SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
KORUPSI, ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM, DAN KEMISKINAN
Sugeng Budiharsono
Universitas Nusa Bangsa
2022
KETERKAITAN KORUPSI, ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN
KEMISKINAN
KORUPSI
PENURUNAN
KAPASITAS TATA
KELOLA
PENURUNAN
KEPERCAYAAN
DAN FDI
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
PENURUNAN
KINERJA
EKONOMI
PENINGKATAN KEMISKINAN DAN
KESENJANGAN
PENINGKATAN KERENTANAN DAN
PENURUNAN KESIAPAN DALAM
MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM
MISMANAGEMENT
SDA
CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI)
• Transparency International merupakan salah satu lembaga survey yang
melakukan survey kepada para pengusaha, masyarakat, dan para ahli
tentang persepsi korupsi di suatu negara. Persepsi korupsi dari
masyarakat, pengusaha, dan para ahli ini selanjutnya disajikan dalam
bentuk indeks yang disebut sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau
Corruption Perception Index (CPI).
• Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dianggap sebagai salah satu bentuk
pengukuran kondisi korupsi pada suatu negara. Indeks Persepsi Korupsi
(IPK) disajikan dalam bentuk nilai dalam rentang antara 0 (nol) sampai
dengan 10 (sepuluh), kemudian diubah menjadi 0 sampai 100. Semakin
rendah IPK maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut.
Sebaliknya, semakin tinggi nilai IPK yaitu mendekati 100, maka
semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut.
PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA
17
19 19 19
20
22
24
23
26
28 28
30
32 32
34
36
37 37
38
40
37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CPI
DAMPAK SOSIAL KORUPSI
• Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
• Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi
• Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan
Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk
• Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas
Rendah
• Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan
• Korupsi Meningkatkan Kemiskinan
KORUPSI DAN FDI (Inward)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CPI
FDI (billion US$)
Koef. Korelasi =
0,57280
KORUPSI DAN KEMISKINAN (USD 1.90/day)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPI
Poverty
Koefisien korelasi =
- 0,92403
KORUPSI DAN KEMISKINAN PERKOTAAN (BPS)
Koef. Korelasi
= - 0,97271
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perkotaan
CPI
KORUPSI DAN KEMISKINAN PERDESAAN (BPS)
Koef korelasi =
-0,8989
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perdesaan
CPI
KORUPSI DAN KEMISKINAN (BPS)
Koef korelasi
= -0,95758
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Indonesia
CPI
KETIMPANGAN (GINI RASIO)
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perkotaan
Perdesaan
Kota-Desa
KETERKAITAN ANTARA KORUPSI DAN KETIMPANGAN
No Keterkaitan CPI dan Gini Rasio Koef. Korelasi
1. Korupsi dengan Ketimpangan di
Perkotaaan
0,50557
2. Korupsi dengan Ketimpangan di
Perdesaan
0,45970
3. Korupsi dengan Ketimpangan di
Perkotaaan dan Perdesaan
0,38598
Di Indonesia seperti ada anomali, yaitu bahwa semakin tinggi CPI , maka semakin tinggi kesenjanagn. Tapi
sebenarnya bukan anaomali, karena kemungkinan besar adalah perhitungan Gini Rasio yang berdasarkan
pengeluaran. Selain itu juga bahwa banyak orang kaya yang tidak terjangkau survey BPS. Sehingga nilai Gini Rasio
underestimate dari kenyataannya.
KORUPSI DAN IPM (BPS)
Koef korelasi
= 0,984599
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CPI
IPM
KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CPI
Laju pertumbuhan PDB (%)
Koef. Korelasi
= - 0,33671
NOTRE DAME GAIN INDEX (ND-INDEX)
• Indeks ND-GAIN merangkum kerentanan suatu negara terhadap perubahan
iklim dan tantangan global lainnya dalam kombinasi dengan kesiapannya
untuk meningkatkan ketahanan. Ini bertujuan untuk membantu bisnis dan
sektor publik memprioritaskan investasi dengan lebih baik untuk respons yang
lebih efisien terhadap tantangan global langsung di depan. Indeks ND-GAIN
adalah proyek dari University of Notre Dame Global Adaptation Index (ND-
GAIN).
• Indeks tersebut melihat dua dimensi utama, yaitu, 1) kerentanan -
keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas suatu negara untuk beradaptasi
dengan efek negatif perubahan iklim - dengan mempertimbangkan enam
sektor pendukung kehidupan: makanan, air, kesehatan, jasa ekosistem, habitat
manusia , dan infrastruktur, dan 2) kesiapan - kemampuan suatu negara untuk
memanfaatkan investasi dan mengubahnya menjadi tindakan adaptasi -
dengan mempertimbangkan tiga komponen: kesiapan ekonomi, kesiapan tata
kelola, dan kesiapan sosial.
VULNERABILITY DAN READINESS
PENYUSUN ND-GAIN INDEX
0.00000
0.10000
0.20000
0.30000
0.40000
0.50000
0.60000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vulnerability
Readiness
KORUPSI DAN ND GAIN INDEX
Koef. Korelasi=
-0,67153
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPI
Gain Index
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia

Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan DaerahPenguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfPerencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfAndreWibisono4
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
DAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGAN
DAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGANDAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGAN
DAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGANspoytv23
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Binwas Pemda tahun 2022.pdf
Binwas Pemda tahun 2022.pdfBinwas Pemda tahun 2022.pdf
Binwas Pemda tahun 2022.pdfangelinspektorat
 
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfDraft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfProdiAPUGK
 
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAHAKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAHPriesty Azizia
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfLelihHerawati
 
Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)
Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)
Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)Nur Hasan Murtiaji
 
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfPPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfAsepSuparman21
 
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPaparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPSIKBAPPEDA
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015fionarazqa
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangShahril Budiman Png
 
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxDimasDimas25774
 
ekonomi ditengah pandemi.pdf
ekonomi ditengah pandemi.pdfekonomi ditengah pandemi.pdf
ekonomi ditengah pandemi.pdfJoseRizal53
 

Similar to Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia (20)

Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan DaerahPenguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfPerencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdf
 
Presentasi forum anti korupsi
Presentasi forum anti korupsiPresentasi forum anti korupsi
Presentasi forum anti korupsi
 
TF 0423.pdf
TF 0423.pdfTF 0423.pdf
TF 0423.pdf
 
Perspektif SANKRI 2025
Perspektif SANKRI 2025Perspektif SANKRI 2025
Perspektif SANKRI 2025
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
DAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGAN
DAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGANDAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGAN
DAMPAK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI KeWENANGAN
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
 
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaRancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
 
Binwas Pemda tahun 2022.pdf
Binwas Pemda tahun 2022.pdfBinwas Pemda tahun 2022.pdf
Binwas Pemda tahun 2022.pdf
 
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfDraft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
 
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAHAKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
 
Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)
Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)
Bahan tayang press conf apbn kita april 2020 (tayang)
 
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfPPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
 
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptxPaparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
Paparan Musrenbangcam 2024 - Utara - Bapp.pptx
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
 
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
 
ekonomi ditengah pandemi.pdf
ekonomi ditengah pandemi.pdfekonomi ditengah pandemi.pdf
ekonomi ditengah pandemi.pdf
 

More from Sugeng Budiharsono

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanSugeng Budiharsono
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Sugeng Budiharsono
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationSugeng Budiharsono
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIASugeng Budiharsono
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Sugeng Budiharsono
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingOtonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingSugeng Budiharsono
 
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahOtonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahSugeng Budiharsono
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasiSugeng Budiharsono
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 

More from Sugeng Budiharsono (20)

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesia
 
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingOtonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
 
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahOtonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesia
 

Recently uploaded

Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 

Recently uploaded (16)

Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 

Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia

  • 1. KORUPSI, ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM, DAN KEMISKINAN Sugeng Budiharsono Universitas Nusa Bangsa 2022
  • 2. KETERKAITAN KORUPSI, ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN KEMISKINAN KORUPSI PENURUNAN KAPASITAS TATA KELOLA PENURUNAN KEPERCAYAAN DAN FDI KERUSAKAN LINGKUNGAN PENURUNAN KINERJA EKONOMI PENINGKATAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENINGKATAN KERENTANAN DAN PENURUNAN KESIAPAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM MISMANAGEMENT SDA
  • 3. CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI) • Transparency International merupakan salah satu lembaga survey yang melakukan survey kepada para pengusaha, masyarakat, dan para ahli tentang persepsi korupsi di suatu negara. Persepsi korupsi dari masyarakat, pengusaha, dan para ahli ini selanjutnya disajikan dalam bentuk indeks yang disebut sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI). • Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dianggap sebagai salah satu bentuk pengukuran kondisi korupsi pada suatu negara. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) disajikan dalam bentuk nilai dalam rentang antara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh), kemudian diubah menjadi 0 sampai 100. Semakin rendah IPK maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IPK yaitu mendekati 100, maka semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut.
  • 4. PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA 17 19 19 19 20 22 24 23 26 28 28 30 32 32 34 36 37 37 38 40 37 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CPI
  • 5. DAMPAK SOSIAL KORUPSI • Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi • Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi • Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk • Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah • Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan • Korupsi Meningkatkan Kemiskinan
  • 6. KORUPSI DAN FDI (Inward) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CPI FDI (billion US$) Koef. Korelasi = 0,57280
  • 7. KORUPSI DAN KEMISKINAN (USD 1.90/day) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CPI Poverty Koefisien korelasi = - 0,92403
  • 8. KORUPSI DAN KEMISKINAN PERKOTAAN (BPS) Koef. Korelasi = - 0,97271 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Perkotaan CPI
  • 9. KORUPSI DAN KEMISKINAN PERDESAAN (BPS) Koef korelasi = -0,8989 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Perdesaan CPI
  • 10. KORUPSI DAN KEMISKINAN (BPS) Koef korelasi = -0,95758 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indonesia CPI
  • 11. KETIMPANGAN (GINI RASIO) 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perkotaan Perdesaan Kota-Desa
  • 12. KETERKAITAN ANTARA KORUPSI DAN KETIMPANGAN No Keterkaitan CPI dan Gini Rasio Koef. Korelasi 1. Korupsi dengan Ketimpangan di Perkotaaan 0,50557 2. Korupsi dengan Ketimpangan di Perdesaan 0,45970 3. Korupsi dengan Ketimpangan di Perkotaaan dan Perdesaan 0,38598 Di Indonesia seperti ada anomali, yaitu bahwa semakin tinggi CPI , maka semakin tinggi kesenjanagn. Tapi sebenarnya bukan anaomali, karena kemungkinan besar adalah perhitungan Gini Rasio yang berdasarkan pengeluaran. Selain itu juga bahwa banyak orang kaya yang tidak terjangkau survey BPS. Sehingga nilai Gini Rasio underestimate dari kenyataannya.
  • 13. KORUPSI DAN IPM (BPS) Koef korelasi = 0,984599 0 10 20 30 40 50 60 70 80 CPI IPM
  • 14. KORUPSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CPI Laju pertumbuhan PDB (%) Koef. Korelasi = - 0,33671
  • 15. NOTRE DAME GAIN INDEX (ND-INDEX) • Indeks ND-GAIN merangkum kerentanan suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya dalam kombinasi dengan kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan. Ini bertujuan untuk membantu bisnis dan sektor publik memprioritaskan investasi dengan lebih baik untuk respons yang lebih efisien terhadap tantangan global langsung di depan. Indeks ND-GAIN adalah proyek dari University of Notre Dame Global Adaptation Index (ND- GAIN). • Indeks tersebut melihat dua dimensi utama, yaitu, 1) kerentanan - keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas suatu negara untuk beradaptasi dengan efek negatif perubahan iklim - dengan mempertimbangkan enam sektor pendukung kehidupan: makanan, air, kesehatan, jasa ekosistem, habitat manusia , dan infrastruktur, dan 2) kesiapan - kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan investasi dan mengubahnya menjadi tindakan adaptasi - dengan mempertimbangkan tiga komponen: kesiapan ekonomi, kesiapan tata kelola, dan kesiapan sosial.
  • 16. VULNERABILITY DAN READINESS PENYUSUN ND-GAIN INDEX 0.00000 0.10000 0.20000 0.30000 0.40000 0.50000 0.60000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vulnerability Readiness
  • 17. KORUPSI DAN ND GAIN INDEX Koef. Korelasi= -0,67153 0 10 20 30 40 50 60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CPI Gain Index