potensi kerawanan pemilu yang perlu diprioritaskan untuk dicermati oleh pengawas pemilu, aktifis pemilu, maupun insan media

1. Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Oleh: Ahsanul Minan

2. LEGAL COMPLIANCE
Pidana Pemilu
BUKAN
PELANGGARAN
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta
Pemilu / antar pendukung
(horizontal conflict)
Konflik antara peserta
pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu
(KPU / Pengawas) vertical
conflict
Konflik peserta
pemilu/masyarakat
dengan Pemerintah
Administrasi
Pemilu
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu
Sengketa Pemilu
Sengketa Hasil
Pemilu
PELANGGARAN tidak
terhadap UU Pemilu,
tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
PELANGGARAN

3. PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
TINGGI
PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
RENDAH
Daya rusak terhadap integritas
pemilu (fairness,
accountability)
Daya rusak tatanan demokrasi
dan good & cleand governance
Daya rusak terhadap moralitas
bangsa
Mengganggu keindahan kota
Mengganggu ketentraman
masyarakat
Manipulasi
dana
kampanye,
manipulasi
hasil
penghitungan
suara
Korupsi
politik
(bansos),
abuse of
power
Money
politik, isu
sara
Pemasang
an atribut
Kampany
e pawai

4. Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui
pendekatan:
 ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang
berpotensi melakukan pelanggaran pemilu)
 ANALISA MODUS (analisa berbasis modus
pelanggaran pemilu)
 ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak
pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses
penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu,
maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)

5.  perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 penetapan Peserta Pemilu;
 penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota;
 masa Kampanye Pemilu;
 Masa Tenang;
 pemungutan dan penghitungan suara;
 penetapan hasil Pemilu; dan
 pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.
(Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012)

6. NO TAHAPAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
TINGGI
ANCAMAN SANKSI
01 Perencanaan program
dan anggaran, serta
penyusunan peraturan
pelaksanaan
penyelenggaraan
Pemilu
1. Keterlambatan Penetapan Peraturan
KPU terkait Tahapan pemilu -
hasilkan kekosongan hukum
2. Kesalahan pengaturan dalam
peraturan KPU - hasilkan
ketidakpastian hukum (misalnya sanksi
pembredelan media dalam PKPU ttg
Kampanye.
02 Pemutakhiran data
Pemilih dan
penyusunan daftar
Pemilih
1. Keterlambatan pembentukan Pantarlih
- berpotensi hasilkan keterlambatan
pemutakhiran daftar pemilih
2. Penghilangan hak pilih
03 pendaftaran dan
verifikasi Peserta
Pemilu
1. Sudah terlewati
04 penetapan Peserta
Pemilu
1. Sudah terlewati
05 penetapan jumlah kursi
dan penetapan daerah
pemilihan
1. Sudah terlewati

7. NO TAHAPAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
TINGGI
PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
RENDAH
06 pencalonan anggota
DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota
1. Manipulasi dukungan calon anggota
DPD
2. Manipulasi persyaratan caleg DPR,
DPD, atau DPRD
• Pemalsuan ijazah
• Pemalsuan surat keterangan sehat
07 masa Kampanye
Pemilu
1. Dana Kampanye:
• Penyumbang fiktif
• Memecah sumbangan
• Sumbangan dari pihak asing
• Tidak menyerahkan laporan dana
kampanye
2. Politisasi birokrasi dan PNS/TNI/Polri
dalam kampanye
3. Money politics dalam kampanye
4. Penyalahgunaan anggaran dan
fasilitas Negara dalam kampanye
08 Masa Tenang 1. Money politic di masa tenang

8. NO TAHAPAN PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
TINGGI
PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
RENDAH
09 pemungutan dan
penghitungan suara
1. Manipulasi dalam penghitungan suara:
• Pencurian suara parpol yang tidak
lolos PT
• Pencurian suara partai untuk
dijadikan suara caleg
• Pencurian suara antar caleg
1. Mengubah berita acara hasil
penghitungan suara
Pasal 287
Pasal 312
10 penetapan hasil Pemilu
11 pengucapan
sumpah/janji anggota
DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota