slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet. Isu mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi di Indonesia mulai menguat seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang, yang berbuntut pada aksi penipuan, kian menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak atas privasi.
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet. Isu mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi di Indonesia mulai menguat seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang, yang berbuntut pada aksi penipuan, kian menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak atas privasi.
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Slide ini menjelaskan pengantar tentang riset sosial dan kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. dirangkum dari chapter I buku Social Research Methods yang ditulis oleh W. Lawrence Neuman
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
2. Apa itu Moral?
Moral adalah tatanan sosial yang
mengatur tentang perilaku yang harus
dilakukan atau dilarang untuk
dilakukan oleh seseorang.
Ilmu yang mempelajari tentang moral
disebut dengan ilmu etika, meskipun
dalam prakteknya kedua terminologi ini
sering dipertukarkan
3. Apakah hukum harus selalu
selaras dengan moral (dan juga
keadilan) ?
Apakah jika hukum tidak selaras
dengan moral (dan juga keadilan)
berarti hukum tidak valid ?
Kontroversi Publik
4. Moral memiliki 3 “keterbatasan”:
Moral hanya
sekumpulan norma
sosial yang tidak
memiliki perangkat
sanksi yang bersifat
koersif. Sanksi dalam
norma moral hanya
berupa persetujuan
atau ketidaksetujuan
terhadap
tindakan/perilaku
yang melanggar
norma moral.
Moral berangkat dari
nilai yang berasal dari
keyakinan keagamaan
dan dari kekuasaan
ilahiyah sehingga tidak
dapat diuji validitasnya.
Kebenaran moral akan
sangat rentan ketika
diperhadapkan dengan
moral lain yang
bersumber dari
keyakinan agama
lainnya.
Norma moral sangat
dipengaruhi oleh ruang
dan waktu. Nilai moral
yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
sebuah komunitas di
suatu waktu, akan
berbeda dengan nilai
moral yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
komunitas di tempat dan
waktu lainnya, sehingga
dengan demikian nilai
moral memiliki tingkat
relativitas yang tinggi.
5. Dampak Keterbatasan Moral terhadap
Hubungannya dengan Hukum
Hukum tidak sama
dengan moral.
Moral tidak bersifat
koersif, sedangkan
hukum bersifat
koersif.
Menyamakan hukum
dengan moral
merupakan
pandangan yang
tidak tepat, dan
mereduksi nilai
hukum itu sendiri
Hukum tidak bisa diuji validitasnya
berdasarkan moral
Moral dibangun salah
satunya bersumber
dari keyakinan
keagamaan, yang
tidak dapat diuji
secara ilmiah
Moral sebagai norma
sosial dipengaruhi
oleh ruang dan
waktu, sehingga
bersifat relatif
6. Catatan Terhadap Penjelasan Kelsen
Penjelasan Kelsen melalui teori hukum murni mengenai hubungan
antara moral dan hukum ini sangat penting terutama untuk
mendudukkan masalah yang seringkali muncul dalam masyarakat yang
menganggap bahwa hukum haruslah selaras dengan moral, padahal
moral memiliki validitas yang relatif.
Bahwa norma hukum memiliki kesamaan dengan norma moral, hal itu
diakui oleh Kelsen, karena menurutnya, keduanya sama-sama mengatur
tentang perilaku manusia. Namun dalam hal isi (content) maka hukum
tidak sama dengan moral, melainkan hukum lebih dari sekedar moral dan
harus melampaui moral yang validitasnya bersifat relatif.
Namun demikian, terdapat sebuah kelemahan dari penjelasan Kelsen,
ketika dia menegaskan tentang relatifitas norma moral yang dipengaruhi
oleh ruang, waktu, dan keyakinan keagamaan manusia, pada saat yang
sama dia tidak menjelaskan tentang kemungkinan bahwa norma hukum
juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang (juga) dapat mempengaruhi
validitasnya. Sebuah norma hukum yang berlaku, dalam perjalanannya
dapat juga berkurang atau bahkan hilang validitasnya seiring perubahan
waktu, ruang dan keyakinan manusia.