SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sunandar
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jayapura, 5 Juli 2013
DEFINISI
2
o Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah
o Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program.
Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
(bagian dari Perencanaan Kinerja)
Perencanaan
Strategis
Penyusunan
Program
Penyusunan
Anggaran
Pemantauan
dan Evaluasi
Perumusan
Strategi
Pelaksanaan
• Penetapan Sasaran
• Penetapan Indikator Kinerja
• Penetapan Program
• Penetapan Kegiatan
• Penentuan Anggaran
• Pengukuran Kinerja
• Hasil Penilaian Kinerja
• Umpan Balik
• Tindakan Koreksi
• Penghargaan
• Penetapan Visi, Misi, Tujuan
• Analisis Lingkungan Strategis Perencanaan
Kinerja
Pengelolaan
Kinerja
3
ALUR LOGIKA PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
PRIORITAS
(IMPACTS/DAMPAK)
HASIL/OUTCOMES PROGRAM
PROGRAM
KELUARAN/PRODUK
MASUKAN/INPUTS
IDENTIFIKASI MASALAH DAN
PENYEBAB
INDIKATOR
PROGRAM
OUTCOMES/ HASIL
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUTS/
KELUARAN
SUMBER DAYA INDIKATOR INPUTS
/ MASUKAN
BASELINE DATA
TENTANG KONDISI
PERMASALAHAN
YANG AKAN
DITANGANI
INDIKATOR
SUMBERDATA
INDIKATOR
IMPACTS /
DAMPAK
PROGRAM
LINTAS SKPD
PROGRAM
SKPD
KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Program 2
Misi
Tujuan dan Sasaran
(Indikator Kinerja)
Biaya Program
Program
Kegiatan 3Kegiatan 2Kegiatan 1
Program 3
Biaya
Kegiatan
Biaya
Kegiatan
Biaya
Kegiatan
Program 1
Anggaran
Visi
Program
dan Kegiatan
MisiVisi
Strategi
dan Kebijakan
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
6
RPJMD
Kab
Renstra
SKPD
Renstra
Kecamatan
RPJM Desa/
Keluranan
Rancangan
RKPD Kab
Ranc RKP
Desa/
Kelurahan
Rancangan
Renja SKPD
Musrenbang
Desa/Kelurahan
Musrenbang
Kecamatan
Forum
SKPD
KABUPATENSKPDKECAMATANDESA
Musrenbang
Kab
GubernurDPRD
Juni Juli November DesemberAgustus - Oktober
Evaluasi
RKA
PerKaDa
Penjabaran
APBD
Ranc
KUA &
PPAS
Pembahasan
KUA & PPAS
Nota
Kesepakatan
KDH - DPRD
Pedoman
Penyusunan
RKA SKPD
RKA
SKPD
Pembahasan
RKA oleh Tim
Anggr Pemda
Rencana
APBD
Pembahasan
Rencana
APBD
Rancangan
PerKaDa Ttg
Penjabaran
APBD
PERDA
APBD
Renja
Kecamatan
RKP Desa/
Kelurahan
RKPD
Renja
SKPD
Persetujuan
Bersama
Verifikasi DPA
oleh Tim Anggr
Pemda
Ranc
DPA
SKPD
DPA
SKPD
Januari
Gubernur
Februari Maret - MeiMasukan Keluaran
ADD &
Pagu
Indikatif
Block
grant
Jaring
Aspirasi
Masyara
kat
Konsul
tasi
Publik
Sumber: Univ. Narotama
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
o Program dan kegiatan disusun berdasarkan:
pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan
penganggaran terpadu
kerangka pendanaan dan pagu indikatif
urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan
masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD
o Pendekatan kinerja  program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan
keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk
melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan
o Kerangka pengeluaran jangka menengah  mempertimbangkan perspektif
penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju
o Perencanaan dan penganggaran terpadu  pengambilan keputusan penetapan
program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan
daerah
7
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
8
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT
(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
- Hankam
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb
URUSAN WAJIB (PP N0. 38/2007)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan hidup
4. Pekerjaan umum
5. Penataan ruang
6. Perencanaan
pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan olah
raga
9. Penanaman modal
10. Koperasi dan UKM
11. Kependudukan dan
