Daerah Penyangga IKN

Penajam Paser Utara
Balikpapan
Samarinda
Kutai Kartanegara
Penajam Paser Utara
Balikpapan
Samarinda
Kutai Kartanegara
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Tahun 2020
Penajam Paser Utara
Balikpapan
Samarinda
Kutai Kartanegara
PENGUATAN
DAERAH
PENYANGGA
DALAM
MENDUKUNG
IBU
KOTA
NEGARA

i
i
PENGUATAN DAERAH PENYANGGA
DALAM MENDUKUNG IBU KOTA NEGARA

Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
ISBN : 978-979-1176-50-7
Jumlah : xv+408 Halaman
Ukuran: 15,5 x 23 cm
Cetakan 1, Januari 2021
ii
Nama Tim Peneliti
Koordinator Peneliti :
Rustan A, SP., MSE., MA
Anggota
Dr. Mariman Darto, M.Si
Siti Zakiyah, S.Si., MSE., MA
Andi Wahyudi, S.IP., MPubAdmin(Pol)
Fani Heru Wismono, SE., MA., MAP
Tri Wahyuni, SH
Maria Agustini Permata Sari, S.Sos., MAP
Mayahayati Kusumaningrum, SE., M.Ec.Dev
Tri Noor Aziza, SP., MP
Dewi Sartika, SE., MM
Kemal Hidayah, SH
Lia Rosliana, S.Psi
Wildan Lutfi Arieyasmieta, SE
Ricky Noor Permadi, S.Sos
Novi Prawitasari, S.Sos
Nama Tim Penulis
Editor :
Dr. Mariman Darto, M.Si
Koordinator
Rustan A, SP., MSE., MA
Anggota :
Siti Zakiyah, S.Si., MSE., MA
Andi Wahyudi, S.IP., MPubAdmin(Pol)
Fani Heru Wismono, SE., MA., MAP
Tri Wahyuni, SH
Maria Agustini Permata Sari, S.Sos., MAP
Tri Noor Aziza, SP., MP
Kemal Hidayah, SH
Lia Rosliana, S.Psi
Wildan Lutfi Arieyasmieta, SE
Dewi Sartika, SE., MM
Ricky Noor Permadi, S.Sos
Novi Prawitasari, S.Sos
Penguatan Daerah Penyangga dalam Mendukung Ibu Kota Negara
Co-Koordinator
Mayahayati Kusumaningrum, SE., M.Ec.Dev
Penerbit:
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH ( Jl. HM. Ardans (Ring Road III) Samarinda 75124
www.samarinda.lan.go.id)

i
iii
KATA PENGANTAR
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan pekerjaan besar yang memiliki
konsekuensi luas dan jangka panjang. Oleh karena itu, pemindahan IKN memerlukan
perencanaan yang betul-betul matang, termasuk tujuan dan dasar legalitas yang jelas
serta sumber daya yang memadai sehingga proses pemindahan tersebut dapat berjalan
lancar. Tidak cukup hanya pada proses pemindahan IKN itu saja, tetapi juga
keberlanjutan setelah IKN dipindahkan. Dengan demikian paling tidak ada tiga tahapan
yang perlu diperhitungkan dengan baik yaitu pada tahapan perencanaan, proses
pemindahan, dan keberlanjutan pasca-pemindahan.
Belajar dari pengalaman berbagai negara bahwa tidak semua pemindahan IKN
dapat berjalan dengan sukses baik di tahapan proses pemindahan maupun pasca-
pemindahan. Untuk menjamin tiga tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik maka
tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah pusat sebagai aktor yang memiliki
rencana tersebut, tetapi harus ada pelibatan berbagai pihak termasuk pemerintah
daerah, komponen masyarakat, kalangan swasta, dan para pemikir dari universitas
maupun lembaga-lembaga riset. Hal ini penting, ketika proses pemindahan dimulai,
maka pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar IKN akan mendapatkan dampaknya.
Inisiasi Puslatbang KDOD untuk melakukan riset berkaitan dengan topik
tersebut merupakan kontribusi lembaga riset berkaitan dengan rencana pemindahan
IKN. Riset ini memfokuskan pada penataan daerah di sekitar IKN, peran apa yang dapat
diambil oleh daerah di sekitar untuk mendukung IKN apabila pemindahan nanti betul-
betul dilakukan. Pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar IKN perlu mengetahui
dampak yang mungkin terjadi dan selanjutnya menyiapkan langkah antisipatif yang
perlu dilakukan.
Isu ini jarang diperbincangkan dalam berbagai diskusi mengenai pemindahan
IKN. Berbagai diskusi lebih banyak membahas IKN sebagai tema utama, bukan daerah di
sekitarnya yang menjadi pendukung atau penyangga IKN. Selanjutnya hasil riset ini
diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam
menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai antisipasi pelaksanaan pemindahan IKN.
Jakarta, Desember 2020
Adi Suryanto

RINGKASAN PENELITIAN
Penelitian yang secara spesifik membahas penguatan daerah-daerah
penyangga pada suatu Ibu Kota Negara di Indonesia relatif masih terbatas. Disamping
itu, saat ini kajian terkait wilayah penyangga sangat dibutuhkan dalam rangka
memperkuat skema pembangunan IKN baru yang lebih optimal. IKN dapat lebih optimal
berfungsi (sustain) jika mendapatkan dukungan dari daerah-daerah penyangga sekitar
IKN. Daerah-daerah penyangga sekitar IKN memiliki potensi dan kapasitas yang dapat
atau berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung IKN. Atas dasar uraian tersebut di
atas, Puslatbang KDOD terdorong untuk menyelenggarakan Kajian Penguatan Peran
Daerah Penyangga dalam Mendukung Ibu Kota Negara dalam rangka menjawab
pertanyaan, (1) Bagaimana kesiapan daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai
daerah penyangga IKN?; dan (2) Strategi/ kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk
memperkuat fungsi daerah penyangga IKN?
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.
Pemilihan lokus penelitian dilakukan dengan memilih daerah-daerah yang berbatasan
secara langsung dengan lokasi IKN Baru, yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda,
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (kukar), serta
Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, juga ditetapkan lokus Provinsi DKI Jakarta
serta daerah-daerah penyangganya sebagai bagian studi pembelajaran (lesson learnt)
pengelolaan IKN sebelumnya. Adapun pengumpulan data dilakukan secara in-depth
interview pada dua kelompok, yakni kelompok pemerintah dan kelompok publik.
Dalam kajian ini, untuk menilai kesiapan daerah penyangga dalam mendukung
IKN, dilakukan analisis pada tiga aspek, yakni dukungan fungsi IKN, indikator
pembangunan daerah, serta potensi dan daya tarik daerah penyangga lainnya. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Kota Balikpapan dapat dikategorikan sebagai daerah
penyangga yang memiliki kesiapan serta potensi dan daya tarik yang cukup tinggi
dibandingkan tiga daerah penyangga lainnya. Kota Samarinda memiliki kesiapan tinggi
dengan potensi dan daya tarik sedang. Kabupaten Kukar memiliki potensi dan daya tarik
relatif tinggi sedangkan kesiapan sedang. Adapun Kabupaten PPU memiliki potensi dan
daya tarik, serta kesiapan sedang atau masih perlu dioptimalkan.
Untuk memperkuat fungsi daerah penyangga IKN tersebut diperlukan
pelaksanaan empat strategi umum, yakni (1) Strategi penguatan kapabilitas supporting
daerah penyangga (yang dijalankan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan
kemampuan pemerintah daerah dan kualitas SDM lokal); (2) Strategi penguatan
kolaborasi/ kerjasama regional antar daerah penyangga IKN; (3) Strategi Penguatan
peran Pemprov Kaltim; serta (4) Strategi Penguatan fungsi penyangga IKN dalam
kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan daerah.
Selain strategi umum, terdapat pula strategi khusus yang didorong untuk
dijalankan masing-masing daerah penyangga IKN, yakni Kota Balikpapan dapat
menerapkan strategi maximize investment pada empat bidang investasi, yakni (1) sektor
pertumbuhan industri dan perdagangan diantaranya pengembangan industri maritim,
iv

perdagangan skala kecil, penguatan IKM, serta pengembangan industri kreatif sektor
aplikasi dan games; (2) sektor pariwisata dan MICE diantara pengembangan community
based tourism, sinergitas dukungan MICE, support lintas elemen; (3) sektor
perhubungan melalui penguatan infrastrutur dan keterpaduan kebijakan transportasi;
dan (4) sektor perumahan melalui penyediaan perumahan layak dan terjangkau. Kota
Samarinda dapat menerapkan strategi selective growth (identify growth area) utamanya
pada (1) sektor perdagangan melalui penguatan pasar serta diversifikasi produk dan (2)
sektor pariwisata melalui pengembangan eco-wisata, sinergi whole of government,
serta kerjasama dan partisipasi semua sektor. Kabupaten Kukar dapat menerapkan
strategi selective growth (build on strength) pada tiga area, yakni (1) sektor pariwisata
melalui pengembangan kawasan wisata serta penguatan pokdarwis dalam pengelolaan
lokasi wisata, (2) sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur dan cadangan
pangan, serta (3) sektor permukiman yang berbatasan dengan IKN melalui
pengembangan hunian swadaya dan modern. Selanjutnya, Kabupaten PPU dapat
menerapkan strategi spesialisasi tertentu (specialize) khususnya pada pengembangan
potensi (1) sektor pertanian melalui permberdayaan petani-nelayan, penyediaan
fasilitas, perlindungan kawasan, dan pengembangan industri pengolahan pertanian,
serta potensi menjadi (2) dormitory town (sektor permukiman) melalui penyiapan tiga
kecamatan terdekat dengan fasilitas sarpras perkotaan.
Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa (1) Kota Balikpapan, Kota Samarinda,
Kabupaten PPU, dan Kabupaten Kukar sebagai daerah yang berbatasan langsung
dengan IKN relatif secara umum sudah siap menjalankan perannya sebagai daerah
penyangga IKN. Kesiapan daerah penyangga tersebut dinilai pada tiga aspek, yakni
dukungan fungsi IKN, indikator pembangunan daerah, serta potensi dan daya tarik
daerah penyangga lainnya; (2) Untuk memperkuat fungsi daerah penyangga dalam
mendukung IKN diperlukan pelaksanaan empat strategi umum serta strategi khusus
yang didorong untuk dijalankan masing-masing daerah penyangga IKN.
Untuk melengkapi strategi yang disarankan, kajian ini juga memberikan
beberapa rekomendasi dalam rangka memperkuat daerah penyangga IKN. Beberapa
rekomendasi ditujukan kepada pemerintah pusat utamanya terkait dukungan
pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah penyangga; kepada Pemprov Kaltim
utamanya terkait sinergi kebijakan daerah penyangga dan penyiapan SDM unggul; serta
pemerintah daerah penyangga IKN utamanya pada pembentukan pokja/ forum
persiapan lintas elemen, pengelolaan industri hilirisasi, perlindungan kawasan sektor
unggulan, serta perhatian pada kenyamanan dan kondusivitas daerah.
v

DAFTAR ISI
Kata Pengantar Kepala Lembaga Administrasi Negara ................
Ringkasan Penelitian .................................................................................
Daftar Isi ........................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...............................................................................
1.2 Research Question ........................................................................
1.3 Tujuan dan Sasaran ......................................................................
1.4 Metode Penelitian ........................................................................
1.5 Analytical Framework ..................................................................
BAB II KERANGKA EMPIRIS DAN KONSEPTUAL
2.1 Daerah Penyangga IKN ...............................................................
2.2 Karakteristik IKN Baru ..................................................................
2.3 Fringe Benefits IKN Baru bagi Daerah Penyangga ............
2.4 Fringe Problems IKN Baru bagi Daerah Penyangga ..........
2.5 Konsep Kesiapan Daerah Penyangga Mendukung IKN .
BAB III DAERAH PENYANGGA IKN BARU DAN LESSON
LEARNT DAERAH PENYANGGA DKI JAKARTA
3.1 Provinsi Kalimantan Timur ..........................................................
3.2 Kota Balikpapan ..............................................................................
3.2.1 Gambaran Potensi Kota Balikpapan ............................
3.2.2 Kesiapan Kota Balikpapan Sebagai Penyangga
IKN..........................................................................................
3.2.3 Permasalahan Umum Kota Balikpapan ......................
3.3 Kota Samarinda ..............................................................................
3.3.1 Gambaran Potensi Kota Samarinda ............................
3.3.2 Kesiapan Kota Samarinda Sebagai Penyangga IKN
3.3.3 Permasalahan Umum Kota Samarinda ......................
3.4 Kabupaten Penajam Paser Utara...............................................
3.4.1 Gambaran Potensi Kabupaten PPU..............................
3.4.2 Kesiapan Kabupaten PPU Sebagai Penyangga IKN
vi
iii
iv
v
1
15
15
16
19
21
28
29
30
30
39
66
66
73
92
97
97
99
101
124
129
129
140

