Tiga tahapan krusial dalam pemilihan kepala daerah adalah pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Akurasi daftar pemilih dan ketersediaan logistik penting untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang perlu dilakukan di setiap tahapan untuk mencegah potensi pelanggaran.

1. Standard Pengawasan Tahapan Pemungutan,
Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Walikota Dan Wakil Walikota 2018
Ahsanul Minan,
MH
Dosen UNUSIA
Disampaikan dalam acara FGD Bawaslu, Selasa, 5 September 2017

2. Tahapan Krusial dan Inter-relasinya dalam Pemilu Kepala
Daerah *
Pendaftara
n Pemilih
Pengadaan
dan distribusi
logistik
Pemungutan
dan
penghitungan
suara
Penetapan hasil
pemilu
* keempat tahapan ini merupakan tahapan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, namun bukan
berarti hanya ada empat tahapan ini dalam penyelenggaraan pemilukada. masih terdapat beberapa
tahapan lainnya, misalnya; tahapan pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, penetapan calon, dll.
Akurasi daftar pemilih
akan mempengaruhi
ketersediaan jumlah
surat suara
Akurasi daftar pemilih dan
ketersediaan logistik akan
menjamin pemenuhan hak
konstitusional warga negara
untuk terlibat dalam pemilu

3. Ruang Lingkup Pengawasan
Akurasi Jumlah
Surat Suara
sesuai jumlah
Pemilih
Distribusi
Undangan (C-6)
Kesiapan TPS
disertai DCT dan
DPT yang
ditempelkan di TPS
Potensi money-
politic,
intimidasi, dan
mobilisasi
pemilih
Pengecheckan
jumlah surat suara
dan
kelengkapannya
oleh KPPS
Potensi Pemilih
memberikan
suara lebih dari
1 kali
Potensi KPPS
mencoblos
kelebihan
/sisa surat suara
Potensi money-
politic,
intimidasi, dan
mobilisasi
pemilih
Konsistensi
KPPS dalam
penentuan
suara sah/tidak
sah
Akurasi KPPS
dalam
penghitungan
suara
Kecermatan dan
akurasi KPPS
dalam membuat
salinan C1
Potensi KPPS
tidak memberikan
salinan C1 ke
saksi dan PPL
Pengamanan/
penyegelan
kotak suara
Keamanan
dalam
pengiriman
kotak suara
Penayangan C1
ketika rekapitulasi
di PPS
Manipulasi
dalam
rekapitulasi
Pra-Pemungutan
Suara
Pemungutan
Suara
Penghitungan
Suara
Pergerakan
Kotak Suara
Rekapitulasi
Suara

4. Pengawasan Pra-Pemungutan
Suara
Update
jumlah
Pemilih
Distribusi
Undangan (C-6)
Kesiapan TPS
disertai DCT dan
DPT yang
ditempelkan di TPS
Potensi money-
politic,
intimidasi,
mobilisasi
pemilih, dan
kampanye di
masa tenang
1. Apakah KPPS telah mengirimkan C6 ke
pemilih dengan tepat?
2. Apakah KPPS mengamankan C6 yang
tidak terdistribusikan?
3. Apakah adaC6 diberikan kepada pemilih
yang sebenarny (diperjualbelikan)?
1. Apakah terdapat pemilih
baru yang masuk dalam
Daftar Pemilih Khusus
(DPK)?
2. Apakah terdapat pemilih
baru yang masuk dalam
Daftar Pemilih Tambahan
(DPTTb) ?
3. Apakah masih ada
pemilih yang belum
terdaftar
4. Apakah masih nada
data pemilih yang
tidakakurat?
1
2
3
4
1. Dalam hal terdapat jumlah
pemilih khusus (DPK),
Panwas Kab/Kota
mengecheck persebaran
DPK di masing- masing
TPS, dan memastikan
apakah surat suara
mencukupi.
2. Dalam hal ketersediaan
surat suara tidak
mencukupi, Panwas
Kab/Kota perlu segera
membicarakannya dengan
KPU Kab/kota

