Dokumen tersebut membahas kondisi ekonomi dan sektor industri di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami tren peningkatan dan lebih tinggi dari nasional. Sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Lampung. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan program pembangunan industri yang dilakukan pemerintah Lampung."[3 kalimat]
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
Rencana pengembangan industri
1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG
RENCANA PENGEMBANGAN
INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG
B. Lampung, 28 April 2021
Oleh : ELVIRA UMIHANNI, SP, MT
3. PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG
▪ Pertumbuhan Ekonomi Lampung selama 4 tahun
terakhir mengalami tren peningkatan dan selalu
LEBIHTINGGI dari Nasional dan rata-rata Sumatera
▪ Pada masa pandemi Covid-19 perekonomian
Lampung Tahun 2020 mengalami kontraksi 1,67%
lebih rendah dari target sebesar 2-3%. Kendati
demikian, capaian ini lebih baik dari Nasional yang
terkontraksi lebih dalam 2,07%.
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA (%)
Sumber : dihimpun dari update BPS masing-masing Kabupaten/Kota
4. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Jika ditinjau dari kontribusi
PDRB di wilayah Sumatera,
Provinsi Lampung
berkontribusi terbesar ke-4
yaitu sebesar 10,52 %
PERANAN PDRB PROVINSI WILAYAH
SUMATERA
PDRB PROVINSI LAMPUNG 2016-2020
(Juta Rp.)
NilaiPDRB
Provinsi Lampung
baik Atas Dasar
Harga Berlaku
(ADHB) maupun
AtasDasar Harga
Konstan
mengalami tren
peningkatan
setiap tahunnya.
KONTRIBUSI PDRB (ADHB) KABUPATEN/KOTA (%)
• 60,15% dari total PDRB (ADHB) Provinsi Lampung Tahun 2019
merupakan kontribusi dari 4 Kabupaten/Kota dominan yaitu Lampung
Tengah, Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Timur.
5. Struktur Ekonomi Lampung
didominasi 3 Lapangan Usaha
utamayaitu Pertanian, Kehutanan,
Perikanan (29,90%), Industri
Pengolahan (19,41%), serta
Perdagangan & Reparasi
Kendaraan (11,14%).
STRUKTUR EKONOMI PROVINSI LAMPUNG 2020 (%)
6. NILAI PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
(Juta Rupiah)
NILAI PDRB SEKTOR PERDAGANGAN
(Juta Rupiah)
Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun 2016 sebesar
52,2 T terus meningkat hingga sebesar 71,5 T pada tahun
2019. Sedangkan tahun 2020 nilai PDRB sektor industri
pengolahan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
menjadi sebesar 68,8 T.
Nilai PDRB sector perdagangan tahun 2016 sebesar 30,7 T
terus meningkat hingga sebesar 42,3 T pada tahun 2019.
Sedangkan tahun 2020 nilai PDRB sektor perdagangan
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi
sebesar 39,5 T.
PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Sumber : BPS Provinsi Lampung Sumber : BPS Provinsi Lampung
8. PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN
PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN
Pertumbuhan sektor industri pengolahan sejak tahun 2016
hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi
terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 9.04%. Pertumbuhan
terendah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 3,93%. Tahun 2020
nilai pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar -5,25% (y
on y).
Pertumbuhan sektor perdagangan sejak tahun 2016 hingga
tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi
pada tahun 2019 dengan nilai 7.20%. Pertumbuhan terendah
terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 6,51%. Tahun 2020 nilai
pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar -6,64 (y on y).
PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Sumber : BPS Provinsi Lampung Sumber : BPS Provinsi Lampung
9. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN
Kontribusi sektor industri pengolahan sejak tahun 2016
hingga tahun 2019 merupakan sektor ke-2 terbesar dalam
komposisi PDRB Provinsi Lampung. Kontribusi tertinggi terjadi
pada tahun 2019 dengan nilai 19.85%. Kontribusi terendah terjadi
pada tahun 2014 dengan nilai 18,03%. Tahun 2020 nilai kontribusi
sektor industri pengolahan sebesar 19,41%.
