SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Prospek & Tantangan
e-Voting dalam
Pemilu di Indonesia
Ahsanul Minan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
(UNUSIA)
1
Webinar Series, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran, Jakarta, 30 September 2021
Recent Trends
2
TUNTUTAN
PUBLIK UNTUK
AKUNTABILITAS
DAN EFFISIENSI
PEMERINTAHAN
PERUBAHAN
BUDAYA
MASYARAKAT
(PENTRASI
INTERNET)
TREND
MENINGKATNYA
KESADARAN
DAN PARTISIPASI
POLITIK RAKYAT
DIGITAL DEMOCRACY/
DIGITAL PARTICIPATION/
DIGITAL GOVERNMENT
Online space
yang lebih luas
3
Digital Democracy
Proses pengambilan keputusan secara demokratis
melalui sarana digital/online
Dalam Legalist Democracy (procedural
view of democracy), dimana
pengambilan keputusan menjadi fokus
utamananya, digital demokrasi
berperan dalam meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.
Dalam Competitive Democracy, yang
menekankan kepada kompetisi antar
pemimpin politik dalam
memperebutkan dukungan pemilih,
digital democracy membantu interaksi
antara pemimpin politik dengan
masyarakat
Dalam Plebiscitary Democracy, yang
menekankan kepada keterlibatan
langsung rakyat dalam pengambilan
keputusan melalui sistem demokrasi
langsung, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi politik
rakyat dalam menentukan pilihan
politiknya dan membantu kelancaran
proses pemungutan suara.
Dalam Pluralist Democracy, yang
menekankan kepada pentingnya
memperhatikan suara dan
kepentingan minoritas, digital
democracy dapat membantu
terciptanya ruang diskusi untuk
mengangkat isu minoritas.
Dalam Participatory Democracy,yang
menekankan keterlibatan rakyat
dalam mempengaruhi kebijakan
publik, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi
kekuatan dan opini publik.
Dalam Libertarian Democracy, yang
menekankan kepada kebebasan
individu untuk menyampaikan
pendapat, digital democracy dapat
membantu menyediakan ruang bagi
individu untuk menyampaikan
pendapatnya secara bebas.
Snellen & W. van de Donk ‘Public Administration in the Information Age: Revisited’, IOS- Press, 2013
4
1. Digital democracy membantu meningkatkan pertukaran informasi
antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
2. Digital democracy mampu mendukung terciptanya ruang diskusi
secara terbuka terkait dengan masalah dan kebijakan publik.
3. Digital democracy mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan kebijakan atau mempengaruhi pengambilan
keputusan publik.
Keberhasilan Digital Democracy
5
Tantangan Digital
Democracy
• Perlindungan
terhadap
kerahasiaan data
pribadi
Privasi
• Kesetaraan
akses terhadap
teknologi
informasi
Equality • Keamanan
aplikasi dan
database dari
serangan hacker
Security
Photo Credit: Antara
6
Manfaat Penggunaan
Sistem IT dalam Pemilu
§ Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu
(termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah
satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah
terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika
merasa terdapat pelanggaran
§ Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu,
sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah
memantau proses dan hasil pemilu
§ Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.
§ Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
Kelebihan Digital Election
untuk Pengawasan Pemilu
7
Mempermudah
pengawasan
§ Pengawas Pemilu maupun
relawan pengawas partisipatif
dapat secara lebih mudah
mendokumentasikan dan
melaporkan dugaan pelanggaran
pemilu
§ Dampak positifnya dapat menarik
minat masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan partisipatif
Cost-Effectiveness
§ Lebih murah bagi lembaga
pengawas pemilu
§ Lebih murah bagi masyarakat
untuk melaporkan hasil
pengawasan dan dugaan
pelanggaran pemilu, tidak harus
mengeluarkan biaya transportasi
untuk mendatangi kantor
pengawas pemilu
Lebih Cepat
§ Pengawasan pemilu dengan
memanfaatkan aplikasi berbasis
IT akan dapat mempercepat
proses penanganan dugaan
pelanggaran pemilu
§ Kecepatan dalam proses
pelaporan dan penanganan
pelanggaran pemilu ini akan
dapat mencegah kemungkinan
kasus kedaluarsa (yang sering
terjadi selama ini)
TANTANGAN e-VOTING
Pengalaman Internasional
§ Pengalaman Inggris mencatat adanya kelemahan terkait dengan troubleshooting
dan integrasi data. Efisiensi biaya juga belum tercapai, karena masih dibukanya
opsi memilih secara konvensional
§ Pengalaman di AS menunjukkan problem software dan keamanan data.
§ E-voting di Estonia dinilai sukses karena salah satunya disebabkan factor sistem
pemilu yang sederhana, dan digunakannya ID/KTP sebagai smart-card untuk
memverifikasi pemilih
§ Swiss sukses menerapkan e-voting dan menghasilkan efisiensi, karena e-voting
tidak hanya diterapkan dalam pemilu, tetapi juga untuk referendum, yang terjadi
4-6 kali setiap tahun.
§ India, untuk mencegah serangan hacker, tidak menghubungkan alat e-voting
dengan internet.
§ Secara umum, negara2 tersebut memerlukan waktu untuk mensosialisasikan e-
voting kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap
teknologi digital dalam pemilu
8
§ E-voting di TPS (antara lain di AS, Belgia, Belanda,
Brazil, India)
§ E-voting via internet (VoI/Voting Over Internet),
diterapkan secara parsial di Inggris, Estonia, dan
Switzerland)
TANTANGAN e-VOTING
Tantangan Indonesia
§ Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap
teknologi?
§ Kemerataan akses dan infrastruktur
§ Kejelasan aturan hukum
§ Kesiapan lembaga penyelenggara pemilu
§ Kehandalan aplikasi dan sistem TI
§ Integrasi e-KTP dengan e-Voting
9
Beberapa Pertimbangan
untuk e-VOTING di
Indonesia
§ Perlu mempertimbangkan untuk penerapan
e-voting secara terbatas (di wilayah
perkotaan) sebagai pilot project
§ Perlu mempertimbangkan variasi e-voting
(e-voting di TPS dan VoI)
10
THANK
YOU!
Ahsanul Minan
Phone:
+62 8111777116
Email:
minan@unusia.ac.id
Youtube:
ahsanov76
11

