Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disampaikan Oleh :
JOHN BOEKORSJOM, S.Sos, M.Si.
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
Jayapura, 23 Juni 2011
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PR...
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa Perencanaan
Pembangunan didasarkan ...
Penyusunan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Penetapan
Rencana
BIDANG PENDATAAN
BAPPED...
Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta
baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual
(image...
• Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik
yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik
y...
Data dan Informasi sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga
untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan
terjadi se...
Alasan dibutuhkannya suatu data adalah untuk
mengetahui apakah ada persoalan atau tidak serta untuk
memecahkan persoalan y...
DATA DALAM PERENCANAAN
Data berupa
Indikator
Proses
Perencanaan
Target
Pembangunan
Penggunaan terpenting data dalam proses...
Otonomi Daerah
Pemda dituntut memanfaatkan
sumber daya (resources) yang ada
secara optimal
Implementasi sistem
perencanaan...
• Aset yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat memacu
pertumbuhan daerah tersebut.
• Potensi daerah selalu dikaitkan de...
Pembangunan Manusia
• IPM (Indeks Pembangunan
Manusia)
• GDI (Gender Development Index)
• APK (Angka Partisipasi Kasar)
• ...
Indikator ekonomi
• PDRB
• Pertumbuhan Ekonomi
• Tingkat Pengangguran terbuka
• Inflasi
• Pendapatan Per Kapita
• Nilai Re...
Indikator lainnya
• Data kependudukan: Pertumbuhan
penduduk, Jumlah
• penduduk,jumlah penduduk miskin
• Indeks Kriminalita...
Kependudukan
mengetahui : jumlah penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur,
fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, seb...
Potensi Desa
digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan dan
tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus...
Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi
menjadi indikator perkembangan pembangunan indonesia setiap
(triwulan)
Infla...
Industri
untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan)
Produksi
mengetahui produktivitas tanaman pangan (4...
Keuangan Daerah
menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan
pembangunan pemerintah daerah provi...
Devinfo
• Digunakan oleh PBB untuk informasi pembangunan
• Software ini berupa sistem database yang digunakan sebagai
alat...
• Microsoft Excel
• E views (untuk analisis statistik ekonomi)
• SPSS (untuk analisis statistik sosial, kesehatan dll)
• S...
• BPS Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan
di Indonesia
• Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda...
• Ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga
terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan
data yang tidak...
Tantangan Ketersediaan Data
 Kurangnya kualitas data
 Belum teridentifikasinya ketersediaan data untuk
perencanaan dan k...
Tantangan Horisontal
 Kurang sinkronnya indikator baik dalam lingkungan Bappeda
maupun SKPD di lingkungan provinsi
 Belu...
Tantangan Vertikal
 Kurang sinkronnya indikator Provinsi dan Kabupaten
 Belum lancarnya dari sharing data dari Kabupaten...
Tantangan Sumberdaya
 Belum adanya tenaga fungsional statistik di lingkungan
Bappeda dan SKPD
 Kurangnya tenaga teknis y...
Pemetaan Ketersediaan data di lingkungan Bappeda
Provinsi
Pemetaan Ketersediaan data pada setiap SKPD di tingkat
Provinsi
...
Bekerjasama dengan Mitra Pembangunan untuk Penguatan
Data di tingkat Provinsi dan Kabupaten :
 Dukungan terhadap identifi...
ANGKET
PEMETAAN DATA
IDENTIFIKASI /
PENGISIAN ANGKET
 Data itu ‘ADA’
 Data ‘VALID’
 Data ‘AKURAT’
 Data ‘Up to date’
...
 Merupakan Kumpulan dari Wali Data setiap SKPD.
 Wali Data akan meyampaikan / menyajikan data yang dimiliki
oleh SKPD, d...
 Perlunya ketersediaan data yang Valid, Akurat, dan Terkini
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Papua.
 Perlunya...
