Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal, moneter, dan investasi. Secara ringkas, kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara, kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, dan kedua kebijakan tersebut berpengaruh terhadap tingkat investasi.

1. KEBIJAKAN FISKAL, MONETER DAN
INVESTASI
SUGENG BUDIHARSONO
Bahan Kuliah Minggu ke-2 MK Promosi Investasi dan Region Branding, 2019

2. KEBIJAKAN FISKAL
• Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam
mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih
baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan ini mirip
dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar. Namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja negara atau
pemerintah.
• Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang
ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan
dananya tersebut dalam rangka melaksanakan
pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah
kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan
penerimaan atau pengeluaran negara.

3. MEKANISME KEBIJAKAN FISKAL
• Pada kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan
surplus anggaran, sedangkan dalam kerangka kebijakan
moneter, inflasi dikendalikan dengan tingkat bunga dan
cadangan wajib.
• Piranti kebijakan yang perlu dipersiapkanmeliputi:
– Pajak untuk sektor swasta
– Pinjaman pada masyarkat
– Pengeluaran Pemerintah untuk pengendalian pengangguran
• Dalam menjalankan kebijakan fiskal dapat dilakukan
dengan tiga bentuk tindakan :
– Mengubah pengeluaran pemerintah saja
– Mengubah pajak saja
– Secara serentak mengubah pengeluaran pemerintah dan
pajak.

4. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
• Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah
untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas
pembangunan nasional serta pertumbuhan
perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan
dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah
sebagai berikut.
– Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
– Memacu pertumbuhan ekonomi.
– Mendorong laju investasi.
– Membuka kesempatan kerja yang luas.
– Mewujudkan keadilan sosial.
– Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian
pendapatan.
– Mengurangi pengangguran.
– Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar
dari inflasi.

5. MANFAAT KEBIJAKAN FISKAL
• Manfaat kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan
memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan
jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga
dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan
tingkat kesempatan kerja (N).
• Manfaat utama kebijakan fiskal adalah untuk mencegah
pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya
untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi
perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula
cara penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus
digunakan secara tepat, seperti kebijakan fiskal, kebijakan
moneter, perdagangan dan penentuan harga.

6. KEBIJAKAN FISKAL DARI SISI TEORI
• Kebijakan Fiskal Fungsional
Merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan
penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena
akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.
• Kebijakan Fiskal yang Disengaja
Merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi
anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan
maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk dari macam
kebijakan fiskal ini yaitu.
 Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah
 Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak
 Membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah
maupun sistem pemungutan pajak
• Kebijakan Fiskal Tak Disengaja
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis
supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini
dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi.
Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas
tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu
pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi
pengangguran.

7. KEBIJAKAN FISKAL DARI SISI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
• Kebijakan Fiskal Seimbang
Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan
dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal
seimbang yaitu Negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam Negeri atau luar
Negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk
apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan.
• Kebijakan Fiskal Surplus
Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus
sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini
merupakan cara untuk menghindari inflasi.
• Kebijakan Fiskal Defisit
Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus.
Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa
kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi
pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran
negara selalu dalam keadaan kekurangan.
• Kebijakan Fiskal Dinamis
Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan
fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya
tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari
kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan
pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

8. BEBERAPA KEBIJAKAN FISKAL KIWARI
• Tax allowance, atau insentif keringanan pajak. Kriteria yang ditetapkan untuk tax
allowance adalah: (a) Merupakan industri prioritas tinggi dalam skala nasional, (b) Nilai
investasi minimal Rp 50 miliar dengan tenaga kerja minimal 300 orang atau minimal
Rp100 miliar dengan tenaga kerja minimal 100 orang; © Harus ada justifikasi
mendukung bidang usaha yang diusulkanl dan (d) Untuk sektor industri, harus
memenuhi salah satu dari 10 kriteria dalam perpres Nomor 28 tahun 2008 dan
lampirannya.
• Tax holiday, kebijakan ini merupakan insentif bagi perusahaan dengan nilai minimal Rp
500 miliar, atau khusus industri yang masuk ke sektor teknologi informasi bisa
mendapatkan fasilitas tidak membayar pajak penghasilan (PPh) dengan pengurangan di
kisaran 10%-100% dalam jangka waktu 5-15 tahun yang bisa diperpanjang hingga 20
tahun. Pengertian tax holiday sendiri adalah pengurangan atau penghilangan pajak
penghasilan secara sementara. Tax holiday dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan
dalam berinvestasi bagi para investor, baik untuk investor asing maupun luar negeri.
Namun, biasanya tax holiday ini lebih ditujukan untuk investor asing. Negara-negara
tetangga seperti Cina, Vietnam, dan Thailand telah melakukan tax holiday terhadap
investasi yang masuk.
• Insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau dalam hal ini
perusahaan modal ventura yang menanamkan modal pada usaha menengah
kecil. Kebijakannya adalah penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura, yang
merupakan laba badan usaha tersebut tidak diperlakukan sebagai objek PPh agar minat
investasi di sektor UKM dan membiaya startup bisa ditingkatkan,
• Pemberian insentif pajak penghasilan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan dan
perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi. Kegiatan R & D maupun kegiatan
pelatihan tenaga kerja diperbolehkan untuk melakukan tax deduction yang lebih tinggi
yang bisa mencapai 200%.