3.4.3 Permasalahan Umum Kabupaten PPU .........................
3.5 Kabupaten Kutai Kartanegara ...................................................
3.5.1 Gambaran Potensi Kabupaten Kukar ..........................
3.5.2 Kesiapan Kabupaten Kukar Sebagai Penyangga IKN
3.5.3 Permasalahan Umum Kabupaten Kukar ....................
3.6 Provinsi DKI Jakarta .....................................................................
3.6.1 Gambaran Perkembangan DKI Jakarta .......................
3.6.2 Fungsi Ibu Kota Negara yang Dijalankan Saat Ini ....
3.6.3 Deskripsi Permasalahan dan Kebijakan Mengatasi
Problematika .....................................................................
3.7 Kota Tangerang ..............................................................................
3.7.1 Gambaran Perkembangan Kota Tangerang .............
3.7.2 Fungsi Penyangga yang Dijalankan Saat Ini .............
3.7.3 Uraian Kebijakan Mengurangi Problematika DKI
Jakarta ...................................................................................
3.8 Kota Bogor .......................................................................................
3.8.1 Gambaran Perkembangan Kota Bogor ......................
Jakarta .................................................................................
3.9 Kota Bekasi ......................................................................................
3.9.1 Gambaran Perkembangan Kota Bekasi. .....................
Jakarta .................................................................................
3.10 Kota Depok ...................................................................................
3.10.1 Gambaran Perkembangan Kota Depok ....................
3.10.2 Fungsi Penyangga yang Dijalankan Saat Ini ............
Jakarta ..................................................................................
vii
158
162
162
175
198
204
204
209
211
231
231
241
248
256
256
261
267
268
268
280
.
287
293
292
300
309

BAB IV ANALISIS KESIAPAN DAERAH PENYANGGA
DALAM MENDUKUNG IKN BARU
4.1 Kesiapan Daerah Penyangga IKN .............................................
4.1.1 Dukungan Fungsi IKN ......................................................
4.1.2 Indikator Pembangunan Daerah..................................
4.1.3 Potensi dan Daya Tarik Daerah Penyangga
Lainnya .................................................................................
4.2 Analisis Dukungan Provinsi Kaltim Dalam Penguatan
Daerah Penyangga IKN.................................................................
4.3 Permasalahan Umum Daerah Penyangga IKN......................
4.4 Fungsi dan Kebijakan Daerah Penyangga DKI Jakarta......
BAB V STRATEGI PENGUATAN DAERAH PENYANGGA
IKN BARU
5.1 Strategi Umum ............................................................................
5.2 Strategi Khusus Masing-Masing Daerah Penyangga
IKN.............................................................................................
5.2.1 Kota Balikpapan .................................................................
5.2.2 Kota Samarinda .................................................................
5.2.3 Kabupaten Kutai Kartanegara .......................................
5.2.4 Kabupaten PPU .................................................................
BAB VI PENUTUP
6.1 Kesimpulan ......................................................................................
6.2 Rekomendasi ...................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
viii
317
317
325
329
338
342
346
353
362
362
372
377
380
385
387
393

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Indikator Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
dan Daerah Sekitar IKN ................................................
Tabel 1.2. Analisis Awal (Pra-Research) Kelebihan dan
Kelemahan Daerah Penyangga IKN.........................
Tabel 1.3. Responden Utama Kajian Penguatan Daerah
Penyangga IKN .............................................................
Tabel 1.4. Lokus Kajian Penguatan Daerah Penyangga IKN...
Tabel 2.2. Identifikasi Fungsi-Fungsi Ibu Kota Negara .........
Tabel 3.1. Pe r e n c a n a a n Pe m b a n g u n a n S i s t e m
Pengembangan Air Minum (SPAM) .......................
Tabel 3.2. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi
Kalimantan Timur, Tahun 2014-2019.......................
Tabel 3.3. Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur
yang Dapat Dikembangkan ...................................
Tabel 3.4. Produk Unggulan Industri Pengolahan diKaltim....
Tabel. 3.5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasar Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 30 Tahun 2019 ..................................................
Tabel 3.6. Jumlah Angkatan Kerja Beberapa Kabupaten/
Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2019....
Tabel. 3.7. Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Komoditas
Prioritas berdasarkan Keputusan Menteri
Pertanian nomor 472 Kpts/RC.040/6/2018 ..........
Tabel 3.8. Tempat Pembuangan/Pemproses Akhir (TPA)
Sampah Kalimantan Timur ..........................................
Tabel 3.9. Indikator Pembangunan Kota Balikpapan Tahun
2017-2021 .........................................................................
Tabel 3.10. Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kota
Balikpapan Tahun 2019 ................................................
ix
6
9
17
18
35
46
47
48
50
56
57
61
65
67
69

Tabel 3.11. Rincian Peruntukan Kawasan Budidaya Kota
Balikpapan ...........................................................................
Tabel 3.12. Kelompok Kegiatan Investasi Utama Berdasarkan
Jenis Usaha .......................................................................
Tabel 3.13. Sarana Perdagangan Kota Balikpapan 2016-2019
Tabel 3.14. Jumlah UMKM Kota Balikpapan 2017-2019 ..........
Tabel 3.15. Kinerja Sektor Pariwisata Kota Balikpapan
2017-2019............................................................................
Tabel 3.16. Dukungan Fungsi-Fungsi IKN di Kota Balikpapan
Tabel 3.17. Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kota Balikpapan .....
Tabel 3.18. Data Distribusi PDRB Kota Samarinda Berdasar
Harga Berlaku .....................................................................
Tabel 3.19. Sebaran Kawasan Permukiman dan Rencana
Pola Ruang Pemukiman ……….......................................
Tabel 3.20. Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan
Perguruan Tinggi di Kota Samarinda. .......................
Tabel 3.21. Rasio Murid Terhadap Guru Kota Samarinda,
Tahun Ajaran 2014/2015 ................................................
Tabel 3.22. Tempat Wisata di Kota Samarinda .............................
Tabel 3.23. Dukungan Fungsi-Fungsi IKN di Kota Samarinda.
Tabel 3.24. Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Samarinda ........
Tabel 3.25. Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan di
Kabupaten PU Tahun 2019 ......................................
Tabel 3.26. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kab. PPU
Tahun 2019/ 2020 .............................................................
Tabel 3.27. Jumlah tenaga kesehatan dan penunjang
kesehatan di Kab PPU tahun 2019 .............................
Tabel 3.28. Obyek wisata di Kab PPU dan Jumlah
Pengunjung 2018-2019 ..................................................
Tabel 3.29. Hotel di Kab PPU 2017-2019 ........................................
Tabel 3.30. Panjang Jalan menurut permukaan di Kab PP
tahun 2019 (dalam km) ...............................................
x
75
78
83
84
90
92
93
99
103
105
108
113
124
125
130
132
133
134
135
137

Tabel 3.31. PDRB tertinggi dan terendah atas dasar Harga
Konstan Kab PPU (dalam miliar Rp) ........................
Tabel 3.32. Luas Areal, Produksi, dan Tenaga Kerja
Perkebunan di Kab PPU tahun 2018 ......................
Tabel 3.33. Alternatif Lokasi Pemenuhan Suplai Air Baku ....
Tabel 3.34. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi
Menurut Subround di Kabupaten PPU 2019 ......
Tabel 3.35. Proyeksi Kebutuhan Perumahan di Kabupaten
Penajam Paser Utara .....................................................
Tabel 3.36. Dukungan Fungsi-Fungsi IKN diKabupaten PPU
Tabel 3.37. Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Kutai
Karanegara 2014 – 2019 ..............................................
Tabel 3.38. Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 - 2019 ...............................
Tabel 3.39. Ketersediaan (Ton) dan Kebutuhan (Ton)
Komoditi Padi dan Palawija Tahun 2019 ..............
Tabel 3.40. Kontribusi Peranan dan Pertumbuhan Sektor
Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara ..........
Tabel 3.41. Jumlah Sekolah di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Tahun 2016 – 2017 .............................
Tabel 3.42. Dukungan Fungsi-Fungsi IKN di Kabupaten
Kutai Kartanegara ..........................................................
Tabel 3.43. Luas Wilayah Provinsi DKI Jakarta ...........................
Tabel 3.44. Masalah-Masalah Pembangunan di DKI Jakarta
Tabel 3.45. Isu-isu Strategis Pembangunan DKI Jakarta
Tahun 2017-2022 ...........................................................
Tabel 3.46. Gambaran Kemiskinan di Kota Tangerang
Tahun 2014-2018 ...........................................................
Tabel 3.47. Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 .....................................................................................
Tabel 3.48. Genangan Banjir di Kota Tangerang Tahun 2018
xi
139
140
146
148
156
158
168
174
177
179
194
197
204
211
216
233
234
237

Tabel 3.49. Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota
Tangerang Tahun 2015-2017 ........................................
Tabel 3.50. RTLH yang Terbangun Tahun 2019 (Unit) ................
Tabel 3.51. Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2016-2018.
Tabel 3.52. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan
Tahun 2018 ..........................................................................
Tabel 3.53. Unggulan Produk Domestik Regional Bruto Kota
Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha(Milyar) Pada Tahun 2017-2019
Tabel 3.54. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Kota
Bogor Tahun 2018 ............................................................
Tabel 3.55. Luas Perumahan Kota Bogor Per kecamatan
Tahun 2011 ..........................................................................
Tabel 3.56. Jenis Wisata di Kota Bogor ............................................
Tabel 3.57. Fasilitas Penunjang Pariwisata Kota Bogor Tahun
2016-2019 ............................................................................
Tabel 3.58. Beberapa Indikator Urusan Komunikasi dan
Informatika ..........................................................................
Tabel 3.59. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ..................
Tabel 3.60. Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2015-2018
Tabel 3.61. Distribusi Persentase PDRB Kota Depok atas
Dasar Harga Belaku menurut lapangan Usaha(%)
Tabel 3.62. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat ........................
Tabel 3.63. Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kota
Depok 2018-2019 .............................................................
Tabel 4.1. Analisis Potensi Dukungan Fungsi-Fungsi IKN di
Daerah Penyangga ...........................................................
Tabel 4.2. Indikator Pembangunan Daerah Penyangga IKN
Tahun 2019 ..........................................................................
Tabel 4.3. Proyeksi Ekonomi dan Urbanisasi Kaltim .................
xii
238
244
257
258
259
260
262
265
267
273
274
295
296
299
304
319
327
329

Tabel 4.4. Jarak Pusat Kota Daerah Penyangga IKN
dengan Lokasi IKN ........................................................
Tabel 4.5. Kondisi Kelembagaan, Sosial Politik, dan
Ketenagakerjaan Daerah-Daerah Penyangga
IKN........................................................................................
Tabel 4.6. Analisis Kesiapan Daerah Penyangga IKN ...........
Tabel 4.7. Permasalahan Umum Daerah Penyangga IKN ..
Tabel 4.8. Fungsi dan Kebijakan Daerah Penyangga IKN
Mengurangi Masalah DKI Jakarta ..........................
Tabel 4.9. Persandingan Fungsi Daerah Penyangga DKI
Jakarta serta Potensi Fungsi Daerah Penyangga
IKN Baru di Provinsi Kalimantan Timur ................
xiii
330
332
337
343
348
352

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Kontribusi Ekonomi Terhadap PDB Nasional ..
Gambar 1.2. Rekomendasi Kebijakan dalam tiga tahap
pembangunan IKN ...................................................
Gambar 1.3. Kerangka Pikir Kajian Penguatan Daerah
Penyangga Dalam Mendukung IKN ...................
Gambar 2.1. Hubungan Zona penyangga dan IKN ................
Gambar 2.1. McKinsey Matrix (1971) dalam Mokaya,
Wakhungu, Gikunda (2012) ...................................
Gambar 3.1. Peta Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan
Timur................................................................................
Gambar 3.2. Jumlah PNS Tahun 2015-2019 ............................
Gambar 3.3. Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kota
Balikpapan .........................................................
Gambar 3.4. Jumlah Base Tranceiver Station di Kota
Balikpapan.....................................................................
Gambar 3.5. Jargon Kesiapan Pemerintah Kota Balikpapan
sebagai penyangga IKN .........................................
Gambar 3.6. Rencana Pengembangan Universitas
Mulawarman 20 Tahun ...........................................
Gambar 3.7. Grafik IPM Kabupaten PPU Tahun 2014-2018
Gambar 3.8. Hasil Analisis Sektor Basis ......................................
Gambar 3.9. Pola Pengembangan Ekonomi Daerah
di Kabupaten Penajam Paser Utara ....................
Gambar 3.10. Jumlah ASN Kukar Berdasar Usia ........................
Gambar 3.11. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut
Tingkat Pendidikan .................................................
Gambar 3.12. Jumlah Sekolah, Tenaga Pendidik, dan Siswa
di DKI Jakarta .............................................................
Gambar 3.13. Jumlah Fasilitas Kesehatan DKI Jakarta
2014-2017 ....................................................................
Gambar 3.14. Jumlah Penduduk Terhadap Persentase Laju
Pertumbuhan ...............................................................
xiv
2
7
19
32
37
41
53
68
71
76
107
131
149
153
170
172
207
209
233