catatan sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan pangan
14. Pemberdaaan perempuan
dan perlindungan anak
15. Keluarga berencana dan
keluarga sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri
20. Otda, pemerintahan umum,
adm. keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian
21. Pemberdayaan masyarakat dan
desa
22. Kebudayaan
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Perpustakaan
9
1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan Sumberdaya Mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian
URUSAN PILIHAN
(PP N0. 38/2007)
10
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL
YANG BERDAMPAK PADA DAERAH
o merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan dan program prioritas
nasional dalam pembangunan daerah
o sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan
melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program,
dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target
atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan
anggaran
11
CONTOH: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 9 TAHUN
12
Indikato
r Kinerja
Sasaran SKPD Kegiatan Fokus Prioritas
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
12 ribu
siswa
SD/
SMP
miskin
Dinas
Pendi
dikan
Pemberi
an
beasiswa
Perluas
an akses
pendidi
kan
Kemiski
nan
Dana Indikator
Kinerja
Sasaran Kegiatan Program
2,4 miliar
(DK)
960 juta
(APBD)
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
500 siswa
200 siswa
Pemberian
beasiswa
SD/ SMP
Wajib
Belajar
Pendidikan 9
tahun
Prioritas Fokus Kegiat-
an
K/L Sasaran Indikator
Kinerja
Kemiskin
an
Perluasan
akses
pendidik
an
Pemberi
an
beasis
wa
SD/SMP
Kemen
diknas
225,9
ribu
siswa
SD/
SMP
miskin
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
RKPD PROVINSI X1
RENJA DINAS PENDIDIKAN KAB.X1.1
RKP
Program Kegiatan Sasaran Indikator
Kinerja
Dana
(Rp)
Lokasi
(Pro-
vinsi)
Wajib
Belajar
Pendidik
an 9
tahun
Pemberi
an
beasiswa
SD/ SMP
10 ribu
siswa
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
46
miliar
X1
Y
225,9
ribu
siswa
1,3
triliun
33 Prov
RENJA K/L: DIKNAS
Dana Indikator
Kinerja
Sasaran Kegiatan Program
46
miliar
(DK)
9,6
miliar
(APBD)
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
10 ribu
siswa
2 ribu siswa
Pemberian
beasiswa
SD/ SMP
Wajib
Belajar
Pendidikan 9
tahun
RENJA DINAS PENDIDIKAN PROV.X1
SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH
o Identifikasi isu strategis Pemerintah Daerah dengan kriteria:
Signifikan, berdampak luas, leverage/pengungkit
Ketersediaan pendanaan sesuai kewenangan pusat dan daerah
o Isu strategis diharapkan sedini mungkin dipersiapkan
implementasinya oleh K/L dan Pemda
o Kementerian/Lembaga merinci program dan kegiatan ke
dalam lokus (wilayah)
Disinergikan dalam Musrenbangprov dan Musrenbangnas,
diutamakan untuk selected program dan kegiatan yang dapat
mendongkrak (leverage) pembangunan daerah
Contoh:
 pembebasan lahan (APBD) dan pembangunan infrastruktur
(APBN) dalam pelaksanaan MP3EI
 penyiapan lokasi quick wins pelaksanaan MP3KI
13
CONTOH: ISU STRATEGIS PENANGANAN BANJIR
14
Bencana banjir Bengawan Solo
selalu terjadi setiap tahun dan
mengakibatkan kerugian
masyarakat Jawa Timur khususnya
yang tinggal di Kabupaten Ngawi,
Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan
Gresik.
PUSAT
Dukungan pembangunan sudetan
Plangwot-Sedayu Lawas yang
berfungsi untuk mengalihkan
sebagian besar debit air sungai
Bengawan Solo (2014)
DAERAH
Pemda : melaksanakan sebagian dari
konstruksi ( a.l penambahan kapasitas
saluran, saluran pengarah,
penambahan pintu inlet, pelebaran
jembatan eksisting)
BUMD : operasi dan pemeliharaan
pasca konstruksi
CONTOH: ISU STRATEGIS PENYEDIAAN AIR BERSIH
15
DAERAH
Penyiapan lahan untuk
Pembangunan Bendungan/Waduk
