1. MATERI KULIAH ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
CHAPTER #3
KONTRAK BISNIS (PERJANJIAN)
A. PENGERTIAN, SYARAT SAHNYA, ASAS-ASAS, DAN SUMBER HUKUM KONTRAK
1. PENGERTIAN KONTRAK
Kontrak atau contracts (dalam bahasa Inggris) dan oveerenkomst (dalam
bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga
dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau
lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan
tertentu, pada umumnya tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai
mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan
melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum
yang disebut perikatan (verbintenis). Dengan demikian kontrak dapat
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak
tersebut, karena itukontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal,
asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.
Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian
yang mengikat). Dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap
perikatan dilahirkan dari :
1. Perjanjian; dan
2. Undang-undang
Kontrak dalam Hukum Indonesia, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut
overeenkomst yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti
perjanjian. Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak
selalu dapat mempersamakan dengan kontrak adalah karena dalam pengertian
perjanjian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata
“perjanjian dibuat secara tertulis”. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313
KUH Perdata tersebut, hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan di mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. SYARAT SAHNYA KONTRAK
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata kontrak adalah sah bila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
a. Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat
dibatalkan, meliputi :
1) Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan)
dewasa menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1): dewasa adalah 19
tahun untuk laki-laki perempuan adalah 16 tahun, dan Pasal 29 KUH
Perdata, Dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah
15 tahun;
2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak batal demi
hukum, meliputi :
1) Suatu hal (objek) tertentu;
2. 2) Sesuatu sebab yang halal (kausa)
3. ASAS DALAM BERKONTRAK
Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas :
1) Konsensualisme, adalah perjanjian itu sudah terjadi jika telah ada
konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak;
2) kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan
perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula
menentukan bentuk kontraknya;
3) Pacta Sunt Servada, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi
pihak yang membuatnya (mengikat).
Disamping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak adalah :
- Asas kepercayaan
- Asas Persamaan hak
- Asas Moral
- Asas Kepatutan
- Asas Kebiasaan
- Asas Kepastian Hukum
Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut
ini. (Sumber tulisan: Buku Karangan Salim HS, S.H., M.S, Pengantar Hukum
Perdata Tertulis (BW), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
halaman 166-167).
a. Perjanjian dibawah tangan.
Perjanjian dibawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak
dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak
ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak
ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut
berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk
membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak
berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
b. Perjanjian dengan saksi notaris.
Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para
pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya
untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi
kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi
perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian.
Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus
membuktikan penyangkalannya.
c. Akta Autentik.
Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk
akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di
muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk
3. itu adalah notaris, Camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini
merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan
maupun pihak ketiga.
Fungsi dari pada akta notariel/akta autentik, yaitu:
1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan
perjanjian tertentu.
2) Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian
adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu,
kecuali ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan
perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak
para pihak.
4. SUMBER HUKUM KONTRAK
Sumber hukum dalam kontrak terbagi dalam 2 bagian terpenting
(yurisprudensial) :
a. persetujuan para pihak
b. Undang-undang, selanjutnya yang lahir dari UU karena suatu
perbuatan dapat dibagi :
1) UU saja
2) UU karena suatu perbuatan, selanjutnya yang lahir dari UU karena
suatu perbuatan dapat dibagi :
a) yang dibolehkan
b) yang berlawanan dengan hukum, misalnya seorang karyawan yang
membocorkan rahasia perusahaan, meskipun dalam kontrak kerja
tidak disebutkan, perusahaan dapat saja menuntut karyawan
tersebut karena perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut
oleh UU termasuk perbuatan yang melawan hukum (
Onrechtsmatige daad),untuk hal ini dapat dilihat pada Pasal
1365 KUH Perdata.
Bunyi dari Pasal 1365 KUH Perdata :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian
itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
G. FUNGSI KONTRAK
Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis
dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan
kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah
menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih
rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.