Gambar 3.15. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2015-2018 ............................
Gambar 3.16. Persentase PDRB Atas Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Di Kota
Tangerang Tahun 2015-2019..............................
Gambar 3.17. Proyeksi Penduduk Terhadap Kebutuhan
Lahan Perumahan Baru di Kota Tangerang
tahun 2025-2035.....................................................
Gambar 3.18. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota
Tangerang Tahun 2015-2019 .............................
Gambar 3.19. Rata-rata Jumlah Sampah Yang Masuk ke
TPST Bantargebang setiap harinya (Tonase)
Gambar 3.20. Data PNS Kota Depok ...........................................
Gambar 3.20. Perbandingan Data Kemiskinan (dalam
persen) .......................................................................
Gambar 3.21. Perbandingan IPM Kota Depok ..........................
Gambar 3.22. Grafik Jumlah Industri/Perusahaan di Kota
Depok tahun 2016 .................................................
Gambar 4.1. Analisis Persandingan Kesiapan/ Kapabilitas
dan Potensi Tersedia serta Daya Tarik Daerah
Penyangga IKN ........................................................
Gambar 5.1. Strategi Penguatan Daerah Penyangga
IKN................................................................................
xv
235
241
242
246
286
294
298
299
305
338
362

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sasaran pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dari
sasaran tersebut, Presiden menetapkan lima arahan utama yang
salah satunya adalah melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA. Menindaklanjuti arahan utama tersebut
selanjutnya diturunkan ke dalam tujuh agenda pembangunan
RPJMN tahun 2020 – 2024, dimana salah satu agenda yang
terkait adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan (Bappenas, 2019a).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat dan
cenderung stagnan (rata-rata 5,3% tahun 2000-2018)
membutuhkan upaya ekstra untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi indonesia, salah satunya dengan melaksanakan
pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan wilayah
merupakan upaya pembangunan untuk memeratakan
pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar
wilayah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam,
sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya
teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal, dan
berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berbasis
pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan menetapkan
Penguatan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Ibu Kota Negara 1

kota atau wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (growth
pole). Pusat pertumbuhan merupakan salah satu cara untuk
menggerakkan dan memacu pembangunan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kuncoro, 2012:212).
Sumber: BPS (2020)
Gambar 1.1. Kontribusi Ekonomi Terhadap PDB Nasional
Memacu pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa menjadi
peluang tersendiri dan masih terbuka lebar mengingat potensi
dan keunggulan daerah-daerah di luar Pulau Jawa relatif belum
dioptimalkan. Hal ini terlihat dari Gambar 1 yang menunjukkan
kontribusi ekonomi Pulau Jawa cukup besar yakni 59%
dibandingkan pulau -pulau lainnya. Kesenjangan ini
menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan
yang tinggi di Pulau Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di
wilayah lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong
rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa
. Hal
terkait lainnya juga mencuat selaras dengan permasalahan yang
terjadi di pulau jawa saat ini seperti, konsentrasi penduduk
indonesia sebesar 57% di Pulau Jawa, krisis ketersediaan air di
Pulau Jawa, konversi lahan yang cukup besar, pertumbuhan
-7,4
5,07
6,65
4,99
4,57
5,52
2,24
3,06
6,33
8,05
21,32
59
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
Maluku dan
Papua
Bali dan Nusa Tenggara
Sulawesi
Kalimantan
Sumatera
Jawa
Kontribusi PDB (%) Pertumbuhan 2019 (%)
2 Penguatan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Ibu Kota Negara

urbanisasi yang sangat tinggi, hingga meningkatnya beban DKI
Jakarta. DKI Jakarta saat ini dihadapkan pada persoalan
pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi sehingga
menimbulkan kemacetan tinggi dan berujung pada tidak
sehatnya kualitas udara di DKI Jakarta. Selain itu, terjadi
penurunan daya dukung lingkungan Jakarta serta ancaman
bahaya banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah yang terjadi
di DKI Jakarta (Bappenas, 2020)
Presiden Jokowi telah menetapkan Ibu Kota Negara (IKN)
baru akan menjadi pusat pemerintahan, dan diletakkan di
antara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten
Penajam Paser Utara (PPU) pada Provinsi Kalimantan Timur.
Penetapan IKN tersebut didasari pada lokasinya yang berada di
tengah wilayah Indonesia, tersedianya sumber air baku, minim
bencana, tersedia lahan luas milik pemerintah, perimeter
pertahanan dan keamanan, serta dekat dengan kota existing
yang sudah berkembang. Atas penetapan tersebut telah
disusun visi pembangunan Ibu Kota Negara Baru (Bappenas,
2020) yakni Simbol identitas bangsa; Smart, Green, Beautiful,
dan Sustainable; Pendorong pemerataan ekonomi di kawasan
timur; Modern dan berstandar internasional; dan Tata kelola
pemerintahan yang efisien. Kajian ini selanjutnya berfokus pada
upaya pencapaian visi IKN baru sebagai pendorong pemerataan
ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa
pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota negara akan
memberikan dampak positif pada peningkatan populasi, PDB,
serta membuka lapangan kerja (Quistorff, 2015); peningkatan
nilai tambah daerah tujuan dan tax collection (Chisari et al.,
2015); peningkatan kualitas layanan pemerintah dan

mengurangi kesenjangan regional (Marshall, 2007); potensi
konektifitas pemerataan ekonomi karena menimbulkan
konsentrasi pusat pertumbuhan skala nasional baru dan arus
migrasi penduduk (Taufik, 2017); serta berdampak langsung
pada sektor publik dan sektor swasta seperti penciptaan
lapangan kerja serta peningkatan pendapatan (Zimmerman,
2010).
Secara umum pemindahan IKN terkait erat dengan
kebijakan tata kelola sumber daya yang ada, baik di lokasi IKN
baru maupun pada daerah-daerah penyangga sekitar IKN.
Khusus pada daerah penyangga IKN, kebijakan pengelolaan
sumber daya yang ada perlu secara cermat di atur karena
menyangkut berbagai aspek diantaranya lingkungan, sosial
budaya, kebijakan lokal, manajemen, hingga ekonomi -
keuangan. Oleh karenanya, keterkaitan kebijakan pembangunan
antara wilayah penyangga dengan IKN akan sangat erat dan
perlu diketahui peran-peran keduanya dalam hubungan
tersebut, baik dalam rangka resource sharing, resource
coordination, pertukaran informasi, hingga pelayanan
kepemerintahan. Penguatan hubungan keduanya akan
memberikan implikasi positif bagi keberhasilan pemindahan
IKN baru.
Berdasarkan hasil perhitungan awal Bappenas (2020), IKN
di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada akhirnya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB riil) Provinsi
Kalimantan Timur sebesar 7,3%, Pulau Kalimantan 4,7%, dan
indonesia sebesar 0,6%. Bahkan, setiap investasi infrastruktur
sebesar 1 T akan menciptakan 14.000 kesempatan kerja (pada
pulau kalimantan 10,5% dan nasional 1%). (Bappenas, 2019b)
memprediksikan akan terjadi peningkatan perdagangan di

dalam Provinsi Kalimantan Timur maupun perdagangan
antarprovinsi di Indonesia. Selain itu, Pemerintah akan
mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi baru
(diversifikasi ekonomi) dalam rangka transformasi ekonomi
Kalimantan Timur agar berbasis pada produk bernilai tambah
tinggi (Bappenas, 2020:7).
Jika dibandingkan dengan data indikator ekonomi yang
ada (Tabel 1.1), saat ini pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kalimantan Timur mencapai 4,77% dengan variasi pertumbuhan
ekonomi wilayah di sekitar calon IKN antara 2,49% hingga
4,97%. Dengan demikian, sesuai dengan hasil perhitungan
Bappenas, capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kalimantan Timur maupun wilayah-wilayah sekitar IKN harus
mampu ditingkatkan hingga diatas 7%. Untuk mencapai efek
positif tersebut, maka perlu didorong pemanfaatan sumber
daya potensial dan unggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah
sekitar IKN, sehingga kehadiran IKN turut menjadi pendorong
optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kapasitas lokal. Hal
ini sesuai penelitian Bunne ll, Parthasarathy, & Thompson (2013)
yang menyebutkan bahwa kota yang lebih mengandalkan
periferalnya secara produktif akan menghasilkan tingkat PDRB
per kapita yang lebih tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi
yang lebih cepat.

Tabel 1.1. Indikator Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Daerah
Sekitar IKN
Indikator ekonomi
Kab.
PPU
Kab.
Kukar
Kota
Balikpapan
Kota
Samarinda
Provinsi
Kaltim
2,49 3,77 4,78 4,97 4,77
7,4 7,41 2,64 4,59 6,03
4,05 5,98 9,52 5,87 6,09
Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2019
Persentase Penduduk Miskin
(%) 2018
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%) 2019
IPM (2018) 71,13 73,15 79,81 79,93 75,83
Sumber: BPS (2019 dan 2020)
Dalam Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota
Negara ke Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Bappenas
(2019c) direkomendasikan tiga tahapan kebijakan
pembangunan yang dibagi ke dalam jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang (Gambar 1.2). Namun, dalam
kajian tersebut disebutkan bahwa masih diperlukan
pendalaman pada aspek pengembangan potensi ekonomi lokal
dan kesempatan kerja (Bappenas, 2019c:57). Dengan demikian,
kajian ini memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi untuk
memberikan masukan dalam optimalisasi kapasitas dan potensi
daerah-daerah penyangga untuk mendukung kebutuhan
pembangunan IKN.
Beberapa istilah daerah penyangga yang seringkali
digunakan diantaranya buffering zone, neighbouring cities, edge
cities, hingga satellite cities. Namun demikian, secara umum
konsep kota penyangga sendiri yaitu kota-kota yang berada di
sekitar kota terbesar (dianggap sebagai penyangganya), yang
menyangga dan mendukung pengembangan kota terbesar
yang membutuhkan sumberdaya tenaga kerja dan bahan baku
atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk
dan berbagai kegiatan perkotaan di kota terbesar tersebut

(Adisasmita, 2005:91) atau bertindak sebagai feeder cities ke
kota besar utama (Merrilees, Miller, & Herington, 2013). Atau
dengan kata lain, saling melengkapi antara keunggulan lokal
kota-kota kecil dan keuntungan yang diambil dari interaksi dan
transaksi dengan kota-kota besar(Meijers & Burger, 2017:
269-271).
Sumber: Bappenas (2019c:53)
Gambar 1.2. Rekomendasi Kebijakan Dalam Tiga Tahap Pembangunan IKN
Adisasmita (2005:92) menjelaskan bahwa pembangunan
wilayah esensinya adalah selain menekankan pembangunan
pada masing-masing daerah, tetapi mengutamakan pula pada
peningkatan interaksi antardaerah untuk mencapai tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi, yang dimaksudkan pula untuk
mengurangi tingkat kesenjangan spasial antardaerah. Hal ini
berarti pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan pula
berbagai daerah, termasuk daerah-daerah yang terletak
berdekatan (bertetangga). Hal senada juga disampaikan

Darwanto (2008) yang menyebutkan dalam koridor
antarwilayah, setiap wilayah perlu berbagi sumber daya dan
berbagi peran berdasar pada potensi dan keunikan yang
dimiliki masing-masing wilayah, dan menjaga agar tidak terjadi
hambatan dalam pergerakan barang antarwilayah. Oleh
karenanya, kehadiran IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
menjadi peluang besar untuk lebih meningkatkan kemajuan
daerah dengan mengandalkan potensi dan keunggulan yang
dimiliki masing-masing daerah penyangga secara
bersama-sama dalam mendukung IKN.
Potensi dan kapasitas unggulan yang telah ada pada
masing-masing daerah penyangga dapat difungsikan untuk
kepentingan IKN. Oleh karenanya, daerah penyangga IKN
dengan keunggulan kapasitas dan potensi yang dimiliki perlu
dikelola perannya masing-masing dengan kebijakan
perencanaan yang baik. Wilayah sekitar IKN yang diidentifikasi
akan menjadi daerah penyangga utama, yakni Kota Balikpapan,
Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan
Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah penyangga ini
merupakan daerah otonom dengan segala potensi dan
kapasitas yang dimiliki (Tabel 1). Daerah-daerah ini pula sudah
terlebih dahulu berkembang menjadi pusat pemukiman
penduduk, konsentrasi kegiatan sosial-ekonomi, politik,
kebudayaan, dan administrasi pemerintahan. Analisis terhadap
karakteristik lokal serta potensi dan sejarah wilayah tersebut
sangat penting ketika mempertimbangkan kebijakan
manajemen pertumbuhan, karena hal tersebut memainkan
peran penting dalam mengarahkan bagaimana suatu daerah
berevolusi dan merespons peluang dan tantangan baru (Carrier,
2015).

