Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN

1. Peran UCLG ASPAC dalam
Mendukung Pelaksanaan
SDGs Desa
Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi
Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC

2. MENU SDGsTENTANG
UCLG ASPAC
Asosiasi pemerintah kota dan daerah seluruh
Asia Pasifik yang merupakan bagian dari UCLG
seluruh dunia.
UCLG ASPAC merupakan regional terbesar di
dunia yang menghubungkan kurang lebih
10,000 pemerintah kota dan daerah dengan
jumlah penduduk sekitar 4,5 milyar yang
mewakili lebih dari setengah populasi dunia
dan menjadi tempat dari negara-negara dengan
pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Tiongkok,
India dan Indonesia.

3. MENU SDGsTENTANG
Sebuah program yang
dilaksanakan oleh UCLG
ASPAC bekerja sama
dengan APEKSI dan
melibatkan asosiasi
pemerintah daerah lainnya
dengan bantuan hibah dari
Uni Eropa

4. MENU SDGsTENTANG
SDGs

5. Program/Kegiatan
LOCALISE SDGs
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Pemda dalam mengintegrasikan isu TPB dalam
perumusan kebijakan dan perencanaan
daerah melalui pelatihan, online platform,
peer-to-peer learning, dll.
Penguatan peran Asosiasi Pemda dan DPRD
dalam menjembatani dialog, koordinasi dan
pertukaran ide dengan stakeholder dalam
pelaksanaan TPB di daerah
Mengujicoba modul-modul pelatihan terkait
Pelokalan TPB dan Diplomasi Kota/Daerah
untuk Pembangunan Berkelanjutan agar dapat
digunakan oleh pemerintah daerah dan
asosiasi pemda dan DPRD.
Mendorong pemerintah daerah untuk
meningkatkan ketersediaan dan kualitas data
untuk mendukung pelaksanaan TPB di daerah
MENU SDGsTENTANG

6. PETA JALAN SECARA UMUM UNTUK MELOKALKAN TPB/SDGs BAGI PEMERINTAH
DAERAH DAN ASOSIASINYA
Pemerintah Daerah
Asosiasi Pemerintah Daerah
TENTANG

7. Peran UCLG ASPAC dalam pencapaian TPB/SDGs di
Indonesia melalui LOCALISE SDGs
Penyelenggaraan forum webinar
seperti diskusi daring tentang SDGs
dan COVID-19, matchmaking event
dan coaching clinic untuk
mengakselerasi peningkatan
awareness, implementasi, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs
Penguatan kapasitas bagi pemerintah
daerah mengenai pelaksanaan TPB/SDGs
di daerah, untuk mengintegrasikan
TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan serta optimalisasi kerja
sama antar daerah untuk TPB/SDGs
Membuat buku saku mengenai
COVID-19 dan pencapaian TPB/SDGs
untuk pemerintah daerah dan DPRD
Riset untuk rekomendasi kebijakan
pelaksanaan TPB/SDGs di daerah
Meningkatkan pengetahuan pemerintah
daerah (terutama kepada pemda yang
melakukan Pilser) mengenai KLHS
RPJMD melalui outreach (pertemuan
secara online)
Peer Learning dan pembelajaran
bersama antar pemerintah daerah;
misalnya melalui kegiatan Coaching Clinic
yang diselengarakan program LOCALISE
SDGs

8. SWOT DALAM PELAKSANAAN TPB DI DAERAH
• Kebijakan pelaksanaan TPB
• TPB menjadi prioritas daerah
• Komitmen stakeholder khususnya kepala daerah
• Program kegiatan yang selaras dengan TPB
• Telah disusun KLHS RPJMD
• Kekuatan lembaga Adat dan Keagamaan
• Pengembangan sistem informasi
Strengths
• Penetapan target “tidak business as usual” dan inovatif
• SDM belum memahami TPB
• Kurang eksplorasi sumber dana dan keterbatasan dana
• Belum ada koordinasi
• Perbedaan persepsi mengenai prioritas untuk
pencapaian TPB
• Ketersediaan data kurang beserta integrasinya
Weaknesses
• Pelatihan TPB dari pemerintah pusat /UCLG-ASPAC
• Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat beserta lembaga global, dunia usaha dan
akademisi
• Pemanfaatan dana CSR dan lainnya
• Pengintegrasian TPB ke dokumen perencanaan
Opportunities
• Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah
• Tingkat pemahaman legislatif masih rendah
• Kurangnya integritas antar stakeholder di daerah
• Belum adanya kesamaan persepsi dengan seluruh
stakeholder
• Belum ada komitmen pimpinan
• Kepentingan politik yang tidak mendukung TPB
Threats
SWOT
Analysis

10. Apa itu
SDGs?
• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable
Development Goals (SDGs) adalah kesepakan pembangunan global
berkelanjutan berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan
dengan memperhatikan pembangunan sosial, ekonomi dan
lingkungan hidup.
• Prinsip-prinsip SDGs: universal, integrasi, dan inklusif (no-one left
behind).
• SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya
dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).
• Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan TPB bekerja sama denga seluruh pihak terkait (swasta,
filantropi, lembaga pendidikan, LSM).

