SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Termination of Obligation
Penghentian Kewajiban
BINUS University 2
Pembayaran
Penawaran
pembayaran tunai
diikuti
penitipan(konsiyansi)
Musnahnya
benda yg
terhutang
Novasi
Perjumpaan
hutang
(kompensasi)
Percampuran
hutang
Pembebasan
hutang
Pembatalan
Berlaku syarat
batal
Lampau waktu
/ daluarsa
Materi Pembahasan
BAB IV HAPUSNYA PERIKATAN
Pasal 1381 Perikatan hapus:
Karena pembayaran
Debitur atau borgotcht membayar utangnya (pasal 1382 KUHPer) dan dapat terjadi bahwa pihak
ketiga muncul untuk melakukan pembayaran kepada Kreditor, sehingga terjadi pergantian kreditor
(subrogasi).
borgtocht adalah penanggungan
Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan
hukum jaminan.
Subrogasi
Karena perjanjian pasal 1401
KUHPerdata
Karena Undang Undang pasal
1402 KUHPerdata
Bina Nusantara University 4
Kreditur Debitur
Pihak Ketiga
Membayar utang D
kepada K
Penggantian
Kedudukan
Kreditur oleh
Pihak ketiga
Lihat Pasal 1400 tentang SUBROGASI
Subrogasi atau penggantian hak si berpiutang oleh
seorang pihak ketiga (dapat terjadi karena : 1)
persetujuan; 2) karena undang-undang
Subrogasi :
 Penggantian hak-
hak K oleh P-3
 Pembayaran
 Terjadi karena
Perjanjian atau
undang-undang
karena penawaran pembayaran tunai, diikuti
dengan penyimpanan atau penitipan; (KONSINYASI)
Debitur hendak membayar utangnya, tapi pembayaran ini ditolak oleh pihak kreditor, maka
debitur dapat menitipkan pembayaran kepaniteraan pengadilan negeri seteempat
Mau bayar
nih gue
Gak ah
Bisa dibayarkan
melalui P.N
karena pembaruan utang (novasi)
Menurut Pasal 1413 KUHperdata, ada tiga
macam novasi yaitu
1. Novasi Objektif
2. Novasi Subjektif Pasif
3. Novasi Subjektif Aktif
Novasi Objektif
Novasi Objektif, Perikatan lama diganti perikatan yang baru,
sedangkan para pihaknya tetap seperti semula.
Zikriansyah punya utang kepada John 1M, Zikriansyah menawarkan sebuah mobil Alphard
kepada John untuk membayar utangnya tersebut. Karena itu pinjam-meminjam uang
menjadi hapus diganti dengan perjanjian jual beli barang
Utang 1 M
Menawarkan Lunas
Novasi Subjektif Pasif
Debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan
dari kewajiban pembayaran oleh kreditor.
Bayu punya utang kepada Banyu
Kedua nya
bersepakat
yang akan
bayar adalah
Rizki
Novasi Subjektif Aktif
Kreditor lama diganti dengan kreditor baru, sehingga
kreditor lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari
perjanjian lama
Bayu punya utang kepada Banyu
Novasi
Subjektif aktif
Maka Rizki yang berhak
menuntut pembayaran Bayu
karena perjumpaan utang atau
(kompensasi)
Pasal 1426 KUHPerdata, kompensasi terjadi demi hukum. Terjadi ketika antara debitur dan kreditur saling mempunyai utang
Messi punya utang kepada Ronaldo $1.500.000 USD tapi Ronaldo punya utang kepada Messi
$1.000.000 USD
Maka jika kedua utang ini dikompensasikan (diperhitungkan), maka Messi mempunyai utang
kepada Ronaldo sebesar $500.000 USD
Utang 1,5jt $USD
Utang 1,0jt $USD
karena percampuran utang;
Percampuran utang terjadi akibat adanya “bersatunya” kedudukan debitur dan kreditor pada diri seseorang. Dengan
sendirinya menurut hukum telah terjadi “percampuran utang” atau confusion dan sendirinya pula tagihan menjadi terhapus (pasal
1436 KUHPerdata)
Debitur Kreditor Percampuran Utang /
Confusio
Confusio terjadi akibat
debitur menjadi ahli waris
dari kreditor. Ketika
kreditor meninggal dan
meninggalkan seorang
debitur yang kebetulan
menjadi ahli waris.
karena pembebasan utang;
Pasal 1438 KUHPerdata pembebasan atau penghapusan utang tidak dapat hanya diduga-duga,
melainkan harus dibuktikan. Dalam hal ini kreditor membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan
pemenuhan perjanjian.
Jadi, pembebasan utang merupakan tindakan hukum sepihak yang timbul
atau datang dari pernyataan kehendak kreditor
karena musnahnya barang yang
terutang;
Pasal 1444 dan 1445 Perdata bahwa perjanjian hapus dengan musnah atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok
prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditor. Musnahnya barang harus sesuai pasal 1444 dan
1445
Awalnya seperti ini
Lalu…
Maka barang yang musnah tidak dapat diperdagangkan sehingga menghilangkan
perikatan ataupun perjanjian (harus sesuai pasal 1444 dan 1445)
karena kebatalan atau pembatalan
“Batal demi hukum” dalam pasal 1446 KUHPerdata, yang dimaksud adalah dapat dibatalkan
demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan, jika tidak memenuhi syarat subjektif yaitu tidak ada
kesepakatan atau tidak ada kecakapan membuat perikatan
Anak belum dewasa
Dibawah pengampuan
karena berlaku syarat batal
Dalam syarat batal ini, jika peristiwa yang disyaratkan terjadi maka perikatan menjadi
hapus/berakhir (pasal 1265)
Joseph mengizinkan Mao untuk menempati Binus Square, namun Mao harus
pergi ketika anaknya Joseph, Che Guevara pulang dari Kuba ke Indonesia
Maka perikatan antara Joseph dan Mao menjadi hapus dan Mao harus
berkewajiban menyerahkan/meninggalkan Binus Square untuk Che Guevara
karena lampau nya waktu daluarsa
Acquisitieve verjaring, kedaluwarsa
untuk memperoleh suatu hak
(pasal 1963)
Extinctieve verjaring, kedaluwarsa
untuk dibebaskan dari suatu kewajiban
(pasal 1967)
Tidak berlaku Karena sudah diatur di UUPA yang masih berlaku Pasal 1967
Setelah 30 Tahun tuntutan hukum baik benda maupun perorangan menjadi terhapuskan
Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Teori relativisme budaya dan teori univesalisme
Teori relativisme budaya dan teori univesalismeTeori relativisme budaya dan teori univesalisme
Teori relativisme budaya dan teori univesalisme
 
WANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.pptWANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.ppt
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.20002. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
 
force majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiforce majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janji
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 

Similar to Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)

Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanamanda lubis
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITRachardy Andriyanto
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatanghuvrani
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutIAIN Ponorogo
 
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptxDiahNurAfifah2
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianIAIN Ponorogo
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxFauziRusdianto1
 
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptxKULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptxInstingPro
 

Similar to Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW) (20)

Hukum Perikatan
Hukum Perikatan Hukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
Materi uk3
Materi uk3Materi uk3
Materi uk3
 
hukum perjanjian
hukum perjanjianhukum perjanjian
hukum perjanjian
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
 
Definisi perikatan
Definisi perikatanDefinisi perikatan
Definisi perikatan
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolut
 
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
19_B1A019067_DIAH NUR AFIFAH 2.pptx
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptxKULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
KULIAH HAK TANGGUNGAN.pptx
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 

More from Isaka Yoga

Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Isaka Yoga
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanIsaka Yoga
 
Syariah Islamic Bank
Syariah Islamic BankSyariah Islamic Bank
Syariah Islamic BankIsaka Yoga
 
intellectual property rights
intellectual property rightsintellectual property rights
intellectual property rightsIsaka Yoga
 
Permasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesiaPermasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesiaIsaka Yoga
 
Gugatan Class Action
Gugatan Class ActionGugatan Class Action
Gugatan Class ActionIsaka Yoga
 
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahBab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahIsaka Yoga
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraIsaka Yoga
 
Character Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeCharacter Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeIsaka Yoga
 
Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Isaka Yoga
 
Islam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIslam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIsaka Yoga
 
Negara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiNegara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiIsaka Yoga
 
Ketimpangan sosial
Ketimpangan sosialKetimpangan sosial
Ketimpangan sosialIsaka Yoga
 
Geografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSGeografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSIsaka Yoga
 
Konsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaKonsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaIsaka Yoga
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 

More from Isaka Yoga (19)

Hukum pasar modal
Hukum pasar modal Hukum pasar modal
Hukum pasar modal
 
Public domain &ombudsman
Public domain &ombudsmanPublic domain &ombudsman
Public domain &ombudsman
 
Syariah Islamic Bank
Syariah Islamic BankSyariah Islamic Bank
Syariah Islamic Bank
 
intellectual property rights
intellectual property rightsintellectual property rights
intellectual property rights
 
Permasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesiaPermasalahan ketengakerjaan di indonesia
Permasalahan ketengakerjaan di indonesia
 
Bank Syariah
Bank Syariah Bank Syariah
Bank Syariah
 
Arbitrase
Arbitrase Arbitrase
Arbitrase
 
Gugatan Class Action
Gugatan Class ActionGugatan Class Action
Gugatan Class Action
 
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan PemerintahBab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
Bab 2 Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
 
Character Building Nasionalisme
Character Building NasionalismeCharacter Building Nasionalisme
Character Building Nasionalisme
 
Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9Hukum PT BAB 4 dan 9
Hukum PT BAB 4 dan 9
 
Islam masuk ke Afrika
Islam masuk ke AfrikaIslam masuk ke Afrika
Islam masuk ke Afrika
 
