DasarHukumPemilukada
•Download as PPTX, PDF•
6 likes•5,054 views
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to DasarHukumPemilukada
Similar to DasarHukumPemilukada (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
DasarHukumPemilukada
- 2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILUKADA • Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945; • UU No. 32 Tahun 2004 – UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; • UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; • UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Thn 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- 3. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam prosesnya, tidak jarang terjadi tindak pidana pemilihan, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Untuk menangani tindak pidana pemilihan, perlu adanya penyamaan pemahaman dan pola penanganan antara Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri
- 4. 1. Panwaslih Kab. Labura 2. Kapolres Labuhanbatu 3. Kajari Rantauprapat Nota Kesepahaman Bersama Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015
- 5. TUGAS SENTRA GAKKUMDU • Melakukan koordinasi antara Para Pihak dalam proses penangananTindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015; • Melakukan sosialisasi pola Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015 ke seluruh jajaran para pihak; • Menyampaikan laporan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dn Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015 kepada Sentra Gakkumdu Bawaslu Prov. Sumatera Utara. FUNGSI SENTRA GAKKUMDU • Sebagai forum koordinasi antara Para Pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015; • Sebagai pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015; • Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015; • Pertukaran data dan/ atau informasi; • Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura Tahun 2015; dan • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Labura.
- 6. • Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Labura • Kepala Kepolisian Resor Kab. Labura • Kepala Kejaksaan Negeri RantauprapatPembina • Koordinator Div. Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslih Kab. Labura • Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Labuhanbatu • Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat Ketua • Staf Sekretariat Panwaslih Kab. Labura • Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres Labuhanbatu • Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat Anggota
- 7. Pelanggaran administrasi pemilihan KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota WNI yg memiliki hak pilih Pemantau Pemilu Peserta Pemilu Laporan Pelanggaran Pemilu Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan DKPP Tindak Pidana Pemilihan Kepolisian RI Pengawas Pemilu Sengketa Pemilihan Bawaslu7 Hari 3+2 Hari
- 8. Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Thn 2004) 1. UU No. 15 Thn 2011 Tentang Penyelenggaraan pemilu 2. UU No. 1 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Thn 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Sebagai pedoman Penuntut Umum melaksanakan tugasnya
- 9. Tindak Pidana Penyidik Polisi Jaksa 5 hari 14 hari • Bukan tindak pidana pemilihan • Kurang bukti • Dihentikan demi hukum Selesai/ Tidak diteruskan PN PT 3 hari 7 hari Banding 3 hari 7 hari Diteruskan melalui Pengawas Pemilu
- 10. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. (Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Thn 2004) Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Bawaslu Provinsi dalam menangani sengketa tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan cara memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan/atau tindakan hukum lain.
- 11. Bidang Intelijen Kejaksaan memberikan informasi dan data yang akurat kepada pimpinan. Informasi dan data akurat ini dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bidang Intelijen kejaksaan diwajibkan untuk dapat mendeteksi dan mengidentifikasikan kerawanan dan potensi-potensi gangguan keamanan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bidang Intelijen Kejaksaan memberikan dukungan terhadap bidang PIDUM dalam penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu dan bidang DATUN dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.