Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bogor tahun 2012. Terdapat empat kecamatan yang akan dikembangkan yaitu Ciseeng, Parung, Gunung Sindur, dan Kemang dengan komoditas utama budidaya lele. Dukungan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya meliputi kolam percontohan, rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan hatchery, dan pemberian induk lele. Diperkuat pula den
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
1. DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2012
KABUPATEN BOGOR 24 MEI 2012
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DI
KAWASAN MINAPOLITAN
Dr. Iin Siti Djunaidah, M.Sc
Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2012
2. 1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Kualitas
produk Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatkan Pendapatan Nelayan, Pembudidaya Ikan
dan Pengolah Ikan yang Adil dan Merata; dan
3. Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.
Konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan
perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-
prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan
percepatan (akselerasi).
MINAPOLITAN
(Kepmen No. 12/MEN/2010)
TUJUAN
:
3. DASAR HUKUM
PELAKSANAAN MINAPOLITAN
PERMENKP NOMOR : PER.12/MEN/2010 TENTANG
MINAPOLITAN;
KEPMENKP NOMOR : KEP.39/MEN/2011 Tentang Perubahan
Atas KEPMEN KP No. KEP.32/MEN/2010 TENTANG PENETAPAN
KAWASAN MINAPOLITAN;
KEPMENKP NOMOR KEP.43/MEN/2010 TENTANG TIM KERJA
MINAPOLITAN;
KEPMENKP NOMOR : KEP.01/MEN/2010 TENTANG TIM
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN;
NOTA KESEPAKAN ANTARA KEMETERIAN KP dan PU Nomor :
06/MEN-KP/KB/VI/2010 dan Nomor : 02/PKS/M/2010 tentang
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI BERBASIS KELAUTAN
DAN PERIKANAN DENGAN KONSEP MINAPOLITAN;
KEPMENKP NOMOR KEP.18/MEN/2011 TENTANG PEDOMAN
UMUM MINAPOLITAN.
4. TAHAPAN PENGEMBANGAN MINAPOLITAN
PRINSIP
MINAPOLITAN
KRITERIA
KAWASAN
MINAPOLITAN
• Memiliki sumberdaya lahan
yang sesuai untuk
pengembangan komoditas
unggulan yang dibudidayakan
dan sudah berjalan
• Memiliki sarana dan prasarana
yang memadai
• Memperhitungkan daya
dukung lingkungannya.
• Komitmen Daerah
Persyaratan :
1. Masterplan
2. RPIJM
3. Proses dan tahapan
perencanaan
4. Penetapan kawasan
minapolitan dan
Pokja oleh Pemda
Kab/Kota
• Rencana Kerja Tahunan
• Volume & Lokasi kegiatan
• Pembiayaan & Sumbernya
• Indikator Kinerja
• Dukungan instansi terkait
• Ketersediaan Induk & Benih Bermutu
(CPIB) serta Pakan berkualitas
• Akses Teknologi/Pendampingan & CBIB
• Akses & Informasi Pasar
• AksesPermodalan
• Pembinaan SDM/Penyuluh
• Pembangunan/rehab Infrastruktur
• Penguatan Kelembagaan
• Koordinasi & Monev
1
2
RENCANA
TINDAK
PELAKSANAAN
RENCANA
INDUK
MINAPOLITAN
Kawasan pengembangan
sentra produksi budidaya
yang terintegrasi, efisien,
berkualitas dan maju pesat
4
5
3
• PERMENKP NOMOR :
PER.12/MEN/2010 TENTANG
MINAPOLITAN
• KEPMENKP NOMOR :
KEP.39/MEN/2011 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN
5. PENGEMBANGAN MINAPOLITAN PERCONTOHAN PERIKANAN BUDIDAYA
TAHUN ANGGARAN 2012 (46 KABUPATEN)
KABUPATEN MINAPOLITAN TAHUN 2011
1. Kampar (RIAU) – Patin, Nila, Mas
2. Bintan (KEPRI) – Kerapu, R. Laut
3. Muoro Jambi (JAMBI) – Patin,
Nila
4. Musi Rawas (SUMSEL) – Nila,
Mas, Lele
5. Pesawaran (LAMPUNG) –
Kerapu, R. Laut
6. Pandeglang (BANTEN) –
Kekerangan, R. Laut
7. Serang (BANTEN) –Bandeng, R.
Laut
8. Bogor (JABAR) - Lele
9. Banyumas (JATENG) - Gurame
10. Boyolali (JATENG) - lele
11. Klaten (JATENG) - Nila
12. Gunung Kidul (DIY) – Lele
13. Blitar (JATIM) – Ikan Hias
14. Gresik (JATIM) – Udang Vaname
15. Lamongan (JATIM) – Udang
Vaname
16. Bangli (BALI) – Nila
17. Sumbawa (NTB) – R. Laut
18. Sumba Timur (NTT) – R. Laut
19. Banjar (KALSEL) – Patin, Nila,
Mas
20. Kapuas (KALTENG) – Patin, Nila
21. Pohuwatu (GORONTALO) –
Udang, R. Laut
22. Maros (SULSEL) - Udang Windu
23. Pangkep (SULSEL) –Udang
Windu
24. Morowali (SULTENG) – R. Laut,
Udang Windu
Catatan
Th, 2012 akan
dipilih
beberapa
Kab.utk Contoh
Industrialisasi
dgn Komoditas
: Udang,
Bandeng, R.
