Proses hukum pidana dapat dimulai melalui tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan, atau pengaduan. Tertangkap tangan terjadi ketika seseorang tertangkap sedang melakukan kejahatan. Laporan adalah pemberitahuan kejadian kejahatan kepada pihak berwenang. Pengaduan dilakukan oleh korban dan meminta pihak berwenang menindak pelaku.

1. PERTEMUAN Ke-2
Awal Proses Berlakunya Hapid
Prodi Hati Nurani
Fakultas Keikhlasan
Universitas Kehidupan
Juni 2021

2. Pertanyaan

3. AWAL MULA HAPID DIGELAR
Proses digelarnya sebuah Acara Hukum Pidana
adalah jika telah terjadi hal-hal berikut ini:
A.TERTANGKAP TANGAN
B.LAPORAN
C.PENGADUAN

4. 1. TERTANGKAP TANGAN
Pasal 57 HIR, berbunyi “kedapatan tengah
berbuat“ yaitu, bila kejahatan atau
pelanggaran kedapatan sedang dilakukan,
atau dengan segera kedapatan sesudah
dilakukan atau bila dengan segera sesudah
itu ada orang diserukan oleh suara ramai
sebagai orang yang melakukannya, atau bila
padanya kedapatan barang-barang, senjata-
senajata, alat perkakas atau surat-surat yang
menunjukkan bahwa kejahatan atau
pelanggaran itu yang melakukan atau
membantu melakukannya

5. Pasal 1 butir 19 KUHAP menyatakan bahwa yang
dimaksud Tertangkap Tangan yaitu “Tertangkapnya
seorang pada waktu sedang melakukan tindak
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa
saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai
orang yang melakukannya, atau apabila sesaat
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga
keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah
pelakunya atau turut melakukan atau membantu
melakukan tindak pidana itu”.

6. Berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUHAP, maka
unsur-unsur Tertangkap Tangan, yaitu:
1. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang
yang tertangkap.
2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana,
artinya : orang itu tertangkap itu sewaktu
sedang melakukan tindak pidana.

7. 3. Segera sesudah beberapa saat tindak
pidana itu dilakukan, artinya si pelaku
tertangkap beberapa saat kemudian
setelah melakukan tindak pidana itu,
Segera berarti bahwa jarak antara terjadi
tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku
tidak terlalu lama, sehingga tidak ada
keragu-raguan bahwa tersangka adalah
Pelakunya.

8. 4. Sesaat kemudian diserukannya/
diteriakkan oleh khalayak ramai
sebagai orang yang melakukan tindak
pidana, artinya si pelaku ketika sedang
melakukan perbuatan tindak pidana
terlihat oleh khalayak ramai, lalu
diserukan sebagai pelakunya dan
ketika ia melarikan diri ditangkap oleh
orang ramai tersebut.

9. 5. Sesaat kemudian padanya ditemukan
benda yang diduga keras telah digunakan
untuk melakukan tindak pidana dan/atau
barang bukti hasil kejahatannya
Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir
bahwa Tertangkap Tangan sama dengan
“Heterdaad”, yaitu “Kedapatan tengah
berbuat, tertangkap basah; pada waktu
kejahatan tengah dilakukan atau tidak
lama sesudah itu diketahui orang”

10. Proses Pemeriksaan
1. Menurut Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP,
bahwa:
Dalam hal Tertangkap Tangan tanpa menunggu
perintah penyidik, penyelidik wajib segera
melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5
ayat (1) huruf b.
Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada
ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan
melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum

11. Menurut Pasal 111 KUHAP, bahwa:
(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang
berhak -sedangkan setiap orang yang mempunyai
wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman
dan keamanan umum wajib- menangkap
tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa
barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
(2) Setelah menerima penyerahan tersangka
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik
atau penyidik wajib segera melakukan
pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka
penyidikan.

12. Pasal 1 butir 24 KUHAP, LAPORAN adalah
Pemberitahuan yang disampaikan oleh
seorang karena hak atau kewajiban
berdasarkan undang-undang kepada
Pejabat yang berwenang tentang telah
atau sedang atau diduga akan terjadinya
peristiwa pidana

13. Jadi Laporan adalah sesuatu
peristiwa yang telah dilaporkan kepada
pejabat yang berwenang tentang
suatu tindak pidana,untuk dapat
segera ditindak lanjuti oleh pejabat
yang bersangkutan (proses
penyelidikan/penyidikan).

14. Pihak Pelapor
Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka
KUHAP telah menentukan pihak-pihak yang
berhak melapor, sebagaimana menurut Pasal
108 KUHAP, sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat,
menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa
yang merupakan tindak pidana, berhak
mengajukan laporan kepada penyelidik dan/atau
penyidik baik lisan maupun tertulis

15. (2) setiap orang yang mengetahui permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana, terhadap
ketentraman umum dan keamanan umum atau
terhadap hak milik wajib seketika itu juga
melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau
penyidik.
(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka
melaksanakan tugasnya yang mengetahui
tentang terjadinya peristiwa pidana yang
merupakan tindak pidana wajib segera
melaporkan hal itukepada penyelidik atau
penyidik.

16. Tempat/alamat Laporan
Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka
setiap orang berhak melapor sebagaimana
menurut Pasal 108 KUHAP, maka untuk
melaporkan adanya tindak pidana dimaksud
menurut Pasal 108 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP
yaitu “laporan baik lisan maupun tertulis harus
dilaporkan atau disampaikan kepada Polisi
selaku Penyelidik/penyidik tunggal untuk tindak
pidana umum”.