Atas dasar hal tersebut, pemerintah daerah di sekitar
wilayah IKN (atau yang lebih umum disebut wilayah penyangga)
perlu menyikapinya dengan menyodorkan potensi dan
keunggulan daerahnya untuk menyangga kebutuhan IKN.
Pemetaan terhadap pemanfaatan potensi dan ke unggulan lokal
tersebut dapat meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi
pembangunan dan pengembangan IKN. Pemetaan terhadap
potensi, layanan, serta fasilitas yang sudah tersedia di wilayah
penyangga dapat dimanfaatkan langsung untuk menunjang
kebutuhan IKN. Kebutuhan-kebutuhan tersebut misalnya,
perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hiburan, mall,
pangan, serta fasilitas pelayanan kota seperti, air minum, listrik,
sampah, angkutan umum, komunikasi, dan lain sebagainya.
Terkhusus pada beberapa daerah yang langsung
berbatasan dengan IKN, dapat diidentifikasi secara awal
(pra-research) beberapa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki
berdasarkan empat komponen analisis yakni, sarana dan
prasarana, potensi (flagship), sumber daya manusia, dan tata
kelola pemerintahan (Tabel 1.2). Potensi dan kapasitas yang
dimiliki daerah penyangga tersebut masih berpeluang untuk
dikembangkan dan akan berperan besar dalam mendukung
kebutuhan IKN.Jika hal ini diwujudkan maka kehadiran IKN
mampu mencapai tujuannya untuk menjadi pendorong
pemerataan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Tabel 1.2. Analisis Awal (Pra-Research) Kelebihan dan Kelemahan
Daerah Penyangga IKN
Komponen Analisis Kota Samarinda Kota Balikpapan Kabupaten PPU
Kabupaten
Kutai Kartanegara
Sarana &
Prasarana
(+) - Ibu Kota Kaltim
sehingga relatif
sarana dan
prasarana
cukup lengkap
- Coverage
telekomunikasi,
- Seluruh
wilayah telah
ter-cover
telekomunikas
i (460 BTS);
- Coverage
listrik
- Tersebar 135
Tower
telekomunikas
i di 4
kecamatan
yang ada;
- Memiliki 1
- Tersedia 1
RSUD tipe
C;
- 5 sarana
pendidikan
tinggi;

Kabupaten
Kutai Kartanegara
listrik, dan air
sudah cukup
tinggi
- Terdapat 3
RSUD tipe A;
- Sarana
pendidikan
tinggi
berjumlah 18;
- Terdapat
pelabuhan
umum kelas 1
dan bandara
internasional;
mencapai
224.855
pelanggan
- Memiliki 14
Rumah sakit
dengan tipe B
berjumlah 4; ;
- Sarana
pendidikan
tinggi
berjumlah 15;
- Total kawasan
84.686 Ha
dengan
pemanfaatan
budidaya
(59,92%);
- Memiliki
pelabuhan
antar pulau
dan bandara
internasional;
RSUD Tipe C;
- Ketersediaan
lahan tidak
diusahakan
6.763 Ha;
(-) - Akses jalan
kota yang
rusak berat
mencapai
48,44 km
(9,7%);
- Cakupan
pelayanan
PDAM
mencapai
76,5%;
- Sarana
pendidikan
tinggi
berjumlah 1;
- Masih
terdapat
142,29 Km
atau 12,78%
jalan
kabupaten
rusak berat;
- 1 kecamatan
belum
berlangganan
PDAM;
- 1 wilayah
(Waru) belum
tersambung
listrik
- Konektivitas
wilayah
dengan
kondisi
rusak berat
mencapai
14,46%;
- Penduduk
terlayani
PDAM
mencapai
414.640;
serta
coverage
listrik
berjumlah
112.560
pelanggan
Potensi
sector
ekonomi
(flagship)
(+) - Bertumpu pada
sektor
konstruksi
(21,53%) dan
perdagangan
(16,31%)
sehingga relatif
menekan
ketergantungan
pada sektor
pertambangan
(13,02%)
- Terdapat 23
SMK pendukung
flagship
- Terdapat 9
objek wisata; 18
hotel
berbintang; &
industri hutan,
kimia, pulp &
- Kontributor
sektor
konstruksi
(16,14%)
- Arah
pengembanga
n juga
diarahkan
pada sektor
transportasi
dan ekonomi
kreatif
- Kurikulum
SMK sejalan
dengan
flagship
daerah
- Didukung oleh
kawasan
industri baik
berat,
- Sektor
terbesar (non
pertambangan
) yakni
Pertanian,
Kehutanan
dan Perikanan:
19,8%;
Industri
Pengolahan:
15,75%; &
Konstruksi:
11,61%
- Arah
pengembanga
n daerah
adalah
Pertanian,
Agribisnis,
Agroindustri,
Pariwisata,
- Potensi
diluar
pertamban
gan adalah
pertanian,
kehutanan,
dan
perikanan
(13,33%);
konstruksi
(8,68%);
dan industri
pengolahan
(4,24%)
- Arah
pengemban
gan daerah
adalah
pertanian
dan
pariwisata

Kabupaten
Kutai Kartanegara
kertas menengah
maupun kecil;
57 objek
wisata; serta
hotel
berbintang
Perdagangan
& Jasa
- 24 objek
wisata,
- Terdapat 44
SMK
pendukung
flagship
- Memiliki 5
hotel
berbintang
dengan 60
objek
wisata
(-) - Kontributor
utama sektor
industri
pengolahan >
50%
- Kontributor
utama sector
pertambangan
- banyak objek
wisata, namun
belum
memiliki hotel
berbintang
- Kontributor
utama
sector
pertamban
gan
Sumber Daya
Manusia
(+) - Jumlah ASN
7.932 dengan
dominasi
pendidikan ≥ S1
(57,8%)
- Jumlah ASN
4.895 dengan
mayoritas
pendidikan
sarjana
(55,79%) serta
JFT mencapai
52,1%
- Jumlah
angkatan kerja
415.396
dengan 72,5%
bekerja
- Jumlah ASN
mencapai
3.612 dengan
dominasi
pendidikan S1
(56,3%)
(-) - Jumlah
angkatan kerja
mencapai
428.353 dengan
pengangguran
2,88%
- Tingkat
pendidikan
penduduk usia
15 tahun ke
atas dan
yang bekerja
didominasi
SMA/ SMK
- Angkatan kerja
yang bekerja
62,39%,
pengangguran
4,05% dengan
sebaran
48,26% di
sektor
pertanian.
- Angkatan
kerja
berjumlah
358.411
dengan
penganggur
an 5,96%
- Jumlah ASN
mencapai
14.494
dengan
dominasi
pendidikan
SMA
(37,97%)
dan S1
(37,24%)
serta
didominasi
usia
generasi X
(66,77%)
Tata Kelola
Pemerintahan
(+) Beberapa OPD telah
menerapkan
e-services dalam
pelayanan publik
- Beberapa
SKPD telah
menggunakan
sistem
informasi
terutama
terkait dengan
pelayanan
publik
Kepala Daerah
gencar
mendorong OPD
untuk berinovasi

Kabupaten
Kutai Kartanegara
- Ditargetkan
jumlah
aparatur yang
mengikuti
peningkatan
kapasitas SDM
sebanyak 74%
(-)
- e-government
belum
diimplementas
ikan secara
optimal
- Alokasi APBD
untuk
Beasiswa
Pendidikan
PNS
mengalami
penurunan
Beberapa penelitian sebelumnya memberikan catatan
positif pada penguatan daerah-daerah penyangga di sekitar
Ibu Kota / kota utama. Halik (2019) menyebutkan optimalisasi
pembangunan daerah penyangga akan menekan urbanisasi ke
ibu kota dan penyebaran populasi ke wilayah-wilayah
penyangga (Halik, 2019). Senada hal tersebut, Merrilees, Miller,
& Herington (2013) juga menjelaskan bahwa pada daerah
penyangga IKN akan terjadi fenomena ekspansi populasi, dan
perubahan pada basis industri, pengembangan properti, dan
permintaan akan perumahan yang lebih terjangkau. Atribut
positif lainnya adalah pertumbuhan kota penyangga meliputi
peningkatan kesempatan kerja, peningkatan Produk Domestik
Bruto (PDB), dan peningkatan ketersediaan layanan dasar
seperti tempat tinggal, air, sanitasi, dan listrik serta layanan
sosial, termasuk fasilitas pendidikan dan perawatan Kesehatan
(Rakubu, 2013).
Namun demikian, beberapa penelitian lainnya
menunjukkan kesimpulan yang kontradiktif. Hal ini
sebagaimana contoh yang terjadi di Korea Selatan, dimana Lee

& Ahn(2005) menyebutkan bahwa lima kota baru di sekitar
Seoul tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan
terbelakang. Hal senada juga terjadi di kota satelit sekitar
Mexico City yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang
nyata sebagai akibat dari kurang efektifnya perencanaan yang
dibuat (Aguilar, 2008). Haseeb (2017) dalam penelitiannya pada
kota satelit di Inggris dan Amerika Serikat menemukan bahwa
kota-kota satelit tersebut berkelanjutan secara ekonomi, namun
tidak berkelanjutan secara lingkungan dan hanya sedikit yang
berkelanjutan secara sosial. Senada hal tersebut, Halik (2019);
Chrysoulakis, de Castro & Moors, (2014); dan Merrilees, Miller,
& Herington,(2013) dalam penelitiannya juga menyebutkan
bahwa semakin padat penduduk di daerah penyangga akan
semakin banyak kompetisi, dan tampaknya akan muncul
masalah yang berkaitan dengan lingkungan, infrastruktur,
ekonomi, sosial, dan budaya yang menekankan perlunya
perencanaan kota yang berkelanjutan untuk menghasilkan
penyelenggaraan kota yang efisien.
Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan daerah-daerah
penyangga masih memerlukan kajian yang mendalam dan perlu
mempertimbangkan model atau strategi yang tepat sehingga
daerah-daerah penyangga dapat berfungsi sesuai yang
diharapkan serta membawa dampak bagi kesejahteraan
masyarakatnya. Cuthill, (2010) mengingatkan bahwa
pembangunan daerah penyangga perlu selaras dengan
pembangunan yang berkelanjutan melalui keseimbangan pilar
pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan. Untuk
mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, daerah -
daerah penyangga harus meningkatkan keunggulan komparatif

mereka untuk mencapai daya saing ekonomi daerah (Carrier,
2015). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi unmanaged growth
yang dipandang membawa persoalan biaya sosial yang tinggi
(Scott, 2007).
Atas dasar hal tersebut, diperlukan sinergi tata kelola
yang tepat dan penguatan kebijakan daerah-daerah penyangga
IKN. Daerah penyangga perlu direncanakan dan dikembangkan
dengan keterlibatan berbagai tingkat tata kelola, sebab daerah
penyangga tidak hanya untuk kepentingan lokal atau regional,
tetapi juga kepentingan nasional (Haseeb, 2017). Sehingga
penting untuk membangun kebijakan pembangunan daerah
penyangga sebagai kebijakan yang terintegrasi. Setiap
pembangunan di sebuah kota besar juga akan secara
bersamaan membangun daerah penyangganya menjadi sebuah
kawasan yang kondusif dengan menjamin berkembangnya pilar
kekuatan ekonomi alternatif di semua kawasan yang terhubung
(Pranadji, 2006). Dengan demikian, daerah-daerah penyangga
turut berkembang seiring dengan kehadiran IKN di wilayah
Kalimantan.
Penelitian yang secara spesifik membahas penguatan
daerah-daerah penyangga pada suatu Ibu Kota Negara di
Indonesia relatif masih terbatas. Di samping itu, saat ini kajian
terkait wilayah penyangga sangat dibutuhkan dalam rangka
memperkuat skema pembangunan IKN baru yang lebih optimal.
Fokus yang belum dieksplorasi dalam penelitian yang telah ada
sebelumnya yakni strategi atau model penguatan daerah -
daerah penyangga IKN berbasis potensi dan kapasitas lokal.
Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang
membahas strategi/ model kebijakan penguatan pembangunan
pada daerah-daerah penyangga IKN dengan mengoptimalkan

