1. Prospek & Tantangan
e-Voting dalam
Pemilu di Indonesia
Ahsanul Minan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
(UNUSIA)
1
Webinar Series, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran, Jakarta, 30 September 2021
2. Recent Trends
2
TUNTUTAN
PUBLIK UNTUK
AKUNTABILITAS
DAN EFFISIENSI
PEMERINTAHAN
PERUBAHAN
BUDAYA
MASYARAKAT
(PENTRASI
INTERNET)
TREND
MENINGKATNYA
KESADARAN
DAN PARTISIPASI
POLITIK RAKYAT
DIGITAL DEMOCRACY/
DIGITAL PARTICIPATION/
DIGITAL GOVERNMENT
Online space
yang lebih luas
3. 3
Digital Democracy
Proses pengambilan keputusan secara demokratis
melalui sarana digital/online
Dalam Legalist Democracy (procedural
view of democracy), dimana
pengambilan keputusan menjadi fokus
utamananya, digital demokrasi
berperan dalam meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.
Dalam Competitive Democracy, yang
menekankan kepada kompetisi antar
pemimpin politik dalam
memperebutkan dukungan pemilih,
digital democracy membantu interaksi
antara pemimpin politik dengan
masyarakat
Dalam Plebiscitary Democracy, yang
menekankan kepada keterlibatan
langsung rakyat dalam pengambilan
keputusan melalui sistem demokrasi
langsung, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi politik
rakyat dalam menentukan pilihan
politiknya dan membantu kelancaran
proses pemungutan suara.
Dalam Pluralist Democracy, yang
menekankan kepada pentingnya
memperhatikan suara dan
kepentingan minoritas, digital
democracy dapat membantu
terciptanya ruang diskusi untuk
mengangkat isu minoritas.
Dalam Participatory Democracy,yang
menekankan keterlibatan rakyat
dalam mempengaruhi kebijakan
publik, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi
kekuatan dan opini publik.
Dalam Libertarian Democracy, yang
menekankan kepada kebebasan
individu untuk menyampaikan
pendapat, digital democracy dapat
membantu menyediakan ruang bagi
individu untuk menyampaikan
pendapatnya secara bebas.
4. Snellen & W. van de Donk ‘Public Administration in the Information Age: Revisited’, IOS- Press, 2013
4
1. Digital democracy membantu meningkatkan pertukaran informasi
antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
2. Digital democracy mampu mendukung terciptanya ruang diskusi
secara terbuka terkait dengan masalah dan kebijakan publik.
3. Digital democracy mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan kebijakan atau mempengaruhi pengambilan
keputusan publik.
Keberhasilan Digital Democracy
6. Photo Credit: Antara
6
Manfaat Penggunaan
Sistem IT dalam Pemilu
§ Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu
(termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah
satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah
terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika
merasa terdapat pelanggaran
§ Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu,
sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah
memantau proses dan hasil pemilu
§ Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.
§ Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
7. Kelebihan Digital Election
untuk Pengawasan Pemilu
7
Mempermudah
pengawasan
§ Pengawas Pemilu maupun
relawan pengawas partisipatif
dapat secara lebih mudah
mendokumentasikan dan
melaporkan dugaan pelanggaran
pemilu
§ Dampak positifnya dapat menarik
minat masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan partisipatif
Cost-Effectiveness
§ Lebih murah bagi lembaga
pengawas pemilu
§ Lebih murah bagi masyarakat
untuk melaporkan hasil
pengawasan dan dugaan
pelanggaran pemilu, tidak harus
mengeluarkan biaya transportasi
untuk mendatangi kantor
pengawas pemilu
Lebih Cepat
§ Pengawasan pemilu dengan
memanfaatkan aplikasi berbasis
IT akan dapat mempercepat
proses penanganan dugaan
pelanggaran pemilu
§ Kecepatan dalam proses
pelaporan dan penanganan
pelanggaran pemilu ini akan
dapat mencegah kemungkinan
kasus kedaluarsa (yang sering
terjadi selama ini)
8. TANTANGAN e-VOTING
Pengalaman Internasional
§ Pengalaman Inggris mencatat adanya kelemahan terkait dengan troubleshooting
dan integrasi data. Efisiensi biaya juga belum tercapai, karena masih dibukanya
opsi memilih secara konvensional
§ Pengalaman di AS menunjukkan problem software dan keamanan data.
§ E-voting di Estonia dinilai sukses karena salah satunya disebabkan factor sistem
pemilu yang sederhana, dan digunakannya ID/KTP sebagai smart-card untuk
memverifikasi pemilih
§ Swiss sukses menerapkan e-voting dan menghasilkan efisiensi, karena e-voting
tidak hanya diterapkan dalam pemilu, tetapi juga untuk referendum, yang terjadi
4-6 kali setiap tahun.
§ India, untuk mencegah serangan hacker, tidak menghubungkan alat e-voting
dengan internet.
§ Secara umum, negara2 tersebut memerlukan waktu untuk mensosialisasikan e-
voting kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap
teknologi digital dalam pemilu
8
§ E-voting di TPS (antara lain di AS, Belgia, Belanda,
Brazil, India)
§ E-voting via internet (VoI/Voting Over Internet),
diterapkan secara parsial di Inggris, Estonia, dan
Switzerland)
9. TANTANGAN e-VOTING
Tantangan Indonesia
§ Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap
teknologi?
§ Kemerataan akses dan infrastruktur
§ Kejelasan aturan hukum
§ Kesiapan lembaga penyelenggara pemilu
§ Kehandalan aplikasi dan sistem TI
§ Integrasi e-KTP dengan e-Voting
9
10. Beberapa Pertimbangan
untuk e-VOTING di
Indonesia
§ Perlu mempertimbangkan untuk penerapan
e-voting secara terbatas (di wilayah
perkotaan) sebagai pilot project
§ Perlu mempertimbangkan variasi e-voting
(e-voting di TPS dan VoI)
10