SlideShare a Scribd company logo
Hukum dan Moral
Menurut Hans Kelsen
Ahsanul Minan
NPM : 1806158966
Apa itu Moral?
Moral adalah tatanan sosial yang
mengatur tentang perilaku yang harus
dilakukan atau dilarang untuk
dilakukan oleh seseorang.
Ilmu yang mempelajari tentang moral
disebut dengan ilmu etika, meskipun
dalam prakteknya kedua terminologi ini
sering dipertukarkan
Apakah hukum harus selalu
selaras dengan moral (dan juga
keadilan) ?
Apakah jika hukum tidak selaras
dengan moral (dan juga keadilan)
berarti hukum tidak valid ?
Kontroversi Publik
Moral memiliki 3 “keterbatasan”:
Moral hanya
sekumpulan norma
sosial yang tidak
memiliki perangkat
sanksi yang bersifat
koersif. Sanksi dalam
norma moral hanya
berupa persetujuan
atau ketidaksetujuan
terhadap
tindakan/perilaku
yang melanggar
norma moral.
Moral berangkat dari
nilai yang berasal dari
keyakinan keagamaan
dan dari kekuasaan
ilahiyah sehingga tidak
dapat diuji validitasnya.
Kebenaran moral akan
sangat rentan ketika
diperhadapkan dengan
moral lain yang
bersumber dari
keyakinan agama
lainnya.
Norma moral sangat
dipengaruhi oleh ruang
dan waktu. Nilai moral
yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
sebuah komunitas di
suatu waktu, akan
berbeda dengan nilai
moral yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
komunitas di tempat dan
waktu lainnya, sehingga
dengan demikian nilai
moral memiliki tingkat
relativitas yang tinggi.
Dampak Keterbatasan Moral terhadap
Hubungannya dengan Hukum
Hukum tidak sama
dengan moral.
Moral tidak bersifat
koersif, sedangkan
hukum bersifat
koersif.
Menyamakan hukum
dengan moral
merupakan
pandangan yang
tidak tepat, dan
mereduksi nilai
hukum itu sendiri
Hukum tidak bisa diuji validitasnya
berdasarkan moral
Moral dibangun salah
satunya bersumber
dari keyakinan
keagamaan, yang
tidak dapat diuji
secara ilmiah
Moral sebagai norma
sosial dipengaruhi
oleh ruang dan
waktu, sehingga
bersifat relatif
Catatan Terhadap Penjelasan Kelsen
Penjelasan Kelsen melalui teori hukum murni mengenai hubungan
antara moral dan hukum ini sangat penting terutama untuk
mendudukkan masalah yang seringkali muncul dalam masyarakat yang
menganggap bahwa hukum haruslah selaras dengan moral, padahal
moral memiliki validitas yang relatif.
Bahwa norma hukum memiliki kesamaan dengan norma moral, hal itu
diakui oleh Kelsen, karena menurutnya, keduanya sama-sama mengatur
tentang perilaku manusia. Namun dalam hal isi (content) maka hukum
tidak sama dengan moral, melainkan hukum lebih dari sekedar moral dan
harus melampaui moral yang validitasnya bersifat relatif.
Namun demikian, terdapat sebuah kelemahan dari penjelasan Kelsen,
ketika dia menegaskan tentang relatifitas norma moral yang dipengaruhi
oleh ruang, waktu, dan keyakinan keagamaan manusia, pada saat yang
sama dia tidak menjelaskan tentang kemungkinan bahwa norma hukum
juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang (juga) dapat mempengaruhi
validitasnya. Sebuah norma hukum yang berlaku, dalam perjalanannya
dapat juga berkurang atau bahkan hilang validitasnya seiring perubahan
waktu, ruang dan keyakinan manusia.