potensi dan kapasitas yang dimiliki masing-masing daerah
penyangga.
1.2. Research Question
IKN dapat lebih optimal berfungsi (sustain) jika
mendapatkan dukungan dari daerah-daerah penyangga sekitar
IKN. Daerah-daerah penyangga sekitar IKN memiliki potensi
dan kapasitas yang dapat atau berpeluang dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan IKN. Hasil pemetaan terhadap kapasitas
dan potensi pada daerah-daerah penyangga memerlukan
pengelolaan serta kebijakan yang optimal agar memberikan
dampak pembangunan daerah yang signifikan. Keseimbangan
pembangunan IKN dan pembangunan daerah-daerah di
sekitarnya sangat diperlukan sehingga tujuan pemerataan
ekonomi dapat tercapai.
Atas dasar uraian tersebut di atas, Puslatbang KDOD
terdorong untuk menyelenggarakan Kajian Penguatan Peran
Daerah Penyangga dalam Mendukung Ibu Kota Negara dalam
rangka menjawab pertanyaan penelitian berikut:
1. Bagaimana kesiapan daerah dalam menjalankan fungsinya
sebagai daerah penyangga IKN?
2. Strategi/ kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk
memperkuat fungsi daerah penyangga IKN?
1.3. Tujuan dan Sasaran
Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesiapan
daerah penyangga serta strategi/ kebijakan penguatan
kebijakan pembangunan pada masing-masing daerah
penyangga IKN dalam menjalankan perannya mendukung IKN
dengan mengoptimalkan kapasitas dan potensi yang dimiliki.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya
rekomendasi kebijakan tentang strategi/ kebijakan penguatan
daerah-daerah penyangga Ibu Kota Negara dalam rangka
memperkuat kebijakan pembangunan IKN yang terintegrasi
dengan penguatan pembangunan daerah-daerah
penyangganya.
Kajian ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi
pemerintah pusat (Bappenas dan Badan Otorita IKN) serta
masing-masing pemerintah daerah di wilayah penyangga IKN
dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pembangunan IKN
dan daerah-daerah penyangganya.
1.4. Metode Penelitian
Dalam rangka menangkap fenomena-fenomena terkait
fokus kajian ini dilakukan upaya pengumpulan data melalui
metode stock-taking dengan pendekatan library research dan
juga penggalian data di lapangan (dan atau via video
conference). Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif-kualitatif. Seperti diketahui, penelitian kualitatif
dimulai dengan pengumpulan data sebanyak mungkin dari
bawah tentang fokus kajian kemudian dari data tersebut
dirumuskan pola, prinsip, keterkaitan, dan akhirnya menarik
kesimpulan (Irawan, 2006).
1. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini studi kepustakaan (library research)
dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari
data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, hasil
penelitian, proceeding, serta informasi-informasi lainnya
yang menunjang penelitian ini yang terdapat pada koran,
majalah, ataupun website.

Adapun pengumpulan data primer dilakukan dengan
melakukan penggalian data di lapangan pada lokus terpilih
secara purposive melalui mekanisme in-depth interview pada
responden-responden utama yang dibagi ke dalam dua
kelompok, yaitu:
Tabel 1.3. Responden Utama Kajian Penguatan Daerah Penyangga IKN
Kelompok Publik Kelompok Pemerintah
1. Perguruan Tinggi
2. Media Massa
3. LSM/ NGO
4. KADIN/ Asosiasi Pengusaha
5. Perwakilan KEK/ UMKM/ Ekonomi
Kreatif
1. Kepala Daerah/ Sekretaris
Daerah
2. Bappenas
3. DPR-RI
4. Bappeda
5. Pimpinan/ Anggota DPRD
6. BPS Daerah
7. Perangkat Daerah Sektoral
2. Lokus Penelitian
Pemilihan lokus penelitian dilakukan dengan memilih
daerah-daerah di wilayah Kalimantan Timur yang
berbatasan secara langsung dengan lokasi IKN Baru, dengan
argumentasi bahwa daerah-daerah tersebut yang akan
secara langsung (direct effect) memperoleh dampak
pembangunan atas IKN. Di samping itu, juga ditetapkan
lokus Provinsi DKI Jakarta serta daerah-daerah
penyangganya sebagai bagian studi pembelajaran (lesson
learnt) pengelolaan IKN sebelumnya sehingga dapat
memperkaya analisis kajian ini.

Tabel 1.4. Lokus Kajian Penguatan Daerah Penyangga IKN
Lokus Terpilih Dasar Pertimbangan
Wilayah penyangga IKN-Baru
Kawasan regional IKN- Baru
Wilayah penyangga IKN Existing
1. Kota Balikpapan
2. Kota Samarinda
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Provinsi Kalimantan Timur
6. Kota Tangerang
7. Kota Depok
8. Kota Bogor
9. Kota Bekasi
10. Provinsi DKI Jakarta Ibu Kota Negara Existing
2. Data Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
metode kualitatif yang mencoba memahami realitas yang
terjadi kemudian menggambarkan kondisi tersebut disertai
analisis dan formulasi pembaruan yang dapat dilakukan.
Dalam analisisnya juga dilakukan studi pembelajaran (lesson
learnt) tata kelola daerah penyangga pada IKN existing.
Dalam mengidentifikasi kesiapan daerah penyangga dalam
mendukung IKN, dilakukan analisis terhadap potensi dan
kemampuan daerah penyangga dalam menjalankan
fungsi-fungsi dukungan IKN yang telah diidentifikasi
sebelumnya, capaian pembangunan daerah, serta potensi
dan daya tarik daerah penyangga lainnya.
3. Jangka Waktu Penelitian
Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 10
(sepuluh) bulan, di mulai pada Bulan Februari 2020 hingga
tahapan penyelesaian pada Bulan November 2020.

No Kegiatan
Estimasi Waktu Pelakasanaan (Bulan)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Penyusunan TOR
2 Review bahan kajian
3 Penyusunan Rancangan Penelitian
(research design) dan Instrumen
Penelitian
4 Uji Riset Desain dan Uji Instrumen
Penelitian
5 Pengumpulan Data Lapangan
6 Penyusunan Draft Laporan Awal
7 Penyusunan Draft Laporan Akhir
8 Ekpose Hasil Kajian
9 Finalisasi Laporan Hasil Kajian
1.5. Analytical Framework
Dengan mengacu pada tujuan penelitian yang telah
ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan
mendasarkan dan mengikuti alur pikir seperti pada Gambar 1.3.
Gambar 1.3. Kerangka Pikir Kajian Penguatan Daerah Penyangga
Dalam Mendukung IKN

BAB II
KERANGKA EMPIRIS DAN KONSEPTUAL
2.1. Daerah Penyangga IKN
Daerah penyangga merupakan suatu bagian yang
penting bagi keberadaan ibu kota. Secara definisi daerah
penyangga merupakan daerah yang berada di sekitar daerah
yang menjadi pusat perkotaan (Qi et al., 2004:376). Bingham
dan Deborah (1995) menggunakan istilah edge cities
(diperkenalkan oleh Garreau) untuk menggambarkan daerah
penyangga, yaitu daerah yang berada di pinggir ataupun sekitar
pusat kota. Bowers, Dickerson, & Yuan (2017) dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa daerah penyangga
dimaksudkan untuk secara simultan meringankan tekanan dari
pembangunan manusia di kawasan utama dan untuk memenuhi
persyaratan sosial ekonomi dari populasi yang terkena dampak.
Pengembangan wilayah Ibu Kota akan berdampak baik
pada daerah-daerah terdekat atau penyangganya (Halik, 2019).
Hasil penelitian Meijers & Burger (2017), menunjukkan bahwa
tidak hanya kota-kota kecil yang memanfaatkan ekonomi
aglomerasi dari kota utama yang lebih besar. Sebaliknya,
kota-kota kecil membantu Kota utama mempertahankan lebih
banyak fungsi metropolitan daripada yang semula dapat
mereka dukung secara mandiri. Bahkan di India, dalam
penelitian Shaw (2015) yang menyoroti perubahan kota di
Kolkata dan kota sekitarnya menunjukkan bahwa terjadi
perlambatan di pusat kota metropolitan terbesar di India
sementara kota pinggiran luar terus tumbuh.

Adapun peran-peran daerah penyangga di antaranya, (1)
menurut Pranadji (2006) sebagai pengendali arus urbanisasi.
Pengembangan daerah penyangga, dapat dipandang sebagai
pengembangan kawasan ekonomi yang memiliki keberpihakan
pada penguatan terhadap masyarakat madani (civil society); (2)
sebagai daerah pemasok logistik makanan bagi warga ibukota
(Qi et al., 2004). Kawasan penyangga yang awalnya
memproduksi bahan lain, beralih ke sayur dan buah untuk
menyangga kebutuhan Beijing dan daerah penyangga. Senada
hal tersebut, (Chalana, 2015) menyebutkan bahwa kebutuhan
ibu kota terhadap bahan makanan seperti unggas secara
bersamaan akan menjadi sumber mata pencaharian yang dapat
diandalkan bagi masyarakat yang berada di wilayah penyangga;
(3) Menon & Snyder (2017), menyimpulkan bahwa buffer zone
berperan untuk menstabilkan kondisi keamanan, seperti yang
terjadi di Swiss, Austria dan Finlandia.
Bingham dan Deborah (1995) dalam penelitiannya pada
daerah penyangga yang berada di sekitar Ohio menemukan
dua fakta menarik. Pertama, fungsi pusat kota sebagai pusat
ekonomi pada kenyataannya semakin berkurang. Kondisi ini
dikarenakan beberapa fungsi, khususnya personal service (hotel,
kuliner dan fungsi hiburan lainnya) diambil alih oleh daerah
sekitarnya. Dengan begitu, aktivitas pusat kota hanya
dikhususkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan layanan
keuangan. Kedua, secara umum kegiatan ekonomi pada
daerah-daerah penyangga di sekitar Ohio sangat beragam,
seperti: manufaktur, personal dan producer services (komunikasi,
bank, asuransi, perumahan dan layanan profesional lainnya
seperti akunting dan teknik), perdagangan (eceran dan grosir)
serta social services (pendidikan, rumah sakit dan layanan

obat-obatan). Walaupun memiliki kegiatan ekonomi yang
beragam, namun masing-masing daerah memiliki spesialisasi
dalam sektor industrinya. Haseeb (2017) membuat perbedaan
daerah penyangga atau daerah satelit menjadi dua, yakni
consumer satellites, yang merupakan wilayah tempat tinggal/
permukiman, dan production satellites, yang mencakup
kapasitas untuk fasilitas komersial, industri dan produksi.
Penelitian Hoang dan Doan (2018) pada lima kota satelit
di sekitar Hanoi (Vietnam) menemukan bahwa pembagian
fungsi-fungsi penyangga pada masing-masing lima kota
tersebut efektif memindahkan fungsi utama pusat kota seperti
industri, layanan, perdagangan dan Pendidikan, serta
menciptakan pusat-pusat. Adapun pembagian fungsi kota
satelit tersebut adalah sebagai berikut (Hoang & Doan,
2018:351):
1. Hoa Lac menjadi kota yang memiliki fungsi utama sebagai
kota teknologi, ilmu pengetahuan dan pelatihan;
2. Son Tray berfungsi sebagai daerah perkotaan budaya
bersejarah, pusat pariwisata serta sebagai layanan
kesehatan;
3. Xuan Mai menjadi area industri yang mendukung
pengembangan industri kecil dan sistem desa kerajinan;
4. Phu Xuyen difungsikan sebagai industri, pusat transportasi,
dan pengiriman barang;
5. Soc Son difokuskan pada layanan udara, pariwisata
eko-resor, pusat kesehatan, zona industri Mai Dinh, zona
industri bersih dan zona universitas
Hasil Penelitian Omar (2006) mengenai persepsi
masyarakat terhadap fasilitas belanja yang ada di Putra Jaya

menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka harus pergi
berbelanja ke Kajang, Bangi dan kota-kota terdekat lainnya
untuk membeli barang sehari-hari mereka karena fasilitas
belanja yang tidak selengkap Kuala Lumpur. Hal ini
mengindikasikan bahwa dengan adanya pemindahan ibu kota
ke daerah baru, fasilitas yang adapun tidak akan selengkap kota
terdahulu. Hal ini tentunya akan memberikan efek pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja barang
bagi daerah sekitar/ penyangga ibu kota.
Namun demikian, sering kali kondisi yang dihadapi oleh
daerah penyangga tidak sesuai dengan apa yang sudah
direncanakan. Salah satu kajian yang dilakukan oleh Mc Dougall
dan Maharaj (2011) menggambarkan tentang gap antara
Ibu Kota Australia dan daerah pinggirannya. Penelitian mereka
menemukan bahwa warga serta pekerja yang berada di daerah
penyangga ibu kota memiliki kesulitan dalam aktivitas sosial
maupun ekonomi. Salah satunya karena standar sumber daya
manusia yang diperlukan oleh ibu kota negara dinilai sangat
tinggi, sehingga susah untuk dipenuhi oleh pekerja di daerah
penyangga. Kondisi diatas menegaskan bahwa dalam
pengembangan daerah penyangga, khususnya disekitar ibukota
diperlukan rencana yang matang. Hal ini dilakukan untuk
menghindari timbulnya ketimpangan yang tinggi antara
ibu kota dan daerah sekitarnya, dimana Ibu Kota negara
menjadi wadah bagi kelompok dengan pendapatan tinggi, dan
daerah sekitarnya menjadi wadah bagi kelompok
berpenghasilan rendah, sehingga peluang terjadinya konflik
sosial semakin besar (Lacabana & Cariola, 2003).

