Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap

1. JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PEDOMAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN JAKSA AGUNG ATAS PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN,
PENGGELEDAHAN, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN TERHADAP JAKSA
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
a. Bahwa profesi Jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali perkara
pidana atau selaku dominus litis memiliki peran penting dan strategis
untuk mewujudkan supremasi hukum. Dalam menjalankan tugas
penegakan hukum, Jaksa seringkali berada dalam situasi yang tidak
menguntungkan dari segi keamanan baik harta benda, keluarga
bahkan jiwanya sendiri sehingga memerlukan pelindungan hukum.
b. Bahwa salah satu bentuk pelindungan terhadap profesi Jaksa
diwujudkan dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung atas
pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan
penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana
pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan
undang-undang.
c. Bahwa Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan
bertanggung jawab mengendalikan dan menjamin pelaksanaan tugas
dan wewenang Jaksa dalam proses penegakan hukum berjalan
dengan baik dan benar menurut saluran hierarki serta dalam rangka
menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai profesi terhormat.

2. - 2 ­
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pemberian izin
Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan,
penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
b. Tujuan
Pedoman In! bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada
Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan
intimidasi, gangguan, godaaan, campur tangan yang tidak tepat atau
pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap
pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban
lainnya.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pemberian izin Jaksa Agung atas
pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan
terhadap J aksa yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
b. Undang··Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

3. - 3 ­
d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
e. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER­
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1094).
BAB II
TATA CARA PEROLEHAN IZIN JAKSA AGUNG
Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan,
pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa
yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, yang dalam
pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut:
1) Untuk memperoleh lzm Jaksa Agung, instansi pemohon harus
mengajukan permohonan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan,
penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang disangka melakukan
tindak pidana.
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dilengkapi
dengan dokumen persyaratan, paling sedikit:
a. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
b. laporan atau pengaduan;
c. resume penyidikan/laporan perkembangan penyidikan; dan
d. berita acara pemeriksaan saksi.
3) Permohonan izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dilakukan pemeriksaan terhadap:
a. seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada angka 2);

4. - 4 ­
b. kesesuaian dokumen dengan substansi yang termuat dalam dokumen;
dan
c. urgensi pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan
penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan.
4) Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat
lainnya ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan
permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 3).
5) Dalam keadaan tertentu, Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus
Jaksa Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung
berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda terkait untuk memperoleh
informasi dan pendapat mengenai Jaksa yang hendak dilakukan
pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan
penahanan.
6) Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan pendapat mengenai
Jaksa yang hendak dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan,
penangkapan, dan penahanan, Jaksa Agung Muda terkait dapat
melakukan ekspose.
7) Ekspose sebagaimana dimaksud pada angka 6) dapat melibatkan satuan
kerja terkait.
8) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
angka 4) dinyatakan tidak lengkap, tidak bersesuaian atau tidak memiliki
urgensi untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan,
penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan maka
Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat
lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung memberikan pertimbangan kepada
Jaksa Agung untuk menolak permohonan izin dari instansi pemohon.
9) Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan
oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau
pejabat lainnya yang ditunjuk kepada pimpinan instansi penyidik paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak persetujuan izin Jaksa Agung diterbitkan.
10) Penyampaian persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung
sebagaimana dimaksud pada angka 9) disampaikan tembusannya kepada
satuan kerja terkait.
11) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diberikan
dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan
penahanan terhadap Jaksa yang terlebih dahulu menyampaikan laporan

5. - 5
hingga kasus yang dilaporkan oleh Jaksa telah diputus oleh pengadilan
dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12) Dalam hal terdapat surat permohonan izin dari instansi lain yang hendak
melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan
penahanan terhadap Jaksa yang langsung ditujukan kepada kepala
satuan kerja maka kepala satuan kerja:
a. meneliti terlebih dahulu apakah dugaan tindak pidana yang
dituduhkan kepada Jaksa tersebut memang benar suatu perbuatan
pidana atau sebagai bentuk intimidasi Jaksa dalam menjalankan
profesinya.
b. memberikan petunjuk kepada instansi tersebut untuk mengirimkan
surat permohonan izinnya ditujukan kepada Jaksa Agung dengan
memperhatikan asas kesetaraan institusi, apabila dugaan tindak
pidana yang dituduhkan kepada Jaksa tersebut benar.
c. melindungi Jaksa tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi
terkait, apabila dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Jaksa
tersebut tidak benar.
13) Untuk Jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana maka:
a. Izin Jaksa Agung tidak diperlukan; dan
b. Kepala satuan kerja segera berkoordinasi dengan instansi lain terkait,
mengambil langkah-Iangkah yang dianggap perlu dan memberikan
bantuan pendampingan hukum kepada Jaksa yang tertangkap tangan
melakukan tindak pidana.
14) Ketentuan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan
penahanan terhadap Jaksa berdasarkan Pedoman ini berlaku secara
mutatis mutandis terhadap Jaksa sebagai saksi.
BAB III
PELAPORAN
Pelaksanaan izin Jaksa Agung dilaporkan oleh kepala satuan kerja tempat
Jaksa yang bersangkutan bertugas danjatau satuan kerja Kejaksaan yang
daerah hukumnya sarna dengan pemohon secara berjenjang kepada Jaksa

6. - 6 -
Agung yang tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda terkait dan
Jaksa Agung Muda Pengawasan.
BABIV
PENUTUP
Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,