Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•12,496 views
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kepailitan dan perdamaian kepailitan (PKPU) di Indonesia, mencakup fungsi lembaga kepailitan, akibat hukum kepailitan/PKPU, tugas dan wewenang kurator/pengurus, serta proses permohonan kepailitan dan PKPU.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Similar to Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU (20)
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
- 1. Oleh: Muhamad Arifudin Law Office Batubara & Bels
- 2. HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU FUNGSI LEMBAGA KEPAILITAN AKIBAT HUKUM KEPAILITAN/ PKPU TUGAS DAN WEWENANG KURATOR/ PENGURUS PROSES PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PKPU
- 3. FUNGSI LEMBAGA KEPAILITAN DAN PKPU Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.
- 4. PROSES PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PKPU Syarat Permohonan Pailit/PKPU Macam-macam Kreditor Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat diajukan oleh Debitor sendiri atau oleh Kreditor Kreditur Konkuren Kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang Kreditur Preferen Kreditur yang karena UU mempunyai hak pelunasan terlebih dahulu Kreditur Separatis Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan
- 5. Permohonan Pailit Staf Pengadilan Niaga mencatat pendaftaran Ketua PN Niaga menunjuk Majelis Hakim & menetapkan hari pertama sidang maksimal 3 hari sejak hari ke-0 Surat Panggilan kepada Debitur maksimal 7 hari sebelum sidang pertama Sidang pertama maksimal 20 hari sejak hari ke-0 (atau 25 hari berdasarkan permintaan debitur) Putusan (maks.60 hari sejak hari ke-0) Pengadilan mengirimkan putusan kepada Debitur, Kurator, Hakim Pengawas, & Pemohon Pengadilan Tingkat Pertama (60 hari)
- 6. Permohonan PKPU Diajukan oleh Debitor sendiri Diajukan oleh kreditor Putusan maks. 3 hari sejak didaftarkan Surat Panggilan kepada Debitur maksimal 7 hari sebelum sidang pertama Proses PKPU (maks. 270 hari) Putusan maks. 20 hari sejak didaftarkan Proses PKPU (maks. 270 hari) Berakhir dengan Perdamaian Berakhir dengan Pailit
- 7. PERMOHONAN PAILIT Ada Perlawanan Kabul YA TIDAK PKPU Ada Perlawanan Tolak Kabul Tolak Proses Kepailitan Mengajukan PKPU Tolak Kabul Tolak Proses PKPU Kabul YA TIDAK
- 8. AkibatHukumKepailitan • Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan diucapkan dan harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung • Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya • Tuntutan mengenai hak dan kewajiban menyangkut harta pailit harus diajukan kepada kurator • Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan.
- 9. AkibatHukumPKPU • Terhadap putusan PKPU tidak terdapat upaya hukum apapun • Dalam PKPU, debitor tidak hilang haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan, namun demikian dalam mengurus harta kekayaannya debitur harus dengan persetujuan pengurus. • Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada semua kreditor-kreditornya dengan dibantu oleh pengurus. • Dengan adanya penundaan pembayaran gugurlah semua penyitaan dan penyanderaan, akan tetapi penundaan pembayaran tidak menahan jalannya perkara yang sedang berlangsung dan tidak menghalangi adanya perkara baru. • Jika debitor tidak mengajukan proposal perdamaian atau perdamaiannya ditolak maka PKPU berakhir dan debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- 10. TugasdanWewenangKurator/ Pengurus TUGAS DAN WEWENANG KURATOR Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, yaitu menjual seluruh boedel pailit yang kemudian melakukan pembayaran kepada para kreditor sesuai dengan porsi masing-masing sesuai ketentuan UU TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS Tugas utama pengurus adalah bersama debitur mengurus harta debitur PKPU, menata harta debitur yang dilakukan sejak awal sampai berakhirnya PKPU dengan tujuan untuk meningkatkan nilai harta dan memfasilitasi debitur dalam mengajukan rencana perdamaian terhadap para kreditur.