Aspek Hukum Dalam Bisnis

1. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas
Mata Kuliah Aspek Hukum dan Bisnis
HUKUM KEPAILITAN

2.  Wulan Fauziah 161002020
 M. Virgkqy S P 161002035
 Marselina 161002049
 Adi Rohimat 161002071
 Nida Amatulloh 161002102
 M. Zidan Maulana 161002115

3. PENGERTIAN & DASAR
HUKUM KEPAILITAN
TUJUAN DAN PROSEDUR
PENGAJUAN KEPAILITAN
PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM KEPAILITAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN
DAN PKPU

4. MENURUT KBBI : pailit adalah jatuh (tentang perusahaan dan
sebagainya); bangkrut; jatuh miskin:
Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum
yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-
utangnya) kepada si piutang
Kepailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik
karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak
mau membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan
kehilangan hak kepenguasaan atas harta bendanya dan akan
diserahkan penguasaannya kepada kurator dengan pengawasan
seorang pengadilan yang ditunjuk.
PENGERTIAN

5. DASAR HUKUM
1905 Undang-Undang ttg
Kepailitan yaitu Staatsbald
tahun 1905 no 217 juncto
staatsbald tahun 1906 no 348
Perpu 1 tahun 1998
Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1998
UU no 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

6. 1. Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan
pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu
untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan
hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali
piutangnya dari si debitur;
3. menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-
haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan
kreditur lainnya;
4. menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri, misalnya
debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud
melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, debitur menyembunyikan harta
kekayaannya, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa;
5. menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya
mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan
insolvensi.
TUJUAN

7. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit
belum ditetapkan, kreditur atau kejaksaan, Bank
Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat
mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau
seluruh kekayaan debitur, atau
2. Menunjukan kurator sementara untuk:
3. Mengawasi pengelolaan debitur, dan
4. Mengawasi pembayaran kepada kreditur,pengadilan
atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka
kepailitan memerlukan persetujuan kurator.
PROSEDUR PENGAJUAN KEPEMILIKAN

8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEPAILITAN
Pihak yang Dapat
Mengajukan
Kepailitan
1. Kejaksaan untuk
kepentingan umum.
2. Bank Indonesia
3. Badan Pengawas Pasar
Modal (BPPM)
4. Menteri Keuangan
Pihak yang Dapat
Dijatuhkan Pailit
1. Orang perorangan
2. Perserikatan atau
perkumpulan tidak
berbadan hukum lainnya
3. Perseroan, perkumpulan,
koperasi, yayasan yang
berbadan hukum

9. PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
adalah masa musyawarah antara Debitor dan
Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk
memungkinkan Debitor memperbaiki posisi
keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau
seluruh utang kepada Kreditornya. Menurut pakar
hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal
moratorium yang memungkinkan Debitor untuk
meneruskan pengelolaan atas usahanya dan
mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan
kesulitan membayar kewajiban–kewajibannya.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

10. *Kasasi adalah upaya hukum yang dapat diajukan
terhadap putusan atas permohoan pernyataan pailit ke
Mahkamah Agung.
*Peninjauan kembali dapat dilakukan seandainya para
pihak tetap tidak puas atas putusan kasasi ke Mahkamah
Agung yang apabila setelah perkara diputuskan
ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada
waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tetapi
belum ditemukan atau putusan hakim terdapat kekeliruan
yang nyata.
KASASI DAN PENIJAUAN KEMBALI