Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
2. z
Beberapa Temuan Riset Tentang Pemilu Serentak
• Christopher R. Berry & Jacob E. Gersen, The Timing of Elections, The University of Chicago Law Review ,
Winter 2010, Vol. 77, No. 1 (Winter 2010), pp. 37-64 à di Amerika, pemilu yang tidak serentak
menghasilkan “selective participation”, yakni pemilih yang hadir di TPS untuk memberikan suara lebih
sedikit dan hanya mereka yang memiliki kepentingan tinggi terhadap hasil pemilu. Dampak lanjutannya,
produk kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat pemerintahan paska pemilu cenderung lebih
menguntungkan kelompok warga tertentu (yang hadir di TPS). Oleh karenanya Berry & Gersen
merekomendasikan perlunya penataan waktu pemilu dengan mengupayakan keserentakan pemilu.
• Chi HuangChang-chih LinLIN, Electoral Cycles, Concurrent Elections and Voter Turnout, menemukan
bahwa pemilu yang diselenggarakan secara serentak dapat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih
• Zeynep B IrfanogluShakun D MagoRoman M. SheremetaRoman M. Sheremeta, Sequential versus
Simultaneous Election Contests: An Experimental Study, membandingkan antara tingkat pertarungan antar
peserta pemilu (terutama parpol) dalam sequential and simultaneous election. Dalam pemilu tidak
serentak, muncul fenomena "New Hampshire effect”, misalnya pemenang di sebuah pemilu lebih
berpeluang untuk kembali menang di pemilu berikutnya di wilayah berbeda. Pemilu tidak serentak juga
mendorong peningkatan jumlah pengeluaran belanja kampanye.
• Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H, Titin Purwaningsih, S.IP., M.Sc., Tanto Lailam, SH., LLM. Design Of
Simultaneous National Election In Legal And Political Perspective, menemukan bahwa pemilu serentak
2019 memunculkan 5 masalah 1) lack of effective governance, 2) inefficient election administration, 3)
implementation of the pseudo presidential system, 4) multiparty system in presidential system, 5) there is
no synchronization on elections legislation, 5) the high number of abstentions society.
3. z
Tantangan Pemilu Serentak 2024
Regulatory Issues
• Belum sinkronnya antar peraturan (misalnya
ketentuan pelanggaran dan mekanisme
penegakan hukumnya)
• Masih adanya problem normatif dalam
regulasi: kekosongan norma, ambiguitas,
inkonsistensi, kontradiksi, dan kurang
proyektif. Misalnya norma tentang
penyusunan data kependudukan, DP4 &
pendaftaran pemilih.
Institutional Challenges
• Managerial Capacity penyelenggara
pemilu,
• Recruitment cycle penyelenggara pemilu
(banyak masa jabatan penyelenggara
pemilu yang berakhir menjelang pemilu
2024)
• Resource mobilization/support (anggaran,
SDM)
• Kesiapan sistem penunjang (sistem IT)
Policy Environment
• Kesiapan stakeholder pemilu (pemahaman, dan
adaptability) peserta pemilu dan masyarakat
• Tingkat kesiapan pemerintah selaku stakeholder
pendukung
• Model potensi kontestasi dan konflik
• Upredicteble environmental situation (pandemic,
natural disaster)