REgional Planning

1. PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sunandar
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jayapura, 5 Juli 2013

2. DEFINISI
2
o Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah
o Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program.
Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

3. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
(bagian dari Perencanaan Kinerja)
Perencanaan
Strategis
Penyusunan
Program
Penyusunan
Anggaran
Pemantauan
dan Evaluasi
Perumusan
Strategi
Pelaksanaan
• Penetapan Sasaran
• Penetapan Indikator Kinerja
• Penetapan Program
• Penetapan Kegiatan
• Penentuan Anggaran
• Pengukuran Kinerja
• Hasil Penilaian Kinerja
• Umpan Balik
• Tindakan Koreksi
• Penghargaan
• Penetapan Visi, Misi, Tujuan
• Analisis Lingkungan Strategis Perencanaan
Kinerja
Pengelolaan
Kinerja
3

4. ALUR LOGIKA PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
PRIORITAS
(IMPACTS/DAMPAK)
HASIL/OUTCOMES PROGRAM
PROGRAM
KELUARAN/PRODUK
MASUKAN/INPUTS
IDENTIFIKASI MASALAH DAN
PENYEBAB
INDIKATOR
PROGRAM
OUTCOMES/ HASIL
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTPUTS/
KELUARAN
SUMBER DAYA INDIKATOR INPUTS
/ MASUKAN
BASELINE DATA
TENTANG KONDISI
PERMASALAHAN
YANG AKAN
DITANGANI
INDIKATOR
SUMBERDATA
INDIKATOR
IMPACTS /
DAMPAK
PROGRAM
LINTAS SKPD
PROGRAM
SKPD

5. KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Program 2
Misi
Tujuan dan Sasaran
(Indikator Kinerja)
Biaya Program
Program
Kegiatan 3Kegiatan 2Kegiatan 1
Program 3
Biaya
Kegiatan
Biaya
Kegiatan
Biaya
Kegiatan
Program 1
Anggaran
Visi
Program
dan Kegiatan
MisiVisi
Strategi
dan Kebijakan

6. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
6
RPJMD
Kab
Renstra
SKPD
Renstra
Kecamatan
RPJM Desa/
Keluranan
Rancangan
RKPD Kab
Ranc RKP
Desa/
Kelurahan
Rancangan
Renja SKPD
Musrenbang
Desa/Kelurahan
Musrenbang
Kecamatan
Forum
SKPD
KABUPATENSKPDKECAMATANDESA
Musrenbang
Kab
GubernurDPRD
Juni Juli November DesemberAgustus - Oktober
Evaluasi
RKA
PerKaDa
Penjabaran
APBD
Ranc
KUA &
PPAS
Pembahasan
KUA & PPAS
Nota
Kesepakatan
KDH - DPRD
Pedoman
Penyusunan
RKA SKPD
RKA
SKPD
Pembahasan
RKA oleh Tim
Anggr Pemda
Rencana
APBD
Pembahasan
Rencana
APBD
Rancangan
PerKaDa Ttg
Penjabaran
APBD
PERDA
APBD
Renja
Kecamatan
RKP Desa/
Kelurahan
RKPD
Renja
SKPD
Persetujuan
Bersama
Verifikasi DPA
oleh Tim Anggr
Pemda
Ranc
DPA
SKPD
DPA
SKPD
Januari
Gubernur
Februari Maret - MeiMasukan Keluaran
ADD &
Pagu
Indikatif
Block
grant
Jaring
Aspirasi
Masyara
kat
Konsul
tasi
Publik
Sumber: Univ. Narotama

7. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
o Program dan kegiatan disusun berdasarkan:
pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan
penganggaran terpadu
kerangka pendanaan dan pagu indikatif
urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan
masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD
o Pendekatan kinerja  program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan
keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk
melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan
o Kerangka pengeluaran jangka menengah  mempertimbangkan perspektif
penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju
o Perencanaan dan penganggaran terpadu  pengambilan keputusan penetapan
program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan
daerah
7

8. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
8
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT
(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
- Hankam
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb

9. URUSAN WAJIB (PP N0. 38/2007)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan hidup
4. Pekerjaan umum
5. Penataan ruang
6. Perencanaan
pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan olah
raga
9. Penanaman modal
10. Koperasi dan UKM
11. Kependudukan dan
catatan sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan pangan
14. Pemberdaaan perempuan
dan perlindungan anak
15. Keluarga berencana dan
keluarga sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri
20. Otda, pemerintahan umum,
adm. keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian
21. Pemberdayaan masyarakat dan
desa
22. Kebudayaan
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Perpustakaan
9

10. 1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan Sumberdaya Mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian
URUSAN PILIHAN
(PP N0. 38/2007)
10

11. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL
YANG BERDAMPAK PADA DAERAH
o merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan dan program prioritas
nasional dalam pembangunan daerah
o sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan
melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program,
dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target
atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan
anggaran
11

12. CONTOH: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 9 TAHUN
12
Indikato
r Kinerja
Sasaran SKPD Kegiatan Fokus Prioritas
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
12 ribu
siswa
SD/
SMP
miskin
Dinas
Pendi
dikan
Pemberi
an
beasiswa
Perluas
an akses
pendidi
kan
Kemiski
nan
Dana Indikator
Kinerja
Sasaran Kegiatan Program
2,4 miliar
(DK)
960 juta
(APBD)
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
500 siswa
200 siswa
Pemberian
beasiswa
SD/ SMP
Wajib
Belajar
Pendidikan 9
tahun
Prioritas Fokus Kegiat-
an
K/L Sasaran Indikator
Kinerja
Kemiskin
an
Perluasan
akses
pendidik
an
Pemberi
an
beasis
wa
SD/SMP
Kemen
diknas
225,9
ribu
siswa
SD/
SMP
miskin
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
RKPD PROVINSI X1
RENJA DINAS PENDIDIKAN KAB.X1.1
RKP
Program Kegiatan Sasaran Indikator
Kinerja
Dana
(Rp)
Lokasi
(Pro-
vinsi)
Wajib
Belajar
Pendidik
an 9
tahun
Pemberi
an
beasiswa
SD/ SMP
10 ribu
siswa
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
46
miliar
X1
Y
225,9
ribu
siswa
1,3
triliun
33 Prov
RENJA K/L: DIKNAS
Dana Indikator
Kinerja
Sasaran Kegiatan Program
46
miliar
(DK)
9,6
miliar
(APBD)
Jumlah
siswa
SD/SMP
miskin
10 ribu
siswa
2 ribu siswa
Pemberian
beasiswa
SD/ SMP
Wajib
Belajar
Pendidikan 9
tahun
RENJA DINAS PENDIDIKAN PROV.X1

13. SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH
o Identifikasi isu strategis Pemerintah Daerah dengan kriteria:
Signifikan, berdampak luas, leverage/pengungkit
Ketersediaan pendanaan sesuai kewenangan pusat dan daerah
o Isu strategis diharapkan sedini mungkin dipersiapkan
implementasinya oleh K/L dan Pemda
o Kementerian/Lembaga merinci program dan kegiatan ke
dalam lokus (wilayah)
Disinergikan dalam Musrenbangprov dan Musrenbangnas,
diutamakan untuk selected program dan kegiatan yang dapat
mendongkrak (leverage) pembangunan daerah
Contoh:
 pembebasan lahan (APBD) dan pembangunan infrastruktur
(APBN) dalam pelaksanaan MP3EI
 penyiapan lokasi quick wins pelaksanaan MP3KI
13

14. CONTOH: ISU STRATEGIS PENANGANAN BANJIR
14
Bencana banjir Bengawan Solo
selalu terjadi setiap tahun dan
mengakibatkan kerugian
masyarakat Jawa Timur khususnya
yang tinggal di Kabupaten Ngawi,
Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan
Gresik.
PUSAT
Dukungan pembangunan sudetan
Plangwot-Sedayu Lawas yang
berfungsi untuk mengalihkan
sebagian besar debit air sungai
Bengawan Solo (2014)
DAERAH
Pemda : melaksanakan sebagian dari
konstruksi ( a.l penambahan kapasitas
saluran, saluran pengarah,
penambahan pintu inlet, pelebaran
jembatan eksisting)
BUMD : operasi dan pemeliharaan
pasca konstruksi