9. KEBIJAKAN MONETER
• Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil
oleh bank sentral atau Bank Indonesia dengan
tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai
mata uang yang dapat dilakukan antara lain
dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di
masyarakat dan penetapan suku bunga.
• Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah
kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral
atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah
penawaran uang atau mengubah suku bunga yang
ada, dengan tujuan untuk memengaruhi
pengeluaran dalam perekonomian.

10. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER
• Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu
kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan
tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara
lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu.
• Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat
dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan
perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan
negara menetapkan empat hal yang menjadi tujuan
dari kebijakan moneter, yaitu:
– Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
– Kesempatan kerja.
– Kestabilan harga.
– Keseimbangan neraca pembayaran.

11. KEBIJAKAN MONETER DAN INVESTASI
• Instrumen kebijakan moneter untuk meningkatkan investasi antara
lain adalah: tingkat suku bunga, nilai tukar uang, cadangan atau
proporsi simpanan yang harus dipertahankan bank sebagai
cadangan dan pengendalian inflasi.
• Kebijakan moneter dapat bersifat ketat (ketat), akomodatif (longgar)
atau netral (di suatu tempat di antaranya). Ketika ekonomi tumbuh
terlalu cepat dan inflasi bergerak secara signifikan lebih tinggi, bank
sentral dapat mengambil langkah-langkah untuk mendinginkan
ekonomi dengan menaikkan suku bunga jangka pendek, yang
merupakan kebijakan moneter yang ketat atau ketat. Sebaliknya,
ketika ekonomi lamban, bank sentral akan menerapkan kebijakan
akomodatif dengan menurunkan suku bunga jangka pendek untuk
merangsang pertumbuhan dan membuat ekonomi kembali ke jalur
semula. Dampak kebijakan moneter terhadap investasi secara
langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah
melalui tingkat dan arah suku bunga, sementara efek tidak
langsungnya adalah melalui ekspektasi tentang kemana arah inflasi.

12. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER (1)
• Kebijakan Operasi Pasar Terbuka
Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil
bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang
beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.
• Kebijakan Diskonto
Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah
uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika
bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi
kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan
untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan
merangsang keinginan orang untuk menabung.
• Kebijakan Cadangan Kas
Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau
menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima
uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat
deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari
uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

13. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER (2)
• Kebijakan Kredit Ketat
Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi
pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada
syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital,
dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit
ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi.
Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi
sedang mengalami gejala inflasi.
• Kebijakan Dorongan Moral
Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang
beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan
edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku
moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran
dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan
pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.

14. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER OLEH BI (1)

15. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER OLEH BI (2)
• Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara
kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat
inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank
Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai
instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan
perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur
atau transmisi dari keputusan BI 7DRR sampai dengan pencapaian
sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu
(time lag).
• Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7DRR sampai mempengaruhi
inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi
kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank
Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan
target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi
dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir
inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank
Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil.
Perubahan BI 7DRR mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur,
diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur
harga aset, dan jalur ekspektasi.

16. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER OLEH BI (3)
• Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan
suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan,
Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui
penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga
BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari
perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga
akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua
akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas
perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami
kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk
mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan
inflasi.
• Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme
ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan
mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar
negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing
untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia
seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih
tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai
tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan
barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif
sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini
akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan
perekonomian.

17. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER OLEH BI (4)
• Perubahan suku bunga BI 7DRR mempengaruhi perekonomian makro melalui
perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti
saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang
pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan
ekonomi seperti konsumsi dan investasi.
• Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi
ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang
diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi
mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah
yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada
konsumen melalui kenaikan harga.
• Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag).
Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar
biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai
tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat
berpengaruh pada kecepatan tarnsmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan
melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan
suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang
melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga
kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan
menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit
perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari
masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi
sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam
menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

18. BAHAN DISKUSI
• Apakah kebijakan fiskal Indonesia sudah
efektif untuk menarik investasi?
• Apakah kebijakan moneter Indonesia sudah
efektif menarik investasi?
• Apakah strategi kebijakan fiskal dan
moneter untuk masa mendatang agar
investasi mengalir ke Indonesia?