Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•3,943 views
Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, termasuk UU No. 17/2013 dan perubahannya melalui UU No. 16/2017, PP No. 58/2016, PP No. 59/2016, Perppu No. 2/2017, dan Permendagri No. 57/2017 tentang pendaftaran dan sistem informasi ormas.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Similar to Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (6)
More from Massaputro Delly TP
More from Massaputro Delly TP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
- 1. Pada Kegiatan: Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya Rangkasbitung, 30 November 2017 “Penjelasan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas” Oleh: MASSAPUTRO DELLY TP. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- 2. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan PP No. 58 Tahun 2016 ttg Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 PP No. 59 Tahun 2016 ttg Ormas Yg Didirikan Oleh WNA PERPPU No. 2 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 UU No. 16 Tahun 2017 ttg Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 Menjadi UU Permendagri No. 57 Tahun 2017 ttg Pendaftaran & Pengelolaan Sistem Informasi Ormas
- 3. • Ketentuan Umum • Asas, Ciri, dan Sifat • Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup • Pendirian • Pendaftaran • Hak dan Kewajiban • Organisasi, Kedudukan, dan Kepengurusan • Keanggotaan • AD dan ART Ormas • Keuangan • Badan Usaha Ormas • Pemberdayaan Ormas • Ormas Yang Didirikan Oleh WNA • Pengawasan • Penyelesaian Sengketa Organisasi • Larangan • Sanksi • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup Diundangkan: 23 Juli 2013 UU 17/2013 ttg Ormas
- 4. • Ketentuan Umum • Pendaftaran • Pemberdayaan • Sistem Informasi Ormas • Perizinan, Tim Perizinan, Dan Pengesahan Ormas Yang Didirikan Oleh WNA • Pengawasan • Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas • Sanksi • Ketentuan Lain-Lain • Ketentuan Penutup Diundangkan: 6 Desember 2016 PP 58/2016 ttg Pelaksan aan UU 17/2013
- 5. • Ketentuan Umum • Perizinan Ormas Yang Didirikan Oleh WNA • Pertimbangan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Yang Didirikan Oleh WNA • Sanksi • Ketentuan Penutup Diundangkan: 2 Desember 2016 PP 59/2016 ttg Ormas Yg Didirika n Oleh WNA
- 6. • Ketentuan Pasal 1 angka 1 • Ketentuan Pasal 59 • Ketentuan Pasal 60 • Ketentuan Pasal 61 • Ketentuan Pasal 62 • Pasal 63 s.d 80 dihapus • Penambahan Pasal 80A • Pasal 81 dihapus • Penambahan Pasal 82A • Penambahan Pasal 83A Diundangkan: 10 Juli 2017 PERPPU No. 2 Tahun 2017 UU 16/2017 ttg Perppu Menjadi UU Diundangkan: 22 November 2017
- 7. ttg Pendaftaran & Pengelolaan Sistem Informasi Ormas: • Ketentuan Umum • Pendaftaran • Tata Cara Pendaftaran • Tata Cara Perpanjangan Dan Perubahan SKT • Pengelolaan Sistem Informasi Ormas • Pelaporan Kegiatan Ormas • Pembinaan Dan Pengawasan • Pendanaan • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup Diundangkan: 21 Juli 2017 Permend agri No. 57 Tahun 2017
- 8. UU 17/2013 UU 16/2017 Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 15. Ormas Berbadan Hukum Ormas Tidak Berbadan Hukum Diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri. Permendagri ini mengatur Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan SIORMAS
- 16. ORMAS ULA KEMENDAGRI ULA KESBANGPOL PROV/KAB/KOTA Berjenjang (Pusat) Tidak Berjenjang (Domisili) Lengkap Tidak Lengkap Cek Keabsahan Lengkap Cek Keabsahan SKT 15 Hari Kerja
- 17. TERIMA KASIH