15. CONTOH: ISU STRATEGIS PENYEDIAAN AIR BERSIH
15
DAERAH
Penyiapan lahan untuk
Pembangunan Bendungan/Waduk
dan Embung
PUSAT
• Pembangunan Bendungan/Waduk
antara lain di Kabupaten Kupang
(Waduk Raknamo), dan Kota
Kupang (Waduk Kolhua);
• Pembangunan 42 buah Embung
Ketersediaan air merupakan
masalah utama yang dihadapi
masyarakat di Provinsi NTT
terutama untuk memenuhi
kebutuhan air minum, sanitasi dan
irigasi pertanian yang
berkelanjutan

16. ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA
o Penyediaan infrastruktur untuk mengurangi
kesenjangan antarwilayah
o Peningkatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal
o Peningkatan akses pelayanan kesehatan
o Peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah
o Penyediaan infrastruktur untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi
16
Apa Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dapat Menjawab
Isu Strategis Tersebut?

17. KRITERIA RENCANA BAIK DAN REALISTIK
o Rumusan masalah jelas dan spesifik
o Rumusan tujuan dan sasaran berkaitan langsung dengan
pemecahan masalah
o Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk
akal, dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific,
Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit).
o Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD
o Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan
efektif
o Rencana kegiatan yang baik menjamin keberhasilan
pelaksanaan kegiatan
17

18. LANGKAH PENGEMBANGAN KERANGKA LOGIK
18
4
3
2
1
12 13
10 11
8 9
5
6
7
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Dampak
Hasil yang
diharapkan
Keluaran
Kegiatan
Catatan:
Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari
bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses
dilakukan secara berulang

19. LOGIKA VERTIKAL
19
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Dampak
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi
o Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan
memberikan hasil (outcome)
o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa
dampak

20. LOGIKA VERTIKAL
20
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhi
o Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan
memberikan hasil (outcome)
o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa
dampak
Terjaminnya
jalur distribusi
dan pemasaran
Adanya
lembaga
pelatihan
yang andal
Tersedianya
faktor
dan prasarana
produksi
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Dampak
Meningkatnya
Pendapatan
Petani
Meningkatnya
Produktivitas
Hasil Pertanian
Meningkatnya
Keterampilan
Petani
Pelatihan
Petani

21. LOGIKA HORISONTAL
21
Meningkatnya
Pendapatan
Petani
Meningkatnya
Produktivitas
Hasil Pertanian
Meningkatnya
Keterampilan
Petani
Tingkat
Penguasaan
Teknologi
Kantor Statistik
dan
Dinas Pertanian
Tingkat
Produksi
Petani per tahun
Kantor Statistik
dan
Dinas Pertanian
Tingkat
Pendapatan
Petani per tahun
Kantor Statistik
dan
Dinas Pertanian
Rencana
Kerja
Indikator
Kinerja
Sumber
Data
Asumsi
Keluaran
Hasil
Dampak
Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan?
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur, ditunjukkan oleh
indikator kinerja dan dibutikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh
berbagai sumber data yang dapat dipercaya
o Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai
indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya
o Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui berbagai indikator kinerja yang
diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya

22. MASALAH DAN PENYEBAB
22
Tingginya
Angka kemiskinan
Meningkatnya
Kesenjangan
Menurunnya
Solidaritas
dan Empati
Rendahnya
Pemahaman
HAM
Tingginya
Tindak
Kekerasan
Tingginya
Kerusakan
Lingkungan
Rendahnya
Tingkat
Pendidikan
Rendahnya
Kecukupan
Pangan
Rendahnya
Akses Air Bersih
Rendahnya
Derajat
Kesehatan
Rendahnya
Kepercayaan
Antarwarga
Tingginya
Eksploitasi
Rendahnya
Penegakan
Hukum
Rendahnya
Keterampilan &
Kapasitas SDM
Rendahnya
Pelaksanaan
RTRW
Rendahnya
Akses
Pendidikan
Terbatasnya
Gedung dan
Prasarana
Rendahnya
Keterampilan &
Kapasitas SDM
Terbatasnya
Peralatan, Buku
dan Penunjang
Rendahnya
Produksi
Pangan
Terbatasnya
Lahan
Produktif
Rendahnya
Keterampilan &
Kapasitas SDM
Terbatasnya
Prasarana
dan Peralatan
Terbatasnya
Pasokan
Air Bersih
Terbatasnya
Jaringan
Air Bersih
Belum Tertatanya
Manajemen
Sumber Daya Air
Terbatasnya
Prasarana
dan Peralatan
Rendahnya
Akes Layanan
Kesehatan
Terbatasnya
Prasarana, Obat
dan Peralatan
Rendahnya
Perilaku
Hidup Sehat
Terbatasnya
Jumlah dan Mutu
Tenaga Kesehatan