11. Dasar Hukum Pelaksanaan TPB/SDGs
• Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan
wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan kesepakatan
global pembangunan berkelanjutan. Perpres ini dapat menjadi
landasan dalam melokalkan TPB/SDGs di daerah melalui
penyusunan Rencana Aksi Daerah.
• Tindak lanjut Perpres tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Nasional
SDGs dibawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas. Perpres tersebut mengatur tentang
susunan Tim Koordinasi Nasional serta tugas setiap pihak,
keterlibatan unsur-unsur selain pemerintah dalam keanggotaan
Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja.
SDGs

12. Melokalkan
TPB/SDGs
(Localising SDGs)
Bagaimana pemerintah daerah
mendukung pencapaian
TPB/SDGs secara nasional
dengan melaksanakan
serangkaian program dan
kegiatan di tingkat daerah
(bottom up)  tercermin dalam
penyusunan laporan RAD
TPB/SDGs
adalah sebuah proses
menyesuaikan,
melaksanakan dan
mengawasi pelaksanaan
TPB/SDGs di tingkat daerah
Melokalkan TPB/SDGs menyangkut dua
aspek:
1 2
Bagaimana TPB/SDGs
menyediakan kerangka
untuk kebijakan
pembangunan derah
SDGs

13. Strategi Melokalkan SDGs di Daerah
Sumber: mater preentasi Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si, M.Eng, PhD
Kepala Sekretariat Nasional SDGs, Bappenas

14. Integrasi TPB/SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Penerbitan Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD adalah sebuah upaya Pemerintah dalam mengintegrasikan
TPB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Daerah harus membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan
RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, yaitu analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam dokumen RPJMD. KLHS
RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah
dalam RPJMD.
01
02
03
SDGs
Penyusunan KLHS RPJMD tingkat kab/kota dan provinsi dapat diterapkan di desa untuk
mendorong munculnya muatan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
pada RPJMDes dan RKPDes.
04
02

15. Melokalkan SDGs Hingga ke Desa

16. Pelaksanaan SDGs di Desa
berlandaskan pada Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi No. 13 Tahun
2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun
2021
Penggunaan anggaran di desa diprioritaskan pada pencapaian SDGs di
desa:
Mendorong Pelaksanaan Pencapaian
SDGs di Desa
Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa:
- Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi
BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)
- Penyediaan listrik desa (SDGs Desa 7)
- Pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang
dikelola BUMDES/BUMDesma (SDGs Desa 12)
Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa:
- Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya
dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
(SDGs Desa 17)
- Pengembangan desa wisata (SDGs Desa 8)
- Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting
di desa (SDGs Desa 2, 12)
- Pembentukan desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)
Adaptasi kebiasaan beru di desa
- Mewujudkan Desa Aman COVID-19 (SDGs Desa 1 dan 3)
SDGs

17. Komitmen yang kuat tercermin dari visi
dan misi pimpinan eksekutif desa.
Ada dukungan dari stakeholder desa
terhadap pelaksanaan SDGs Desa.
Awareness masyarakat mengenai SDGs
Desa dan partispasi masyarakat dalam
penyusunan rencana pembangunan
desa.
Permendesa PDTT 13/2020
Perdes atau SK Kepdes
mengenai TPB/SDGs.
• Proses yang partisipatif dalam
perencanaan pembangunan.
• Perencanaan pembangunan desa
menggunaan indikator SDGs Desa
• Dana Desa digunakan sesuai Permendes
PDTT 13/2020 beserta indikator SDGs Desa
• Monitoring dan evaluasi (BPD dan
masyarakat) dan mekanisme pelaporan
capaian SDGs Desa
• Strategi komunikasi yang efektif
Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif (Enabling
Environment) untuk Pelaksanaan SDGs Desa
Disadur dari presentasi Wahyuningsih Darajati (Bappenas) pada Pelatihan Melokalkan TPB di Jakarta,
28-29 Agustis 2018

18. Pemerintah Desa dapat mengembangkan portal atau informasi berbasis web yang
berisi capaian SDGs Desa sebagai media keterbukaan informasi publik
SDGs
Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_iku

19. Mendorong Melokalkan SDGs di Desa
yang Efektif
1. Mengintegrasikan indikator TPB/SDGs Desa
dengan sistem penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes) yang
bermuara pada tersusunnya anggaran desa yang
mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Melibatkan stakeholder desa untuk sosialisasi SDGs
Desa dan penyusunan RPJMDes seperti BPD, RW dan RT,
Karamg Taruna, organisasi keagamaan, tokoh
masyarakat (termasuk tokoh perempuan) dan tokoh
agama serta individu yang peduli terhadap jalannya
pembangunan desa.
3. Sinkronisasi antara RAN dan RAD TPB/SDGs dengan dokumen
perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes) agar
pencapaian TPB/SDGs berjalan sinergis antar wilayah.
4. Penggunaan dana desa sebagai media untuk
pembangunan berkelanjutan tidak hanya untuk
infrastrukur fisik, misalnya pos yandu, perbaikan sekolah,
sanitasi, dll.
5. Sinergisitas antara pemangku kepentingan baik di pusat
dan di daerah.
SDGs

20. 01
Pelaksanaan SDGs Desa perlu memasukan unsur
pencegahan COVID-19 sebagai unsur utama adaptasi
kebiasaan baru, dengan didampingi program
pemulihan ekonomi yang berbasis UMKM,
pariwisata maupun ekonomi kreatif.
02
03
Porsi pemanfaatan dana desa untuk
pengembangan kapasitas/penguatan SDM baik
perangkat desa maupun stakeholder desa dalam
pelaksanaan pencapaian SDGs Desa diperbesar.
Membangun sinergisitas antar K/L yang relevan
(Kemendes PDTT, Kemendagri dan Seknas SDGs)
serta membangun sistem peer learning antar desa
serta antar wilayah (desa dengan kab/kota dan
provinsi).
Rekomendasi Memperkuat Pelaksanaan SDGs Desa
Sumber gambar: wartaekonomi
SDGs

21. Terima Kasih
United Cities and Local Governments Asia
Pacific (UCLG ASPAC)
Jakarta City Hall, Building H, 21th floor
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Central Jakarta 10110, Indonesia
Phone: +6221 38901801/ 38901802
bernadia@uclg-
aspac.org
BernadiaIrawati BernadiaIrawati