Dokumen tersebut membahas berbagai jenis perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Beberapa diantaranya adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, perjanjian kerja, perseroan perdata, dan perjanjian hibah. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsurnya serta hak dan kewajiban para pihak dalam setiap jenis perjanjian tersebut.

1. PERJANJIAN KHUSUS PERDATA
HKUM 4202, HUKUM PERDATA
Pengembang: Hazar Kusmayanti, S.H.,M.H.
Penelaah:

2. Hukum Jual Beli

3. Perjanjian Jual Beli
Pasal 1457
Prof. R. Subekti JB sbg perjanjian bertimbal balik
dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang
sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk
membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah
uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.
Unsur-Unsur Pokok (esensialia) JB Barang dan
Harga. (1458 BW).

4. Kewajiban Para Pihak (1/3)
Kewajiban Penjual
Menyerahkan Barang
(1475 s/d 1490 BW)
Menyerahkan Barang
(1475 s/d 1490 BW)
Menanggung Kenikmatan
tentram atas barang &
Menanggung terhadap Cacat2
tersembunyi
Benda
Bergerak
Benda Tak
Bertubuh
Benda tak
Bergerak
1474 BW
Menyerahkan hak milik atas benda yang dijualnya
612
613
616 Jo. 620

5. Kewajiban Para Pihak (2/3)
pihak III (ekstern)
Pasal 1491 KUHPerdata
Menanggung Kenikmatan tentram atas barang & Menanggung
terhadap Cacat2 tersembunyi
A. Gangguan yg ditunjukan
kepada penguasaan secara
tentang dan tentram
B. Gangguan yang ditimbulkan karena
adanya cacat tersembunyi. (Ps. 1504
KUHPerdata)
Penjual (Intern)
Ps. 1429 s.d 1503 KUHPerdata Ps. 1504 s.d 1512 KUHPerdata
1. Gangguan karena adanya putusan pengadilan yg berisi
hukuman untuk menyerahkan barang baik seluruhnya
maupun sebagian.
2. Gangguan yang timbul karena adanya beban-beban
berupa hak-hak pihak ke-3 atas barang

6. Kewajiban Para Pihak (3/3)
Kewajiban Pembeli (Ps. 1513 KUHPerdata)
Membayar harga pembelian pada waktu dan tempat
sesuai dengan kesepakatan (perjanjian)

7. Beralihnya Hak Milik
Beralihnya Hak Milik (Ps 1459 KUHPerdata)

8. Beralihnya Risiko
Pengertian:
Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena
suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang
menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.
Pengaturan
Pasal 1460 KUH Perdata
Pasal 1461
Pasal 1462

9. Jual Beli dengan membeli hak
kembali
Pasal 1519 jo Pasal 1532
Hak “membeli kembali” tidak boleh lebih dari 5 tahun,
lihat Pasal 1520, 1521

10. Hak reklame
Reklame berarti menuntut kembali (reclaim=inggris)
Apabila jual beli diadakan tanpa suatu janji bahwa
harga barang boleh dianggsur atau dicicil dan pembeli
tidak membayar harga tersebut maka selama barang
tersebut masih berada di tangan pembeli, penjual dapat
menuntut kembali barang tersebut, asala penuntutan
tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.
Pasal 1145 KUHPerdata (Buku II KUHPerdata)

12. Pengertian
Sewa menyewa di atur dalam BAB VII Buku III
KUHPerdata mulai pasal 1548 s/d 1599.
Pengertian dari sewa menyewa adalah
“suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan
suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu
tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang
disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang
dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang
tetap maupun yang bergerak.” (Ps. 1548 KUHPerdata)

13. Unsur/elemen sewa menyewa
Dari jenisnya perjanjian tersebut adalah perjanjian
timbal balik dengan elemen atau unsur sebagai berikut:
1. Pihak I memberi kenikmatan dari suatu barang kepada
pihak II;
2. Waktu tertentu;
3. Pembayaran dengan Harga.

14. KEWAJIBAN PARA PIHAK
Kewajiban
Yang menyewakan (1550)
 Menyerahkan barang
 Memelihara barang
 Memberikan kenikmatan tentram selama berlangsung
penyewaan
Penyewa
 Memakai barang yg disewakan sebagai seorang “Bapak rumah
yang baik”
 Membayar harga sewa pada waktu yg ditentukan.

15. Sewa tertulis dan Lisan
Pasal 1570 KUHPerdata
Perjanjian berakhir sesuai dengan waktu yang telah
diperjanjikan (tertulis);
Pasal 1571 KUHPerdata
Lisan adalah berdasar tenggang waktu
(pemberitahuan)

16. Mengulang sewakan dan
melepaskan hak sewa dilarang UU
Pasal 1559 KUHPerdata
Ayat (1) larangan mengulang sewakan dan melepaskan
hak sewa ke pihak lain;
Ayat (2) menyewakan sebagai boleh/diperkenankan.

17. Pasal 1575 KUHPerdata
Perjanjian tidak hapus bila yang menyewakan/penyewa
meninggal dunua.
Pasal 1576 KUHPerdata
Jual beli tidak menghapuskan sewa menyewa ( Koop breekt
geen huur)
Maksud dari jual beli adalah setiap perbuatan hukum
perpindahan hak milik, termasuk tukar menukar, hibah dan
waris.
Pasal 1579 KUHPerdata
perjanjian sewa tidak dapat dihentikan dengan alasan
dipakai sendiri.

18. Sewa Menyewa
Resiko dalam Sewa Menyewa
Ps. 1553 KUHPerdata.
1. “persetujuan gugur demi hukum bila terjadi overmacht”
2. Dipikul oleh pihak yg menyewakan (si pemilik barang) apabila
barangnya musnah karena kesalahan salah satu pihak.
Berakhirnya Perjanjian sewa menyewa.
 Lisan pemberitahuan kepada penyewa bahwa ia
hendak menghentikan sewa.
 Tertulis berakhir demi hukum (otomatis) apabila
waktu yg ditentukan sudah habis.