Kontribusi sektor perdagangan sejak tahun 2016 hingga
tahun 2019 merupakan sektor ke-3 terbesar dalam komposisi
PDRB Provinsi Lampung. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun
2019 dengan nilai 11.75%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun
2016 dengan nilai 11,02%. Tahun 2020 nilai kontribusi sektor
perdagangan sebesar 11,14%.
KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Sumber : BPS Provinsi Lampung Sumber : BPS Provinsi Lampung
10. JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL
DAN MIKRO MENURUT KLASIFIKASI INDUSTRI
JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL DAN
MIKRO MENURUT KABUPATEN/KOTA
11. JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN
SEDANG MENURUT KLARIFIKASI INDUSTRI
JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN
SEDANG MENURUT KABUPATEN/KOTA
13. RAKYAT LAMPUNG BERJAYA
❖ Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama
❖ Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang
dengan Wilayah Perkotaan
❖ Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
❖ Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, dan Damai
❖ Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik
❖ Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak,
❖ Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas
MISI
(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing,sejahtera)
VISI
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019--2024
14. AGENDA KERJA UTAMA TERKAIT
4
16
20
22
24
28
Lampung Kaya Festival
Mengembangkan
ekonomi kreatif, UMKM,
dan koperasi
Mengembangkan industry
pengolahan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi baru
Kartu Petani Berjaya
Mencegah dan
memberantas peredaran
pupuk palsu
Meningkatkan daya saing kopi,
kakao dan komoditas unggulan
lainnya serta perluasan pasar dalam
negeri
2
9
Revitalisasi SMK
17. Perencanaan
Pembangunan Industri
Perwilayahan
Industri
Pembangunan Sumber
Daya Industri
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri
Pemberdayaan
Industri
Perizinan, Penanaman
Modal Bidang Industri dan
Fasilitas
Pengawasan &
Pengendalian
BERDASARKAN UU
NO 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERINDUSTRIAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI
PADA DINAS PERINDAG PROVINSI LAMPUNG
▪ Penyusunan RPIK
▪ Penyusunan RPIP
Pengembangan wilayah
pusat
pertumbuhan industri
▪ Pengembangan Kawasan
Industri
▪ Pengembangan Kawasan
Industri
▪ Pembangunan SIKIM
▪ Pembangunan SDM
▪ Pemanfaatan, penyediaan dan
penyaluran SDA
▪ Pengemb. & pemanfaatan
teknologi industri
▪ Pengemb. & pemanfaatan
kreativitas & inovasi
▪ Penyediaan Sumber
Pembiayaan
Standarisasi Industri
▪ Infrastruktur Industri
▪ Sistem Informasi Industri
Nasional
Industri kecil & menengah
▪ Industri hijau
▪ Industri Strategis
▪ Izin Usaha Industri & Izin
Usaha Kawasan industri
▪ Penanaman Modal Bidang
Industri
▪ Fasilitas Industri
Pengawasan dan
pengendalian
terhadap kegiatan usaha
industri & kawasan industri
18. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
❖ Mengembangkan sumber daya industri
yang berkualitas, berdaya saing, dan
profesional;
❖ Meningkatkan sektor industri menjadi
sektor andalan dalam pembangunan
ekonomi Provinsi Lampung;
❖ Memperkuat struktur industri untuk me-
wujudkan industri yang tangguh dan berdaya
saing berbasis SDA yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
VISI MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
“Terwujudnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam sebagai
Penopang Utama Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung”
VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) LAMPUNG 2016-2035
20. BANGUN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG
PERDA NO 13 TAHUN
2016 TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI
LAMPUNG
Industri Andalan
VISI & MISI PEMBANGUNAN
INDUSTRI LAMPUNG
Industri Pangan
Industri Karet, Barang dari Karet dan
Plastik
Industri Pendukung
Industri Barang Modal, Energi, Komponen, Bahan Penolong
dan Jasa Industri
Industri Hulu
Industri Hulu
