SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
2018Perikatan Yang di Atur dalam KUHPerdata
SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP. 199101112018011002
MACAM PERIKATAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2020
MACAM PERIKATAN
PERIKATAN
MEMBERIKAN SESUATU
Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah
termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan
yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak
rumah yang baik sampai pada saat penyerahan (Pasal 1235)
Memberikan
Kekuasaan Nyata Kekuasaan Nyata
Hak Milik
Seorang bapak rumah yg baik
Merawat benda sebelum
diserahkan.
Apabila debitor dalam keadaan tidak untuk menyerahkan kebendaan yang dijanjikan
atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya, maka debitor wajib
rnemberikan ganti biaya, ganti rugi atau bunga kepada kreditor (Pasal 1236 KUH
Perdata)
1
PERIKATAN BERBUAT
SESUATU, TIDAK
BERBUAT SESUATU
Berbuat sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian. Debitor
harus mematuhi apa yang ditentukan dalam perikatan, walau tidak
diperjanjikan.
Asas kepatutan
Masyarakat Sebagai pekerja
yang baik
Contoh
Membangun rumah, membuat
lukisan
2
Tiap-tiap perbuaatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu,
apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan
bunga (1239 KUHPerdata)
Pada saat itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan
segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan
bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh
menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si
berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi
dan bunga jika ada alasan untuk itu (1240 KUHPerdata).
PERIKATAN BERSYARAT
Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada
suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum
tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga
terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan
perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.
Menangguhkan
Peristiwa akan
datang
Masih belum tentu
Menghapuskan
pasal 1265 KUH Perdata: Suatu syarat batal adalah syarat yang
apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa
segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah
tidak pernah ada suatu perikatan.
4
Contoh: X berjanji akan menjual rumahnya kepada Y, jika X pindah tugas ke
kota lain. Jika syarat tersebut dipenuhi (X pindah tugas ke kota lain), maka
persetujuan jual-beli mulai berlaku. Sehingga X harus menyerahkan rumahnya
dan Y membayar harganya.
Contoh: X berjanji dengan Y, supaya Y menunggu rumahnya dengan
syarat bahwa Y harus mengosongkan kembali rumah tersebut apabila
adiknya vang studi di luar negeri selesai dan kembali ke tanah air.
Selain itu suatu perikatan akan hapus apabila: (1) syarat tidak mungkin
akan terjadi (Pasal 1254 KUH Perdata); (2) syarat yang tidak mungkin
terlaksana (Pasal 1255 KUH Perdata); dan (3) syarat digantungkan pada
salah satu pihak (Pasal 1256 KUH Perdata).
Lawannya adalah perikatan Murni
PERIKATAN DENGAN
KETETAPAN WAKTU
Menurut Pasal 1268 KUH Perdata, bahwa suatu ketetapan waktu
tidak tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya
menangguhkan pelaksanaannya.
Peristiwa sudah pasti terjadi
5
Contoh: Hibah yang
disandarkan kepada
kelahiran anak di
kandungan
Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, maka
kreditor tidak berhak untuk menagih pembayaran
sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba (tetapi
apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba
tidak dapat diminta kembali). Oleh sebab itu,
perikatan dengan ketetapan waktu itu selalu
dianggap dibuat untuk kepentingan debitor,
kecuali kalau dari sifat dan tujuan perikatan
sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat
untuk kepentingan kreditor;
PERIKATAN
ALTERNATIF/MANA SUKA
Pasal 1272 KUH Perdata menyebutkan: Dalam perikatan-perikatan
manasuka yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah
satu dari 2 (dua) barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia
tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari
barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.
Objek 2 barang
6
Debitorr yang memilih
Pada perikatan alternatif, hak memilih prestasi itu
ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas
diberikan kepada kreditor. Contoh: Perjanjian
antara X dan Y, X berhutang kepada Y sejumlah
uang RP. 10 juta, tetapi ternyata ia tidak dapat
mengembalikan dan ia menjanjikan kepada Y
untuk menyerahkan barang yaitu sebuah sepeda
motor seharga Rp. 10 juta, dan ada juga barang
