slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah

1. KELEMBAGAAN PENGAWAS
PEMILU DI ACEH
PASKA PUTUSAN MK NO 61 DAN 66 TAHUN
2017
AHSANUL MINAN
DOSEN UNUSIA

2. CONTEXT
• Pemilihan Umum merupakan mandat konstitusi, yang diselenggarakan oleh lembaga
penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap.
• Pemilu terdiri atas Pemilihan Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya
dalam paparan ini disebut Pemilu Nasional untuk mempersingkat), serta pemilihan Kepala
Daerah.
• Ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, bertugas (sesuai dengan bagian masing-
masing) untuk menyelenggarakan seluruh jenis pemilu tersebut.
• Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, penyelenggaraan pemilu didorong untuk
dilaksanakan secara serentak.
• Di sisi lain, terkait dengan pemilihan kepala daerah, kerangka hukum yang mengaturnya
bersumber dari UU Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan tentang
Pemerintahan Daerah.
• Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang di
dalamnya terdapat norma pengaturan menyangkut pemilihan kepala daerah, terdiri atas UU
tentang Pemerintahan Daerah dan UU yang mengatur tentang kekhususan daerah dan
keistimewaan tertentu, antara lain adalah UU tentang Pemerintahan Aceh
2

3. CONTEXT (Cont..)
• UU Pemilu 7/2017 mengatur tentang kelembagaan pengawas pemilu yang
bertugas mengawasi pileg, pilpres, pilkada.
• UU Pemilu 7/2017 menghendaki kelembagaan Pengawas Pemilu menjadi
lembaga yang terpadu, hirarkhis dan seragam.
• UU PA mengatur tentang kelembagaan Pengawas pemilihan dalam Pilkada
di Aceh. Berbeda dengan kelembagaan KIP di Aceh yang bertugas
mengawasi Pileg, Pilpres dan Pilkada, UU PA hanya memandatkan kepada
Pengawas Pemilihan untuk mengawasi hanya Pilkada Aceh.
• Dengan demikian, dalam hal Pemilu Nasional dilaksanakan beririsan dengan
Pilkada Aceh, maka akan terdapat 2 lembaga Pengawas yakni lembaga
Pengawas Pemilu dan lembaga Pengawas pemilihan di Aceh.
3

4. PUTUSAN MK
• Norma dalam UU 7/2017 yang menghendaki unifikasi
kelembagaan pengawas pemilu dan mencabut beberapa norma
dalam UU PA di JR ke MK.
• MK mengabulkan permohonan ini melalui Putusan Nomor 61
dan 66/PUU-XV/2017, dan membatalkan norma Pasal 557 ayat
(2), Pasal 571 ayat (1) huruf d.
• Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengakui keistimewaan
Aceh termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada, serta mengakui
norma menyangkut prosedur revisi UUPA atau UU terkait yang
harus melibatkan DPRA.
4

5. DAMPAK PUTUSAN MK
• Norma dalam UUPA yang mengatur tentang kelembagaan pengawas pemilihan di
Aceh tetap berlaku.
• Dengan masih berlakunya norma tersebut, maka peraturan teknis yang diatur
dalam Qonun Aceh juga tetap berlaku.
• Kelembagaan Pengawas Pemilu di Aceh dalam hal penyelenggaraan Pemilu
Nasional beririsan dengan Pemilihan Kepala Daerah akan terdiri atas 2 lembaga
Pengawas yang terpisah, yakni Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi
Pemilu Nasional; dan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.
• Kedua lembaga Pengawas (Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan) tersebut
tetap berada di bawah kendali Bawaslu.
• Prosedur rekrutmen Pengawas Pemilihan, jumlah keanggotaan, dan masa kerja
Pengawas pemilihan masih tetap mengacu kepada norma yang diatur dalam
UUPA.
5

6. PERMASALAHAN & TANTANGAN
• Kelembagaan Pengawas di Aceh yang telah dibentuk adalah Pengawas Pemilihan, yang hingga saat
ini (hingga keluarnya putusan MK) masih diberi tugas oleh Bawaslu untuk mengawasi
penyelenggaraan tahapan 2 Pemilu yakni Pemilu Nasional dan pemilihan Kepala daerah.
• Pembentukan Pengawas Pemilu yang akan mengawasi Pemilu Nasional akan membutuhkan waktu 2-
4 bulan, padahal pada saat yang sama, penyelenggaraan tahapan Pemilu Nasional tetap perlu
diawasi.
• Sementara itu, Pengawas pemilihan, sesuai dengan mandat UUPA hanya diberi mandat untuk
menyelenggarakan pengawasan pilkada (berbeda dengan norma pengaturan tentang KIP). Dalam hal
ini, secara normatif, Pengawas Pemilihan tidak menjalankan tugas pengawasan pemilu nasional.
• Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan yang perlu dijawab oleh Bawaslu adalah sebagai
berikut:
• Bagaimana cara mempercepat proses pembentukan kelembagaan pengawas pemilu yang akan
mengawasi penyelenggaraan tahapan pengawasan pemilu nasional?
• Bagaimana cara untuk memastikan bahwa dalam masa pembentukan Pengawas Pemilu nasional,
pengawasan Pemilu Nasional dapat tetap berjalan?
• Bawaslu perlu mencari argumentasi dan landasan hukum yang dapat menjustifikasi kebijakan yang
diambil terkait dengan permasalahan kedua di atas?

7. REKOMENDASI
• JANGKA PENDEK:
• BAWASLU perlu mempercepat proses pembentukan Bawaslu
Kab/Kota
• Dalam masa sebelum Bawaslu kab/Kota terbentuk, Bawaslu perlu
membuat kebijakan untuk memberi tugas kepada Panwaslih untuk
membantu pengawasan Pemilu nasional
• JANGKA PANJANG:
• Jika kelembagaan penyelenggara pemilu akan disatukan, maka perlu
dilakukan perubahan UU nomor 7/2017 yang mekanisme
pembahasannya dilakukan oleh DPR dengan melibatkan DPRA