Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan barang bukti melainkan hanya dapat melakukan kajian dan meneruskan kasus ke penyidik apabila terpenuhi unsur pidana pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, pengawas pemilu sebaiknya berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti.

1. Membincang
Uang/Barang Titipan
(Sitaan) di Lingkungan
Bawaslu
Ahsanul Minan, MH.
Dosen UNUSIA
Disampaikan dalam acara FGD tentang Perlakuan atas Barang Sitaan di
lingkungan Bawaslu

2. Pengantar
Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan
dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu -
termasuk di dalamnya dugaan pelanggaran pidana pemilu-
tak jarang pengawas pemilu harus melakukan tindakan
cepat untuk “mengamankan” barang bukti untuk
kepentingan kajian.
Dalam praktek empiriknya, di beberapa daerah pernah
terjadi praktek dimana pengawas pemilu “mengambil dan
menguasai” barang bukti dan menyimpannya dalam kurun
waktu tertentu di kantor Panwas.
Hal ini menimbulkan 2 pertanyaan hukum yang perlu
dijawab:
Apakah Pengawas Pemilu berwenang melakukan
penyitaan?
Bagaimana Pengawas Pemilu akan menangung
konsekwensi atas “keutuhan” barang bukti dari
kemungkinan penyusutan?

3. Umum
Persoalan yang terpenting dari setiap proses
pidana adalah mengenai pembuktian
Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka
kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam
tindak pidana, sangat diperlukan.
Benda-benda ini lazim dikenal dengan istilah
barang bukti atau corpus delicti yakni barang
bukti kejahatan.
Barang bukti itu mempunyai peranan yang
sangat penting dalam proses pidana.

4. Pengertian
Pasal 1 angka 16 KUHAP sebagai berikut:
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik
untuk mengambil alih dan atau menyimpan di
bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan,
penuntutan dan peradilan.
Pasal 33 KUHPidana, benda yang dapat disita mencakup:
benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun
sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari
perbuatan kejahatan;
benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
bendadenganbantuanuntukperbuatankejahatan;
benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
hak atas kebendaan

5. Pengertian Barang Sitaan
Pasal 46 ayat (1) KUHAP
Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada
orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau
kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak,
apabila:
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak
memerlukan lagi;
b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup
bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan
umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali
apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau
yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

6. Sitaan vs Rampasan
Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983
tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan
Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi
pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:
1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah
benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat
yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita
barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran)
adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan
cara:
• Dimusnahkan;
• dilelang untuk negara;
• diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk
dimanfaatkan; dan
• diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan)
untuk barang bukti dalam perkara lain.

7. Jenis Barang Yang Dapat Disita
Pasal 39 KUHAP memuat :
Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkan;
Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak
pidana;
Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang
dilakukan;
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit,
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili
perkara pidana.

8. Siapa yang Berwenang?
Pasal 40 KUHAP, memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat
yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti dalam hal tertangkap tangan dan
juga penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda pengangkutannya atau
pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan T elekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan
Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan
bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu padanya harus diberikan
surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP)
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Ps 1 huruf a,
UU 8/1981)
Pasal 6 (1) Penyidik adalah :
pejabat polisi negara Republik Indonesia;
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Jika melihat
pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir (16) KUHAP, nampak bahwa pejabat yang
berwenang melakukan penyitaan adalah “penyidik”, dimana dalam Pasal 38 KUHAP
secara tegas menyatakan bahwa: “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.”
Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang
berwenang melakukan tindakan penyitaan.
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila hakim berpendapat bahwa perlu
dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka hakim akan membuat penetapan untuk
melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum
berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan
saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu.

9. Prosedur Penyitaan
Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat
izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam
Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu,
tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas
benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri
setempat guna memperoleh persetujuannya.
Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyelidik
dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat
kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau
tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan
dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu
menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-
undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal
dengan istilah “inbesilagneming.”46
Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika
surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau
diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan
tindak pidana.

10. Penyimpanan Barang Sitaan dan
Rampasan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara
Pidana.
a. Pasal 27 Ayat 1, 2, 3, dan 4.
(1) Didalam Rupbasan ditempatkan benda sitaan yang harus disimpan untuk
keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat Penyidikan, Penuntutan dan
Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan Putusan
Hakim.
(2) Dalam hal benda sitaan sebagimana yang dimaksud dalam Ayat (1) tidak
mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan
tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan.
(3) Benda Sitaan disimpan ditempat Rupbasan untuk menjamin keselematan dan
keamanannya.
(4) Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda sitaan yang harus disimpan untuk
keperluan barang bukti dalam pemeriksaan jika tidak disertai surat penyerahan yang
sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas
benda sitaan tersebut.
b. Pasal 30 Ayat 2 dan Ayat 3
(2) Tanggung Jawab Yuridis atas benda sitaan ada pada Pejabat sesuai tingkat
Pemeriksaan (Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).
(3) Tanggung Jawab secara Fisik atas benda sitaan ada para Kepala Rupbasan.
c. Pasal 32 Ayat 1
(1) Disamping tanggung jawab secara Fisik atas Benda Sitaan, Kepala Rupbasan
bertanggung jawab atas Administrasi Benda Sitaan.

11. Kapan Barang Sitaan Dikembalikan?
Apabila perkara sudah diputus, maka
benda yang dikenakan penyitaan
dikembalikan kepada orang atau kepada
mereka yang disebut dalam putusan
tersebut, kecuali jika menurut putusan
hakim benda itu dirampas untuk
negara, untuk dimusnahkan atau untuk
dirusakkan sampai tidak dapat
dipergunakan lagi atau jika benda tersebut
masih diperlukan sebagai barang bukti
dalam perkara lain (Pasal 46 ayat (2) KUHAP)

12. Apakah Bawaslu
Berwenang melakukan
Penyitaan?Bawaslu berwenang menangani dugaan pelanggaran
pidana pemilu.
Dalam melaksanakan tugas ini, wewenang Bawaslu
dibatasi hanya pada ruang lingkup melakukan kajian, dan
selanjutnya meneruskan (jika dianggap terpenuhi unsur
pidana pemilu) ke penyidik.
Dalam melakukan kajian ini, Bawaslu melibatkan Gakumdu
yang terdiri atas unsur kepolisian dan kejaksaan.
Bawaslu bukan penyidik.
Dengan demikian, Bawaslu tidak berwenang melakukan
penyitaan.

13. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas Pemilu jika
menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu beserta
barang buktinya?
Dalam situasi tersebut di atas, pengawas pemilu
sebaiknya melakukan:
Berkoordinasi dengan penyidik (terutama yang
ada di sentragakumdu) untuk melakukan
penyitaan
Jika penyidik menitipkan barang sitaan di kantor
Bawaslu, maka sebaiknya tanggung jawab formal
atas barang sitaan tersebut tetap berada di
tangan penyidik