19. Beli Sewa
Pengertian
“Jual beli barang dimana penjual melaksanakan
penjualan barang dengan cara memperhitungkan
setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli
dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati
bersama, hak milik atas barang beralih dari penjual
kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas
oleh pembeli kepada penjual.”

20. TUKAR MENUKAR (BARTER) – Psl 1541 BW
• Suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk
saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai ganti suatu
barang yang lainnya. Hal ini biasa disebut dengan istilah Barter.
• Perjanjian ini merupakan perjanjian konsensual, perjanjian tersebut sudah
mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang-barang
yang menjadi obyek dalam perjanjian. Masing-masing pihak mendapatkan
hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang menjadi
obyek perjanjian. Pemindahan hak milik (levering), perbuatan hukum
(penyerahan hak milik secara yuridis), masing- masing harus merupakan
pemilik barang yang mau dipertukarkan.

21. Lanjutan barter
• Psl 1977 BW : Besitter berlaku sebagai title sempurna bagi benda bergerak
untuk mempermudah lalu lintas perdagangan, maka untuk benda bergerak
besitter dapat melakukan jual-beli (Jadi tidak usah pemilik barang).
Kewajiban untuk menanggung (vrijwaring warranty) akan kenikmatan dan
terhadap cacat-cacat tersembunyi, berlaku bagi seseorang yang telah
memberikan barangnya di dalam tukar-menukar.

22. barter
• Kelalaian dalam menunaikan kewajiban tersebut merupakan “wan
prestasi”, sehingga hal tersebut dapat digunakan alasan untuk menuntut
ganti-rugi atau pembatalan perjanjian (Psl 1546 BW). Bila pihak lain
menerima barang yang bukan miliknya maka dia tidak dapat dipaksa untuk
menyerahkan yang telah ia janjikan, melainkan hanya untuk
mengembalikan barang yang telah diterimanya (Psl 1453 BW).

23. barter
• Psl 1545 BW : Jika suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk
ditukar musnah diluar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap
“gugur”, dan bagi siapa saja dari para pihaknya telah memenuhi
persyaratan/ persetujuan, maka dia dapat menuntut kembali barang yang
telah ia berikan dalam tukar-menukar. Hukum Adat : Tukar menukar
dengan barang lain bersifat Riil Sedangkan BW : Tukar menukar merupakan
suatu persetujuan (consensus), dimana para pihak mengikatkan diri untuk
saling memberikan suatu barang sebagai pengganti barang lainnya.

24. Perjanjian melakukan pekerjaan dalam KUHPer
• 1601a. Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu
buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain,
yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.
• 1601b. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa
pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang
telah ditentukan.

25. Lanjutan perjanjian
melakukan pekerjaan
• 1601c. Jika suatu persetujuan mengandung sifat-
sifat suatu perjanjian kerja dan persetujuan lain,
maka baik ketentuan-ketentuan mengenai
perjanjian kerja maupun ketentuan-ketentuan
mengenai persetujuan lain yang sifat-sifatnya
terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika
ada pertentangan antara kedua jenis ketentuan
tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan-

26. Lanjutan perjanjian melakukan pekerjaan
• Jika pemborongan kerja diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu,
meskipun tiap kali dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu
persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua belah pihak membuat
beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya
pemboronganpemborongan itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian
kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus berlaku
bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua persetujuan itu secara
serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendiri-sendiri,
kecuali ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6

27. Perjanjian persekutuan dalam KUHper
• 1618. Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau
lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu
dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu
dibagi di antara mereka.
• 1619. Semua perseroan perdata harus ditunjukan pada sesuatu yang halal
dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-
masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam
perseroan itu.

28. Lanjutan perjanjian persekutuan
•1620. Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada
yang terbatas.
•1621. Undang-undang hanya mengenai perseroan
mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan
yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau
sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak
umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI
dan Bab VII Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang
ini.

29. Lanjutan perjanjian persekutuan
• 1622. Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan
diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu
berdiri.
• 1623. Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang
tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-
barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu
perusahaan atau pekerjaan tetap.

30. Perjanjian Hibah dalam KUHPer
• Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah
menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya
kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang
itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara
orang-orang yang masih hidup.
• 1667. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang
sudah ada pada saat pengbibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup
barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar
mengenai barang-barang yang belum ada.

31. • 1671. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai
penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan.
Jika ia mennggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan
uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.
• 1672. Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang
dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah
atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi
syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah
sendiri.

32. • 1673. Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang
dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang
lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-
barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek
yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada ditangan orang
yang diberi hibah.
• 1674. Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan
pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang
lain berdasarkan keputusan Pengadilan.

33. Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah
• 1676. Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali
mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.
• 1677. Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu
kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab
Undang-undang Hukum Perdata ini.
• 1678. Penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka masih
berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah
atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya
tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.

34. • 1679. Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang
dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan
memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan
ibunya pada saat penghibahan dilakukan.
• 1680. Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan
tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang
ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-
lembaga tersebut untuk menerimanya.
• 1681. Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada Pasal 904, begitu
pula Pasal 906, 907, 908, 909 dan 911, berlaku terhadap penghibahan.

35. Cara Menghibahkan Sesuatu
• 1682. Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687,
dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta
notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.
• 1683. Tiada uatu penghibahan pun mengikat penghibah atau
mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata
tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi
kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan
dihibahkannya itu.
Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka
penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian,
yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi
waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah,
hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan
dengan resmi kepadanya.