5. Pengawasan Pemungutan
Suara
Persiap
an
• Apakah DPT & DCT ditempel
di TPS ?
• Apakah Ketua KPPS
mengambil sumpah seluruh
petigas KPPS?
• ApakahTPS telah bersih dari
Alat Peraga Kampanye?
• Apakah terdapat pemilih yang
belum terdaftar dalam DPT,
DPTTb, dan DPK yang hadir
untuk memberikan suara?
Pemungut
an
• Apakah Ketua KPPS mengambil sumpah
petugas KPPS?
• Apakah KPPS mencocokan nama dan
identitas pemilih dengan DPT,DPTTb,
DPK?
• Apakah KPPS memberi kesempatan kepada
pemilih khusus tambahan untuk memberikan
suara 1 jam sebelum pemungutan suara
berakhir?
• Apakah KPPS memberikan salinan DPT,
DPK, DPTTb kepada Saksi dan PPL?

6. Pengawasan Penghitungan
SuaraPastikan KPPS menghitung:
1. Jumlah surat suara terpakai
2. Jumlah surat suara rusak
3. Jumlah surat suara tidak terpakai
Rumus Pengawasan 1 =
Jumlah surat suara terpakai + jumlah surat suara rusak + jumlah surat suara tidak terpakai = total jumlah surat suara
yang ada di TPS
Rumus Pengawasan 2 =
Jumlah suara sah + jumlah suara tidak sah = total jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS
Pastikan KPPS menghitung dengan
akurat perolehan suara partai dan
calon.
Rumus Pengawasan 3 =
Jumlah perolehan suara partai A + jumlah perolehan suara seluruh caleh partai A= total jumlah perolehan suara partai A
Rumus Pengawasan 4 =
Jumlah total perolehan suara seluruh partai = total jumlah suara sah di TPS
Pastikan KPPS:
1. mencatatkan perolehan suara partai dan calon secara akurat di C1 plano
2. membuat salinan C1 sesuai dengan C1plano
3. menyerahkan salinan C1 kepada saksi danPPL

7. Pengawasan Pergerakan Kotak
Suara
Penyegelan
Kotak Suara
Pengiriman
Kotak Suara ke
PPS
Rekapitulasi
Salinan C1 di
seluruh TPS oleh
PPL
Pengiriman
Salinan C1 oleh
PPL ke
Panwascam
1. Apakah KPPS telah mengirimkan kotak
suara kepada PPS?
2. Apakah PPS menandatangani berita
acara penyerahan kotak suara dari
KPPS?
3. Apakah PPS menyimpan Kotak Suara
dengan aman?
1. Apakah KPPS telah
menyegel amplop yang
berisi suratsuara terpakai
dan surat suara tidak
terpakai, serta kotak suara?
1. Pembuatan rekapitulasi C1 dari seluruh
TPS dilakukan oleh PPL, sebagai
bahan untuk melakukan pengawasan
rekapitulasi suaradi tingkat desa (PPS)
2. Hasil Rekapitulasi C1 versi PPL ini
merupakan dokumen internal PPL

8. TARGET HASIL OUTPUT PENGAWASAN
• Salinan Dokumen hasil perhitungan dan rekapitulasi suara
• Salinan dokumen kejadian khusus
• Laporan hasil penyelesaian sengketa “singkat”

9. PERTANYAAN KUNCI DALAM MENYUSUN DESAIN
INSTRUMENT PENGAWASAN
1. TENTUKAN INFO APA YANG AKAN DIKUMPULKAN?
2. APA STANDARD KUALITAS DATANYA?
a. APAKAH UNTUK KEBUTUHAN ALAT BUKTI ATAU DATABASE BAHAN ANALISIS?
3. SIAPA YANG AKAN DIBEBANI MENGUMPULKAN DATA?
4. BAGAIMANA CARA CATA COLLECTINGNYA?
5. BAGAIMANA CARA MENYEDERHANAKAN VARIABLE DAN PERTANYAAN DALAM ALAT
KERJA?