17. Cara/Bentuk Laporan
Untuk melaporkan suatu tindak pidana, maka cara atau bentuk
pelaporan seseorang dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Menurut Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 108 ayat (3), (4)
dan (5) KUHAP, bahwa:
(1) Laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh
pelapor.
(2) Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik
dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.
(3) Dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan
sebagai catatan dalam laporan tersebut.
(4) Setelah menerima laporan, penyelidik atau penyidik harus
memberikan tanda penerimaan laporan kepada yang
bersangkutan.

18. 3. Apabila si pelapor tidak dapat menulis, maka
laporan si pelapor dicatat oleh penyidik kemudian
dibacakan kembali, dan hal itu harus disebutkan
sebagai catatan dalam laporan tersebut. (Pasal 103
ayat (3) KUHAP), dan proses selanjutnya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (2)
KUHAP jo. Pasal 108 ayat (6)
KUHAP.
4. Dengan laporan secara tertulis (Pasal 103 ayat (1)
jo Pasal 108 ayat (1) dan (4) KUHAP).
5. Untuk itu Penyidik wajib memberikan surat tanda
tarima penerimaan laporan kepada pelapor. (Pasal
103 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 108 ayat (6) KUHAP)

19. Proses Pelaporan
• Untuk menindak lanjuti setiap laporan tentang suatu
tindak
• pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai
berikut:
• 1. Penyelidik menerima laporan tentang terjadinya
suatu
• peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana
wajib
• segera melakukan tindakan penyelidikan yang
diperlukan
• (Pasal 102 ayat (1) KUHAP).

20. 2. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut
pada ayat (1) penyelidik wajib membuat berita
acara dan melaporkannya kepada penyidik
sedaerah hukum. (Pasal 102 ayat (3) KUHAP).
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima
laporan tersebut segera datang ke tempat
kejadian dapat melarang setiap orang untuk
meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di
situ belum selesai. (Pasal 111 ayat (3) KUHAP)

21. Perbedaan Laporan dan Pengaduan
1. = Pengaduan berisi bukan saja laporan akan
tetapi juga permintaan supaya yang melakukan
tindak pidana segeradituntut (tindakan);
sedangkan
= Laporan hanya sekedar melaporkan tentang
terjadi suatu tindak pidana (tanpa adanya
permintaan agar segera dituntut atau diambil
tindakan)

22. 2. = Pengaduan mempunyai batas waktu untuk
dapat dilaporkan; sedangkan
= Laporan tidak ada batas waktu untuk dapat
melaporkan atas sewaktu-waktu.
3. = Pengaduan hanya dapat dilakukan
pelaporan oleh orang-orang tertentu yang
disebut dalam undang-undang dan dalam
kejahatan tertentu; sedangkan
= Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dapat
melaporkan, dan semua tindak kejahatan atau
tindak pidana.

23. Pengertian Pengaduan menurut Pasal 1 butir 25
KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan
pengaduan adalah “Pemberitahuan disertai
permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak menurut hukum seorang yang telah
melakukan tindak pidana aduan yang
merugikannya”.

24. Pasal 108 ayat (1) KUHAP, bahwa Pengaduan
baru dapat dilakukan Tindakan atau Proses atas
dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang
terkena/korban karena terjadinya tindak pidana.
Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan
kepada penyelidik / penyidik untuk melakukan
penyelidikan/penyidikan atas suatu peristiwa
pidana dari orang yang menjadi korban atau
dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu

25. MACAM TINDAK PIDANA ADUAN
1. Tindak Pidana Aduan Absolut (Absolute Klachdelict)
Yang dimaksud dengan tindak pidana Aduan Absolut
adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut, apabila
tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang
dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak
pidana tersebut, sebab di dalam tindak pidana aduan
absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah
peristiwanya, sehingga permintaan dalam penuntutan
dalam pengaduan harus berbunyi “saya minta agar
peristiwa ini dituntut

26. Pasal 284 KUHPid (Perzinahan),
Pasal 287 KUHPid (Perzinahan wanita di bawah
umur),
Pasal 293 KUHPid (Cabul anak yang di bawah
umur),
Pasal 310 KUHPid (Penghinaan dengan
pencemaran nama baik/ kehormatan
seseorang),
Pasal 311 KUHPid (Fitnah sengaja mencemarkan
nama baik/ kehormatan seseorang),

27. Pasal 315 KUHPid (Penghinaan ringan: penghinaan
yang tidak bersifat pencemaran),
Pasal 317 KUHPid (Pengajuan laporan/pengaduan/
pemberitahuan palsu kepada penguasa),
Pasal 318 KUHPid (Persangkaan palsu),
Pasal 322/323 KUHPid (Membuka rahasia yang
wajib disimpannya karena pekerjaan/jabatannya),
Pasal 332 KUHPid (Melarikan seorang perempuan)
Pasal 369 KUHPid.

28. 2. Tindak Pidana Aduan Relatif (Relatieve
Klachdelict)
Tindak pidana Aduan Relatif pada prinsipnya
bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi
termasuk laporan (delik biasa). Akan tetapi akan
menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam
lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutan
dilakukan Bukan peristiwanya atau kejahatannya
tetapi hanya kepada orang-orang yang telah
melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu,
apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan
Penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah
(spleit).

29. Pasal 367 KUHPid (pencurian dalam lingkungan
keluarga),
Pasal 370 KUHPid (pemerasan dalam lingkungan
keluarga),
Pasal 376 KUHPid (penggelapan dalam
lingkungan keluarga),
Pasal 394 KUHPid (penipuan dalam lingkungan
keluarga).

30. Pasal 5 ayat 1 poin b
Atas perintah penyidik dapat melakukan
tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada
penyidik