SlideShare a Scribd company logo

Potensi kerawanan pemilu-updated

Ahsanul Minan
Ahsanul Minan
Ahsanul MinanProgram Coordinator and Anti Money Politics Component Manager

potensi kerawanan pemilu yang perlu diprioritaskan untuk dicermati oleh pengawas pemilu, aktifis pemilu, maupun insan media

Potensi kerawanan pemilu-updated

1 of 8
Download to read offline
Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Oleh: Ahsanul Minan
LEGAL COMPLIANCE
Pidana Pemilu
BUKAN
PELANGGARAN
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta
Pemilu / antar pendukung
(horizontal conflict)
Konflik antara peserta
pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu
(KPU / Pengawas) vertical
conflict
Konflik peserta
pemilu/masyarakat
dengan Pemerintah
Administrasi
Pemilu
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu
Sengketa Pemilu
Sengketa Hasil
Pemilu
PELANGGARAN tidak
terhadap UU Pemilu,
tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
PELANGGARAN
PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
TINGGI
PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
RENDAH
Daya rusak terhadap integritas
pemilu (fairness,
accountability)
Daya rusak tatanan demokrasi
dan good & cleand governance
Daya rusak terhadap moralitas
bangsa
Mengganggu keindahan kota
Mengganggu ketentraman
masyarakat
Manipulasi
dana
kampanye,
manipulasi
hasil
penghitungan
suara
Korupsi
politik
(bansos),
abuse of
power
Money
politik, isu
sara
Pemasang
an atribut
Kampany
e pawai
Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui
pendekatan:
 ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang
berpotensi melakukan pelanggaran pemilu)
 ANALISA MODUS (analisa berbasis modus
pelanggaran pemilu)
 ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak
pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses
penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu,
maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)
 perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 penetapan Peserta Pemilu;
 penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota;
 masa Kampanye Pemilu;
 Masa Tenang;
 pemungutan dan penghitungan suara;
 penetapan hasil Pemilu; dan
 pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.
(Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012)
NO TAHAPAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
TINGGI
ANCAMAN SANKSI
01 Perencanaan program
dan anggaran, serta
penyusunan peraturan
pelaksanaan
penyelenggaraan
Pemilu
1. Keterlambatan Penetapan Peraturan
KPU terkait Tahapan pemilu -
hasilkan kekosongan hukum
2. Kesalahan pengaturan dalam
peraturan KPU - hasilkan
ketidakpastian hukum (misalnya sanksi
pembredelan media dalam PKPU ttg
Kampanye.
02 Pemutakhiran data
Pemilih dan
penyusunan daftar
Pemilih
1. Keterlambatan pembentukan Pantarlih
- berpotensi hasilkan keterlambatan
pemutakhiran daftar pemilih
2. Penghilangan hak pilih
03 pendaftaran dan
verifikasi Peserta
Pemilu
1. Sudah terlewati
04 penetapan Peserta
Pemilu
1. Sudah terlewati
05 penetapan jumlah kursi
dan penetapan daerah
pemilihan
1. Sudah terlewati
Ad

Recommended

ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 

More Related Content

What's hot

Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasaniwank shoeddienk
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihsundulangit
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAAN ASYUF
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptxWidhetaJD
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptCristianoKunto
 
Money politik dalam pemilu demokratis
Money politik dalam pemilu demokratisMoney politik dalam pemilu demokratis
Money politik dalam pemilu demokratisKAMOE Indonesia
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxMudloafAde3
 
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfHaniefAbdillah
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluAhsanul Minan
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 

What's hot (20)

Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxPPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptx
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
 
Money politik dalam pemilu demokratis
Money politik dalam pemilu demokratisMoney politik dalam pemilu demokratis
Money politik dalam pemilu demokratis
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
 
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
 
Pemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritasPemilu yang berintegritas
Pemilu yang berintegritas
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Pengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik PemiluPengawasan Logistik Pemilu
Pengawasan Logistik Pemilu
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 

Similar to Potensi kerawanan pemilu-updated

peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxLkuhapSampang
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupAhsanul Minan
 
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptBahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptSutriDestemiElsi
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Ahsanul Minan
 
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxBIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxkorwilcamkemranjen
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Election Commision
 
Kampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptx
Kampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptxKampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptx
Kampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptxInungSepuluh
 
System Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptxSystem Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptxLuqmanulHakim741161
 
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptxPanwaslihNaganRaya
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...RyanAstro
 
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptxMekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptxinfocom6
 
Demokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala Daerah
Demokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala DaerahDemokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala Daerah
Demokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala DaerahSiti Sahati
 

Similar to Potensi kerawanan pemilu-updated (20)

peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
 
BAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdfBAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdf
 
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbupPengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pilgub pilbup
 
1. PAPARAN ADITYA PERDANA.pptx
1. PAPARAN ADITYA PERDANA.pptx1. PAPARAN ADITYA PERDANA.pptx
1. PAPARAN ADITYA PERDANA.pptx
 
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptBahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
 
bimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptxbimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptx
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptxBIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
BIMTEK 1. PENANGANAN PELANGGARAN.pptx
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
UNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptx
UNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptxUNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptx
UNSIKA SEMINAR 26NOV22.pptx
 
Kampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptx
Kampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptxKampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptx
Kampanye Pemilu legislatif tahun 2024.pptx
 
System Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptxSystem Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptx
 
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
 
PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
 
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptxMekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
 
Pkn final
Pkn finalPkn final
Pkn final
 
pemilu masa sekarang.pptx
pemilu masa sekarang.pptxpemilu masa sekarang.pptx
pemilu masa sekarang.pptx
 
Demokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala Daerah
Demokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala DaerahDemokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala Daerah
Demokrasi Di Tingkat Lokal & Pemilihan Kepala Daerah
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihAhsanul Minan
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Ahsanul Minan
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaAhsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 

Potensi kerawanan pemilu-updated

  • 1. Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Oleh: Ahsanul Minan
  • 2. LEGAL COMPLIANCE Pidana Pemilu BUKAN PELANGGARAN SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu PELANGGARAN
  • 3. PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Daya rusak terhadap moralitas bangsa Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Korupsi politik (bansos), abuse of power Money politik, isu sara Pemasang an atribut Kampany e pawai
  • 4. Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan:  ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu)  ANALISA MODUS (analisa berbasis modus pelanggaran pemilu)  ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu, maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)
  • 5.  perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;  pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;  pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;  penetapan Peserta Pemilu;  penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;  pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;  masa Kampanye Pemilu;  Masa Tenang;  pemungutan dan penghitungan suara;  penetapan hasil Pemilu; dan  pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012)
  • 6. NO TAHAPAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI ANCAMAN SANKSI 01 Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 1. Keterlambatan Penetapan Peraturan KPU terkait Tahapan pemilu - hasilkan kekosongan hukum 2. Kesalahan pengaturan dalam peraturan KPU - hasilkan ketidakpastian hukum (misalnya sanksi pembredelan media dalam PKPU ttg Kampanye. 02 Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih 1. Keterlambatan pembentukan Pantarlih - berpotensi hasilkan keterlambatan pemutakhiran daftar pemilih 2. Penghilangan hak pilih 03 pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu 1. Sudah terlewati 04 penetapan Peserta Pemilu 1. Sudah terlewati 05 penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan 1. Sudah terlewati
  • 7. NO TAHAPAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH 06 pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 1. Manipulasi dukungan calon anggota DPD 2. Manipulasi persyaratan caleg DPR, DPD, atau DPRD • Pemalsuan ijazah • Pemalsuan surat keterangan sehat 07 masa Kampanye Pemilu 1. Dana Kampanye: • Penyumbang fiktif • Memecah sumbangan • Sumbangan dari pihak asing • Tidak menyerahkan laporan dana kampanye 2. Politisasi birokrasi dan PNS/TNI/Polri dalam kampanye 3. Money politics dalam kampanye 4. Penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Negara dalam kampanye 08 Masa Tenang 1. Money politic di masa tenang
  • 8. NO TAHAPAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH 09 pemungutan dan penghitungan suara 1. Manipulasi dalam penghitungan suara: • Pencurian suara parpol yang tidak lolos PT • Pencurian suara partai untuk dijadikan suara caleg • Pencurian suara antar caleg 1. Mengubah berita acara hasil penghitungan suara Pasal 287 Pasal 312 10 penetapan hasil Pemilu 11 pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota