1. PERBANDINGAN ANTARA UU KORUPSI DENGAN KUHP DAN KUHAP
1. Subyek
KUHP
a. Semua orang
b. korporasi
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
1. Setiap orang
Pasal 1 angka 3 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi.”
2. Korporasi
Pasal 1 angka 1 “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.”
3. Pegawai negri sipil
Pasal 1 angka 2 “Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”
2. Jenis perbuatan.
KUHP
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Pasal 2 – 20 Kecuali: Pasal 4; 12C; 19; 20
a. Merugikan keuangan dan perekonomian negara;
b. Suap menyuap-gratifikasi;
c. Penggelapan dalam jabatan;
d. Pemalsuan;
e. Pemerasan;
f. Perbuatan curang;
g. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
3. Proses beracara
KUHAP
a. Penyelidik
Pejabat polisi

2. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 yaitu “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan
penyelidikan.”
b. Penyidik
1. Pejabat polisi
2. Pegawai negri sipil
Pasal 1 angka 1 jo pasal 6 ayat (1) yaitu : “Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
c. Penuntut
Jaksa
Pasal 1 angka 6b jo pasal 13 yaitu : “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim.”
d. Alat bukti
Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah adalah :
a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
a. Penyelidik
1. Komisi pemberantasan korupsi
Pasal 43 ayat (1) yaitu : “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi
Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.”
b. Penyidik
1. keJaksaan
2. kepolisian
3. Komisi pemberantasan korupsi
Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
c. penuntut
1. kejaksaan
2. kepolisian
3. komisi pemberantasan korupsi
Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
d. Alat bukti
Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah :

3. 1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
Di tambah pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yaitu
1. Penyadapan
4. Sanksi
KUHP
Pasal 10.
Pidana terdiri atas: (KUHP 69.)
a. pidana pokok:
1. pidana mati; (KUHP 6, 11, 67.)
2. pidana penjara; (KUHP 12-17, 24 dst., 27 dst., 32 dst., 38, 42, 67; Inv. Sw. 2 dst.)
3. pidana kurungan; (KUHP 18-33, 38, 41 dst.; Inv. Sw. 2 dst.)
4. pidana denda; (KUHP 30-33, 38, 42.)
5. (s.d. t. dg. UU No. 2011946.) pidana tutupan;
b. pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu; (KUHP 35 dst., 38, 47 3.)
2. perampasan barang-barang tertentu; (ISR. 145; KUHP 39-42.)
3. pengumuman putusan hakim. (KUHP 43, 473.)
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
1. Hukuman mati
2. Penjara seumur hidup
3. Denda
Pasal 5, 6, dan 12,