More Related Content

What's hot

Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasElection Commision
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluAhsanul Minan
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasaniwank shoeddienk
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanReedha Williams
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
Sesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusifSesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusifSukrinTaib
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptxWidhetaJD
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
 
Hak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalHak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalNarulitaMD
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 

What's hot (20)

Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitasPemilu dan pemilukada berkualitas
Pemilu dan pemilukada berkualitas
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
 
E-PROCURMENT
E-PROCURMENTE-PROCURMENT
E-PROCURMENT
 
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuanPemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan
 
Politik uang
Politik uangPolitik uang
Politik uang
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
Sesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusifSesi 3 pemilu inklusif
Sesi 3 pemilu inklusif
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Golongan putih
Golongan putihGolongan putih
Golongan putih
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
 
Hak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala GlobalHak Politik Perempuan Skala Global
Hak Politik Perempuan Skala Global
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 

Similar to E-VOTING PROSPEK

e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfpikipardede1
 
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdfdigitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdfMaya133447
 
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdfTEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdfrifkyantobudiman
 
Presentation e democracy
Presentation e democracyPresentation e democracy
Presentation e democracyanis fuad
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiElection Commision
 
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineOktavia Anggreani
 
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptPeran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptYESIDAAPRILIANI2
 
Pemanfaatan ti dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti  dalam mendukung partaiPemanfaatan ti  dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti dalam mendukung partaifitda85
 
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)Indriyatno Banyumurti
 
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptxTaufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptxTaufiqAbdulGani
 
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineLaporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineOktavia Anggreani
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Peran e government
Peran e governmentPeran e government
Peran e governmentsamuelagus2
 
Komputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahanKomputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahankristi_12345
 
5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahan5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahanRicko Gustiawan
 
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet IndonesiaPengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet IndonesiaICT Watch
 

Similar to E-VOTING PROSPEK (20)

e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
 
E democracy
E democracyE democracy
E democracy
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdfdigitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
 
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdfTEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
 
Presentation e democracy
Presentation e democracyPresentation e democracy
Presentation e democracy
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
 
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
 
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptPeran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
 
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptPeran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
 
Pemanfaatan ti dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti  dalam mendukung partaiPemanfaatan ti  dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti dalam mendukung partai
 
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
 
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptxTaufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
 
Print penindakan
Print penindakanPrint penindakan
Print penindakan
 
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineLaporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
 
Peran e government
Peran e governmentPeran e government
Peran e government
 
Komputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahanKomputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahan
 
5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahan5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahan
 
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet IndonesiaPengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaAhsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 

