SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Analisa Stakeholder
Dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism
Ahsanul Minan
Program Manager for Administrative Reform, USAID CEGAH
Disampaikan dalam Workshop Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 8 September 2018
Advokasi
• Advokasi merupakan upaya untuk
mengusulkan, mendorong, mempengaruhi
proses pembentukan, perubahan, atau
penghapusan kebijakan tertentu.
• Dalam sistem pemerintahan demokrasi 
advokasi merupakan bagian dari
pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Advokasi dan Promosi
• Proses pembentukan kebijakan melibatkan banyak
pihak, yang masing-masing memiliki posisi, peran,
otoritas, dan kepentingan/interest yang berbeda.
• Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh
kemampuan kita dalam:
• Mengidentifikasi dan memetakan para pihak
(stakeholder) yang terlibat dalam pembentukan
kebijakan
• Mempengaruhi stakeholder untuk
mendukung/menolak kebijakan
Definisi Stakeholder
• Aktor/institusi yang bisa/mampu
mempengaruhi proses pencapaian hasil dan
tujuan program/kebijakan
• Pihak-pihak yang terkena dampak dari
implementasi program/kebijakan 
diuntungkan, maupun dirugikan
Tujuan Analisis Stakeholder
• Mengidentifikasi dan memetakan pihak-pihak yang terkait
dalam isu-isu yang digarap dalam program/kebijakan,
peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang
ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu
• Dengan identifikasi tersebut, pelaku advokasi menjadi
sensitif terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder;
• Dari situ, menciptakan strategi untuk meminta dukungan
dari stakeholder tertentu, dan melawan/menangkis
serangan dari stakeholder lain (devender)
Langkah-Langkah AIIM
 Identifikasi seluruh stakeholder dalam proses
kebijakan.
 Identifikasi tingkat kepentingan dan keberpihakan
stakeholder pada kebijakan.
 Identifikasi stakeholder yang memiliki kekuatan/
kekuasaan mengintervensi kebijakan
 Identifikasi stakeholder yang dapat dipengaruhi
untuk merubah kebijakan
Analisis stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah
satunya Analysis Individual Interest Matrix (AIIM), bisa juga
dengan bantuan diagram Venn.
A
High
Tingkat
keberpiakan
Low
Low
High
Tingkat
kepentingan
Menggunakan Matrix Analisis
1. Buatlah list seluruh stakeholder
2. tulislah stakeholder dalam matrix
sesuai dengan tingkat
kepentingan dan
keberpihakannya.
3. Berdasarkan data stakeholder
yang telah ditulis di matrix,
berikan tanda stakeholder yang
memiliki kekuatan besar
mempengaruhi kebijakan
4. Berdasarkan data stakeholder
yang telah ditulis di matrix,
berikan tanda stakeholder yang
bisa dipengaruhi untuk advokasi
kebijakan
B D
C
Dalam melakukan analisis ini, terdapat berbagai model klasifikasi,
yaitu:
 Power / interest grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan
stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek.
 Power / influence grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh /
keterlibatan mereka dalam proyek.
 Influence / impact grid, berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di
proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak
terhadap proyek (rencana – pelaksanaan).
 Salience model, yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan
kekuasaannya, tingkat kepentingan, dan legitimasi.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai
berikut:
 Identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran,
departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh.
 Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing
stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk
pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu
untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan kegiatan yang
efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola ekspektasi mereka.
 Menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada
berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi
mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi
dampak negatif yang mungkin muncul.
CONTOH STAKEHOLDER MAPPING
STAKEHOLDERS INTEREST RESOURCES
BIROKRASI •PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI
PEMERINTAHAN
•PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA
•OTORITAS
•LEGITIMASI
•REGULASI
ANGGOTA
LEGISLATIF
•LEGISLASI
•BUDGETTING
•PENGAWASAN
•MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH
•PERAN DAN KEWENANGAN
•KEKUATAN POLITIK
•LEGITIMASI
PENGUSAHA •INVESTASI
•KEMUDAHAN FASILITAS
•ANTISIPASI TERHADAP KEBIJAKAN
•PERUSAHAAN
•MODAL
•TENAGA KERJA
ORGANISASI LSM •PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT
•KONTROL SOSIAL TRHD MASALAH
•MENGANGKAT ISU SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
•ORGANISASI
•KONTROL SOSIAL
TOKOH
MASYARAKAT
•SEBAGAI PENYAMPAI ASPIRASI
MASYARAKAT
•PENGARUH DI MASYARAKAT
•DIPERCAYA
PERGURUAN TINGGI •PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN •LEMBAGA
PENELITIAN/PENDIDIKAN
Kajian Pengaruh dan Kepentingan
Keterangan :
PENGARUH
TINGGI RENDAH
KEPENTINGAN
TINGGI A,E,D C
RENDAH B F
Identifikasi Partisipasi dalam Proses Advokasi
TAHAP PARTISIPASI INFORMASI KONSULTASI KEMITRAAN KONTROL
IDENTIFIKASI
PERENCANAAN
IMPLEMENTASI
MONITORING
DAN EVALUASI
Influence
Matriks Strategi Mempengaruhi
Pemangku
kepentingan
Oposisi
aktif
Oposisi pasif Netral Dukungan
pasif
Dukungan
aktif
Stakeholder
A
A B
Stakeholder
B
A B
Stakeholder
C
B A
Dst…
14
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Erta Erta
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik76meonk
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

What's hot (20)

Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 

Similar to Analisis Stakeholder dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism

Analisis stakeholder
Analisis stakeholderAnalisis stakeholder
Analisis stakeholderWening Indri
 
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxPijarBeynaFatamorgan1
 
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptxStakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptxssuser46b5df
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mappingunitpublikasi
 
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi AdvokasiKeterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi AdvokasiSalim S Ag
 
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi AdvokasiSalim S Ag
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Dadang Solihin
 
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptxPelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptxGusMbango
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
 
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKPertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKnurul khaiva
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecastingunitpublikasi
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Dadang Solihin
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1hoyin rizmu
 

Similar to Analisis Stakeholder dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism (20)

Analisis stakeholder
Analisis stakeholderAnalisis stakeholder
Analisis stakeholder
 
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
 
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptxStakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
 
Forum3pdf
Forum3pdfForum3pdf
Forum3pdf
 
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi AdvokasiKeterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
 
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
 
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptxPelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
MI 3
MI 3MI 3
MI 3
 
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKPertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
 
82
8282
82
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Analisis swot
Analisis swotAnalisis swot
Analisis swot
 
Analisis swot
Analisis swot  Analisis swot
Analisis swot
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 

More from Ahsanul Minan

Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 

Recently uploaded

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

Analisis Stakeholder dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism

  • 1. Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism Ahsanul Minan Program Manager for Administrative Reform, USAID CEGAH Disampaikan dalam Workshop Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 8 September 2018
  • 2. Advokasi • Advokasi merupakan upaya untuk mengusulkan, mendorong, mempengaruhi proses pembentukan, perubahan, atau penghapusan kebijakan tertentu. • Dalam sistem pemerintahan demokrasi  advokasi merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.
  • 3. Advokasi dan Promosi • Proses pembentukan kebijakan melibatkan banyak pihak, yang masing-masing memiliki posisi, peran, otoritas, dan kepentingan/interest yang berbeda. • Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam: • Mengidentifikasi dan memetakan para pihak (stakeholder) yang terlibat dalam pembentukan kebijakan • Mempengaruhi stakeholder untuk mendukung/menolak kebijakan
  • 4. Definisi Stakeholder • Aktor/institusi yang bisa/mampu mempengaruhi proses pencapaian hasil dan tujuan program/kebijakan • Pihak-pihak yang terkena dampak dari implementasi program/kebijakan  diuntungkan, maupun dirugikan
  • 5. Tujuan Analisis Stakeholder • Mengidentifikasi dan memetakan pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yang digarap dalam program/kebijakan, peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu • Dengan identifikasi tersebut, pelaku advokasi menjadi sensitif terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder; • Dari situ, menciptakan strategi untuk meminta dukungan dari stakeholder tertentu, dan melawan/menangkis serangan dari stakeholder lain (devender)
  • 6. Langkah-Langkah AIIM  Identifikasi seluruh stakeholder dalam proses kebijakan.  Identifikasi tingkat kepentingan dan keberpihakan stakeholder pada kebijakan.  Identifikasi stakeholder yang memiliki kekuatan/ kekuasaan mengintervensi kebijakan  Identifikasi stakeholder yang dapat dipengaruhi untuk merubah kebijakan Analisis stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya Analysis Individual Interest Matrix (AIIM), bisa juga dengan bantuan diagram Venn.
  • 7. A High Tingkat keberpiakan Low Low High Tingkat kepentingan Menggunakan Matrix Analisis 1. Buatlah list seluruh stakeholder 2. tulislah stakeholder dalam matrix sesuai dengan tingkat kepentingan dan keberpihakannya. 3. Berdasarkan data stakeholder yang telah ditulis di matrix, berikan tanda stakeholder yang memiliki kekuatan besar mempengaruhi kebijakan 4. Berdasarkan data stakeholder yang telah ditulis di matrix, berikan tanda stakeholder yang bisa dipengaruhi untuk advokasi kebijakan B D C
  • 8. Dalam melakukan analisis ini, terdapat berbagai model klasifikasi, yaitu:  Power / interest grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek.  Power / influence grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh / keterlibatan mereka dalam proyek.  Influence / impact grid, berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek (rencana – pelaksanaan).  Salience model, yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya, tingkat kepentingan, dan legitimasi.
  • 9. Langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut:  Identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran, departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh.  Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan kegiatan yang efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola ekspektasi mereka.  Menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul.
  • 10. CONTOH STAKEHOLDER MAPPING STAKEHOLDERS INTEREST RESOURCES BIROKRASI •PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN •PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA •OTORITAS •LEGITIMASI •REGULASI ANGGOTA LEGISLATIF •LEGISLASI •BUDGETTING •PENGAWASAN •MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH •PERAN DAN KEWENANGAN •KEKUATAN POLITIK •LEGITIMASI PENGUSAHA •INVESTASI •KEMUDAHAN FASILITAS •ANTISIPASI TERHADAP KEBIJAKAN •PERUSAHAAN •MODAL •TENAGA KERJA ORGANISASI LSM •PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT •KONTROL SOSIAL TRHD MASALAH •MENGANGKAT ISU SOSIAL DAN LINGKUNGAN •ORGANISASI •KONTROL SOSIAL TOKOH MASYARAKAT •SEBAGAI PENYAMPAI ASPIRASI MASYARAKAT •PENGARUH DI MASYARAKAT •DIPERCAYA PERGURUAN TINGGI •PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN •LEMBAGA PENELITIAN/PENDIDIKAN
  • 11. Kajian Pengaruh dan Kepentingan Keterangan : PENGARUH TINGGI RENDAH KEPENTINGAN TINGGI A,E,D C RENDAH B F
  • 12. Identifikasi Partisipasi dalam Proses Advokasi TAHAP PARTISIPASI INFORMASI KONSULTASI KEMITRAAN KONTROL IDENTIFIKASI PERENCANAAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI
  • 14. Matriks Strategi Mempengaruhi Pemangku kepentingan Oposisi aktif Oposisi pasif Netral Dukungan pasif Dukungan aktif Stakeholder A A B Stakeholder B A B Stakeholder C B A Dst… 14

Editor's Notes

  1. 7
  2. Dijelaskan oleh fasilitator setelah diskusi diatas.