dan Embung
PUSAT
• Pembangunan Bendungan/Waduk
antara lain di Kabupaten Kupang
(Waduk Raknamo), dan Kota
Kupang (Waduk Kolhua);
• Pembangunan 42 buah Embung
Ketersediaan air merupakan
masalah utama yang dihadapi
masyarakat di Provinsi NTT
terutama untuk memenuhi
kebutuhan air minum, sanitasi dan
irigasi pertanian yang
berkelanjutan
ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA
o Penyediaan infrastruktur untuk mengurangi
kesenjangan antarwilayah
o Peningkatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal
o Peningkatan akses pelayanan kesehatan
o Peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah
o Penyediaan infrastruktur untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi
16
Apa Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dapat Menjawab
Isu Strategis Tersebut?
KRITERIA RENCANA BAIK DAN REALISTIK
o Rumusan masalah jelas dan spesifik
o Rumusan tujuan dan sasaran berkaitan langsung dengan
pemecahan masalah
o Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk
akal, dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific,
Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit).
o Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD
o Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan
efektif
o Rencana kegiatan yang baik menjamin keberhasilan
pelaksanaan kegiatan
17
LANGKAH PENGEMBANGAN KERANGKA LOGIK
18
4
3
2
1
12 13
10 11
8 9
5
6
7
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Dampak
Hasil yang
diharapkan
Keluaran
Kegiatan
Catatan:
Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari
bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses
dilakukan secara berulang
LOGIKA VERTIKAL
19
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Dampak
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi
o Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan
memberikan hasil (outcome)
o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa
dampak
LOGIKA VERTIKAL
20
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi
o Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan
memberikan hasil (outcome)
o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa
dampak
Terjaminnya
jalur distribusi
dan pemasaran
Adanya
lembaga
pelatihan
yang andal
Tersedianya
faktor
dan prasarana
produksi
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Dampak
Meningkatnya
Pendapatan
Petani
Meningkatnya
Produktivitas
Hasil Pertanian
Meningkatnya
Keterampilan
Petani
Pelatihan
Petani
LOGIKA HORISONTAL
21
Meningkatnya
Pendapatan
Petani
Meningkatnya
Produktivitas
Hasil Pertanian
Meningkatnya
Keterampilan
Petani
Tingkat
Penguasaan
Teknologi
Kantor Statistik
dan
Dinas Pertanian
Tingkat
Produksi
Petani per tahun
Kantor Statistik
dan
Dinas Pertanian
Tingkat
Pendapatan
Petani per tahun
Kantor Statistik
dan
Dinas Pertanian
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Keluaran
Hasil
Dampak
Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan?
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur, ditunjukkan oleh
indikator kinerja dan dibutikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh
berbagai sumber data yang dapat dipercaya
o Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai
indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya
o Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui berbagai indikator kinerja yang
diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya
MASALAH DAN PENYEBAB
22
Tingginya
Angka kemiskinan
Meningkatnya
Kesenjangan
Menurunnya
Solidaritas
dan Empati
Rendahnya
Pemahaman
HAM
Tingginya
Tindak
Kekerasan
Tingginya
Kerusakan
Lingkungan
Rendahnya
Tingkat
Pendidikan
Rendahnya
Kecukupan
Pangan
Rendahnya
Akses Air Bersih
Rendahnya
Derajat
Kesehatan
Rendahnya
Kepercayaan
Antarwarga
Tingginya
Eksploitasi
Rendahnya
