10 penyitaan barangbukti

7,815 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,815
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 penyitaan barangbukti

  1. 1. PENYITAAN (bEslAgNEmINg)Penyelidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu, dan penyidikdalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan berwenangmengadakan penyitaan (Pasal 5, 6 dan Pasal 10 KUHAP).Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerakatau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentinganpembuktian dalam penyidikan,Untuk melakukan penyitaan, maka penyidik :1.Terlebih dahulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan, tetapidalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segerabertindak dapat “tanpa” surat izin terlebih dahulu melakukanpenyitaan hanya atas “benda bergerak” dan untuk itu wajib segeramelaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat gunamemperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1
  2. 2. Pelaksanaan pemberian izin dari ketua pengadilan negeri tersebutdalam rapat kerja mahkamah agung, kehakiman, dan ketuapengadilan tinggi seluruh Indonesia memberi pedoman pedoman agarsebaiknya diatur dengan cara sebagai berikut :a)Izin / izin khusus diberikan atas permintaan tertulis dari penyidikyang disertai/dilampiri dengan surat surat / laporan mengenai perkarayang bersangkutan,b)Setelah ketua pengadilan negeri atau hakim yang mewakilinyamempertimbangkan isi surat surat / laporan perkara yangbersangkutan dan kemungkinan dapat menyetujui permintaantersebut, maka dikeluarkanlah izin/izin khusus termaksud perpenetapan.c)Demi kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan masalahpemberian izin/izin khusus ini, maka tiap pengadilan harusmengadakan peraturan sedemikian rupa sehingga pengadilan tersebutdalam keadaan siaga 24 jam yaitu : SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 2
  3. 3. misalnya dengan cara mengatur agar ketua, wakil ketua dan hakim yang ditunjuk secara giliran tetap siaga guna dapat menampung dan menangani masalah tersebut serta selalu dapat dihubungi oleh Penyidik pada setiap saat diperlukan.d) Apabila tempat kedudukan ketua pengadilan negeri jauh dari tempat kedudukan penyidik, sehingga proses permintaan dan pemberian izin secara biasa tidak mungkin dapat terlaksana dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan keperluannya, maka cara permintaan dan pemberian izin tersebut harus diatur secara bijaksana, tetapi tanggungjawab tanpa mengurangi maksud dan ketentuan ketentuan di atas, misalnya permintaan dilakukan per telepon atau alat komunikasi yang lain. Terhadap permintaan ini dapat diberikan izin/izin khusus sementara. Kemudian setelah itu harus disusuli permintaan izin yang tertulis melalui proses biasa. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 3
  4. 4. 2. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).3. Penyidik berwenang pula menyita terhadap paket atau surat (termasuk surat kawat, surat teleks dan lain lain sejenisnya yang mengandung surat berita) atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos, telekomunikasi dan lain lain perusahaan pengangkutan apabila barang barang tersebut diperuntukkkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya.4. Terhadap penyitaan ini penyidik harus memberikan “tanda penerimaannya” (Pasal 41 KUHAP).5. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 4
  5. 5. 6. Berwenang memerintahkan kepada Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.7. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (Pasal 42 KUHAP).8. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 43 KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 5
  6. 6. 9. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).10. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).11. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 ayat (3) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 6
  7. 7. 12. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).13. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 KUHAP).14. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Berwenang memerintahkan kepada Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 131 ayat (1) dan (2) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 7
  8. 8. APA SAJA YANG DAPAT SITA OLEH PENYIDIK ?Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH barang barang yang dapat disita ialah :a. Barang barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (corpora delicti);b. Barang barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana;c. Barang barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (instrumenta delicti);d. Barang barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 8
  9. 9. Menurut Loa Surjadarmawan,SH barang barang yang dapat disitaialah :a.Barang barang yang diperuntukan atau yang telah dipakai untukmelakukan sesuatu tindak pidana;b.Barang barang yang didapatnya dari tindak pidana;c.Barang barang yang diciptakan oleh tindak pidana;d.Barang barang yang menjadi gantinya, barang yang didapatdengan jalan melakukan tindak pidana;e.Barang barang untuk perbandingan.Menurut HIR (Pasal 42), barang barang yang dapat disita ialah :a.Barang barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan;b.Barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan ataupelanggaran atau jadi ganti barang barang itu. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 9
  10. 10. Menurut Pasal 39 KUHAP, dikatakan barang barang yang dapat disitaoleh penyidik adalah :a.Benda atau tagihan tersangka benda atau tagihan tersangka atauterdakwa yang seluruh atau sebagian;b.diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindakpidana; (corpora delicti)c.benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya (instrumenta delicti);d.benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikantindak pidana;e.benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana;f.benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindakpidana yang dilakukan. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 10
  11. 11. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karenapailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan danmengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan tersebut.Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlahmenurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, haridan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita danlain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan danditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 KUHAP).Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik membericatatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkanpada benda tersebut. Berwenang memerintahkan kepada Penyidikberwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yangdapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untukkepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda ituharus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 131 ayat (1) dan (2)KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 11
