Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014.
masalah teknis dan non teknis, penanangan masalah,
isu strategis dan antisipasi isu strategis, ketentuan pidana dan sanksi
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014.
masalah teknis dan non teknis, penanangan masalah,
isu strategis dan antisipasi isu strategis, ketentuan pidana dan sanksi
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Slide ini menjelaskan pengantar tentang riset sosial dan kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. dirangkum dari chapter I buku Social Research Methods yang ditulis oleh W. Lawrence Neuman
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Slide ini merupakan bahan diskusi dalam acara Sekolah Gender yang diselenggarakan oleh PMII Komisariat STAINU Jakarta.
Di samping sedikit menyinggung aspek sejarah, juga dipaparkan tantangan dalam aspek hukum.
Slide ini dibuat sebagai materi diskusi dalam acara Bimtek DPRD Kota Metro Lampung. Slide ini menjelaskan beberapa potensi konflik yang rawan muncul dalam Pilkada
2. APADANMENGAPAPERLU
KETERBUKAANINFORMASI?
1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik
untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada
masyarakat.
2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut
sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas
negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara.
3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat:
1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan
pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik dan pemerintahan, dll);
2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik;
3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik;
4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data
publik.
3. Mandatdalam
Konstitusi
Pasal 28f
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”
• UU Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi à Prinsip, PPID,
Komisi Informasi
• UU Pelayanan Publik à SIPP
• UU Administrasi Pemerintahan à Prinsip AP
• UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
3
Mandatdalam
Per-UU-an
PemiludanKeterbukaanInformasiPublik
4. Apamanfaatnya?
Keterbukaan informasi dalam
penyelenggaraan pemilu
bermanfaat untuk:
• Mendorong terwujudnya
akuntabilitas lembaga
penyelenggara pemilu
• Menyediakan informasi yang
diperlukan masyarakat dalam
menentukan pilihan politiknya
• Mendorong munculnya
kepercayaan dan legitimasi
masyarakat terhadap proses
dan hasil pemilu
Badan Publik
Keterbukaan
informasi dapat
mencegah munculnya
korupsi dan
maladministrasi, serta
dapat meningkatkan
kepercayaan publik
terhadap kinerja
Badan Publik
Masyarakat
(WNI)
Bagi masyarakat
(WNI), keterbukaan
informasi akan
mempermudah dalam
mengakses layanan
publik, menyediakan
bahan untuk
melakukan kontrol
terhadap jalannya
pemerintahan
Masyarakat non-
WNI
Keterbukaan
informasi bagi
masyarakat non-WNI
dapat meningkatkan
kepercayaan mereka,
dan menumbuhkan
minat investasi
4
5. Tantangan di
ranah Badan
Publik
• Awareness dan political will Badan
Publik masih lemah
• Masih banyak Badan Publik yang
tidak memahami substansi dan
arah UU Keterbukaan Informasi
• Belum tersedia insentif dan
disinsentif yang memadai
Tantangan di ranah
stakeholder utama
• Kinerja PPID masih
lemah
• Komisi Informasi belum
hadir di semua wilayah
Tantangan di
ranah Masyarakat
• Banyak yang belum
memahami hak-hak rakyat
terkait dengan keterbukaan
infromasi
• Skill dalam memanfaatkan
informasi publik masih kurang
ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi?
5
6. 6
DimanaPosisi
Indonesia?
The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open
government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
7. Profil Parpol
• Visi-Misi-Program
• Profil Pengurus
Pusat dan Daerah
Profil Calon
• Capres-Cawapres
• Caleg
• Cakada
Janji
Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
Laporan Dana
Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerludipublikasikan?
7
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PESERTA PEMILU yang perlu dipublikasikan secara
terbuka kepada masyarakat:
8. Profil Penyelenggara
Pemilu
• Profil
penyelenggara
• LHKPN
Jadwal Tahapan
Pemilu
• Capres-Cawapres
• Caleg
• Cakada
Peraturan dan Keputusan
Penyelenggara Pemilu
• Daftar pemilih
• Hasil
penghitungan &
rekap suara
Laporan Hasil Audit Laporan
Dana Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerluDipublikasikan?
8
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PENYELENGGARAAN PEMILU yang perlu
dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
9. Bagaimana
membudayakan
Accessto
Information?
Optimalisasi Kampanye
Kampanye perlu
dioptimalkan baik kepada
masyarakat maupun Badan
Publik
Memperkuat
kinerja PPID
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.
Penegakan hukum
Penegakan Hukum dengan
mengkombinasikan
pendekatan hukum
administrasi dan pidana
Capacity Building
Memperkuat data
literacy dan utilization
of public
data/information
9
10. ApadanBagaimanaPeran
Masyarakatdalam
MemanfaatkanKeterbukaan
InformasiPemilu?
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik
terkait profil peserta pemilu sebagai sarana untuk
menilai dan menjatuhkan pilihan dalam pemilu
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tentang
visi, misi dan janji kampanye sebagai sarana untuk
meminta akuntabilitas pejabat terpilih
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi laporan
dana kampanye sebagai sarana untuk mengkaji
fenomena “trading of influence” penyumbang dana
kampanye terhadap kebijakan pejabat terpilih
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi hasil
penghitungan suara untuk mengontrol akurasi &
validitas hasil pemilu.
10