Agro
Industri Kimia Dasar
Berbasis Migas dan
Batubara
Modal Dasar
Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Teknologi, Inovasi & Kreativitas
Industri Bahan Galian Bukan Logam,
Industri Logam Dasar, Otomotif dan
Elmati (ICT)
Prasyarat
Infrastruktur Kebijakan & Regulasi Pembiayaan
21. ❖ Pemerintah Lampung telah menyusun Rencana
Pembangunan Industri Provinsi Lampung (RPIP)
yang ditetapkan dalam Perda No 13 Tahun 2016
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/
Kota (RPIK), dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,
8 Kabupaten/kota sudah melalui proses legislasi dan
menjadi Perda,
2 kabupaten telah mendapat rekomendasi,
3 kabupaten sudah melalui proses evaluasi, 1 kabupaten yaitu
Tulang Bawang sudah menyampaikan dokumen RPIK namun
belum di-verifikasi dan terdapat 1 Kabupaten yang belum
menyampaikan draft dokumen RPIK yaitu
Kab. Lampung Tengah.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396
Website : www.bappeda.lampungprov.go.id
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG 2016-2035
Mesuji + 4.000 Ha
Tulang Bawang (Bakrie Group, + 200 Ha)
Tulang Bawang Barat (Bakrie Group, + 1.800 Ha
Way Kanan (Mayapada Group, + 2.000 Ha
Maritime Industrial Estate, Tanggamus + 3.470 Ha
Katibung + 5.000 Ha
Way Pisang + 3.460 Ha
(Provincial Government Initiative)
KAIL Lampung Selatan + 300 Ha
Technopolitan Area Lampung Tengah + 1000 Ha
Kebijakan Sektor Industri diarahkan pada Pengembangan 9 Kawasan Industri sebagaimana Rencana Pembangunan Industri Provinsi
(RPIP) Lampung 2016-2035 (Perda 13 tahun 2016)
24. KAWASAN INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG
(RPIP 2016-2035)
NO KAWASAN INDUSTRI TAHAPAN KEGIATAN LOKASI
1
Kawasan Industri
Tanggamus (KIM)
Pengembangan/Pembangunan Kabupaten Tanggamus
2
Kawasan Industri Way
PisangLamsel
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi
Kabupaten Lampung Selatan
3 KawasanIndustri Mesuji
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi Masterplan
Kabupaten Mesuji
4 KawasanIndustri Lamteng
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi Masterplan
(Sulusuban) Kabupaten
Lampung Tengah
5
KawasanIndustri Way
Kanan
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi
Kabupaten Way Kanan
6
KawasanIndustri Tulang
Bawang Barat
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi Masterplan
Kabupaten Tulang Bawang Barat
7
KawasanIndustri Lampung
(KAIL II)
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi Masterplan
Kabupaten Lampung Selatan
8
KawasanIndustri Tulang
Bawang
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi
Kabupaten Tulang Bawang
9 Kawasan Industri Katibung
Studi kelayakan dan Pemantapan
Zonasi Masterplan
Kabupaten Lampung Selatan
***
Terdapat 1 (satu) Kawasan Industri yang
belum masuk ke dalam RPIP namun
sudah
masuk kedalam RPJMN 2020-2024 yaitu
KAWASAN INDUSTRI PESAWARAN
(KITARAN)
25. Diantara 9 Kawasan Industri Provinsi Lampung terdapat 4 Kawasan Industri
yang masuk dalam RPJMN 2020-2024, yaitu:
1. Kawasan Industri Way Pisang,
2. Kawasan Industri Tanggamus,
3. Kawasan Industri Katibung dan
4. Kawasan Industri Pesawaran (Kitaran)
27. KESESUAIAN TATA RUANG
Telah ditetapkan dalam
RTRW Kab Tanggamus
2011-2031 sebagai Kawasan
strategis Batu Balai sekitar
± 1022 ha
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
• Pelabuhan batu balai di
Kawasan Batu Balai Pekon
Ketapang Kab. Tanggamus
• Akses jalan
• Instalasi air baku
CORE INDUSTRI
Bergerak di Industri
Kemaritiman
(Galangan Kapal)
RENCANA PENGELOLA
PT. Pertamina
Transkonintal (PT. Refindo
Jagad Raya tidak
diperpanjang
kontrak sewa
menyewanya)
PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TANGGAMUS
28. 2 Telah disusunnya dokumen Perencanaan (Masterplan,
FS & DED) serta AMDAL dan Profil Investasi KIM
Tanggamus
3
Perjanjian Kontrak sewa antara PT Pertamina & PT Repindo
Jagad Raya tanggal 6 Maret 2012 seluas ± 1022 ha di
Kawasan Batu Balai Pekon Ketapang Kab. Tanggamus
tentang pengelolaan Kim Tanggamus. Jangka waktu sewa
adalah 10 tahun terhitung mulai 2013 s/d 5 Maret 2023.