  12. 12. APAKAH BENDA BENDA SITAAN (BARANG BUKTI)DAPAT DIPAKAI / DIPINJAM OLEH PEMILIKNYA ?Menurut hukum barang yang dijadikan bukti untuk kepentinganpersidangan tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelummemperoleh putusan hakim yang pasti. Hal ini karena akan dapatmembuat sesuatu perkara menjadi kabur / tidak terang apabila barangtersebut dirusak / dihilangkan sebagian atau seluruhnya oleh pemakai.Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP, berbunyi :Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dantanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuaidengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan bendatersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.Di dalam praktek dapat dijumpai adanya barang bukti dalam suatuperkara pidana yang dipakai / dipinjam oleh pemiliknya. Hal inimemang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi menurutpenulis, ……. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 12
  13. 13. Menurut penulis, apabila ada peminjaman barang bukti tersebut olehpemiliknya harus seizin pejabat penyita. Dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :1.Barang tersebut karena sifat/wujudnya tidak akan mengganggukepentingan persidangan;2.Kepentingan hak hak dasar manusia dari peminjam/pemilik barangtersebut misalnya untuk kebutuhan hidup sangat mendesak;3.Peminjam/pemilik barang tersebut membuat pernyataan/perjanjiandi atas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktuwaktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segeramengembalikan dalam keadaan baik seperti semula.4.Dalam perjanjian tersebut hendaknya dimuat ketentuan sanksiseperti Pasal 231, 232, dan Pasal 233 KUHP untuk lebih menjaminkeutuhan atau kelengkapan barang yang dijadikan bukti dalam suatuperkara pidana. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 13
  14. 14. Ketentuan pasal dimaksud adalah :Pasal 231 KUHP, berbunyi :(1)Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuanundang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.(2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.(3)Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.(4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyakPIDANA / STHB SUJASMIN / HK AC seribu delapan ratus rupiah. 14
  15. 15. Pasal 232 KUHP, berbunyi :(1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.(2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.(3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 15
  16. 16. Pasal 233 KUHP, berbunyi :Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikintak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakanuntuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasayang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atasperintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktudisimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepadaorang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjarapaling lama empat tahun.Sebagaimana kita ketahui semua hasil penyidikan akhirnyadipertanggungjawabkan oleh jaksa penuntut umum di mukapersidangan sebagai jaksa yang mewakili kepentingan pemerintahdan juga kepentingan umum, di persidangan harus dapatmembuktikan kebenaran atau dakwaannya kepada terdakwa. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 16
  17. 17. Untuk keberhasilan jaksa dalam hal membuktikan dakwaannya dimuka persidangan, sudah barang tentu barang bukti ini mempunyaiperanan pula di bidang pembuktian sebagai salah satu faktor yangdapat mempertebal keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.DIMANA BENDA-BENDA SITAAN ITU DISIMPAN ?Disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(RUPBASAN) (Pasal 44 ayat (1) KUHAP). Selama belum ada rumahpenyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan,penyimpanan benda tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisiannegara RI, di kantor kejaksaan RI, di kantor pengadilan negeri, digedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempatpenyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu di sita.Penyimpanan benda sitaan tersebut dipertanggungjawabkan kepadapejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 17
  18. 18. Benda sitaan yang sudah rusak atau membahayakan atau biayapenyimpanan terlalu tinggi, maka dengan persetujuan tersangka ataukeluarganya atau kuasanya dapat dijual lelang atau diamankan olehpenyidik atau penuntut umum dan hasilnya merupakan atau sebagaibarang bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagian untukkepentingan pembuktian (Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkandirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat(4) KUHAP).Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lainialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk ituharus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapatmembahayakan kesehatan orang dan lingkungan. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 18
  19. 19. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelahdiadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umumsetempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkatpemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalammenentukan sifat benda yang mudah rusak.Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapatdijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untukdiajukan di sidang pengadilan, sedangkan sebagian kecil dari bendaitu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk negara ialahbenda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 19
  20. 20. PP No.27 Tahun 1983 (Pelaksanaan KUHAP) mengatur perihalRUPBASAN dalam Pasal 26 s.d Pasal 34, sebagai berikut :Pasal 26 berbunyi :(1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASANoleh Menteri.(2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASANdi luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakancabang RUPBASAN.(3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan olehMenteri.Pasal 27 berbunyi :(1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpanuntuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkatpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilantermasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusanhakim. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 20
  21. 21. (2) Dalam. hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.(3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.(4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.Pasal 28 berbunyi :(1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 21
  22. 22. (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.(3) kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.Pasal 29 berbunyi :Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.Pasal 30 berbunyi :(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.(2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 22
  23. 23. (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.Pasal 31 berbunyi :(1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.(2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil KepalaPasal 32 berbunyi :(1) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.(2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.(3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa: Agung dan Ketua Mahkamah AC PIDANA / STHB SUJASMIN / HK Agung. 23
  24. 24. Pasal 33 berbunyi :Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.Pasal 34 berbunyi :(1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.(2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.(3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 24

×