SlideShare a Scribd company logo
PENYELIDIKAN
DAN
PENYIDIKAN
Dalam suatu peristiwa pidana baik yang diketahui
secara langsung maupun yang dilaporkan kepada
yang berwajib/polisi, maka diperlukan suatu
p r o s e s p e n y e l i d i k a n t e r l e b i h d a h u l u .
Pengertian PENYELIDIKAN dalam Pasal 1 angka
5 KUHAP adalah :
“serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan pelaku tindak
pidana, guna menentukan dapat tidaknya
penyelidikan menurut cara yang diatur dalam
u n d a n g - u n d a n g ” .
PENYIDIK adalah :
“pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang”.
Menurut KUHAP terdapat istilah penyelidikan dan
penyidikan :
•Penyelidikan : dilakukan oleh seluruh
anggota kepolisian dari
pangkat terendah sampai
dengan tertinggi.
Penyelidik terdapat dalam pasal 4 KUHAP dan
bersifat preventif (mencegah).
Tugas dan kewenangan (Pasal 5 KUHAP)
a. Karena kewajibannya:
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
b. Atas perintah penyidik
1. penangkapan, larangan, meninggalkan tempat,
penggeledahan, dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
Jalur Diketahui TP
Laporan:
Pemberitahuan yang disampaikan seorang krn hak
/ kewjban berdasarkan UU kpd pejabat
berwenang ttg telah atau sedang atau diduga akan
terjadi peristiwa pidana. (pasal 1 butir 24)
Dilaporkan oleh semua orang yang mengalami,
melihat, mendengar suatu peristiwa pidana.
Tidak dapat dicabut kembali = delik umum
Bukan merupakan syarat untuk dilakukannya
proses penyidikan.
Pasal 103 dan Pasal 108 KUHAP
Jalur Diketahui TP
2. Pengaduan:
Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
yang berkepentingan kpd pejabat berwenang
untuk menindak menurut hukum seorang yang
telah melakukan TP aduan yang merugikannya.
(pasal 1 butir 25)
Dilakukan oleh korban /calon korban/pihak yg
berkepentingan menurut UU.
Dapat dicabut kembali
Merupakan delik aduan
Merupakan syarat untuk dilakukannya proses
penyidikan.
Jalur Diketahui TP
3. Tertangkap Tangan:
Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan
TP atau dengan segera setelah bebrapa saat TP
dilakukan. Atau sesaat kemn diserukan oleh khalayak
ramai sebg orng yg melakukannya. (Pasal 1 butir 19
KUHAP).
Revisi KUHAP: setiap org dapat menangkap tersangka
guna diserahkan kpd penyidik.
Setiap org yang mempunyai wewenang dlm tgs
ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib
menangkap tsk guna diserahkan kpd penyidik. (dgn
atau tanpa barbuk).
PENYIDIKAN
Pengertian (Pasal 1 angka 2)
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya
Pejabat yang berwenang
– KUHAP
Pejabat polisi dengan pangkat tertentu
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
– UU Lain
Jaksa
KPK
TNI AL
Tugas dan Kewenangan (Pasal 7 KUHAP)
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Menyerahkan SPDP kepada PU (Pasal 109 ayat (1))
Pemanggilan oleh penyidik
Who? Tersangka atau saksi (legal obligation)
How? Dengan surat panggilan yang sah.
Tatacara:
- disampaikan secara langsung kepada orang
yang dipanggil di kediamannya.
- Disampaikan paling lambat 3 hari sebelum
tanggal pemeriksaan. (Persidangan).
- Pasal 227 KUHAP: harus mencatat secara
tersendiri bila terpanggil tidak mau
menandatangani surat penerimaan panggilan. Jk
tidak ditemukan: Kades/RT/RW setempat
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK
Who? Tersangka, saksi, korban atau ahli.
Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang
sah, penyidik bisa mendatangani tempat
kediaman terpanggil. Pasal 113
Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan
hukum
Peranan Pengacara (Pasal. 115)
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK
Diperiksa sendiri-sendiri atau bersama2 (konfrontir)
Menyatakan yang sebenarnya, dan tersangka
memiliki hak untuk mendatangkan ahli yang
meringankan. Pasal 116
Tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun
(Pasal. 117)
Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa
dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatani oleh
terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri
mengenai alasannya. Pasal. 118
Penghentian Penyidikan
Harus dilaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum
Alasan penghentian:
1. Kurang bukti
2. Bukan merupakan tindak pidana
3. Demi hukum: Pasal. 76, 77, 78 KUHP.
Proses Penyidikan:
(Revisi KUHAP)
Laporan/
Pengaduan
Penyidik
(selama 14hari)
Setelah 14hr
tidak ada
tindakan:
JPU memeriksa
JPU sebagai
Penyidik
memeriksa:
1.Cukup Bukti
2. Tidak Cukup
Bukti
1. Meminta
Penyidik
u/melaksanakan
Penyidikan
Penyidik
Setelh 14hr JPU
memerintahkan
No Action?
JPU bertindak
sbg Penyidik
dan PU

More Related Content

What's hot

Esquema Ilustrativo Proceso Penal
Esquema Ilustrativo Proceso PenalEsquema Ilustrativo Proceso Penal
Esquema Ilustrativo Proceso Penal
UNY
 
TAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docx
TAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docxTAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docx
TAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docx
WillyAntonio1
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
Muhammad Qoyim
 
Formulas alternativas del proceso_IAFJSR
Formulas alternativas del proceso_IAFJSRFormulas alternativas del proceso_IAFJSR
Formulas alternativas del proceso_IAFJSR
Mauri Rojas
 
La experticia
La experticiaLa experticia
La experticia
paolamorales155
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
anthonius karianga
 
DERECHO PROCESAL PENAL 1
DERECHO PROCESAL PENAL 1DERECHO PROCESAL PENAL 1
DERECHO PROCESAL PENAL 1
SaraNinaTorrez
 
Derecho registral y notarial
Derecho registral y notarialDerecho registral y notarial
Derecho registral y notarial
Axel Pernalete
 
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriProsedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriRoy Pangkey
 
ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017
ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017
ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017
ENJ
 
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariHukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
ferdhynasution8
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Idik Saeful Bahri
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
Ica Diennissa
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
yudikrismen1
 
La Extradición
La Extradición La Extradición
La Extradición
RobinsonGonzalez18
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
Leks&Co
 
El Allanamiento
El Allanamiento El Allanamiento
El Allanamiento
MariaDjf
 
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak PidanaPerka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
 
Lopa y simplif. de tramites
Lopa y simplif. de tramitesLopa y simplif. de tramites
Lopa y simplif. de tramites
oscarmarque
 
Tratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de America
Tratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de AmericaTratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de America
Tratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de America
KatherineGmezUrea
 

What's hot (20)

Esquema Ilustrativo Proceso Penal
Esquema Ilustrativo Proceso PenalEsquema Ilustrativo Proceso Penal
Esquema Ilustrativo Proceso Penal
 
TAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docx
TAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docxTAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docx
TAREA SEMANA I DERECHO PROCESAL PENAL II.docx
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Formulas alternativas del proceso_IAFJSR
Formulas alternativas del proceso_IAFJSRFormulas alternativas del proceso_IAFJSR
Formulas alternativas del proceso_IAFJSR
 
La experticia
La experticiaLa experticia
La experticia
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
DERECHO PROCESAL PENAL 1
DERECHO PROCESAL PENAL 1DERECHO PROCESAL PENAL 1
DERECHO PROCESAL PENAL 1
 
Derecho registral y notarial
Derecho registral y notarialDerecho registral y notarial
Derecho registral y notarial
 
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriProsedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
 
ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017
ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017
ENJ-300 Presentación Curso Práctico de Lavado de Activos 2017
 
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariHukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
La Extradición
La Extradición La Extradición
La Extradición
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
El Allanamiento
El Allanamiento El Allanamiento
El Allanamiento
 
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak PidanaPerka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 
Lopa y simplif. de tramites
Lopa y simplif. de tramitesLopa y simplif. de tramites
Lopa y simplif. de tramites
 
Tratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de America
Tratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de AmericaTratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de America
Tratado de extradicion entre República Dominicana y Estados Unidos de America
 

Similar to LIDIK SIDIK.ppt

HUKUM ACARA PIDANA.ppt
HUKUM ACARA PIDANA.pptHUKUM ACARA PIDANA.ppt
HUKUM ACARA PIDANA.ppt
YuliaFikriAisya
 
2 awal proses hukum acara pidana
2  awal proses hukum acara pidana2  awal proses hukum acara pidana
2 awal proses hukum acara pidana
GradeAlfonso
 
11988944.ppt
11988944.ppt11988944.ppt
11988944.ppt
AbnelaFobia
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
MakmurZakaria
 
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptxPPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
NinaRahayuBelia
 
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapKitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidanaKitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidana
Sei Enim
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.ppt
SneekPeak
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
 
Kuhap
KuhapKuhap
10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbukti10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbuktiRonalto_Tan
 
KUHAP.ppt
KUHAP.pptKUHAP.ppt
KUHAP.ppt
xontonxxintinx
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.pptHukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.ppt
MANLEAFAMILY
 
Tugas hukum pidana
Tugas  hukum pidanaTugas  hukum pidana
Tugas hukum pidana
Septian Muna Barakati
 
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
CIkumparan
 
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin jaPedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
merdekacom
 

Similar to LIDIK SIDIK.ppt (20)

HUKUM ACARA PIDANA.ppt
HUKUM ACARA PIDANA.pptHUKUM ACARA PIDANA.ppt
HUKUM ACARA PIDANA.ppt
 
2 awal proses hukum acara pidana
2  awal proses hukum acara pidana2  awal proses hukum acara pidana
2 awal proses hukum acara pidana
 
11988944.ppt
11988944.ppt11988944.ppt
11988944.ppt
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
 
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptxPPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
PPT PROSES PERADILAN PIDANA .BY NINA RAHAYU BELIApptx
 
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapKitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhap
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kuhap
 
Kitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidanaKitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidana
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.ppt
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.ppt
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kuhap
 
10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbukti10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbukti
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kuhap
 
KUHAP.ppt
KUHAP.pptKUHAP.ppt
KUHAP.ppt
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.pptHukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.ppt
 
Tugas hukum pidana
Tugas  hukum pidanaTugas  hukum pidana
Tugas hukum pidana
 
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
 
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin jaPedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
 

Recently uploaded

Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 

Recently uploaded (16)

Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 

LIDIK SIDIK.ppt

  • 2. Dalam suatu peristiwa pidana baik yang diketahui secara langsung maupun yang dilaporkan kepada yang berwajib/polisi, maka diperlukan suatu p r o s e s p e n y e l i d i k a n t e r l e b i h d a h u l u . Pengertian PENYELIDIKAN dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah : “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan pelaku tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam u n d a n g - u n d a n g ” .
  • 3. PENYIDIK adalah : “pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang”. Menurut KUHAP terdapat istilah penyelidikan dan penyidikan : •Penyelidikan : dilakukan oleh seluruh anggota kepolisian dari pangkat terendah sampai dengan tertinggi. Penyelidik terdapat dalam pasal 4 KUHAP dan bersifat preventif (mencegah).
  • 4. Tugas dan kewenangan (Pasal 5 KUHAP) a. Karena kewajibannya: 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. Atas perintah penyidik 1. penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
  • 5. Jalur Diketahui TP Laporan: Pemberitahuan yang disampaikan seorang krn hak / kewjban berdasarkan UU kpd pejabat berwenang ttg telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. (pasal 1 butir 24) Dilaporkan oleh semua orang yang mengalami, melihat, mendengar suatu peristiwa pidana. Tidak dapat dicabut kembali = delik umum Bukan merupakan syarat untuk dilakukannya proses penyidikan. Pasal 103 dan Pasal 108 KUHAP
  • 6. Jalur Diketahui TP 2. Pengaduan: Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kpd pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan TP aduan yang merugikannya. (pasal 1 butir 25) Dilakukan oleh korban /calon korban/pihak yg berkepentingan menurut UU. Dapat dicabut kembali Merupakan delik aduan Merupakan syarat untuk dilakukannya proses penyidikan.
  • 7. Jalur Diketahui TP 3. Tertangkap Tangan: Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan TP atau dengan segera setelah bebrapa saat TP dilakukan. Atau sesaat kemn diserukan oleh khalayak ramai sebg orng yg melakukannya. (Pasal 1 butir 19 KUHAP). Revisi KUHAP: setiap org dapat menangkap tersangka guna diserahkan kpd penyidik. Setiap org yang mempunyai wewenang dlm tgs ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tsk guna diserahkan kpd penyidik. (dgn atau tanpa barbuk).
  • 8. PENYIDIKAN Pengertian (Pasal 1 angka 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Pejabat yang berwenang – KUHAP Pejabat polisi dengan pangkat tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) – UU Lain Jaksa KPK TNI AL
  • 9. Tugas dan Kewenangan (Pasal 7 KUHAP) 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. mengadakan penghentian penyidikan; 10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Menyerahkan SPDP kepada PU (Pasal 109 ayat (1))
  • 10. Pemanggilan oleh penyidik Who? Tersangka atau saksi (legal obligation) How? Dengan surat panggilan yang sah. Tatacara: - disampaikan secara langsung kepada orang yang dipanggil di kediamannya. - Disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan. (Persidangan). - Pasal 227 KUHAP: harus mencatat secara tersendiri bila terpanggil tidak mau menandatangani surat penerimaan panggilan. Jk tidak ditemukan: Kades/RT/RW setempat
  • 11. PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK Who? Tersangka, saksi, korban atau ahli. Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang sah, penyidik bisa mendatangani tempat kediaman terpanggil. Pasal 113 Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum Peranan Pengacara (Pasal. 115)
  • 12. PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK Diperiksa sendiri-sendiri atau bersama2 (konfrontir) Menyatakan yang sebenarnya, dan tersangka memiliki hak untuk mendatangkan ahli yang meringankan. Pasal 116 Tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun (Pasal. 117) Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatani oleh terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri mengenai alasannya. Pasal. 118
  • 13. Penghentian Penyidikan Harus dilaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum Alasan penghentian: 1. Kurang bukti 2. Bukan merupakan tindak pidana 3. Demi hukum: Pasal. 76, 77, 78 KUHP.
  • 14. Proses Penyidikan: (Revisi KUHAP) Laporan/ Pengaduan Penyidik (selama 14hari) Setelah 14hr tidak ada tindakan: JPU memeriksa JPU sebagai Penyidik memeriksa: 1.Cukup Bukti 2. Tidak Cukup Bukti 1. Meminta Penyidik u/melaksanakan Penyidikan Penyidik Setelh 14hr JPU memerintahkan No Action? JPU bertindak sbg Penyidik dan PU