Penegakan
Hukum
Rendahnya
Keterampilan &
Kapasitas SDM
Rendahnya
Pelaksanaan
RTRW
Rendahnya
Akses
Pendidikan
Terbatasnya
Gedung dan
Prasarana
Rendahnya
Keterampilan &
Kapasitas SDM
Terbatasnya
Peralatan, Buku
dan Penunjang
Rendahnya
Produksi
Pangan
Terbatasnya
Lahan
Produktif
Rendahnya
Keterampilan &
Kapasitas SDM
Terbatasnya
Prasarana
dan Peralatan
Terbatasnya
Pasokan
Air Bersih
Terbatasnya
Jaringan
Air Bersih
Belum Tertatanya
Manajemen
Sumber Daya Air
Terbatasnya
Prasarana
dan Peralatan
Rendahnya
Akes Layanan
Kesehatan
Terbatasnya
Prasarana, Obat
dan Peralatan
Rendahnya
Perilaku
Hidup Sehat
Terbatasnya
Jumlah dan Mutu
Tenaga Kesehatan
MASALAH DAN AKIBAT
23
Belum
Optimalnya
Pos Pelayanan
Terpadu
Akibat
Langsung
Inti
Masalah
Tinnginya Angka
Gizi Buruk
Akibat Tidak
Langsung
Terbatasnya
Layanan Kesehatan
Terbatasnya
Pengetahuan Gizi
Terbatasnya
Informasi
Terbatasnya
Peralatan
kesehatan
Terbatasnya
Jumlah dan mutu
tenaga kesehatan
Rendahnya
Keterampilan
petani
Terbatasnya
lahan
produktif
Rendahnya
Produksi Pangan
PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN
24
Tujuan Umum
Tujuan
Khusus
SasaranMeningkatnya
Pelayanan
Pos Pelayanan
Terpadu
Menurunnya Angka
Gizi Buruk
Meningkatnya
Layanan Kesehatan
Meningkatnya
Pengetahuan Gizi
Tersedianya
Informasi
Tersedianya
Peralatan
kesehatan
Meningkatnya
Jumlah dan mutu
tenaga kesehatan
Meningkatnya
Keterampilan
petani
Meningkatnya
lahan
produktif
Meningkatnya
Produksi Pangan
PRIORITAS
o Prioritas Pertama (1)
Prioritas yang harus dilaksanakan pertama kali dan tidak boleh
ditunda karena menentukan pencapaian tujuan dan sasaran
o Prioritas Kedua (2)
Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas
pertama dalam mencapai tujuan dan sasaran
o Prioritas Ketiga (3)
Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas
pertama dan kedua dalam mencapai tujuan dan sasaran
o Tidak Prioritas
Tidak perlu diselesaikan dan boleh ditangguhkan karena tidak
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
25
CONTOH SASARAN PRIORITAS
o Prioritas 1
 Meningkatnya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu
 Meningkatnya keterampilan petani
o Prioritas 2
 Tersedianya lahan produktif
 Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan
o Prioritas 3
 Tersedianya peralatan kesehatan
 Tersedianya informasi tentang gizi dan kesehatan
o Tidak Prioritas
 Tersedianya kendaraan dinas
 Adanya studi banding
26
CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS
Kriteria penentuan prioritas kegiatan dan pagu
anggaran RKPD dan Renja SKPD dengan pemberian
bobot
o Dampak: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besar
o Pelaksanaan: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudah
o Waktu: (1) Lama, (2) Sedang, (3) Singkat
o Biaya: (1) Besar, (2) Sedang, (3) Kecil
o Kelompok sasaran rakyat miskin, terutama anak dan
perempuan: (1) Rendah, (2) Sedang, (3) Tinggi
27
CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS
28
Kegiatan
Bobot
Jumlah
Bobot
Prioritas
Dampak Pelaksanaan Waktu Biaya Kelompok
Sasaran
1. Pembelian
Kendaraan Dinas
1 3 3 1 1 9 5
2. Revitalisasi
Posyandu dan
Puskesmas
3 2 2 3 3 13 1
3. Pembangunan
Gedung SD 3 2 2 2 3 12 2
4. Pembangunan
Jalan 3 1 2 1 3 10 4
5. Pengembangan
Usaha Kecil, Mikro
dan Koperasi
3 2 1 2 3 11 3
*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010infosanitasi
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangDadang Solihin
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Dadang Solihin
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
02.panduan review ppd
02.panduan review ppd02.panduan review ppd
02.panduan review ppddeivie dedep
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasRusman R. Manik
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
 