BIDANG PENDATAAN
BAPPEDA PROVINSI PAPUA
32
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, Jayapura aston 23 juni 2011

  • Login to see the comments

pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, Jayapura aston 23 juni 2011

  1. 1. Disampaikan Oleh : JOHN BOEKORSJOM, S.Sos, M.Si. BAPPEDA PROVINSI PAPUA Jayapura, 23 Juni 2011 BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 1
  2. 2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada DATA dan INFORMASI yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-jawabkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2
  3. 3. Penyusunan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penetapan Rencana BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 3
  4. 4. Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Informasi adalah data sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Sistem data dan informasi adalah suatu sistem informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana Pembangunan, sasaran dan hasilhasil yang telah dicapai. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 4
  5. 5. • Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. • Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam: – menyusun perencanaan, – melakukan pemantauan/monitoring, dan – mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan. • Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 5
  6. 6. Data dan Informasi sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang sedemikian cepat dan kompleks. Penyusunan dokumen perencanaan daerah sangat membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to date. Ketersediaan Data dan Informasi yang valid, akurat, dan terkini ini memerlukan suatu system yang kita bangun bersama. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 6
  7. 7. Alasan dibutuhkannya suatu data adalah untuk mengetahui apakah ada persoalan atau tidak serta untuk memecahkan persoalan yang sudah ada atau baru muncul, dan yang perlu diperhatikan data harus obyektif, yaitu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya supaya informasi lebih dapat dipercaya atau benar, tepat waktu, tidak kadaluwarsa dan relevan dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat menyusun perencanaan pembangunan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 7
  8. 8. DATA DALAM PERENCANAAN Data berupa Indikator Proses Perencanaan Target Pembangunan Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah untuk menyediakan target-target pembangunan BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 8
  9. 9. Otonomi Daerah Pemda dituntut memanfaatkan sumber daya (resources) yang ada secara optimal Implementasi sistem perencanaan yang lebih komprehensif dan sistematis Data yang akurat pada setiap tahapan Perencanaan BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 9
  10. 10. • Aset yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat memacu pertumbuhan daerah tersebut. • Potensi daerah selalu dikaitkan dengan kemajuan daerah tersebut. Jika potensi semakin berkembang maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut sehingga pembangunan daerah semakin maju dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. • Umumnya terdiri atas: – Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan; – Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya; – Potensi Sumberdaya Manusia (SDM); – Potensi Sumberdaya Spasial BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 10
  11. 11. Pembangunan Manusia • IPM (Indeks Pembangunan Manusia) • GDI (Gender Development Index) • APK (Angka Partisipasi Kasar) • APM (Angka Partisipasi Murni) • APS (Angka Partisipasi Sekolah) Angka Kematian Bayi • Angka Kematian Ibu • Angka Melek Huruf • Umur Harapan Hidup BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 11
  12. 12. Indikator ekonomi • PDRB • Pertumbuhan Ekonomi • Tingkat Pengangguran terbuka • Inflasi • Pendapatan Per Kapita • Nilai Rencana PMA yang disetujui • Nilai Realisasi Investasi PMA • Nilai Rencana PMDN yang disetujui • Nilai Realisasi Investasi PMDN • dll BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 12
  13. 13. Indikator lainnya • Data kependudukan: Pertumbuhan penduduk, Jumlah • penduduk,jumlah penduduk miskin • Indeks Kriminalitas • Infrastruktur jalan, pelabuhan, penerbangan • Persentase kemiskinan • Luas lahan pertanian, kehutanan dll. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 13
  14. 14. Kependudukan mengetahui : jumlah penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur, fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran penduduk, sebagai bahan proyeksi jumlah penduduk setiap periode tahunan dan sensus penduduk (10 tahunan) Ketenagakerjaan mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk perencanaan ketenagakerjaan nasional (semesteran dan tahunan) Kemiskinan sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin dengan periode tahunan BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 14
  15. 15. Potensi Desa digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan dan tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi) Kesehatan sebagai salah satu komponen penghitungan indeks pembangunan manusia (ipm) setiap periode tahunan Perumahan data Perumahan perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan) BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 15
  16. 16. Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator perkembangan pembangunan indonesia setiap (triwulan) Inflasi (Indeks Harga Konsumen) Mengetahui pola konsumsi masyarakat (bulanan) Indeks Harga Perdagangan Besar menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, deflator pdb, dan digunakan sebagai dasar penghitungan eskalasi proyek bangunan/ konstruksi (bulanan) Nilai Tukar Petani untuk menghitung indeks yang diterima petani, indeks bppbm, dan nilai tukar petani (bulanan) BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 16
  17. 17. Industri untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan) Produksi mengetahui produktivitas tanaman pangan (4 bulanan) Ekspor dan Impor untuk mengukur perkembangan ekspor/impor bulanan (bulanan dan tahunan) Transportasi Nasional memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara, (bulanan dan tahunan) BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 17