Beberapa kota satelit bahkan mengalami masalah atau
tekanan atau diistilahkan dengan stressed satellite cities
dikarenakan kurang memiliki kekuatan ekonomi dalam
pengembangan bisnis dan lapangan kerja bagi warganya
(Merrilees, Miller, & Herington, 2013). Rakubu (2013)
menemukan bahwa keterbatasan kemampuan untuk mengelola
dan mengendalikan pertumbuhan kota penyangga akan
mengarah pada urban sprawl, yang menghasilkan
perkembangan yang kacau di wilayah sekitar kota utama tanpa
keseimbangan lingkungan, ekonomi dan sosial.
Leducq & Scarwell (2018) dalam penelitiannya menyoroti
beberapa isu yang muncul dalam perencanaan dan pelaksanaan
kota satelit sebagai kota penyangga Ibu kota Vietnam, Hanoi.
Pertama adalah isu yang terkait dengan status kota satelit,
dimana Pemerintah Vietnam belum memiliki aturan terkait
model administratif kota satelit, sehingga kondisi ini
menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan administrasi di
kota-kota satelit. Kedua, terjadi overlapping perencanaan,
dimana komite rakyat Hanoi membuat dua perencanaan (kota
satelit dan pembangunan distrik) yang saling tumpang tindih,
sehingga menimbulkan kebingungan bagi daerah dalam
melaksanakannya. Ketiga, belum adanya mekanisme kerja sama
antara Hanoi sebagai pusat kota dengan kota-kota satelit
disekitarnya.
Hal lain diungkap oleh Suparlan (2006) dalam artikelnya
yang menyebutkan hubungan antara daerah penyangga
dengan kota yang menjadi pusat pendominasian seperti
hubungan saling ketergantungan yang tidak seimbang
keuntungannya. Daerah penyangga menyediakan tenaga kasar
atau pekerja, sumber-sumber daya berupa bahan-bahan

mentah yang dihasilkan dari lingkungan alam dan fisik oleh
daerah penyangga. Sebaliknya kota menyajikan hasil-hasil
industri dan manufaktur ke daerah penyangga, sistem
perlindungan keamanan dan keteraturan sosial, dan berbagai
pelayanan perkotaan seperti pendidikan, hiburan, dan
kesehatan. Hubungan kekuatan yang tidak seimbang sehingga
terjadi penyerapan dan penghisapan atas semua
sumber-sumber daya yang ada dalam wilayah penyangganya.
Penelitian-penelitian sebelumnya khusus terkait
penguatan peran daerah penyangga Ibu Kota Negara di
Indonesia relatif tidak cukup banyak ditemukan. Kajian terkait
yang telah dilakukan yaitu kajian yang dilakukan oleh Suparlan
(2006) yang menyebutkan bahwa hubungan antara kota
megapolitan Jakarta dengan wilayah Bodetabejur adalah
hubungan yang tidak seimbang dimana kota megapolitan
Jakarta menjadi pusat pendominasian dari Bodetabekjur yang
menjadi wilayah hinterlands-nya, dan karena itu maka
penduduk Bodetabejur berorientasi ke kota megapolitan
Jakarta yang jauh lebih maju, lebih modern, dan lebih mewah
daripada kehidupan di Bodetabekjur.
Hal berbeda ditemukan oleh Al Karim, Utomo, dan
Fauziah (2019) menjelaskan bahwa wilayah sekitar DKI Jakarta
tidak memiliki persaingan atau kompetisi, tetapi semua wilayah
tumbuh dan berkembang serta saling melengkapi atau menjadi
komplementer. Masing-masing daerah penyangga berkembang
dan menjalankan perannya masing-masing, seperti Kota Bekasi
dengan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman
berupa perdagangan, jasa, dan kebutuhan fasilitas
masyarakatnya. Kemudian kabupaten Bekasi dengan jenis
pelayanan berupa jasa pemerintahan, keuangan, perdagangan,

dan industri. Selanjutnya Kota bogor dengan adanya jalur KRL
Jabodetabek menjadi area aglomerasi penduduk Jakarta ke arah
selatan, dan Kota Tangerang dengan sektor transportasi dan
pergudangan Bandara Soekarno Hatta berperan penting dalam
mobilitas dan pusat pendistribusian barang antar daerah di
Indonesia. Rekomendasi pengembangan yang diperlukan di
setiap wilayah adalah meningkatkan kontribusi sektor
perdagangan dan jasa, terutama di Kabupaten Bekasi dan
Kabupaten Bogor yang sektor jasanya belum berkembang
(Pratiwi & Muta’ali, 2018).
Penelitian lain yang terkait dilakukan oleh Aryanti, dkk,
(2017) yang menyimpulkan Kota Depok sebagai salah satu
wilayah penyangga Kota DKI Jakarta memiliki peranan
menyediakan daerah konservasi dan resapan air, menyediakan
SDM unggul, penyediaan transportasi penghubung untuk
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan penyediaan
lahan permukiman alternatif bagi penduduk ibu kota.
Sedangkan Mudaryanti (2016) dalam penelitiannya menjelaskan
bahwa ketika Depok dirancang menjadi satelitnya Jakarta,
sebenarnya kota ini hanya dijadikan sebagai kota tempat
tinggal (dormitory town) bagi penduduk Jakarta. Namun dalam
kenyataannya, hingga saat ini Depok masih belum dapat
melepaskan diri dari kota Jakarta. Hal ini terjadi karena peran
yang diberikan kepada kota ini adalah untuk menampung
kelebihan penduduk Jakarta, yang mempunyai pekerjaan tetap
di tempat asalnya, tanpa penyediaan fasilitas pekerjaan di
Depok. Terkait hal ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan
antara penyediaan lapangan pekerjaan terutama di sepanjang
lingkar luar Jakarta sehingga mempermudah akses antara
tenaga kerja dan lingkungan kerja (Mauleny, 2015).

2.2. Karakteristik IKN baru
Dalam literatur, tinjauan mengenai sebuah ibu kota
negara sebagai pusat pengadministrasian dan kebijakan
nasional salah satunya adalah pembagian pengelolaan kota dan
daerah lain di sekitarnya (Campbell, 2003). Dengan demikian,
konsep kemandirian ibu kota negara baru, bukanlah
kemandirian an sich, namun tetap bertumpu pada daerah
penyangga di sekitarnya (Majalah Warta Pertanian, 2019). Maka
tidak menutup kemungkinan seluruh daerah di Pulau
Kalimantan merupakan daerah penyangga ibu kota baru
dengan spesialisasi tertentu untuk mendukung kelangsungan
hidup ibu kota negara yang baru. Jika skema ini diterapkan
maka kesiapan seluruh daerah kabupaten/ kota di Pulau
Kalimantan harus benar-benar ditinjau secara cermat dan
masuk menjadi kebijakan yang terintegrasi dalam rencana
pembangunan nasional.
Mayer, Sager, & Warland (2016) menyebutkan bahwa Ibu
kota memainkan peran penting dalam membentuk identitas
politik, sosial dan budaya suatu bangsa. Presiden Joko Widodo
memberikan gambaran mengenai visi Ibu Kota Negara yang
akan dibangun sebagai kota terbaik di dunia (the best city in
earth) dengan urban design yang merepresentasikan identitas
bangsa dan memperkuat persatuan Indonesia dalam kerangka
nation and state building, serta merefleksikan kebhinekaan
nusantara, dengan lima karakteristik, yaitu, simbol identitas
bangsa, Smart, Green, Beautiful, & Sustainable, Pendorong
Pemerataan Ekonomi di Kawasan Timur, Modern dan
Berstandar Internasional, dan Tata Kelola Pemerintahan yang
Efisien dan Efektif.

2.3. Fringe Benefits IKN Baru bagi Daerah Penyangga
Dari aspek ekonomi adanya perpindahan Ibu Kota
Negara dari Jakarta ke Kalimantan tentu akan memberikan
dampak kepada daerah baru tersebut. Dalam jangka pendek,
pada saat fase konstruksi berlangsung, maka setidaknya akan
terjadi peningkatan investasi infrastruktur di Kalimantan dan
daerah sekitarnya. Kegiatan pembangunan tentu akan ditopang
dari sisi penciptaan lapangan kerja baru dan aktivitas
pendukung perekonomian lainnya. Setiap investasi infrastruktur
sebesar 1 triliun akan menciptakan 14.000 kesempatan kerja.
Sehingga kesempatan kerja di Kalimantan pada umumnya akan
meningkat hingga 10,5% serta tambahan kesempatan kerja
nasional sebesar 1%. Selanjutnya juga akan terjadi peningkatan
perdagangan barang dan jasa yang akan terjadi diantara
wilayah sekitar Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi di Kalimantan
Timur hingga 7,3%, Pulau Kalimantan sendiri mendapatkan
4,7% dan Indonesia sebesar 0,6%.
Dalam jangka menengah pemindahan ibu kota akan
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penggerak
ekonomi untuk Kalimantan Timur khususnya dan kawasan
Indonesia lainnya pada umumnya. Selain itu pemindahan ibu
kota juga akan meningkatkan output sektor non tradisional
terutama sektor pengolahan dan jasa. Sektor non tradisional
akan berkembang di sekitar Kalimantan Timur untuk menyuplai
kebutuhan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu daerah
penyangga di sekitarnya dapat mendorong sektor-sektor
ekonomi dengan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk
menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, penciptaan

lapangan kerja, dan menurunkan kesenjangan antarwilayah
di sekitarnya.
2.4. Fringe Problems IKN Baru Bagi Daerah Penyangga
Dalam laporan terkait pemindahan Ibu Kota Baru yang
dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI),
menunjukkan ada aspek lingkungan hidup yang berpotensi
menjadi permasalahan yang akan melingkupi proses
pemindahan ibu kota ke tempat yang baru di Kalimantan Timur.
Disinyalir keputusan pemindahan ibu kota akan memberikan
dampak krisis lingkungan hidup yang berlapis dan berlipat
ganda. Selain itu akan terjadi konflik dengan masyarakat adat
yang akan semakin terpinggirkan, dan adanya para spekulan
tanah yang akan menimbulkan konflik tersendiri di masyarakat.
Setidaknya dengan adanya Ibu Kota Negara yang baru akan
berakibat pada perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan
nelayan tradisional di dua wilayah yaitu Kabupaten PPU dan di
Kota Balikpapan. Selain itu Hulu Teluk Balikpapan yang turut
masuk ke dalam wilayah Ibu Kota baru nantinya terancam
ekosistem mangrove yang ada disana. Ekosistem ini
membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan di Balikpapan
Barat hingga pesisir teluk di wilayah Kecamatan Penajam. Total
luasan hutan mangrove yang terancam mencapai luas 12.418,75
hektar. Hutan mangrove tersebut memberikan manfaat sebagai
layanan fungsi alam sekitar dan bagi ekonomi masyarakat serta
habitat ikan, udang, kepiting dan yang lainnya. Selain itu
mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon dan
melindungi wilayah pesisir dari erosi, sedimentasi, dan badai
maupun tsunami.

Selain itu adanya Ibu Kota Negara yang baru nantinya juga
berpotensi memiliki permasalahan dari aspek agraria.
Perubahan tata ruang dan penggunaan lahan akan terjadi
secara masif. Selain itu juga akan ada konflik ruang antara
masyarakat dengan pemilik modal, pemilik modal dengan
pemilik modal lain, serta adanya pola hubungan yang tidak
seimbang antara para petani dan pemilik lahan serta
perusahaan karena penentuan pola ruang yang tidak partisipatif
(Andjarwati, 2019).
Dalam satu artikel berita online (kabar 24 bisnis)
disebutkan oleh pengamat bahwa pemindahan Ibu Kota Negara
akan menimbulkan potensi konflik sosial baru akibat adanya
ketimpangan pemerataan pembangunan dengan wilayah/ area
di sekitarnya. Disparitas dan po tensi kecemburuan sosial tidak
bisa dicegah apabila pemerintah tidak mengantisipasinya sejak
awal.
2.5. Konsep Kesiapan Daerah Penyangga Mendukung IKN
Secara konsep, zona penyangga adalah area yang berada
di luar sebuah kawasan utama (Gambar 2.1) yang berfungsi untuk
mengurangi kemungkinan interaksi yang merusak di antara
keduanya (Ebregt & Greve, 2000). Zona penyangga dipandang
sebagai komponen penting untuk menangani tujuan
pembangunan serta untuk melayani kawasan utama, sehingga
sering kali disebutkan bahwa zona penyangga memiliki tujuan
ganda.

Tujuan ganda ini tercermin dalam definisi Wild dan
Mutebi (1996) dalam Ebregt & Greve, (2000:7), yang
mendefinisikan zona penyangga sebagai setiap wilayah, (sering
kali pinggiran), di mana wilayah tersebut dikelola dengan tujuan
untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak
negatif kawasan utama terhadap daerah sekitarnya dan
sebaliknya daerah sekitarnya terhadap kawasan utama. Dengan
demikian, tercapai kesejahteraan yang lebih tinggi serta
berkurangnya kesenjangan spasial (Adisasmita, 2005:92).
Atas dasar hal tersebut, dalam rangka memperkuat peran
daerah penyangga suatu Ibu Kota Negara diperlukan tata kelola
yang baik terhadap potensi serta keunggulan yang dimiliki oleh
daerah penyangga. Potensi serta keunggulan tersebut dapat
difokuskan untuk menunjang fungsi-fungsi yang dijalankan
sebuah ibu kota negara. Secara tradisional, fungsi ibu kota
dapat dibedakan sebagai berikut (Otok, 2006:86 dalam Sloniec,
2018):
- Administrative and political function, the capital is the seat of
the government, parliament, residence of the head of state,
Gambar 2.1. Hubungan Zona Penyangga dan IKN

major diplomatic missions, offices and international
organizations,
- Combining function, especially in countries with federal
structure, the capital is often a separate federal area (e.g.
District of Columbia, Australian Capital Territory, Brussels
Capital Region),
- A source of strength and authority,
- Defending the state against unwanted external influences,
- Control of the functioning of the state
Referensi lainnya menyebutkan bahwa aglomerasi
perkotaan juga mempengaruhi fungsi ibu kota yakni meliputi
(Korenik, 2002; Adisasmita, 2005), Fungsi industri yang terkait
dengan lokasi perusahaan yang mengolah bahan baku untuk
barang dan produk setengah jadi; Fungsi perdagangan
mengenai perdagangan barang; Fungsi jasa, terdiri dari
pemenuhan kebutuhan kebutuhan orang material dan
nonmaterial; Fungsi budaya dan pendidikan, ini tentang
pemenuhan kebutuhan spiritual dan Pendidikan; Fungsi wisata,
terkait langsung dengan nilai-nilai aglomerasi perkotaan itu
sendiri dan lingkungan geografisnya; Fungsi komunikasi,
aglomerasi perkotaan adalah pusat transportasi penting (kereta
api, jalan raya, udara, kadang laut); serta Fungsi militer,
aglomerasi adalah garnisun untuk tentara, di satu sisi, dan
benteng potensial dalam peperangan, di sisi lain.
Sloniec (2018) dalam papernya juga menerangkan bahwa
ibu kota juga sering kali menjadi kota metropolis, sehingga
terdapat fungsi-fungsi metropolitan pula dalam sebuah
ibu kota yang dicirikan dengan (Parysek, 2005:35):

- Presence of international corporations, financial institutions
and stock exchanges,
- Fast and frequent connections with the main centers of
economic life of the country and the world,
- Existence of the highest degree of technological and cultural
institutions,
- The specificity and atmosphere of the city,
- The advantage of socio-economic and cultural links with
other metropolises over their own region and country.
Dari uraian fungsi-fungsi sebuah ibu kota di atas dan dari
berbagai referensi lainnya yang terkait, dapat diidentifikasi
fungsi-fungsi utama sebuah ibu kota negara sebagaimana
tertuang dalam tabel 2.2. Dari fungsi-fungsi ibu kota negara
tersebut terdapat beberapa komponennya yang absolut/
mutlak diposisikan di ibu kota negara, namun beberapa fungsi
yang lainnya dapat dioptimalkan fungsinya di daerah-daerah
penyangga sesuai dengan potensi dan keunggulan yang
tersedia. Daerah penyangga kemudian dapat berperan dalam
mendukung ibu kota negara jika mampu menjalankan atau
menopang beberapa fungsi-fungsi ibu kota negara tersebut.

Tabel 2.2. Identifikasi Fungsi-Fungsi Ibu Kota Negara
No Fungsi -Fungsi Ibu Kota Negara Sumber Referensi
1
2
3
4
5
Penyelenggaraan Pemerintahan
& Kenegaraan
Pusat finansial & pertumbuhan
ekonomi
Pertahanan keamanan dan
intelijen negara
Pusat Permukiman
Pusat Pelayanan-Dasar:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Transportasi (Pelabuhan,
Jalan, Bandara)
- Kebersihan
- Energi (listrik, air bersih)
- komunikasi
6 Ketahanan Pangan
7 Pusat Rekreasi
8
9
10
11
12
13
14
15
Tempat bekerja
Pusat kegiatan internasional
Investasi nonfisik
Pusat Kegiatan Politik (legislatif,
partai politik, ormas, dll)
Pusat kegiatan keagamaan
Pusat Konsumsi
(Perdagangan-Perniagaan)
Simbol Bangsa
Pusat Penanggulangan Bencana
(Hutasoit, 2018; Liano, 2018; Yahya, 2018;
Otok, 2006)
(Bingham dan Deborah, 1995; Kuncoro, 2004;
Adisasmita, 2005; Liano, 2018; Korenik, 2002;
Parysek, 2005)
(Menon & Snyder, 2017; Subagyo & Madjid,
2019; supriyanto, 2013; Korenik, 2002; Otok,
2006)
(Chalana, 2015; Hutasoit, 2018)
(Leducq & Scarwell, 2018; Hoang & Doan,
2018; Pranadji, 2020; Sukwika & Noviana,
2020; Korenik, 2002)
(Qi, et al., 2004; Chalana, 2015; PP 17/ 2015;
Sulaiman, et al., 2018)
(Adisasmita, 2005; Pranadji, 2020; Korenik,
2002)
(Bingham & Deborah, 1995; Merrilees, Miller,
& Herington, 2013; Panadji, 2006;
Adisasmita, 2005)
(Kuncoro, 2004; Dijkink, 2000)
(Takyi, 2016; Adisasmita, 2005; Korenik. 2002;
Parysek, 2005)
(Kaufmann, 2018; Mayer, Sager, & Warland,
2016; Panadji, 2006)
(Segal, 2018; Korenik, 2002)
(Makhrova, et al., 2013; Hoang dan Doan,
2018; Korenik, 2002)
(Perlman, 2011; Dijkink, 2000; Otok, 2006;
Mayer, Sager, & Warland, 2016)
(Kurniadi, 2019; Otok, 2006)
Optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi dukungan daerah
penyangga IKN perlu disesuaikan dengan potensi dan daya

tarik atau keunggulan daerah. Keberhasilan daerah untuk
meningkatkan potensi dan daya tariknya salah satunya
tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan
kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha
serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Variabel-variabel yang mempengaruhi daya tarik daerah dapat
dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor sebagai berikut : I.
Kelembagaan (regulasi daerah, aparatur dan pelayanan,
keuangan daerah), II. Sosial Politik (keamanan, sospol, budaya),
III. Ekonomi Daerah (potensi dan struktur ekonomi), IV. Tenaga
Kerja dan Produktivitas, V. Infrastruktur Fisik (KPPOD, 2002).
Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan
mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan
menjadi empat (Mahmudi, 2010), yaitu: (a) memiliki potensi
tinggi dan kemampuan mengelola tinggi, (b) memiliki potensi
yang tinggi tetapi kemampuan mengelola rendah, (c) memiliki
potensi yang rendah tetapi kemampuan mengelola yang tinggi,
dan (d) memiliki potensi yang rendah dan kemampuan
mengelola rendah. Masing-masing memiliki strategi tersendiri
dalam pengelolaannya mulai dari promosi dan ekspansi,
intensifikasi, ekstensifikasi, serta edukasi dan pengembangan.
Penentuan strategi dalam rangka memperkuat kesiapan
daerah penyangga IKN, mengadaptasi konsep yang
dikembangkan oleh Mckinsey. Konsep ini cukup populer dalam
menentukan strategi kompetitif suatu sektor bisnis (atau dalam
hal ini potensi dan daya tarik daerah penyangga IKN) yang
dikenal dengan Matriks McKinsey (1971) atau Matriks Daya
Tarik Industri/ Pasar-Kekuatan Bisnis (Industry/ Market
Attractiveness – Business Strength matrix). Dari positioning
tersebut akan dirumuskan strategi untuk mengamankan

keunggulan kompetitif berkelanjutan jangka panjang, yang
harus disesuaikan dengan kapabilitas internal aktual
perusahaan (Mokaya, Wakhungu, Gikunda, 2012) atau dalam
hal ini dapat diasumsikan kapabilitas daerah penyangga IKN.
Wakhungu, Gikunda (2012)
Analisis McKinsey Matrix atau juga dikenal GE-McKinsey
atau Matriks Daya Tarik-Kekuatan Industri (atau dalam hal ini
daerah), menekankan pada kekuatan sumber-sumber daya
potensial, tidak hanya penguasaan pangsa pasar dan tingkat
pertumbuhan saja, melainkan meliputi banyak faktor yang
berkaitan dengan daya tarik industri (daerah) dan kekuatan
bisnis (kapabilitas/ kesiapan) yang ada. Matriks ini menawarkan
pendekatan bagi daerah untuk memprioritaskan investasinya di
antara sektor-sektor yang ada.
Gambar 2.1. McKinsey Matrix (1971) dalam Mokaya,

BAB III
DAERAH PENYANGGA IBU KOTA NEGARA BARU
DAN LESSON LEARNT DAERAH PENYANGGA DKI
JAKARTA
3.1. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara administratif
terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh)
Kabupaten yaitu: Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai
Timur, Berau, Penajam Paser, Utara dan Mahakam Ulu; dan 3
(tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Secara
geostrategis, posisi Kalimantan Timur memiliki potensi dalam
perdagangan internasional berada di tengah-tengah wilayah
NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut
internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah
perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur
Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) (RPJMD Provinsi Kaltim,
2019).
Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah
dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari kawasan yang
diperuntukan bagi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha
(18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%)
dan kawasan budidaya nonhutan seluas 4.299.799 ha (34,15%).
Kawasan nonhutan terdiri dari kawasan permukiman sebesar
2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176
Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta
perkebunan dan pertanian pangan dan holtikultura yang

mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi
Kalimantan Timur.
Perencanaan Pembangunan
Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya
melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan
wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan secara
berkelanjutan, telah ditetapkan kawasan strategis provinsi
dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah
provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah
sekitarnya, yaitu: 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari
sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi provinsi (Gambar 3.1) meliputi: Kawasan
industri dan Pelabuhan Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
Kawasan Industri Petrokimia dan Kondensat di Kota Bontang;
Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda;
Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di
Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU; Kawasan Industri
Pertanian di Kabupaten Paser, Kabupaten PPU, Kabupaten
Kukar, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahulu; Kawasan
Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur; dan Kawasan
Pusat Pertambangan Regional (klaster pertambangan) di
Kabupaten Kutai Timur. 2) Kawasan yang dapat mempercepat
pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di
Kabupaten Kutai Barat. 3) Kawasan strategis dari sudut
kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi
meliputi: Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu; Museum
Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di
Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Desa Budaya Pampang di
Kota Samarinda. 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari

sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
di dalam wilayah provinsi meliputi: Kawasan Delta Mahakam;
Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang,
Danau Siran, dan sekitarnya; Kawasan Teluk Balikpapan
(Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan Kawasan Pesisir dan Laut
Kepulauan Derawan (RTRW Provinsi Kaltim, 2019).
Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
Gambar 3.1. Peta Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur
Salah satu tahapan awal yang dilakukan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah pusat
berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum
(DPU) pada 3 Agustus 2020 adalah dengan melakukan
penyelarasan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
dimana berdasarkan timeline, pada akhir tahun 2020 ini
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) akan