What's hot (20)

Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Renstra skpd
Renstra skpdRenstra skpd
Renstra skpd
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
02.panduan review ppd
02.panduan review ppd02.panduan review ppd
02.panduan review ppd
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 

Viewers also liked

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahAndy Kurniawan
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
 
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Dadang Solihin
 
Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten Bogor
Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten BogorPenyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten Bogor
Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten BogorDede Mirda
 
Makalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatan
Makalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatanMakalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatan
Makalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatanhesti kusdianingrum
 
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan DaerahPerumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerahvicividivini
 
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...Ulfah Sucianti Suyono Saputri
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatDanny Akbar
 
Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015Muh Saleh
 
10 program pokok pkk
10 program pokok pkk10 program pokok pkk
10 program pokok pkkUmmi Nafisah
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
 
Pembangunan ekonomi daerah......
Pembangunan ekonomi daerah......Pembangunan ekonomi daerah......
Pembangunan ekonomi daerah......rosita puspa
 
Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012
Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012
Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012Sekretariat STBM
 

Viewers also liked (20)

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHMASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
 
Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten Bogor
Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten BogorPenyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten Bogor
Penyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten Bogor
 
1. analisis situasi_makalah
1. analisis situasi_makalah1. analisis situasi_makalah
1. analisis situasi_makalah
 
Makalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatan
Makalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatanMakalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatan
Makalah macam macam-perubahan dalam pelayanan kesehatan
 
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan DaerahPerumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
 
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
PROSEDUR PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN ANGGARAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ...
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015Kebijakan perencanaan 2015
Kebijakan perencanaan 2015
 
10 program pokok pkk
10 program pokok pkk10 program pokok pkk
10 program pokok pkk
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
 
Pembangunan ekonomi daerah......
Pembangunan ekonomi daerah......Pembangunan ekonomi daerah......
Pembangunan ekonomi daerah......
 
Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012
Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012
Data air minum dan sanitasi hasil susenas februari 2012
 

Similar to Bahan paparan papua 050713

Proses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerah
Proses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerahProses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerah
Proses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerahAstelRajagukguk
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Bagus ardian
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptxFeraEzaSafitri
 
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Sutardjo ( Mang Ojo )
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanadee49
 
Komitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan AnggaranKomitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan Anggaraninfosanitasi
 
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
 
1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdf
1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdf1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdf
1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdfSlametRaharjo42
 
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...Oswar Mungkasa
 
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLStruktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLOswar Mungkasa
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxDungtji
 
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN TV Desa
 
Program kerjasama bappenas plan
Program kerjasama bappenas   planProgram kerjasama bappenas   plan
Program kerjasama bappenas planOswar Mungkasa
 

Similar to Bahan paparan papua 050713 (20)

Proses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerah
Proses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerahProses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerah
Proses perencanaan program dan anggaran pendidikan daerah
 
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di IndonesiaPerencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
 
Kuliah ke 8
Kuliah ke 8Kuliah ke 8
Kuliah ke 8
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
 
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung TimurBab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
Bab 1. pendahuluan MPS Tanjung Jabung Timur
 
Komitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan AnggaranKomitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan Anggaran
 
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
 
1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdf
1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdf1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdf
1. Perencanaan UPI dalam PPSI - Bappenas.pdf
 
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat SipilPokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
 
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...
 
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLStruktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
 
Program kerjasama bappenas plan
Program kerjasama bappenas   planProgram kerjasama bappenas   plan
Program kerjasama bappenas plan
 
Regional
Regional Regional
Regional
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 

