aset rampasan

1. 1. Definisi Aset Rampasan dan Kejaksaan
a. Definisi aset rampasan
- Unsur  Aset dan Rampasan
- Aset (PSAP 07)
Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwamasalaludandari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakatumumdan sumber-sumberdayayangdipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Rampasan?
KBBI  1 mengambil dng paksa (dng kekerasan); merebut: pencopet ~ kalungnya sewaktu ia
turun dr bus; 2menyamun; membegal; menyabot: ia ~ uang dan kopor orang itu di
jalan; 3 menyita: Pemerintah terpaksa ~ harta benda orang itu sbg pembayar utangnya kpd
negara;
Kamus Hukum (Simorangkir, J. C. T)
Hukumantambahanyang memungkinkanpemilikansuatubarangolehatas benda – benda yang
dimiliki / dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi
hukuman.15
- Barang Rampasan Negara?
PMK Nomor03/PMK.06/2011 tentangpengelolaanbarangmiliknegarayangberasal dari barang
rampasan negara dan barang gratifikasi
 Barang miliknegara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara
berdasarkanputusanpengadilanyangtelahmemperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde)
- Kekuatan hukum tetap?
a. Putusan Perkara Pidana
1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh
hari sesudahputusandijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa
yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU
No.8 Tahun 1981 tentangHukumAcara Pidana (“KUHAP”),kecuali untukputusanbebas
(vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging),
dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat
diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).
2. Putusanpengadilantingkatbandingyangtidakdiajukankasasi dalamwaktuempatbelas
hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada
terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHAP).
3. Putusan kasasi
b. Putusan Perkara Perdata

2. Putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan
peninjauan kembali dengan alasan sebagai berikut (Pasal 67 UU MA):
1. apabilaputusandidasarkanpadasuatukebohonganatautipu muslihatpihaklawanyang
diketahui setelahperkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian
oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. apabilasetelahperkaradiputus,ditemukansurat-suratbukti yang bersifat menentukan
yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang
dituntut;
4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan
sebab-sebabnya;
5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang
sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang
bertentangan satu dengan yang lain;
6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan
yang nyata.
- Kejaksaan,
Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenanganlainberdasarkanundang-undang,yangdiselenggarakanolehkejaksaanagung yang
berkedudukan di ibukota negara, kejaksaan tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan
kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
2. Dasar hukum Barang Rampasan Negara (BARAN)
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
- PeraturanMenteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda
Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011
3. Perbedaan antara aset rampasan dan aset sitaan
- Sitaan?
KBBI  1 mengambil,merampas, dan menahan barang, dilakukan oleh alat negara (polisi dsb)
sesuai dngputusanhakim;membeslah: jaksa menuntutagarnegara - barang buktiseharga dua
ratus juta rupiah; 2 cak mengambil; merampas: melukis telah - sebagian besar waktuku;-

3. perhatian menarik;memikat: pertandingan tenis antara dua negara itu - perhatian publik tenis
dunia;
- Rampasan?
KBBI  1 mengambil dng paksa (dng kekerasan); merebut: pencopet ~ kalungnya sewaktu ia
turun dr bus; 2menyamun; membegal; menyabot: ia ~ uang dan kopor orang itu di
jalan; 3 menyita: Pemerintah terpaksa ~ harta benda orang itu sbg pembayar utangnya kpd
negara;
Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan
Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan,
memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:
1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik,
penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita
barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi
dengan cara:
a. dimusnahkan;
b. dilelang untuk negara;
c. diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
d. diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam
perkara lain.
4. Jenis-jenis barang rampasan
Pengembalian benda sitaan diatur dalam Pasal 46 KUHP, yaitu: 1) Benda yang dikenakan
penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau
kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a) kepentingan penyidikan dan
penuntutan tidak memerlukan lagi; b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup
bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c) perkara tersebut dikesampingkan untuk
kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu
diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak
pidana.
Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada
orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan
hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai
tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal barang bukti
dalam perkara lain.

4. BerdasarkanketentuanyangberlakuyaituKeputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J.A / 1988
tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang
menyebutkan jenis – jenis barang rampasan, yaitu :19 1. Barang – barang rampasan yang
dikenakanlaranganimportdandilaranguntukdiedarkan.Maksud kalimat di atas adalah barang
– barang rampasan jenis ini pada saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen - dokumen
atau surat – surat yang lengkap atau merupakan barang selundupan. Jenis – jenis barang
rampasan yang termasuk di dalamnya yaitu : alat – alat elektronik, mobil, kapal dan lain
sebagainya, dan biasanya barang – barang rampasan ini digunakan untuk kepentingan Negara
tau Sosial.2. Barang – barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial.
Maksud kalimat diatas adalah barang – barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat
dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis – jenis barang rampasan yang
termasuk di dalamnya antara lain seperti : motor, rumah ( dalam kasus perdata ), dan lain
sebagainya.
5. Barang – barang rampasan yang dimusnahkan. Maksud kalimat di atas adalah barang – barang
rampasanjenisini keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun
sosial.Jenis –jenisbarangrampasanyang termasukdi dalamnyaantaralain: ganja,heroin, obat
– obatanterlarang,morfindanlainsebagainya.Di dalampenyelesaianbarangrampasanjenisini
Jaksa Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri Kesehatan.