More Related Content

What's hot

Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Dian Oktavia
 
Mazhab Dalam Ilmu Hukum
Mazhab Dalam Ilmu Hukum Mazhab Dalam Ilmu Hukum
Mazhab Dalam Ilmu Hukum
Totok Priyo Husodo
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukum
Warnet Raha
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
ICT Watch
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Yapiter Marpi
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesia
Danang Satriya
 
Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)
Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)
Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)UIN Surabaya
 
Analisa Citra VIsual
Analisa Citra VIsualAnalisa Citra VIsual
Analisa Citra VIsual
Saiful Yahya
 
Teori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolik
Teddy Ayomi
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Idik Saeful Bahri
 
Teori konstruksi sosial realitas mardiani rohaya.
Teori konstruksi sosial realitas   mardiani rohaya.Teori konstruksi sosial realitas   mardiani rohaya.
Teori konstruksi sosial realitas mardiani rohaya.
mardianirohaya
 
Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...
Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...
Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...
Universitas Muhammadiyah Tangerang
 
Teori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikRonzzy Kevin
 
Prinsip Hukum Islam
Prinsip Hukum IslamPrinsip Hukum Islam
Prinsip Hukum Islam
Vallen Hoven
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Dian Oktavia
 
Makalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafatMakalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafat
Mujid Rical
 

What's hot (20)

Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
 
Mazhab Dalam Ilmu Hukum
Mazhab Dalam Ilmu Hukum Mazhab Dalam Ilmu Hukum
Mazhab Dalam Ilmu Hukum
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukum
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
Hukum Islam
Hukum IslamHukum Islam
Hukum Islam
 
Kode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesiaKode etik advokat_indonesia
Kode etik advokat_indonesia
 
Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)
Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)
Resume (hakikat komunikasi dan asumsi ontologi)
 
Analisa Citra VIsual
Analisa Citra VIsualAnalisa Citra VIsual
Analisa Citra VIsual
 
Teori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolik
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Teori konstruksi sosial realitas mardiani rohaya.
Teori konstruksi sosial realitas   mardiani rohaya.Teori konstruksi sosial realitas   mardiani rohaya.
Teori konstruksi sosial realitas mardiani rohaya.
 
Makalah rule of law
Makalah rule of lawMakalah rule of law
Makalah rule of law
 
Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...
Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...
Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan...
 
Teori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolikTeori interaksi simbolik
Teori interaksi simbolik
 
Prinsip Hukum Islam
Prinsip Hukum IslamPrinsip Hukum Islam
Prinsip Hukum Islam
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Makalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafatMakalah pancasila sebagai sistem filsafat
Makalah pancasila sebagai sistem filsafat
 

Similar to Hans Kelsen: Law & Moral

Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Dicky Arumawan
 
Presentation 11
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
suningrat suning
 
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etika
Harisno Al-anshori
 
Rumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moralRumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moral
Johnson Choo
 
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docxARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
Stranger605781
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)ahmad sururi
 
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptxManusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
LianaSyaras
 
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
Airlangga University , Indonesia
 
Konsep asas moral
Konsep asas moralKonsep asas moral
Konsep asas moral
Sucram Suna
 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
mudanp.com
 
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Mimi Mimi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
dayurikaperdana19
 
Resume etika profesi
Resume etika profesiResume etika profesi
Resume etika profesi
Hisma Yuliet Abu Sopyan
 
Bab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etikaBab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etika
Andrew Yapvito
 
Moralitas
Moralitas Moralitas
Moralitas
yesica trs
 
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptxKel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
ahmadfarchimaulana
 
aliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawufaliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawuf
Ahmad Minwar
 
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Rajabul Gufron
 
TUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptx
TUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptxTUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptx
TUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptx
adi setianegara
 

Similar to Hans Kelsen: Law & Moral (20)

Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
 
Presentation 11
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
 
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etika
 
Rumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moralRumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moral
 
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docxARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
 
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptxManusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
 
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
 
Konsep asas moral
Konsep asas moralKonsep asas moral
Konsep asas moral
 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
 
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Resume etika profesi
Resume etika profesiResume etika profesi
Resume etika profesi
 
Bab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etikaBab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etika
 
Moralitas
Moralitas Moralitas
Moralitas
 
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptxKel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
 
Latar belakang
Latar belakangLatar belakang
Latar belakang
 
aliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawufaliran aliran dalam tasawuf
aliran aliran dalam tasawuf
 
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Panc...
 
TUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptx
TUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptxTUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptx
TUGAS ETIKA PROF WASPODO.pptx
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 

Recently uploaded

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (13)

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 

Hans Kelsen: Law & Moral

  • 1. Hukum dan Moral Menurut Hans Kelsen Ahsanul Minan NPM : 1806158966
  • 2. Apa itu Moral? Moral adalah tatanan sosial yang mengatur tentang perilaku yang harus dilakukan atau dilarang untuk dilakukan oleh seseorang. Ilmu yang mempelajari tentang moral disebut dengan ilmu etika, meskipun dalam prakteknya kedua terminologi ini sering dipertukarkan
  • 3. Apakah hukum harus selalu selaras dengan moral (dan juga keadilan) ? Apakah jika hukum tidak selaras dengan moral (dan juga keadilan) berarti hukum tidak valid ? Kontroversi Publik
  • 4. Moral memiliki 3 “keterbatasan”: Moral hanya sekumpulan norma sosial yang tidak memiliki perangkat sanksi yang bersifat koersif. Sanksi dalam norma moral hanya berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap tindakan/perilaku yang melanggar norma moral. Moral berangkat dari nilai yang berasal dari keyakinan keagamaan dan dari kekuasaan ilahiyah sehingga tidak dapat diuji validitasnya. Kebenaran moral akan sangat rentan ketika diperhadapkan dengan moral lain yang bersumber dari keyakinan agama lainnya. Norma moral sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Nilai moral yang diyakini dan dipraktekkan oleh sebuah komunitas di suatu waktu, akan berbeda dengan nilai moral yang diyakini dan dipraktekkan oleh komunitas di tempat dan waktu lainnya, sehingga dengan demikian nilai moral memiliki tingkat relativitas yang tinggi.
  • 5. Dampak Keterbatasan Moral terhadap Hubungannya dengan Hukum Hukum tidak sama dengan moral. Moral tidak bersifat koersif, sedangkan hukum bersifat koersif. Menyamakan hukum dengan moral merupakan pandangan yang tidak tepat, dan mereduksi nilai hukum itu sendiri Hukum tidak bisa diuji validitasnya berdasarkan moral Moral dibangun salah satunya bersumber dari keyakinan keagamaan, yang tidak dapat diuji secara ilmiah Moral sebagai norma sosial dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat relatif
  • 6. Catatan Terhadap Penjelasan Kelsen Penjelasan Kelsen melalui teori hukum murni mengenai hubungan antara moral dan hukum ini sangat penting terutama untuk mendudukkan masalah yang seringkali muncul dalam masyarakat yang menganggap bahwa hukum haruslah selaras dengan moral, padahal moral memiliki validitas yang relatif. Bahwa norma hukum memiliki kesamaan dengan norma moral, hal itu diakui oleh Kelsen, karena menurutnya, keduanya sama-sama mengatur tentang perilaku manusia. Namun dalam hal isi (content) maka hukum tidak sama dengan moral, melainkan hukum lebih dari sekedar moral dan harus melampaui moral yang validitasnya bersifat relatif. Namun demikian, terdapat sebuah kelemahan dari penjelasan Kelsen, ketika dia menegaskan tentang relatifitas norma moral yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan keyakinan keagamaan manusia, pada saat yang sama dia tidak menjelaskan tentang kemungkinan bahwa norma hukum juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang (juga) dapat mempengaruhi validitasnya. Sebuah norma hukum yang berlaku, dalam perjalanannya dapat juga berkurang atau bahkan hilang validitasnya seiring perubahan waktu, ruang dan keyakinan manusia.