Recently uploaded (14)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 

Bahan paparan papua 050713

  • 1. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Sunandar Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan pada Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jayapura, 5 Juli 2013
  • 2. DEFINISI 2 o Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah o Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
  • 3. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (bagian dari Perencanaan Kinerja) Perencanaan Strategis Penyusunan Program Penyusunan Anggaran Pemantauan dan Evaluasi Perumusan Strategi Pelaksanaan • Penetapan Sasaran • Penetapan Indikator Kinerja • Penetapan Program • Penetapan Kegiatan • Penentuan Anggaran • Pengukuran Kinerja • Hasil Penilaian Kinerja • Umpan Balik • Tindakan Koreksi • Penghargaan • Penetapan Visi, Misi, Tujuan • Analisis Lingkungan Strategis Perencanaan Kinerja Pengelolaan Kinerja 3
  • 4. ALUR LOGIKA PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 4 PRIORITAS (IMPACTS/DAMPAK) HASIL/OUTCOMES PROGRAM PROGRAM KELUARAN/PRODUK MASUKAN/INPUTS IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENYEBAB INDIKATOR PROGRAM OUTCOMES/ HASIL KEGIATAN INDIKATOR OUTPUTS/ KELUARAN SUMBER DAYA INDIKATOR INPUTS / MASUKAN BASELINE DATA TENTANG KONDISI PERMASALAHAN YANG AKAN DITANGANI INDIKATOR SUMBERDATA INDIKATOR IMPACTS / DAMPAK PROGRAM LINTAS SKPD PROGRAM SKPD
  • 5. KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Program 2 Misi Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja) Biaya Program Program Kegiatan 3Kegiatan 2Kegiatan 1 Program 3 Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Program 1 Anggaran Visi Program dan Kegiatan MisiVisi Strategi dan Kebijakan
  • 6. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 6 RPJMD Kab Renstra SKPD Renstra Kecamatan RPJM Desa/ Keluranan Rancangan RKPD Kab Ranc RKP Desa/ Kelurahan Rancangan Renja SKPD Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Kecamatan Forum SKPD KABUPATENSKPDKECAMATANDESA Musrenbang Kab GubernurDPRD Juni Juli November DesemberAgustus - Oktober Evaluasi RKA PerKaDa Penjabaran APBD Ranc KUA & PPAS Pembahasan KUA & PPAS Nota Kesepakatan KDH - DPRD Pedoman Penyusunan RKA SKPD RKA SKPD Pembahasan RKA oleh Tim Anggr Pemda Rencana APBD Pembahasan Rencana APBD Rancangan PerKaDa Ttg Penjabaran APBD PERDA APBD Renja Kecamatan RKP Desa/ Kelurahan RKPD Renja SKPD Persetujuan Bersama Verifikasi DPA oleh Tim Anggr Pemda Ranc DPA SKPD DPA SKPD Januari Gubernur Februari Maret - MeiMasukan Keluaran ADD & Pagu Indikatif Block grant Jaring Aspirasi Masyara kat Konsul tasi Publik Sumber: Univ. Narotama
  • 7. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN o Program dan kegiatan disusun berdasarkan: pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan penganggaran terpadu kerangka pendanaan dan pagu indikatif urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD o Pendekatan kinerja  program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan o Kerangka pengeluaran jangka menengah  mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju o Perencanaan dan penganggaran terpadu  pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah 7
  • 8. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN 8 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) SPM (Standar Pelayanan Minimal) - Hankam - Moneter - Yustisi - Politik Luar Negeri - Agama Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
  • 9. URUSAN WAJIB (PP N0. 38/2007) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Lingkungan hidup 4. Pekerjaan umum 5. Penataan ruang 6. Perencanaan pembangunan 7. Perumahan 8. Kepemudaan dan olah raga 9. Penanaman modal 10. Koperasi dan UKM 11. Kependudukan dan catatan sipil 12. Ketenagakerjaan 13. Ketahanan pangan 14. Pemberdaaan perempuan dan perlindungan anak 15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 16. Perhubungan 17. Komunikasi dan informatika 18. Pertanahan 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 20. Otda, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa 22. Kebudayaan 23. Statistik 24. Kearsipan 25. Perpustakaan 9
  • 10. 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Energi dan Sumberdaya Mineral 5. Pariwisata 6. Industri 7. Perdagangan 8. Ketransmigrasian URUSAN PILIHAN (PP N0. 38/2007) 10
  • 11. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL YANG BERDAMPAK PADA DAERAH o merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah o sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran 11