23. MASALAH DAN AKIBAT
23
Belum
Optimalnya
Pos Pelayanan
Terpadu
Akibat
Langsung
Inti
Masalah
Tinnginya Angka
Gizi Buruk
Akibat Tidak
Langsung
Terbatasnya
Layanan Kesehatan
Terbatasnya
Pengetahuan Gizi
Terbatasnya
Informasi
Terbatasnya
Peralatan
kesehatan
Terbatasnya
Jumlah dan mutu
tenaga kesehatan
Rendahnya
Keterampilan
petani
Terbatasnya
lahan
produktif
Rendahnya
Produksi Pangan

24. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN
24
Tujuan Umum
Tujuan
Khusus
SasaranMeningkatnya
Pelayanan
Pos Pelayanan
Terpadu
Menurunnya Angka
Gizi Buruk
Meningkatnya
Layanan Kesehatan
Meningkatnya
Pengetahuan Gizi
Tersedianya
Informasi
Tersedianya
Peralatan
kesehatan
Meningkatnya
Jumlah dan mutu
tenaga kesehatan
Meningkatnya
Keterampilan
petani
Meningkatnya
lahan
produktif
Meningkatnya
Produksi Pangan

25. PRIORITAS
o Prioritas Pertama (1)
Prioritas yang harus dilaksanakan pertama kali dan tidak boleh
ditunda karena menentukan pencapaian tujuan dan sasaran
o Prioritas Kedua (2)
Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas
pertama dalam mencapai tujuan dan sasaran
o Prioritas Ketiga (3)
Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas
pertama dan kedua dalam mencapai tujuan dan sasaran
o Tidak Prioritas
Tidak perlu diselesaikan dan boleh ditangguhkan karena tidak
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
25

26. CONTOH SASARAN PRIORITAS
o Prioritas 1
 Meningkatnya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu
 Meningkatnya keterampilan petani
o Prioritas 2
 Tersedianya lahan produktif
 Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan
o Prioritas 3
 Tersedianya peralatan kesehatan
 Tersedianya informasi tentang gizi dan kesehatan
o Tidak Prioritas
 Tersedianya kendaraan dinas
 Adanya studi banding
26

27. CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS
Kriteria penentuan prioritas kegiatan dan pagu
anggaran RKPD dan Renja SKPD dengan pemberian
bobot
o Dampak: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besar
o Pelaksanaan: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudah
o Waktu: (1) Lama, (2) Sedang, (3) Singkat
o Biaya: (1) Besar, (2) Sedang, (3) Kecil
o Kelompok sasaran rakyat miskin, terutama anak dan
perempuan: (1) Rendah, (2) Sedang, (3) Tinggi
27

28. CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS
28
Kegiatan
Bobot
Jumlah
Bobot
Prioritas
Dampak Pelaksanaan Waktu Biaya Kelompok
Sasaran
1. Pembelian
Kendaraan Dinas
1 3 3 1 1 9 5
2. Revitalisasi
Posyandu dan
Puskesmas
3 2 2 3 3 13 1
3. Pembangunan
Gedung SD 3 2 2 2 3 12 2
4. Pembangunan
Jalan 3 1 2 1 3 10 4
5. Pengembangan
Usaha Kecil, Mikro
dan Koperasi
3 2 1 2 3 11 3
*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif

29. TERIMA KASIH