah mengacu kepada fungsi­fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah </li></ul><ul><li>Memperjelas status dan kondisi kinerja capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dan kecenderungan perkembangannya dalam 2-3 tahun terakhir </li></ul><ul><li>Mengembangkan dan memutakhirkan data base pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Penyusunan Profil Daerah perlu merefleksikan visi dan misi daerah </li></ul>
  71. 71. Kelengkapan dan Keterpaduan Program www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Profil Daerah belum mengemukakan secara jelas Kekuatan dan Kelemahan Internal Daerah dan Peluang dan Tantangan Eksternal Daerah </li></ul><ul><li>Profil Daerah belum secara jelas mengindikasikan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah </li></ul><ul><li>Rumusan tujuan pembangunan daerah tidak SMART </li></ul><ul><li>Rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah kurang merefleksikan profil daerah; kurang mengoptimalkan peluang eksternal pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Profil Daerah perlu dilengkapi dengan referensi capaian SPM, capaian program-program nasional, dan internasional (MDGs) </li></ul><ul><li>Profil Daerah perlu didukung analisis SWOT </li></ul><ul><li>Mempertajam tujuan, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Mempertajam prioritas program pembangunan daerah </li></ul>
  72. 72. Kelengkapan dan Keterpaduan Program www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Prioritas Program pembangunan daerah kurang jelas dan kurang terkait dengan isu strategis daerah </li></ul><ul><li>Tidak adanya tolok ukur dan target capaian program dalam lima tahun ke depan, terutama capaian terhadap SPM Nasional </li></ul><ul><li>Program-program kurang terkait dengan penanganan isu-isu pembangunan nasional </li></ul><ul><li>Belum adanya arahan yang jelas untuk penyusunan Renstra SKPD </li></ul><ul><li>Perlu mencantumkan tolok ukur dan target kinerja program </li></ul><ul><li>Perlu memperhatikan sinergy dengan prioritas program pembangunan nasional </li></ul><ul><li>Menyediakan arahan yang jelas bagi penyusunan Renstra SKPD </li></ul>
  73. 73. Pengembangan Keuangan Daerah www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Tidak adanya profil keuangan daerah yang memperlihatkan perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah </li></ul><ul><li>Tidak jelasnya isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah </li></ul><ul><li>Belum adanya proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah lima tahun ke depan </li></ul><ul><li>Belum adanya perkiraan alokasi anggaran untuk masing-masing program sesuai target kinerja capaian program </li></ul><ul><li>Perlu melengkapi RPJMD dengan profil keuangan daerah </li></ul><ul><li>Perlu melakukan analisis SWOT </li></ul><ul><li>Melakukan proyeksi kemampuan keuangan daerah </li></ul><ul><li>Merumuskan rencana tindak untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik </li></ul><ul><li>Perlu memperkirakan alokasi anggaran untuk masing-masing program (apabila kondisi data mendukung) </li></ul>
  74. 74. Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Belum adanya rumusan isu-isu strategis pengembangan kelembagaan pembangunan daerah </li></ul><ul><li>Belum adanya rumusan strategi dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah untuk mendukung implementasi program pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan </li></ul><ul><li>RPJMD perlu dilengkapi dengan ulasan tentang status, strategi, dan arah kebijakan kelembagaan pembangunan daerah </li></ul>
  75. 75. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Belum terlihat dengan jelas keterlibatan Non Government Stakeholders dalam proses penyusunan RPJMD </li></ul><ul><li>Belum terlihat dengan jelas keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD </li></ul><ul><li>Musrenbang RPJMD diselenggarakan namun tidak melibatkan stakeholder yang relevan (contoh: dunia usaha, asosiasi profesi, kelompok-kelompok masyarakat marjinal, kaum perempuan, dll) </li></ul><ul><li>Melakukan review atas draft RPJMD melalui satu konsultasi publik dengan melibatkan stakeholders yang relevan </li></ul><ul><li>Mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih intensif saat penyusunan Renstra SKPD </li></ul><ul><li>Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasiyang lebih komprehensif tentang keberadaan, kualifikasi, kompetensi, dan kepedulian dari NonGovernment Stakeholders (CSO, CBO, NGO) agar dapat mengoptimasikan kontribusi mereka dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah </li></ul>
  76. 76. Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana www.dadangsolihin.com Permasalahan Rekomendasi <ul><li>Belum adanya konsistensi/ benang merah yang jelas antara visi, misi, profil, isu strategis, tujuan, strategi, kebijakan, dengan prioritas dan capaian kinerja program lima tahunan </li></ul><ul><li>Mengupayakan agar konsistensi di antara komponen-komponen substansi RPJMD dengan menerapkan Proses Pemikiran Strategis </li></ul>
  77. 77. TERIMA KASIH
  78. 78. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×