  • 12. CONTOH: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 9 TAHUN 12 Indikato r Kinerja Sasaran SKPD Kegiatan Fokus Prioritas Jumlah siswa SD/SMP miskin 12 ribu siswa SD/ SMP miskin Dinas Pendi dikan Pemberi an beasiswa Perluas an akses pendidi kan Kemiski nan Dana Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Program 2,4 miliar (DK) 960 juta (APBD) Jumlah siswa SD/SMP miskin 500 siswa 200 siswa Pemberian beasiswa SD/ SMP Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun Prioritas Fokus Kegiat- an K/L Sasaran Indikator Kinerja Kemiskin an Perluasan akses pendidik an Pemberi an beasis wa SD/SMP Kemen diknas 225,9 ribu siswa SD/ SMP miskin Jumlah siswa SD/SMP miskin RKPD PROVINSI X1 RENJA DINAS PENDIDIKAN KAB.X1.1 RKP Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Dana (Rp) Lokasi (Pro- vinsi) Wajib Belajar Pendidik an 9 tahun Pemberi an beasiswa SD/ SMP 10 ribu siswa Jumlah siswa SD/SMP miskin 46 miliar X1 Y 225,9 ribu siswa 1,3 triliun 33 Prov RENJA K/L: DIKNAS Dana Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Program 46 miliar (DK) 9,6 miliar (APBD) Jumlah siswa SD/SMP miskin 10 ribu siswa 2 ribu siswa Pemberian beasiswa SD/ SMP Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun RENJA DINAS PENDIDIKAN PROV.X1
  • 13. SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH o Identifikasi isu strategis Pemerintah Daerah dengan kriteria: Signifikan, berdampak luas, leverage/pengungkit Ketersediaan pendanaan sesuai kewenangan pusat dan daerah o Isu strategis diharapkan sedini mungkin dipersiapkan implementasinya oleh K/L dan Pemda o Kementerian/Lembaga merinci program dan kegiatan ke dalam lokus (wilayah) Disinergikan dalam Musrenbangprov dan Musrenbangnas, diutamakan untuk selected program dan kegiatan yang dapat mendongkrak (leverage) pembangunan daerah Contoh:  pembebasan lahan (APBD) dan pembangunan infrastruktur (APBN) dalam pelaksanaan MP3EI  penyiapan lokasi quick wins pelaksanaan MP3KI 13
  • 14. CONTOH: ISU STRATEGIS PENANGANAN BANJIR 14 Bencana banjir Bengawan Solo selalu terjadi setiap tahun dan mengakibatkan kerugian masyarakat Jawa Timur khususnya yang tinggal di Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik. PUSAT Dukungan pembangunan sudetan Plangwot-Sedayu Lawas yang berfungsi untuk mengalihkan sebagian besar debit air sungai Bengawan Solo (2014) DAERAH Pemda : melaksanakan sebagian dari konstruksi ( a.l penambahan kapasitas saluran, saluran pengarah, penambahan pintu inlet, pelebaran jembatan eksisting) BUMD : operasi dan pemeliharaan pasca konstruksi
  • 15. CONTOH: ISU STRATEGIS PENYEDIAAN AIR BERSIH 15 DAERAH Penyiapan lahan untuk Pembangunan Bendungan/Waduk dan Embung PUSAT • Pembangunan Bendungan/Waduk antara lain di Kabupaten Kupang (Waduk Raknamo), dan Kota Kupang (Waduk Kolhua); • Pembangunan 42 buah Embung Ketersediaan air merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat di Provinsi NTT terutama untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi dan irigasi pertanian yang berkelanjutan
  • 16. ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA o Penyediaan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah o Peningkatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal o Peningkatan akses pelayanan kesehatan o Peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah o Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi 16 Apa Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dapat Menjawab Isu Strategis Tersebut?
  • 17. KRITERIA RENCANA BAIK DAN REALISTIK o Rumusan masalah jelas dan spesifik o Rumusan tujuan dan sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah o Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit). o Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD o Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif o Rencana kegiatan yang baik menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan 17
  • 18. LANGKAH PENGEMBANGAN KERANGKA LOGIK 18 4 3 2 1 12 13 10 11 8 9 5 6 7 Rencana Kerja Indikator Kinerja Sumber Data Asumsi Dampak Hasil yang diharapkan Keluaran Kegiatan Catatan: Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses dilakukan secara berulang
  • 19. LOGIKA VERTIKAL 19 Rencana Kerja Indikator Kinerja Sumber Data Asumsi Kegiatan Keluaran Hasil Dampak o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi o Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan memberikan hasil (outcome) o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa dampak
  • 20. LOGIKA VERTIKAL 20 o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi o Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan memberikan hasil (outcome) o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa dampak Terjaminnya jalur distribusi dan pemasaran Adanya lembaga pelatihan yang andal Tersedianya faktor dan prasarana produksi Rencana Kerja Indikator Kinerja Sumber Data Asumsi Kegiatan Keluaran Hasil Dampak Meningkatnya Pendapatan Petani Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Meningkatnya Keterampilan Petani Pelatihan Petani