Laut dan Patin
1. Bireuen (NAD) – Udang Windu, Bandeng,
Kerapu
2. Aceh Tenggara (NAD) – Mas, Nila, Lele
3. Serdang Bedagai (SUMUT) – Lele,
Gurame
4. Agam (SUMBAR) – Mas, Nila
5. Batanghari (JAMBI) – Patin, Nila
6. Tulang Bawang (LAMPUNG) – Udang
7. Bangka Selatan (KEP. BABEL) –, R. Laut,
Kerapu
8. Bengkulu Utara (BENGKULU) – Nila,
Mas, Lele
9. Indramayu (JABAR) – Udang, Bandeng
10. Banjarnegara (JATENG) - Gurame, Nila
11. Malang (JATIM) – Nila, Lele
12 Tabanan (BALI) – Nila, Mas, Lele
13. Lombok Tengah (NTB) – R. Laut, Udang
Vaname
14. Sambas (KALBAR) – Udang Windu,
Bandeng
15. Paser Penajam Utara (KALTIM) – Bandeng
16. Minahasa Utara (SULUT) – R. Laut
17. Gorontalo Utara (GORORNTALO) – R.
Laut, Udang
18. Mamuju (SULBAR) – R. Laut, Udang,
Bandeng
19. Pinrang (SULSEL) – Udang Windu,
Bandeng, R. Laut
20. Kolaka (SULTERA) – r. Laut, Udang Windu
21. Seram Bagian Barat (MALUKU) – R. Laut,
Kerapu
22. Kep. Morotai (MALUT) – R. Laut, Kerapu
6. UPAYA PERCEPATAN PELAKSANAAN :
1. KAB/KOTA MENYIAPKAN PERSYARATAN :
RENCANA INDUK/MASTERPLAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
(RPIJM)
SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG KAWASAN BUDIDAYA &
KOMODITAS UNGULAN
SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG POKJA
2. ADANYA PEMBAGIAN TUGAS KERJA
3. KOMITMEN ESELON I LINGKUP KKP
4. KOMITMEN SKPD/KEMENTERIAN LAIN UNTUK
MEMBANGUN DI KAWASAN MINAPOLITAN
7. PEMBAGIAN TUGAS DI KAWASAN minapolitan
BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA
No. Output/Komponen Pusat
UPT
DJPB
Daerah
Keterangan
Provinsi Kab.
1 Penyusunan Juklak, Juknis Ѵ
2 Forum Pengembangan
Minapolitan Berbasis
Perikanan Budidaya
Ѵ Ѵ
-Pusat : seluruhnya
-Provinsi : Prov &
Kab./Kota
3 Identifikasi/Verifikasi
potensi pengembangan
kawasan minapolitan
Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
4 Pendampingan
Teknologi/Percontohan/Des
iminasi
Ѵ Ѵ Ѵ
5 Koordinasi Lintas Sektor/
SKPD (POKJA)
Ѵ Ѵ Ѵ
Sesuai Wilayah
kewenangannya
6 Penyusunan DED Ѵ
7 Pembangunan infrastruktur Ѵ Ѵ
8 Monitoring dan Evaluasi
pengembangan
minapolitan
Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
8. KOMITMEN UNTUK MEMBANGUN
DI KAWASAN MINAPOLITAN
PEMBUDIDAYA IKAN DI
KAWASAN MINAPOLITANmasyarakat
PUMP
Penyuluh
Tercapai
target produksi
Ikan tercapai
Pendampingan
teknologi oleh
UPT DJPB
Dukungan
Kementerian
Lainnya
Pembangunan
Infrastruktur oleh
Kem. PU
Pembangunan oleh
SKPD
Kabupaten/Kota
Swasta/
Penanam
Modal
Dukungan
Eselon I Lingkup
KKP
DAK
Pembangunan
Oleh SKPD
Provinsi
TP
9.