berupa LCD yang dinilainya seharga Rp. 10 juta.
Di sini X boleh memilih apakah mau menyerahkan
sepeda motor atau LCD.
Bagaimana jika salah satu dari barang
tersebut hilang atau musnah atau tidak dapat
diserahkan?
Jika hanya salah satu berubah menjadi perikatan murni. Jika dua2
nya dan yg salah adalah debitor, maka ia wajib mengganti dengan
uang cukup senilai 1 barang.
PERIKATAN TANGGUNG
RENTENG
Dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa
orang kreditor; atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa
orang debitor.
TANGGUNG RENTENG AKTIF
7
Pasal 1279 KUH Perdata, menyebutkan: Adalah terserah kepada yang
berpiutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang 1
(satu) atau kepada yang lainnya di antara orang-orang yang berpiutang,
selama ia belum digugat oleh salah satu.
Meskipun demikian pembebasan yang diberikan oleh salah satu orang
berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat
membebaskan si berutang untuk selebihnya dari bagian orang yang
berpiutang tersebut.
Kreditor Kreditor Kreditor
Debitor
Bayar cukup kepada
satu saja
PERIKATAN TANGGUNG
RENTENG
Dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa
orang kreditor; atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa
orang debitor.
TANGGUNG RENTENG PASIF
7
Perikatan tanggung menanggung pasif terjadi apabila pihak debitor terdiri dari
beberapa orang pada perikatan tanggung menanggung, setiap debitor
berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah
dipenuhi oleh seorang debitor saja, membebaskan debitor-debitor lainnya dari
tuntutan kreditor dan perikatannya terhapus.
Debitor Debitor Debitor
Kreditor
Bisa mengih
kepada semua
kreditor
PERIKATAN DAPAT
DIBAGI DAN TIDAK
DAPAT DIBAGI
Menurut Abdulkadir Muhammad, sifat dapat atau tidak dapat dibagi
itu didasarkan pada dua hal, yaitu: (1) sifat barang yang menjadi
objek; dan (2) maksud perikatannya (strekhing) apakah itu dapat
atau tidak dapat dibagi. Memiliki arti penting apabila ada lebih dari
seorang debitor dan kreditor
HAKIKAT PRESTASI PERIKATAN
ADALAH TIDAK DAPAT DIBAGI
8
Menurut ketentuan Pasal 1390 KUH Perdata, tidak ada seorang debitor yang
dapat memaksa kreditornya menerima pembayaran utangnya sebagian
meskipun utang itu dapat dibagi-bagi.
Dasar Pembagian
Sifat barang
Maksud
Perikatan
PEMBAGIAN BERDASAR
SIFAT BARANG
Menurut Pasal 1296 KUH Perdata, bahwa perikatan tidak dapat
dibagi-bagi, jika obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa
penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya
tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun secara
perhitungan
Tidak mengurangi hakikat bendanya
8
Akibat hukum dalam perikatan yang dapat dibagi-bagi, bahwa setiap kreditor
hanya berhak menuntut suatu bagian prestasi rnenurut perimbangannya,
sedangkan setiap debitor hanya berkewajiban memenuhi prestasi untuk
bagiannya saja menurut perimbangan.
Tidak mengurangi harga secara menyolok
PEMBAGIAN BERDASAR
MAKSUD PERIKATAN
Menurut Pasal 1296 KUH Perdata, bahwa perikatan tidak dapat
dibagi-bagi, jika obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa
penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya
tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun secara
perhitungan
PERIKATAN TIDAK DAPAT DIBAGI JIKA
8
Perikatan adalah tidak dapat dibagi-bagi, jika maksud para pihak bahwa
prestasinya harus dilaksanakan sepenuhnya, sekalipun sebenarnya perikatan
tersebut dapat dibagi-bagi. Perikatan untuk menyerahkan hak milik sesuatu
benda menurut maksudnya tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun sebenarnya
menurut sifat prestasinya, dapat dibagi-bagi.
Akibat hukum perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi
ialah bahwa dalam perikatan yang tidak dapat dibagi-
bagi, setiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasi
kepada setiap debitor dan setiap debitor berkewajiban
memenuhi prestasi tersebut seluruhnya.
PERIKATAN ANCAMAN
HUKUMAN
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1304 KUH Perdata: Ancaman
hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa yang mana
seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan
melakukan sesuatu manakala perikataan itu tidak dipenuhi.
Penetapan hukuman menurut Pasal
1307 KUH Perdata adalah sebagai
ganti kerugian karena tidak
dipenuhinya prestasi.
8
Syarat Ancaman Hukum
Untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi
perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian
yang dibuat para pihak
Usaha untuk menetapkan jumlah
ganti kerugian jika betul-betul
terjadi wanprestasi.
Terima kasih

More Related Content

What's hot

kuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatankuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatandwi aprilia
 
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...GLC
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatanghuvrani
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanDamar Kartika
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganNakano
 
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...GLC
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanamanda lubis
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Agung Kharisma
 
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...GLC
 
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...GLC
 
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...Alorka 114114
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 

What's hot (20)

kuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatankuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatan
 
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
Perjanjian gadai-saham-pledge-of-shares-agreement (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
 
Hukum Kepailitan
Hukum KepailitanHukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatan
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
 
Pailit
PailitPailit
Pailit
 
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
perjanjian-pengalihan-piutang-assignment-agreement-billingual (Beli Perjanjia...
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan KebendaanHukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan Kebendaan
 
Perikatan
PerikatanPerikatan
Perikatan
 
Hukum jaminan sudjito
Hukum jaminan   sudjitoHukum jaminan   sudjito
Hukum jaminan sudjito
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
 
Tanggung renteng
Tanggung rentengTanggung renteng
Tanggung renteng
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
 
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...
Perjanjian penjaminan guaranty (Guaranty Agreement) (Beli Perjanjian, Hub: 08...
 
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Jaminan Produk dan Perbaikan (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
 
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
 
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 

Similar to MAKALAH PERIKATAN

Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianIAIN Ponorogo
 
undang-undang kontrak
undang-undang kontrakundang-undang kontrak
undang-undang kontrakfrays default
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.pptOSISSPENTIBEL
 
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptxKULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptxInstingPro
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITRachardy Andriyanto
 
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitanHak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitanArridho Abduh
 
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxWANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxAhmadiNejad4
 
Question & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganQuestion & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganDede Firmansah
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangMat Yus
 

Similar to MAKALAH PERIKATAN (20)

Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
WANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.pptWANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.ppt
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
undang-undang kontrak
undang-undang kontrakundang-undang kontrak
undang-undang kontrak
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptxKULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
 
JAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptxJAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptx
 
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitanHak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
Hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan
 
Tugas kontrak
Tugas kontrakTugas kontrak
Tugas kontrak
 
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxWANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
Question & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganQuestion & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
Question & Answer Materi Kuliah Hukum Perdagangan
 
Bank garansi
Bank garansiBank garansi
Bank garansi
 
Perjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran HutangPerjanjian Bayaran Hutang
Perjanjian Bayaran Hutang
 
1
11
1
 

More from IAIN Ponorogo

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderIAIN Ponorogo
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatIAIN Ponorogo
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modernIAIN Ponorogo
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianIAIN Ponorogo
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutIAIN Ponorogo
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islamIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 

More from IAIN Ponorogo (18)

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
 
Sumber perikatan
Sumber perikatanSumber perikatan
Sumber perikatan
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modern
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketa
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
Materi bea-materai
Materi bea-materaiMateri bea-materai
Materi bea-materai
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolut
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akad
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (12)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

MAKALAH PERIKATAN

  • 1. 2018Perikatan Yang di Atur dalam KUHPerdata SOLEH HASAN WAHID, M.H. NIP. 199101112018011002 MACAM PERIKATAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2020
  • 2. MACAM PERIKATAN PERIKATAN MEMBERIKAN SESUATU Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan (Pasal 1235) Memberikan Kekuasaan Nyata Kekuasaan Nyata Hak Milik Seorang bapak rumah yg baik Merawat benda sebelum diserahkan. Apabila debitor dalam keadaan tidak untuk menyerahkan kebendaan yang dijanjikan atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya, maka debitor wajib rnemberikan ganti biaya, ganti rugi atau bunga kepada kreditor (Pasal 1236 KUH Perdata) 1
  • 3. PERIKATAN BERBUAT SESUATU, TIDAK BERBUAT SESUATU Berbuat sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian. Debitor harus mematuhi apa yang ditentukan dalam perikatan, walau tidak diperjanjikan. Asas kepatutan Masyarakat Sebagai pekerja yang baik Contoh Membangun rumah, membuat lukisan 2 Tiap-tiap perbuaatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga (1239 KUHPerdata) Pada saat itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu (1240 KUHPerdata).
  • 4. PERIKATAN BERSYARAT Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Menangguhkan Peristiwa akan datang Masih belum tentu Menghapuskan pasal 1265 KUH Perdata: Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. 4 Contoh: X berjanji akan menjual rumahnya kepada Y, jika X pindah tugas ke kota lain. Jika syarat tersebut dipenuhi (X pindah tugas ke kota lain), maka persetujuan jual-beli mulai berlaku. Sehingga X harus menyerahkan rumahnya dan Y membayar harganya. Contoh: X berjanji dengan Y, supaya Y menunggu rumahnya dengan syarat bahwa Y harus mengosongkan kembali rumah tersebut apabila adiknya vang studi di luar negeri selesai dan kembali ke tanah air. Selain itu suatu perikatan akan hapus apabila: (1) syarat tidak mungkin akan terjadi (Pasal 1254 KUH Perdata); (2) syarat yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1255 KUH Perdata); dan (3) syarat digantungkan pada salah satu pihak (Pasal 1256 KUH Perdata). Lawannya adalah perikatan Murni
  • 5. PERIKATAN DENGAN KETETAPAN WAKTU Menurut Pasal 1268 KUH Perdata, bahwa suatu ketetapan waktu tidak tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Peristiwa sudah pasti terjadi 5 Contoh: Hibah yang disandarkan kepada kelahiran anak di kandungan Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, maka kreditor tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba (tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba tidak dapat diminta kembali). Oleh sebab itu, perikatan dengan ketetapan waktu itu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitor, kecuali kalau dari sifat dan tujuan perikatan sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditor;
  • 6. PERIKATAN ALTERNATIF/MANA SUKA Pasal 1272 KUH Perdata menyebutkan: Dalam perikatan-perikatan manasuka yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari 2 (dua) barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Objek 2 barang 6 Debitorr yang memilih Pada perikatan alternatif, hak memilih prestasi itu ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor. Contoh: Perjanjian antara X dan Y, X berhutang kepada Y sejumlah uang RP. 10 juta, tetapi ternyata ia tidak dapat mengembalikan dan ia menjanjikan kepada Y untuk menyerahkan barang yaitu sebuah sepeda motor seharga Rp. 10 juta, dan ada juga barang berupa LCD yang dinilainya seharga Rp. 10 juta. Di sini X boleh memilih apakah mau menyerahkan sepeda motor atau LCD. Bagaimana jika salah satu dari barang tersebut hilang atau musnah atau tidak dapat diserahkan? Jika hanya salah satu berubah menjadi perikatan murni. Jika dua2 nya dan yg salah adalah debitor, maka ia wajib mengganti dengan uang cukup senilai 1 barang.
  • 7. PERIKATAN TANGGUNG RENTENG Dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor; atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. TANGGUNG RENTENG AKTIF 7 Pasal 1279 KUH Perdata, menyebutkan: Adalah terserah kepada yang berpiutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang 1 (satu) atau kepada yang lainnya di antara orang-orang yang berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu. Meskipun demikian pembebasan yang diberikan oleh salah satu orang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat membebaskan si berutang untuk selebihnya dari bagian orang yang berpiutang tersebut. Kreditor Kreditor Kreditor Debitor Bayar cukup kepada satu saja
  • 8. PERIKATAN TANGGUNG RENTENG Dapat terjadi apabila seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor; atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. TANGGUNG RENTENG PASIF 7 Perikatan tanggung menanggung pasif terjadi apabila pihak debitor terdiri dari beberapa orang pada perikatan tanggung menanggung, setiap debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitor saja, membebaskan debitor-debitor lainnya dari tuntutan kreditor dan perikatannya terhapus. Debitor Debitor Debitor Kreditor Bisa mengih kepada semua kreditor
  • 9. PERIKATAN DAPAT DIBAGI DAN TIDAK DAPAT DIBAGI Menurut Abdulkadir Muhammad, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada dua hal, yaitu: (1) sifat barang yang menjadi objek; dan (2) maksud perikatannya (strekhing) apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Memiliki arti penting apabila ada lebih dari seorang debitor dan kreditor HAKIKAT PRESTASI PERIKATAN ADALAH TIDAK DAPAT DIBAGI 8 Menurut ketentuan Pasal 1390 KUH Perdata, tidak ada seorang debitor yang dapat memaksa kreditornya menerima pembayaran utangnya sebagian meskipun utang itu dapat dibagi-bagi. Dasar Pembagian Sifat barang Maksud Perikatan
  • 10. PEMBAGIAN BERDASAR SIFAT BARANG Menurut Pasal 1296 KUH Perdata, bahwa perikatan tidak dapat dibagi-bagi, jika obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun secara perhitungan Tidak mengurangi hakikat bendanya 8 Akibat hukum dalam perikatan yang dapat dibagi-bagi, bahwa setiap kreditor hanya berhak menuntut suatu bagian prestasi rnenurut perimbangannya, sedangkan setiap debitor hanya berkewajiban memenuhi prestasi untuk bagiannya saja menurut perimbangan. Tidak mengurangi harga secara menyolok
  • 11. PEMBAGIAN BERDASAR MAKSUD PERIKATAN Menurut Pasal 1296 KUH Perdata, bahwa perikatan tidak dapat dibagi-bagi, jika obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun secara perhitungan PERIKATAN TIDAK DAPAT DIBAGI JIKA 8 Perikatan adalah tidak dapat dibagi-bagi, jika maksud para pihak bahwa prestasinya harus dilaksanakan sepenuhnya, sekalipun sebenarnya perikatan tersebut dapat dibagi-bagi. Perikatan untuk menyerahkan hak milik sesuatu benda menurut maksudnya tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun sebenarnya menurut sifat prestasinya, dapat dibagi-bagi. Akibat hukum perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi ialah bahwa dalam perikatan yang tidak dapat dibagi- bagi, setiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasi kepada setiap debitor dan setiap debitor berkewajiban memenuhi prestasi tersebut seluruhnya.
  • 12. PERIKATAN ANCAMAN HUKUMAN Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1304 KUH Perdata: Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa yang mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikataan itu tidak dipenuhi. Penetapan hukuman menurut Pasal 1307 KUH Perdata adalah sebagai ganti kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi. 8 Syarat Ancaman Hukum Untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak Usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi wanprestasi.