  • 21. LOGIKA HORISONTAL 21 Meningkatnya Pendapatan Petani Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Meningkatnya Keterampilan Petani Tingkat Penguasaan Teknologi Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Tingkat Produksi Petani per tahun Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Tingkat Pendapatan Petani per tahun Kantor Statistik dan Dinas Pertanian Rencana Kerja Indikator Kinerja Sumber Data Asumsi Keluaran Hasil Dampak Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan? o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur, ditunjukkan oleh indikator kinerja dan dibutikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh berbagai sumber data yang dapat dipercaya o Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya o Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya
  • 22. MASALAH DAN PENYEBAB 22 Tingginya Angka kemiskinan Meningkatnya Kesenjangan Menurunnya Solidaritas dan Empati Rendahnya Pemahaman HAM Tingginya Tindak Kekerasan Tingginya Kerusakan Lingkungan Rendahnya Tingkat Pendidikan Rendahnya Kecukupan Pangan Rendahnya Akses Air Bersih Rendahnya Derajat Kesehatan Rendahnya Kepercayaan Antarwarga Tingginya Eksploitasi Rendahnya Penegakan Hukum Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Rendahnya Pelaksanaan RTRW Rendahnya Akses Pendidikan Terbatasnya Gedung dan Prasarana Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Terbatasnya Peralatan, Buku dan Penunjang Rendahnya Produksi Pangan Terbatasnya Lahan Produktif Rendahnya Keterampilan & Kapasitas SDM Terbatasnya Prasarana dan Peralatan Terbatasnya Pasokan Air Bersih Terbatasnya Jaringan Air Bersih Belum Tertatanya Manajemen Sumber Daya Air Terbatasnya Prasarana dan Peralatan Rendahnya Akes Layanan Kesehatan Terbatasnya Prasarana, Obat dan Peralatan Rendahnya Perilaku Hidup Sehat Terbatasnya Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan
  • 23. MASALAH DAN AKIBAT 23 Belum Optimalnya Pos Pelayanan Terpadu Akibat Langsung Inti Masalah Tinnginya Angka Gizi Buruk Akibat Tidak Langsung Terbatasnya Layanan Kesehatan Terbatasnya Pengetahuan Gizi Terbatasnya Informasi Terbatasnya Peralatan kesehatan Terbatasnya Jumlah dan mutu tenaga kesehatan Rendahnya Keterampilan petani Terbatasnya lahan produktif Rendahnya Produksi Pangan
  • 24. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN 24 Tujuan Umum Tujuan Khusus SasaranMeningkatnya Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu Menurunnya Angka Gizi Buruk Meningkatnya Layanan Kesehatan Meningkatnya Pengetahuan Gizi Tersedianya Informasi Tersedianya Peralatan kesehatan Meningkatnya Jumlah dan mutu tenaga kesehatan Meningkatnya Keterampilan petani Meningkatnya lahan produktif Meningkatnya Produksi Pangan
  • 25. PRIORITAS o Prioritas Pertama (1) Prioritas yang harus dilaksanakan pertama kali dan tidak boleh ditunda karena menentukan pencapaian tujuan dan sasaran o Prioritas Kedua (2) Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas pertama dalam mencapai tujuan dan sasaran o Prioritas Ketiga (3) Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas pertama dan kedua dalam mencapai tujuan dan sasaran o Tidak Prioritas Tidak perlu diselesaikan dan boleh ditangguhkan karena tidak mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 25
  • 26. CONTOH SASARAN PRIORITAS o Prioritas 1  Meningkatnya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu  Meningkatnya keterampilan petani o Prioritas 2  Tersedianya lahan produktif  Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan o Prioritas 3  Tersedianya peralatan kesehatan  Tersedianya informasi tentang gizi dan kesehatan o Tidak Prioritas  Tersedianya kendaraan dinas  Adanya studi banding 26
  • 27. CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS Kriteria penentuan prioritas kegiatan dan pagu anggaran RKPD dan Renja SKPD dengan pemberian bobot o Dampak: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besar o Pelaksanaan: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudah o Waktu: (1) Lama, (2) Sedang, (3) Singkat o Biaya: (1) Besar, (2) Sedang, (3) Kecil o Kelompok sasaran rakyat miskin, terutama anak dan perempuan: (1) Rendah, (2) Sedang, (3) Tinggi 27
  • 28. CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS 28 Kegiatan Bobot Jumlah Bobot Prioritas Dampak Pelaksanaan Waktu Biaya Kelompok Sasaran 1. Pembelian Kendaraan Dinas 1 3 3 1 1 9 5 2. Revitalisasi Posyandu dan Puskesmas 3 2 2 3 3 13 1 3. Pembangunan Gedung SD 3 2 2 2 3 12 2 4. Pembangunan Jalan 3 1 2 1 3 10 4 5. Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi 3 2 1 2 3 11 3 *) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif