Tindak pidana pemilu

8,198 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tindak pidana pemilu

  1. 1. TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UU NO 8 TAHUN 2012 Oleh : Ahmad Solihin.
  2. 2. PELANGGARAN KEJAHATAN
  3. 3. Tindak pidana  ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno)  Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut( Bambang Poernomo)
  4. 4. TINDAK PIDANA PEMILU  Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012  Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam pasal 273 s/d 291.  Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam pasal 292 s/d 321
  5. 5. Topo Santoso.  Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.  Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).  Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya. Djoko Prakoso.  Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang
  6. 6. lanjutan  Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang
  7. 7.  Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan,  Ditinjau dari segi juridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang.  Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.  Kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan saja akan tetapi juga nilai moral, agama dan rasa keadilan di masyarakat.
  8. 8. Ciri-ciri Tindak pidana Pelanggaaran dalam UU No 8 Tahun 2012  Pidana Kurungan Paling Lama 6 (enam )bulan pasal 273, 279 (ayat 2)  Pidana Kurungan Paling Lama 1 (satu) tahun.Pasal 273, 275, 276, 277, 278, 279 (ayat 1),280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,291)  Denda paling banyak Rp.12. Juta Ciri-ciri tindak pidana kejahatan • Pidana penjara paling lama 6 tahun pasal 298 • Pidana denda paling banyak Rp. 5 M (303 ayat 1, 2, pasal 306, 307
  9. 9. Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana Pelanggaran Pasal Subjek Peristiwa pidana Ancaman pidana

×