  18. 18. Keuangan Daerah menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah provinsi (tahunan) Konstruksi diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, struktur biaya maupun jumlah serta nilai produksi dari output yang dihasilkan (tahunan) BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 18
  19. 19. Devinfo • Digunakan oleh PBB untuk informasi pembangunan • Software ini berupa sistem database yang digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan, menyimpan dan menyajikan data • Dapat diunduh gratis melalui www.devinfo.org • Database dapat diupload di internet sehingga dapat diakses oleh semua orang - akuntabilitas • Pemda dapat menggunakan software database yang lain seperti desinventar, SAS dsb. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 19
  20. 20. • Microsoft Excel • E views (untuk analisis statistik ekonomi) • SPSS (untuk analisis statistik sosial, kesehatan dll) • Stata ( analisis statistik ekonomi) • SAS ( analisis statistik ekonomi, kesehatan, pertanian dll) • Ilwis (analisis spasial/GIS) • Arc View (Analisis Spasial/GIS) • Microsoft Visual Basic Versi 6.0 • Dll BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 20
  21. 21. • BPS Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia • Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan BPS dalam perencanaan pembangunan • Sumber-sumber data : - Sensus - Survei: Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes, - Catatan Administrasi Instansi Pemerintah : Pendidikan, Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 21
  22. 22. • Ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga terkadang perencanaan dilakukan dengan menggunakan data yang tidak update • Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu instansi BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 22
  23. 23. Tantangan Ketersediaan Data  Kurangnya kualitas data  Belum teridentifikasinya ketersediaan data untuk perencanaan dan kinerja di Setiap Bidang di lingkungan Bappeda dan masing-masing SKPD Provinsi.  Belum teridentifikasinya ketersediaan data di level Kabupaten, termasuk antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran  Belum tersedianya data terpilah sesuai dengan acuan pemerintah pusat BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 23
  24. 24. Tantangan Horisontal  Kurang sinkronnya indikator baik dalam lingkungan Bappeda maupun SKPD di lingkungan provinsi  Belum lancarnya mekanisme arus dan alur data dari, ke dan antar SKPD dan Bappeda Provinsi.  Belum lancarnya sharing informasi pemerintah daerah/pengetahuan dan pendokumentasian di tingkat Provinsi Tantangan Pemanfaatan Data  Belum optimalnya analisis data untuk perencanaan BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 24
  25. 25. Tantangan Vertikal  Kurang sinkronnya indikator Provinsi dan Kabupaten  Belum lancarnya dari sharing data dari Kabupaten ke Provinsi  Perbedaan kapasitas pendataan antar Kabupaten  Belum Lancarnya mekanisme sharing data dari SKPD ke Bappeda di kabupaten  Belum lancarnya mekanisme sharing pengetahuan dan pendokumentasiannya di Kabupaten  Kurangnya Bintek dari Propinsi ke Kabupaten dan Pusat ke Propinsi BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 25
  26. 26. Tantangan Sumberdaya  Belum adanya tenaga fungsional statistik di lingkungan Bappeda dan SKPD  Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang database  Kurangnya tenaga teknis yang ahli di bidang web  Belum adanya panduan standar mengenai penghitungan indikator BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 26
  27. 27. Pemetaan Ketersediaan data di lingkungan Bappeda Provinsi Pemetaan Ketersediaan data pada setiap SKPD di tingkat Provinsi Pemetaan Ketersediaan data di Kabupaten Penyiapan Panduan sebagai acuan untuk penghitungan indikator Penunjukan Wali Data dari setiap SKPD Pembentukan FORUM DATA Pembangunan di Provinsi Papua. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 27
  28. 28. Bekerjasama dengan Mitra Pembangunan untuk Penguatan Data di tingkat Provinsi dan Kabupaten :  Dukungan terhadap identifikasi data apa yang harus ada di bagian data Bappeda, bagian lain di Bappeda dan SKPD  Pembuatan SOP mengenai mekanisme sharing data antar SKPD  Harmonisasi indikator dan metadata antara Bappeda dan SKPD  Dukungan teknis terhadap pengelolaan pengetahuan dan pendokumentasian BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 28
  29. 29. ANGKET PEMETAAN DATA IDENTIFIKASI / PENGISIAN ANGKET  Data itu ‘ADA’  Data ‘VALID’  Data ‘AKURAT’  Data ‘Up to date’  SDM Peng-INPUT DATA  Transfer KNOWLEDGE  Koordinasi Antar SKPD  FORUM DATA BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 29
  30. 30.  Merupakan Kumpulan dari Wali Data setiap SKPD.  Wali Data akan meyampaikan / menyajikan data yang dimiliki oleh SKPD, dengan Program Software DefInfo.  Wali Data berada dalam wadah : FORUM DATA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA yang terbentuk berdasarkan SK Gubernur.  Secara rutin, Wali Data diharapkan meng-update data yang ada.  Kedepan, Perlu adanya Sosialisasi FORUM DATA di tingkat Kabupaten/Kota, dan diharapkan adanya hubungan ONLINE untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 30
  31. 31.  Perlunya ketersediaan data yang Valid, Akurat, dan Terkini dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Papua.  Perlunya dukungan koordinasi antar lembaga (seluruh SKPD) dalam upaya pengumpulan data, validasi data dan entry data pada aplikasi.  Agar aplikasi DATA dapat berjalan berkesinambungan perlu dukungan dan pembinaan SDM yang bertugas entry data ke dalam aplikasi secara terus menerus dan diperlukan transfer of knowledge antar SDM yang bertugas dalam entry data jika terjadi bergantian personel.  Perlu adanya FORUM DATA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan Terkini dalam mendukung PENTINGNYA DATA Dan INFORMASI BAGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 31
  32. 32. BIDANG PENDATAAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 32

×