10. Kec. GUNUNG SINDUR
tersebar di enam desa (Pengasingan, Cibinong,
Gunung Sindur, Curug, Cidokom, Pabuaran)
total produksi ikan konsumsi 5.820,44 ton/tahun
Kec. CISEENG
tersebar di delapan desa (Babakan, Parigi Mekar,
Putat Nutug, Ciseeng, Cibentang, Cibeuteung Udik,
Cibeunteung Muara, Cihoe)
Total produksi ikan konsumsi 2.895,67 ton/tahun
Produksi benih 15.049.070 ekor /tahun
Kec. PARUNG
tersebar di enam desa (Bojong Indah, Cogreg, Bojong
Sempu, Waru Jaya, Waru, Pemegar Sari)
Total produksi ikan konsumsi 7.357,60 ton/tahun
Kec. KEMANG
tersebar di enam desa (Pabuaran, Kemang, Tegal,
Pondok Udik, Bojong, Jampang)
Total produksi ikan konsumsi
698,43 ton/tahun
10
11. NO KECAMATAN JUMLAH DESA POTENSI (Ha) PEMANFAATAN
(Ha)
1 Ciseeng 8 1.309,2 455
2 Parung 7 607 195
3 Gunung Sindur 6 192 88
4 Kemang 6 484 45
11
2010 2011 2012 2013 2014
1 PRODUKSI LELE 13.000 17.300 23.000 31.700 42.100
2 BENIH (Ribu Ekor) 72.222 96.111 127.778 176.111 233.889
3 INDUK (Ekor) 24.074 32.037 42.593 58.704 77.963
4 LAHAN (Ha) 65 87 115 159 211
5 MODAL KERJA (Rp. Milyar) 4 34 46 70 83
NO
TAHUN
19. LESSON LEARNED
• Usaha budidaya merupakan usaha yang padat
modal, teknologi dan keterampilan
– kawasan pengembangan perlu disesuaikan dengan
kemampuan yang tersedia
– pola pengembangan memerlukan keterlibatan pihak
pengusaha kuat
• Pengadaan benih/bibit berpotensi menjadi
masalah
– perlu koordinasi dan keterlibatan swasta
• Masalah logistik perlu dipecahkan seimbang
dengan peningkatan produksi di kawasan tertentu
• Implementasi pilar-pilar pemberdayaan perlu
diperhatikan untuk kemandirian pembudidaya
20. KENAPA PERLU INDUSTRIALISASI????
• Indonesia memiliki potensi sumberdaya lahan yang sangat
besar dengan tingkat pemanfaatan rendah
– Potensi budidaya air tawar 2.230.500 Ha; pemanfaatan kolam
119.700 Ha, Keramba 450 Ha, KJA 1.320 Ha, dan sawah 117.310 Ha
– Potensi budidaya air payau 1.224.076 Ha: pemanfaatan tambak
612.530 Ha
– Potensi budidaya air laut 8.363.501 Ha: pemanfaatan 74.543 Ha
• Belum terintegrasinya kegiatan usaha dari hulu ke hilir;
• Kinerja produksi dan daya saing negara-negara kompetitor
utama makin pesat, produksi dan daya saing nasional
hampir tidak bergerak;
• Untuk itu diperlukan PERCEPATAN Pengembangan
Kawasan Minapolitan melalui INDUSTRIALISASI.
21. Meningkatkan produktivitas, produksi dan nilai tambah
produk perikanan budidaya yang berdaya saing dan
berorientasi pasar;
Percepatan pengembangan kawasan ekonomi berbasis
kegiatan perikanan budidaya (minapoltian) melalui
manajemen kawasan dan modernisasi sistem produksi;
Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pembudidaya
ikan.
21
TUJUAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN BUDIDAYA
23. T A H A P A N
INDUSTRIALISASI PERIKANAN BUDIDAYA
2014
2013
2012
2011
Pemantapan
Launching Quick Wins
Pengembangan
Implementasi Kawasan
Pilot Project (Program
Quick Wins)
Persiapan
• Udang dan Bandeng: Kawasan Pantura
Jawa
• Rumput Laut : Kawasan Nusa Tenggara
(Sumbawa-NTB) dan kawasan Sulawesi
(Morowali-Sulteng & Minahasa Utara-Sulut)
• Patin : Sumatera (Riau, Sumsel, Jambi)
PILOT PROJECT
INDUSTRIALISA
SI BERBASIS
PERIKANAN
BUDIDAYA
2012
24. MINAPOLITAN SEBAGAI EMBRIO INDUSTRIALISASI
• Pendekatan pengembangan kawasan merupakan
dasar dalam pelaksanaan industrialisasi;
• Kawasan minapolitan yang telah tumbuh dan
berkembang didorong untuk menjadi lokasi
industrialisasi;
• Lokasi industrialisasi yang belum ditetapkan sebagai
kawasan minapolitan dipilih karena memiliki
potensi SDA yang sangat besar dan merupakan
kawasan sentra produksi komoditas industrialisasi;
dan
• Persyaratan dan prinsip pengembangan kawasan
minapolitan juga menjadi persyaratan dan prinsip
lokasi industrialisasi.
25. KOMITMEM PEMDA DALAM PELAKSANAAN
INDUSTRIALISASI
1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan, Rencana
Program Investasi Jangka Menengah dan Detail Engineering
Design (DED);
2. Menetapkan lokasi pengembangan dan kelompok kerja yang
di SK kan oleh Bupati
3. Mengintegrasikan kegiatan di daerah (APBN, APBD I dan
APBD II)