melakukan revisi terhadap RTRW Kalimantan Timur, Revisi
RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dan revisi RTRW
Kabupaten Penajam Paser Utara
, dimana revisi RTRW tersebut
nantinya sekaligus menyempurnakan program-program
kegiatan dan memasukkan kebijakan tentang pengembangan
IKN. Skenario perwujudan tata ruang dalam mendukung IKN itu
disusun per 5 tahun, dengan taha
-pan tahapan yang akan
diselaraskan dengan tata ruang provinsi maupun kabupaten/
kota sesuai dengan kewenangannya nanti.
Kegiatan persiapan yang dilakukan Pemerintah Provinsi
Kaltim dalam menyambut IKN baru, masih mengacu pada
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah saat ini pun
masih mengacu pada visi misi yang ada, yakni dengan
merumuskan konsep dan mengimplementasikan RPJMD yang
sudah ada, karena dianggap masih selaras dengan konsep IKN
itu sendiri. Keterlibatan daerah-daerah sekitar dan masyarakat
dalam proses perencanaan harus dilakukan dalam rangka
membangun pondasi sekaligus membangun keterpaduan,
karena akan ada push and pull factor yang terpengaruh
dan mempengaruhi. Kondisi keterpaduan antar daerah-
daerah di sekitar IKN ini yang selanjutnya disebut
sebagai daerah penyangga
Dalam hal proyeksi pembangunan, dikatakan bahwa
hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai kepastian
tiap-tiap kabupaten/kota akan berperan sebagai apa
kedepannya. Namun secara garis besar, disampaikan bahwa
arahan umum yg sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur terhadap kabupaten/kota sebagai wilayah

penyangga tentu sudah ada dan masih bisa selaras dengan
tujuan untuk men-support IKN.
“Samarinda ini diarahkan untuk lebih aktif di sektor
perdagangan dan jasa. Kemudian di Balikpapan, lebih
ke sektor industri dan bisnis, karena terdapat kawasan
industri Kariangau, dan beberapa perusahaan
nasional besar seperti Pertamina. Kemudian untuk
wilayah PPU, lebih kepada pertanian tanaman
pangan, dan Kukar lebih kepada perkebunan dan itu
sudah tertuang di RPJMD dan RTRW Provinsi Kaltim di
dalam penetapan kawasan strategis provinsi”
(Bappeda, 24 Juli 2020).
Pembangunan Infrastruktur Daerah
Pemerintah pusat menyetujui tiga proyek di Kalimantan
Timur masuk daftar proyek strategis nasional (PSN) 2020-2024.
Pertama, pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten
Penajam Paser Utara (PPU) menghubungkan Balikpapan dan
PPU sepanjang 40 km, saat ini telah terbangun sepanjang 4,4
km. Kedua, pembangunan infrastruktur jalan wilayah
perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahap awal
sepanjang 383,55 km menghubungkan daerah Tering
- Ujoh
Bilang - Long Pahanga - Long Apari. Ketiga, Jalan Layang (tol)
Samarinda-Bontang terbagi empat seksi dengan panjang 94
km. Ketiga proyek tersebut disampaikan dalam rapat
Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021
oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pelaksanaan
proyek utama RPJMN 2020-2024 (Daton, 2020). Dengan
diakomodirnya proyek pembangunan tersebut, akan dapat

berimplikasi terhadap kemudahan aksesibilitas jalan dari dan
menuju IKN nantinya.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti
pembangunan kawasan-kawasan industri dan pembangunan
infrastruktur yang baik juga tengah dilakukan. Kawasan Industri
Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kawasan
Industri Kariangau di Kota Balikpapan masuk dalam kawasan
strategis provinsi. Dalam Perda Provinsi Kaltim Nomor 10 Tahun
2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2039, diketahui bahwa kawasan
Industri Buluminung dibagi menjadi enam (6) zona, yaitu: 1)
zona perdagangan dan jasa, 2) zona industri transportasi dan
mesin, 3) zona industri pengolahan hasil tambang, 4) zona
pengolahan hasil hutan, 5) zona pengolahan hasil pertanian dan
6) zona industri hasil migas. Sedangkan Kawasan Industri
Kariangau (KIK) sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dan
Fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dan
diarahkan untuk menampung Kawasan Industri (KI) yang
bergerak di sektor industri hulu agro, industri aneka, industri
kimia dasar berbasis migas dan batubara dan industri pangan.
Kawasan Industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur direncanakan
akan menjadi kawasan industri berbasis oleochemical dengan
skala internasional yang akan difokuskan untuk mengolah hasil
pertanian kelapa sawit berupa crude palm oil (CPO)
beserta dengan industri olahan dan turunannya, seperti minyak
goreng, biodiesel, dan kosmetik (BPPMD Provinsi Kalimantan
Timur, 2015, RTRW Provinsi Kaltim, 2016).
Pembangunan kawasan-kawasan industri ini dapat
Timur
mendongkrak roda perekonomian di Kalimantan
sehingga terjadi pemerataan ekonomi di kabupaten/kota

di Kalimantan Timur khususnya di daerah penyangga.
Dalam hal kecukupan sumber energi, khususnya masalah air
dan listrik, apalagi ditambah dengan 1,5 juta orang yang akan
datang ke Kaltim, menurut Bappeda Kaltim:
“Rasio elektrifikasi setahu saya sudah 90% lebih
jangkauannya, sehingga untuk masalah kelistrikan
menurut saya tidak ada masalah. Masalah ada pada
air. Dalam pemenuhan air baku dan air minum untuk
kondisi eksisting saat ini saja di Balikpapan pun masih
agak kekurangan. Di Samarinda juga cakupannya
kurang lebih masih sekitar 78%. Di PPU juga masih
rendah, padahal disitu adalah wilayah IKN. Tapi ini
sudah ditindaklanjuti dengan membangun enam
bendungan untuk mensupport IKN dan wilayah
penyangga di sekitarnya” (Bappeda, 24 Juli 2020).
Dalam hal pemenuhan kebutuhan air minum untuk
mendukung IKN nantinya, Bappeda dalam wawancaranya
mengkonfirmasi bahwa telah dibuat perencanaan
pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum
(SPAM), yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser
Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai
berikut.

Tabel 3.1. Perencanaan Pembangunan Sistem Pengembangan Air
Minum (SPAM)
No. Rencana Sistem SPAM Sumber Air Baku Rencana Skema Pelayanan
1. SPAM Regional Kota Balikpapan
a. Sistem IPA Sepaku
Semoi
Kapasitas 2.300 L/detik untuk:
1. Balikpapan (1.000 L/detik)
2. Wilayah IKN Sepaku (1.200
L/detik)
3. Penajam (100 L/detik
b. Sistem IPA Batu
Lepek
Wilayah IKN Kukar dan PPU
c. Sistem IPA
Mahakam
Wilayah IKN Kukar dan PPU
2. SPAM Bendungan
Samboja II
Wilayah IKN Samboja (Kukar)
3. SPAM Beruas Kapasitas 1.100 L/detik untuk:
4. SPAM Safiak Kapasitas 725 L/detik untuk:
5. SPAM ITCI
Bendungan Sepaku
Semoi (PPU)
Bendungan Batu
Lepek (Kukar)
DAS Mahakam Intake
Loa Kulu (Kukar)
Bendungan Samboja II
(Kukar)
Bendungan Beruas
(Kukar)
Bendungan Safiak
(Kukar)
Bendungan ITCI (PPU) Kapasitas 4.000 L/detik untuk:
Wilayah IKN Sepaku (PPU)
Sumber: Paparan Bappeda Kaltim (2020).
Jadi jika dihitung dari tabel di atas, maka jumlah keseluruhan
ketersediaan air untuk daerah penyangga adalah sebanyak
17.675 L/detik. Sedangkan, jumlah penduduk yang akan
menggunakan air tersebut adalah 35.592 masyarakat
Kecamatan Sepaku, 69.903 masyarakat Kecamatan Samboja,
dan ditambah dengan perkiraan 1,5 juta pendatang, adalah
sebanyak 1.605.495 jiwa. Sehingga, kebutuhan air bersih bagi
daerah sekitar IKN adalah 1.171 L/detik yang artinya kapasitas
ketersediaan air sudah memenuhi.
Pembangunan Ekonomi (Bidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Pariwisata)
Sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi
memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di
Kalimantan Timur, dan hal ini yang dicoba terus didorong untuk
menggantikan sektor utama sumber PDRB Provinsi Kaltim, yaitu
sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan sektor

berbasis sumber daya alam yang tidak dapat digantikan
(unrenewable resources) (Renstra DisperindagkopUKM, 2019).
Berikut perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, antara
tahun 2014-2019.
Tabel 3.2. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun
2014-2019
No. Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
1. Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan
28,506,91 28,639,40 30,261,40 32,118,73 33,364,45
2. Pertambangan dan
Penggalian
220,405,12 212,649,63 216,447,12 218,764,28 233,835,07
3. Industri Pengolahan 88,889,32 93,740,63 96,364,83 97,026,48 97,206,19
4. Konstruksi 30 696,16 29 510,46 31 211,25 33 678,96 35 571,69
5. Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor
21 442,37 22 129,06 23 948,48 25 662,65 26 996,82
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (2019)
Dengan masih tingginya kontribusi dari sektor
pertambangan dan penggalian, maka diperlukan program
pembangunan industri yang akan dijadikan industri unggulan
sebagai pengerak utama perekonomian. Oleh karena itu,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan
beberapa industri unggulan prioritas yang dapat dikembangkan
di kabupaten/ kota di Kalimantan Timur khususnya daerah
penyangga, yaitu:

Tabel 3.3. Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang Dapat
Dikembangkan
Industri
Unggulan
Jenis Industri Lokasi
2019-2023 2024-2028 2029-2039
Industri Hulu
Agro
Industri Oleofood
1. Minyak Goreng
2. Pengemasan
Minyak Goreng
1. Minyak Goreng
2. Pengemasan
Minyak Goreng
3. Margarin
4. Shortening
1. Minyak Goreng
2. Pengemasan
Minyak Goreng
1. Balikpapan
2. Penajam
Paser
Utara
3. Kutai Timur
4. Bontang
Industri Oleokimia
1. Asam Lemak
Nabati
2. Minyak atsiri
1. Asam Lemak
Nabati
2. Minyak atsiri
3. Fatty Alcohols
4. Fatty amine
1. Asam Lemak
Nabati
2. Minyak atsiri
3. Fatty Alcohols
4. Fatty amine
5. Methyl ester
sulfonat
(biosurfectant)
6. Biolubricant
(rolling oils)
1. Balikpapan
2. Penajam
Paser
Utara
3. Kutai Timur
4. Bontang
Industri Kemurgi
1. Biodiesel
2. Biogas dari palm oil
mill effluent (POME)
1. Biodiesel
2. Bioethanol
3. Biogas dari palm
oil mill effluent
(POME)
1. Biodiesel
2. Bioethanol
3. Bioavtur (Bio jet
fuel)
4. Biogas daripalm
oil mill effluent
(POME)
1. Balikpapan
2. Penajam
Paser
Utara
3. Kutai Timur
4. Bontang
5. Paser
Industri Pakan Ternak
Ransum dan suplemen
pakan ternak dan
aquaculture
Suplemen pakan
ternak dan
aquaculture
Suplemen pakan ternak
dan aquaculture
1. Berau
2. Kutai
Kartanegar
a
Industri Barang dari Kayu
1. Komponen berbasis
kayu (wood
working, laminated
and finger joint),
2. Aneka produk
berbasis limbah
industri kayu,
3. Wood moulding
products
1. Komponen
berbasis kayu
(wood working,
laminated and
finger joint),
2. Aneka produk
berbasis limbah
industri kayu,
3. Wood moulding
products
1. Komponen
berbasis kayu
(wood working,
laminated and
finger joint),
2. Aneka produk
berbasis limbah
industri kayu,
3. Wood moulding
products
1. Balikpapan
2. Samarinda
3. Penajam
Paser
Utara
4. Kutai Timur
5. Kutai Barat
6. Kutai
Kartanegar
a
Industri Pulp dan Kertas
Pulp dan aneka barang
kertas
Pulp dan aneka barang
kertas
Microbial cellulose
fiber
1. Penajam
Paser
Utara
2. Berau
Industri
Aneka
Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu
1. Furnitur kayu dan
rotan;
2. Kerajinan dengan
bahan baku limbah
industri pengolahan
kayu;
3. Kerajinan,
ukir-ukiran dari
kayu.
1. Furnitur kayu
dan rotan;
2. Kerajinan
dengan bahan
baku limbah
industri
pengolahan
kayu;
3. Kerajinan,
ukir-ukiran dari
kayu.
1. Furnitur kayu
dan rotan;
2. Kerajinan dengan
bahan baku
limbah industri
pengolahan
kayu;
3. Kerajinan,
ukir-ukiran dari
kayu.
1. Kutai Barat
2. Mahakam
Ulu
3. Samarinda
4. Kutai
Kartanegar
a
5. Balikpapan

Daerah Penyangga IKN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Daerah Penyangga IKN

Similar to Daerah Penyangga IKN (20)

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Daerah Penyangga IKN