slide ini menjelaskan hasil analisa awal atas laporan dana kampanye pada pemilu serentak tahun 2019, disertai dengan saran tindakan pengawannya

1. Dana Kampanye Pemilu
Serentak 2019
Ahsanul Minan
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Disampaikan dalam acara FGD Analisis Dana Kampanye Pemilu 2019, Bawaslu RI, Jakarta, 7 Mei 2019

2. PERBANDINGAN SUMBANGAN
JOKOWI-KMA
• Mengandalkan dana pihak ketiga, tidak ada kontribusi dana dari paslon
• Kelompok bisnis menjadi penopang utama dana kampanye (gabungan
= 83%). Rawan terhadap kemungkinan terjadinya kooptasi.
• Sebagai calon inkumben, postur sumbangan dana kampanye 01
memperkuat teori incumbency (bahwa inkumben lebih menarik minat
penyumbang)
PRABOWO-SANDI
• Mengandalkan dana internal paslon (91%). Namun jumlah dana yang
dilaporkan ini sangat jauh lebih kecil dari info yang beredar di media
massa sebelumnya.
• Pernah menggalang donasi publik, namun hanya mampu
mengumpulkan 9 milyar (kalah jauh dengan sumbangan perseorangan
di kubu 01 yang mencapai 20 milyar.
Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr.
(H.C) KH. Ma'ruf Amin
Paslon Parpol/Gabungan Parpol
Perseorangan Kelompok
Usaha non Pemerintah
H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga
Salahuddin Uno
Paslon Parpol/Gabungan Parpol
Perseorangan Kelompok
Usaha non Pemerintah

3. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Pertemuan Terbatas
Pertemuan Tatap Muka
Iklan di Media Massa
APK
Penyebaran Bahan Kampanye
Rapat Umum
Lain-Lain
Pembelian Kendaraan
Pembelian Peralatan
Lain
PERBANDINGAN LAPORAN BELANJA KAMPANYE
Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr.
(H.C) KH. Ma'ruf Amin
H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno
PENELUSURAN LANJUTAN...
• PERLU profiling penyumbang masing-masing paslon, terutama dari unsur kelompok dan perusahaan.
• Tracking terhadap kemungkinan adanya sumbangan fiktif, sumbangan ilegal, dll.
• Perlu tracking kebenaran laporan belanja kampanye, terutama melalui iklan media massa. (Note; belanja iklan yang dilaporkan paslon 02 sangat kecil)

4. POTRET
• Caleg masih mendominasi sebagai penopang biaya kampanye, fenomena ini merata di seluruh partai.
• Nasdem dan Perindo yang dimiliki oleh konglomerat media, tercatat menjadi partai penyumbang terbesar. Sedangkan partai penyumbang terkecil adalah PKPI
dan PKB (dibandingkan dengan pemilu 2014 institusi PKB menjadi partai penyumbang terbesar (secara proporsi) dalam dana kampanye).
• Sumbangan perusahaan tercatat masuk ke PKB, PSI, dan sebagian kecil ke Nasdem dan Golkar. Hal ini menunjukkan fenomena yang ganjil, karena PKB merupakan
partai menengah, dan PSI merupakan partai baru. Sedangkan partai besar dan partai penguasa tidak tercatat menerima sumbangan dari perusahaan.

5. POTRET
• Selaras dengan fakta bahwa Caleg mendominasi sebagai penopang biaya kampanye, tercermin dalam model belanja kampanye yang didominasi oleh
belanja jasa dalam bentuk kampanye Caleg.
• PSI sebagai partai baru sangat agressif dalam berkampanye di media massa dengan menghabiskan 20 milyar, sedikit di bawah Nasdem yang
menghabiskan 29 milyar. Anehnya, Perindo yang telah sejak awal berkampanye di media massa (terutama di tv) justru melaporkan nihil.

6. KOMENTAR UMUM
• Dalam laporan penerimaan dana kampanye (baik Pilpres maupun
pileg), perlu dilakukan pendalaman terkait dengan sumbangan dari
pihak ketiga (perusahaan atau kelompok), untuk menguji kebenaran
laporan tersebut.
• Kontribusi sumbangan pihak ketiga (perusahaan dan kelompok)
yang sangat besar kepada Paslon 01 perlu dicermati, terkait potensi
dampak politiknya.
• Potensi masalah dan pelanggaran dalam dana kampanye pemilu
2019, polanya masih mirip dengan pemilu 2014, sehingga pengawas
pemilu perlu membuka kembali file pengawasan yang lama. Praktek
pemilu serentak tidak terlihat berpengaruh/mengubah secara
signifikan terhadap model belanja kampanye (merujuk pada LPPDK)

7. Terima Kasih