4
PT Pertamina menunjuk anak perusahaan PT Pertamina
Konstinental sebagai anak perusahaan yang mengelola
KIM Tanggamus
5
Luas lahan yang telah dibebaskan sebesar 802 Ha dengan
8 Hak Pengelolaan Lahan 9HPL) oleh PT. Pertamina
(Sept 2018)
6
Saat ini PT. Pertamina sedang Menyusun Masterplan
Kawasan Industri Tanggamus yang terbaru
1
KI Tanggamus telah berstatus Proyek Strategis Nasional
(PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.
109
Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional
Melalui surat tanggal 11 November 2019, PT. Pertamina
menyampaikan pengakhiran perjanjian sewa dengan PT.
Repindo Jagad Raya (perjanjian kontrak sewa lahan
milik pertamina pada tanggal 06 Maret 2013) yang
kemudian disanggah oleh PT. Repindo Jagad Raya
melalui surat tanggal 4 Desember 2019
7
8
PT. Pertamina sedang mencari investor KI Tanggamus &
akan segera melaksanakan MOU dengan beberapa
Investor (7 calon Investor)
9
Sedang mengajukan proposal usulan infrastruktur
penunjang KI Tanggamus ke pemerintah pusat untuk :
• Pengembangan Jalan kabupaten ruas Pasar Simpang –
Mulang Maya sepanjang 1,7 KM ; serta pelebaran dan
peningkatan kapasitas struktur jalan provinsi ruas SP. Kota
Agung sepanjang 10 km
• Faslitas Air Bersih di Kec. Kota Agung Timur
10
PT. Pertamina sedang mencari investor KI Tanggamus dan
akan segera melaksanakan MOU dengan beberapa
Investor (7 calon Investor)
11
Telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman
antara PT PTK dengan PT Hutama Karya pada tanggal 27
Oktober 2020
29. 2
Telah disusun dokumen perencanaan berupa
Masterplan dan Rencana Strategis
Pembangunan telah disusun oleh Kemenperin
Tahun 2016
3 Telah terbit Persetujuan Prinsip Tukar Menukar
Kawasan Hutan dari Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan untuk Tahap I seluas 460
Ha, Sedangkan untuk Tahap II (3000 Ha) masih
dalam proses. Karena recofusing anggaran KI
akibat pandemi Covid-19, izin prinsip sudah
tidak berlaku sehingga saat ini sedang
mengajukan izin
prinsip yang baru
4
Proses Tukar menukar kawasan hutan dimulai dari
awal kembali kaerena perubahan lokasi lahan
pengganti ke Kabupaten Pesisir Barat
6
Dokumen perencanaan, Feasiblity Study (FS) dan
Dok. core industri sedang dalam proses pelaksanaan
5
Proses izin prinsip Tukar menukar kawasan hutan tetap
dilanjutkan sambil menunggu kepastian peraturan
yang baru karena dengan adanya UU Omnibus Law
yang baru dan PP No 23 Tahun 2021 tentang
penyelenggara-an kehutanan, pertukaran lahan
pengganti hanya
dapat dilakukan melalu proses pelepasan lahan
PROGRES KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG
LAMPUNG SELATAN
1
Tim telah melakukan identifikasi kepemilikan/
penguasaan pada calon lahan pengganti
seluas 955 Ha.
30. 2
PT. SDCP Indonesia Maju sebagai pengelola kawasan
industri (PKI) telah melakukan MoU dengan Pemkab
Pesawaran dengan nomor: 02/Mou/SDCP/X/2019
pada bulan November 2019. Disepakati bahwa paling
lama
dalam 1 tahun telah dilaksanakan SPK, namun karena
Covid-19 semua rencana di tahun 2020 direschedule
sebanyak 3 kali.