E-VOTING PROSPEK

  • 1. Prospek & Tantangan e-Voting dalam Pemilu di Indonesia Ahsanul Minan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 1 Webinar Series, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 30 September 2021
  • 2. Recent Trends 2 TUNTUTAN PUBLIK UNTUK AKUNTABILITAS DAN EFFISIENSI PEMERINTAHAN PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT (PENTRASI INTERNET) TREND MENINGKATNYA KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK RAKYAT DIGITAL DEMOCRACY/ DIGITAL PARTICIPATION/ DIGITAL GOVERNMENT Online space yang lebih luas
  • 3. 3 Digital Democracy Proses pengambilan keputusan secara demokratis melalui sarana digital/online Dalam Legalist Democracy (procedural view of democracy), dimana pengambilan keputusan menjadi fokus utamananya, digital demokrasi berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Competitive Democracy, yang menekankan kepada kompetisi antar pemimpin politik dalam memperebutkan dukungan pemilih, digital democracy membantu interaksi antara pemimpin politik dengan masyarakat Dalam Plebiscitary Democracy, yang menekankan kepada keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan melalui sistem demokrasi langsung, digital democracy dapat membantu proses konsolidasi politik rakyat dalam menentukan pilihan politiknya dan membantu kelancaran proses pemungutan suara. Dalam Pluralist Democracy, yang menekankan kepada pentingnya memperhatikan suara dan kepentingan minoritas, digital democracy dapat membantu terciptanya ruang diskusi untuk mengangkat isu minoritas. Dalam Participatory Democracy,yang menekankan keterlibatan rakyat dalam mempengaruhi kebijakan publik, digital democracy dapat membantu proses konsolidasi kekuatan dan opini publik. Dalam Libertarian Democracy, yang menekankan kepada kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat, digital democracy dapat membantu menyediakan ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas.
  • 4. Snellen & W. van de Donk ‘Public Administration in the Information Age: Revisited’, IOS- Press, 2013 4 1. Digital democracy membantu meningkatkan pertukaran informasi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat. 2. Digital democracy mampu mendukung terciptanya ruang diskusi secara terbuka terkait dengan masalah dan kebijakan publik. 3. Digital democracy mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Keberhasilan Digital Democracy
  • 5. 5 Tantangan Digital Democracy • Perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi Privasi • Kesetaraan akses terhadap teknologi informasi Equality • Keamanan aplikasi dan database dari serangan hacker Security
  • 6. Photo Credit: Antara 6 Manfaat Penggunaan Sistem IT dalam Pemilu § Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu (termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika merasa terdapat pelanggaran § Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu, sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah memantau proses dan hasil pemilu § Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu. § Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
  • 7. Kelebihan Digital Election untuk Pengawasan Pemilu 7 Mempermudah pengawasan § Pengawas Pemilu maupun relawan pengawas partisipatif dapat secara lebih mudah mendokumentasikan dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu § Dampak positifnya dapat menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif Cost-Effectiveness § Lebih murah bagi lembaga pengawas pemilu § Lebih murah bagi masyarakat untuk melaporkan hasil pengawasan dan dugaan pelanggaran pemilu, tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi kantor pengawas pemilu Lebih Cepat § Pengawasan pemilu dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT akan dapat mempercepat proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu § Kecepatan dalam proses pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilu ini akan dapat mencegah kemungkinan kasus kedaluarsa (yang sering terjadi selama ini)
  • 8. TANTANGAN e-VOTING Pengalaman Internasional § Pengalaman Inggris mencatat adanya kelemahan terkait dengan troubleshooting dan integrasi data. Efisiensi biaya juga belum tercapai, karena masih dibukanya opsi memilih secara konvensional § Pengalaman di AS menunjukkan problem software dan keamanan data. § E-voting di Estonia dinilai sukses karena salah satunya disebabkan factor sistem pemilu yang sederhana, dan digunakannya ID/KTP sebagai smart-card untuk memverifikasi pemilih § Swiss sukses menerapkan e-voting dan menghasilkan efisiensi, karena e-voting tidak hanya diterapkan dalam pemilu, tetapi juga untuk referendum, yang terjadi 4-6 kali setiap tahun. § India, untuk mencegah serangan hacker, tidak menghubungkan alat e-voting dengan internet. § Secara umum, negara2 tersebut memerlukan waktu untuk mensosialisasikan e- voting kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap teknologi digital dalam pemilu 8 § E-voting di TPS (antara lain di AS, Belgia, Belanda, Brazil, India) § E-voting via internet (VoI/Voting Over Internet), diterapkan secara parsial di Inggris, Estonia, dan Switzerland)
  • 9. TANTANGAN e-VOTING Tantangan Indonesia § Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi? § Kemerataan akses dan infrastruktur § Kejelasan aturan hukum § Kesiapan lembaga penyelenggara pemilu § Kehandalan aplikasi dan sistem TI § Integrasi e-KTP dengan e-Voting 9
  • 10. Beberapa Pertimbangan untuk e-VOTING di Indonesia § Perlu mempertimbangkan untuk penerapan e-voting secara terbatas (di wilayah perkotaan) sebagai pilot project § Perlu mempertimbangkan variasi e-voting (e-voting di TPS dan VoI) 10