Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Secara embrionik Konsep negara hukum digagas oleh PLATO dalam bukunya NOMOI yang mengemukakan bahwa Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik
Konsep ini kemudian didukung oleh muridnya ARISTOTELES dalam bukunya Politica yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum
Pengantar Ilmu Hukum ( PHI) merupakan terjemahan dari mata kuliah inleiding tot de recht sweetenschap yang diberikan di Recht School ( RHS) atau sekolah tinggi hokum Batavia di jaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia ( Jakarta sek.) istilah itupun sama dengan yang terdapat dalam undang-undang perguruan tinggi Negeri Belanda Hoger Onderwijswet 1920.
Di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah “ pengantar ilmu hukum .” adalah perguruan tinggi Gajah Mada yang didirikan di yogyakarta 13 maret 1946
Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang PertamaFKP2B Cikarang
RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG
Gedung Aula Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi , Hari Minggu , Tanggal 6 Maret 2016
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma
kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No.
28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Siapa
yang peduli asas? Mungkin hanya kalangan akademisi. Padahal asas hukum
adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan
intepretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang
perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.
3. Istilah
• Di Belanda dikenal dengan “Algemene
Beginselen van Behoorllijke Bestuur” (ABBB)
• Di Inggris dikenal “The Principal of Natural
Justice”
• Di Perancis “Les Principaux Generaux du Droit
Coutumier Publique”
• Di Belgia “Aglemene Rechtsbeginselen”
• Di Jerman “Verfassung Sprinzipien”
• Di Indonesia “Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik”.
4. Di Belanda
• Di Belanda Asas-asas umum pemerintahan yang baik (ABBB)
dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, namun harus ditaati
oleh pemerintah. Diatur dlm Wet AROB (Administrative
Rechtspraak Overheidsbeschikkingen) yaitu Ketetapan-ketetapan
Pemerintahan dalam Hukum Administrasi oleh Kekuasaan
Kehakiman “Tidak bertentangan dengan apa dalam kesadaran
hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku (hidup) tentang
pemerintahan yang baik”. Hal itu dimaksudkan bahwa asas-asas itu
sebagai asas-asas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh
hakim.
• Sebagai hukum tidak tertulis, arti yg tepat u ABBB bagi tiap keadaan
tersendiri, tidak selalu dapat dijabarkan dgn teliti.
• Paling sedikit ada 7 ABBB yg sudah memiliki tempat yg jelas di
Belanda: Asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian
hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan
‘detournement de pouvoir’, dan larangan bertindak sewenang2.
5. Penjelasan Asas (1)
• 1. Asas persamaan: Hal-hal yg sama harus iperlakukan
sama.
• 2. Asas kepercayaan: legal expectation, harapan2 yg
ditimbulkan (janji2, keterangan2, aturan2 kebijaksanaan
dan rencana2) sedapat mungkin hrs dipenuhi.
• 3. Asas kepastian hukum: scr materiil menghalangi bdn
pmrth u menarik kembali suatu ketetapan dan
mengubahnya yg menyebabkan kerugian yg
berkpntingan (kecuali krn 4 hal: dipaksa o keadaan, tap
didasarkan kekeliruan, tap bdsrkan ktrgn yg tdk benar,
syarat tap tdk ditaati); secara formil ketetapan yg
memberatkan dan menguntungkan hrs disusun dgn
kata2 yg jelas.
6. Penjelasan Asas (2)
• 4. Asas kecermatan: suatu tap hrs diambil dan
disusun dgn cermat (pihak ke3, hearing, nasihat
• 5. Asas pemberian alasan: tap hrs memberikan
alasan, hrs ada dsr fakta yg teguh dan
alasannya hrs mendukung.
• 6. lrgn penyalahgunaan wewenang: tdk blh
mnggunakan wewenang u tujuan yg lain.
• 7. lrgn willekeur: wenang, kurang
memperhatikan kptgn umum, dan secara
kongkret merugikan
7. Asas formal dan material
• Asas formal: kecermatan dan pemberian
alasan
• Asas material: persamaan, kepercayaan
dan kepastian hukum
• Beda konsekuensinya. Formal: msh bisa
diterima kembali, material: harus
sebaliknya.
8. AUPB di Indonesia (1)
• 1. Asas kepastian hukum
• 2. Asas keseimbangan: penjatuhan hukuman yg wajar
thd pegawai.
• 3. Asas kesamaan
• 4. Asas bertindak cermat
• 5. Asas motivasi
• 6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan
• 7. Asas permainan yang layak: pemerintah memberikan
kesempatan yg seluas2nya kpd masy u mendapatkan
informasi yg benar dan adil
9. AUPB di Indonesia (2)
• 8. Asas keadilan atau kewajaran
• 9. Asas menanggapi pengharapan yg wajar
• 10. Asas meniadakan suatu akibat keputusan2 yg batal:
jika akibat pembatalan keputusan ada kerugian, maka
phk yg dirugikan hrs diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
• 11. Asas perlindungan pandangan hidup pribadi: setiap
PNS diberi kebebasan dan hak u mengatur hidup
pribadinya dgn batas Pancasila
• 12. Asas kebijaksanaan:Pmrth berhak u membuat
kebijaksanaan demi kepentingan umum
• 13. Asas pelaksanaan kepentingan umum:
10. Perbandingan ABBB dan AUPB
• Asas persamaan
• asas kepercayaan
• asas kepastian hukum
• asas kecermatan
• asas pemberian alasan
• larangan ‘detournement de
pouvoir’
• dan larangan bertindak
sewenang2
• Asas kesamaan
• Asas menanggapi
pengharapan yg wajar
• Asas kepastian hukum
• Asas bertindak cermat
• Asas motivasi
• Asas jgn mencpuradukkan
wwng
• Asas keadilan dan kewajaran
• Asas keseimbangan
• Asas fair play
• Asas meniadakan akibat ptsn
btl
• Asas pldgn pdgn hdp
• Asas kebijaksanaan
• Asas kepentingn umum
11. Menurut Peraturan Perundang-
undangan
• Dengan diundangkannya UU No. 28 tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-asas
umum pemerintahan yang baik di
Indonesia diidentifikasikan dalam Pasal 3
dirumuskan sebagai Asas umum
Perpenyelenggaraan negara
12. 1. Asas Kepastian Hukum
• adalah asas dalam rangka negara hukum
yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan
keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara
13. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara
• adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian dan
keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara
14. 3. Asas Kepentingan Umum
• adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif dan selektif
15. 4. Asas Keterbukaan
• adalah asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan dan rahasia negara
16. 5. Asas Proporsionalitas
• adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggara negara
17. 6. Asas Profesionalitas
• adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
18. 7. Asas Akuntabilitas
• adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
(SAKIP)