3 Rencana kerja sama pengembangan KI Tegineneng
antara Kabupaten Peswaran dan PT SDCP berkonsep
Business to Bussiness
4
Terkait kebutuhan air, SPAM ( Sistem Penyedia Air
Minum) Regional Bandar Lampung di Bendungan
Argoguruh
untuk bekerjasama dengan PDAM terkait kebutuhan
sumber air.
5
Pemkab Pesawaran juga telah berkoordinasi dengan
PLN terkait kebutuhan energi listrik, minimal
kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk
mengembangkan
kawasan industri sebesar 50 Mw.
7
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN sedang
menyusun RDTR OS (Online Single Submission)
Kawasan Industri Tegineneng pada tahun 2021
6
Untuk sarana dan infrastruktur sudah dilakukan komu-
nikasi dengan kementrian perindusrtrian yang pada
prinsipnya akan membantu sarana infrastruktur di luar
kawasan apabila kawasan industri dan pengelola
kawasan sudah ada
PROGRES KAWASAN INDUSTRI TERPADU
PESAWARAN (KITARAN)
1
Telah disusun Masterplan Kawasan Industri Tegineneng
dengan dukungan anggaran Kementerian
Perindustrian RI namun masterplan masih harus direvisi
kembali.
31. 2
Perlu adanya kajian akademik untuk menentukan CORE Industri Kabupaten
Mesuji : Industri Ikan, Kelapa sawit (Buntil, Arang Batok), Kayu Akasia
3 Keseluruhan KI Mesuji mencakup 5 Kecamatan : Rawa Jitu Utara, Simpang
Pematang, Mesuji, Way Serdang, dan Tanjung Raya
PROGRES KAWASAN INDUSTRI MESUJI
1 Telah disusun Masterplan oleh Kementerian Perindustrian RI pada Tahun 2016
32. Telah dilaksanakan penjajakan Metode Pinjam Pakai Lahan
KAWASAN INDUSTRI
KATIBUNG
LAMPUNG SELATAN
KAWASAN INDUSTRI
LAMPUNG TENGAH
(SULUSUBAN)
KAWASAN INDUSTRI
WAY KANAN
KAWASAN INDUSTRI
TULANG BAWANG
KAWASAN INDUSTRI
TULANG BAWANG BARAT
KAWASAN INDUSTRI
LAMPUNG (KAIL II)
• Koordinasi dengan PT Bukit Asam dengan pola kerja sama listrik dengan
bahan batubara;
• Core industri yang ditetapkan adalah industri kimia dasar berbasis migas
dan batubara
Proses penyelesaian permasalahan terkait lokasi yang diusulkan menjadi
Kawasan industri
Dalam tahap kajian penentuan lokasi
Dalam tahap kajian penentuan lokasi
Pelaksanaan kajian pengembangan
35. KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
PROVINSI
LAMPUNG
1
UU Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
2
PP Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035
3 Kebijakan Pembangunan Industri Nasional
Tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
4
Rencana Strategis Dinas Perindustrian (2019-2024)
7
8
5
6
Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung Tahun 2016-2035
Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024
36. Perencanaan Pembangunan Industri
01 Penjaminan Ketersediaan
Infrastruktur Industri
08
Percepatan Penyebaran dan Pemerataan
Pembangunan Industri
02 Sistem Informasi Industri Nasional
09
14 SUB URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI (Nasional)
Berdasarkan
UU No 3 Tahun 2014
Tentang
Perindustrian
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Industri
03 Pemberdayaan Industri
10
PenjaminanKetersediaan dan Penyaluran SDA
untuk Industri Dalam Negeri
04 Perizinan
11
Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan
Pengoptimalan Pemanfaatan Teknologi Industri
05 Peningkatan Penanaman Modal di Bidang
Industri
12
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas
dan Inovasi Masyarakat dalam Pembangunan
Industri
06
Pemberian Fasilitas untuk Mempercepat
Pembangunan Industri
13
Penyediaan Pembiayaan yang Kompetitif
untuk Pembangunan Industri
07 Pengawasan dan Pengendalian
14
37. PEMERINTAH PROVINSI
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUTRIAN
1. SUB URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
2. SUB URUSAN PERIZINAN
PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Penetapan rencana pembangunan industri provinsi
Penetapan rencana pembangunan industri
Kabupaten/Kota
a. Penerbitan IUI Besar
b. Penerbitan IPUI bagi industri besar
c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi
a. Penerbitan IUI Kecil dan Menengah
b. Penerbitan IPUI bagi industri Kecil dan Menengah
c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah
kabupaten/kota.
3. SUB URUSAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SINAS)
PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
a. IUI Besar dan Izin perluasannya
b. IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah
kabupaten/kota
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
a. IUI Kecil dan Izin perluasannya
b. IUI Menengah dan Izin perluasannya
c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten/kota
38. Klaster Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung
❖ Klaster Pembangunan Bagian Barat Provinsi Lampung,
diarahkan untuk wilayah dengan karakteristik bisnis inti
( core business) parawisata dan konservasi
❖ Klaster Pembangunan Bagian Tengah Provinsi Lampung
diarahkan sebagai wilayah dengan karakteristik bisnis inti
(core business ) mandatori penyangga ketahanan
pangan
karena wilayah tengah memiliki potensi pertanian,
peternakan, perkebunan dan kehutanan.
❖ Klaster Pembangunan Bagian Timur Provinsi Lampung,
diarahkan sebagai menjadi wilayah dengan karakteristik
bisnis inti (core business ) kawasan industri pengolahan
atau manufaktur.
40. Terbatasnya kemampuan
IKM terutama dalam hal
penerapan standar mutu,
penggunaan teknoogi,
pengembangan kreatifita,
inovasi dan diversivikasi
produk
PERMASALAHAN
SEKTOR
PERINDUSTRIAN
Penerapan SNI wajib
belum tersosialisasikan
dengan baik kepada pelaku
industri terutama industri
kecil dan menengah
Belum tersedianya data
mutakhir yang terkait unit
usaha industri dan kawasan
industri yang ada di Provinsi
Lampung
Hilirasi pengolahan sumber
daya alam yang belum opti-
mal sehingga masih
banyak sumber daya alam
dari
Prov. Lampung yang dikirm
ke luar daerah dalam
bentuk bahan mentah
Pembangunan industri
masih terkendala
pengembangan
perwilayahan industri
(WPPI, KPI, KI, SIKIM)
keterbatasan infrastruktur
penunjang industri
Masih rendahnya
kesadaran pelaku industri
untuk
melakukan proses produksi
yang berorientasi
lingkungan dan
berkelanjutan melalui
penerapan prinsip-prinsip
industri hijau
41. TANTANGAN
1 Pengaruh globalisasi proses produksi yang berkaitan
dengan rantai pasok sumber daya industri.
2 Perkembangan teknologi
3 Pertumbuhan penduduk usia produktif
5
4
Perkembangan teknologi informasi membuat pasar global
semakin terbuka menuntut industri menyediakan produk yang
adaptif dan inovatif.
42. BERDASARKAN UU NO 3
TAHUN 2014 TENTANG
PERINDUSTRIAN
PELUANG
Kebijakan pemerataan
pembangunan industri
oleh Kementrian
Perindustrian RI yang
memfokuskan
pembangunan
industri keluar Pulau
Jawa.
Ditetapkannnya Provinsi
Lampung masuk dalam
Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri
Provinsi Lampuing telah
menyusun dan memiliki
rencana Pembangan
Industri Provinsi
(RPIP) tahun 2016-2035.
Posisi Geografis Provinsi
Lampung yang
berdekatan
dengan Pulau Jawa
Lampung menjadi wilayah
Penghasil Sumber
Daya Alam
Jalan Tol Lampung yang
menjadi bagian dari Jalan
Tol Trans Sumatera
(JTTS) akan
memperlancar arus
orang dan barang.
Keberadaan lembaga
pendidikan yang dapat
menunjang pembangunan
Industri dan
meneyediakan
SDM sesuai kompetensi
yang dibutuhkan dunia
Industri baik lokal maupun
nasional.