Negara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografiNegara maju di asia japan geografi
Negara maju di asia japan geografi
 
Teks iklan
Teks iklanTeks iklan
Teks iklan
 
Ketimpangan sosial
Ketimpangan sosialKetimpangan sosial
Ketimpangan sosial
 
Geografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPSGeografi Desa XII IPS
Geografi Desa XII IPS
 
Konsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 smaKonsis 2015 2016 sma
Konsis 2015 2016 sma
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (10)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

Penghentian Kewajiban KUHPERDATA (BW)

  • 2. BINUS University 2 Pembayaran Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan(konsiyansi) Musnahnya benda yg terhutang Novasi Perjumpaan hutang (kompensasi) Percampuran hutang Pembebasan hutang Pembatalan Berlaku syarat batal Lampau waktu / daluarsa Materi Pembahasan BAB IV HAPUSNYA PERIKATAN Pasal 1381 Perikatan hapus:
  • 3. Karena pembayaran Debitur atau borgotcht membayar utangnya (pasal 1382 KUHPer) dan dapat terjadi bahwa pihak ketiga muncul untuk melakukan pembayaran kepada Kreditor, sehingga terjadi pergantian kreditor (subrogasi). borgtocht adalah penanggungan Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Subrogasi Karena perjanjian pasal 1401 KUHPerdata Karena Undang Undang pasal 1402 KUHPerdata
  • 4. Bina Nusantara University 4 Kreditur Debitur Pihak Ketiga Membayar utang D kepada K Penggantian Kedudukan Kreditur oleh Pihak ketiga Lihat Pasal 1400 tentang SUBROGASI Subrogasi atau penggantian hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga (dapat terjadi karena : 1) persetujuan; 2) karena undang-undang Subrogasi :  Penggantian hak- hak K oleh P-3  Pembayaran  Terjadi karena Perjanjian atau undang-undang
  • 5. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (KONSINYASI) Debitur hendak membayar utangnya, tapi pembayaran ini ditolak oleh pihak kreditor, maka debitur dapat menitipkan pembayaran kepaniteraan pengadilan negeri seteempat Mau bayar nih gue Gak ah Bisa dibayarkan melalui P.N
  • 6. karena pembaruan utang (novasi) Menurut Pasal 1413 KUHperdata, ada tiga macam novasi yaitu 1. Novasi Objektif 2. Novasi Subjektif Pasif 3. Novasi Subjektif Aktif
  • 7. Novasi Objektif Novasi Objektif, Perikatan lama diganti perikatan yang baru, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula. Zikriansyah punya utang kepada John 1M, Zikriansyah menawarkan sebuah mobil Alphard kepada John untuk membayar utangnya tersebut. Karena itu pinjam-meminjam uang menjadi hapus diganti dengan perjanjian jual beli barang Utang 1 M Menawarkan Lunas
  • 8. Novasi Subjektif Pasif Debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditor. Bayu punya utang kepada Banyu Kedua nya bersepakat yang akan bayar adalah Rizki
  • 9. Novasi Subjektif Aktif Kreditor lama diganti dengan kreditor baru, sehingga kreditor lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari perjanjian lama Bayu punya utang kepada Banyu Novasi Subjektif aktif Maka Rizki yang berhak menuntut pembayaran Bayu
  • 10. karena perjumpaan utang atau (kompensasi) Pasal 1426 KUHPerdata, kompensasi terjadi demi hukum. Terjadi ketika antara debitur dan kreditur saling mempunyai utang Messi punya utang kepada Ronaldo $1.500.000 USD tapi Ronaldo punya utang kepada Messi $1.000.000 USD Maka jika kedua utang ini dikompensasikan (diperhitungkan), maka Messi mempunyai utang kepada Ronaldo sebesar $500.000 USD Utang 1,5jt $USD Utang 1,0jt $USD
  • 11. karena percampuran utang; Percampuran utang terjadi akibat adanya “bersatunya” kedudukan debitur dan kreditor pada diri seseorang. Dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi “percampuran utang” atau confusion dan sendirinya pula tagihan menjadi terhapus (pasal 1436 KUHPerdata) Debitur Kreditor Percampuran Utang / Confusio Confusio terjadi akibat debitur menjadi ahli waris dari kreditor. Ketika kreditor meninggal dan meninggalkan seorang debitur yang kebetulan menjadi ahli waris.
  • 12. karena pembebasan utang; Pasal 1438 KUHPerdata pembebasan atau penghapusan utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan. Dalam hal ini kreditor membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian. Jadi, pembebasan utang merupakan tindakan hukum sepihak yang timbul atau datang dari pernyataan kehendak kreditor
  • 13. karena musnahnya barang yang terutang; Pasal 1444 dan 1445 Perdata bahwa perjanjian hapus dengan musnah atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditor. Musnahnya barang harus sesuai pasal 1444 dan 1445 Awalnya seperti ini Lalu… Maka barang yang musnah tidak dapat diperdagangkan sehingga menghilangkan perikatan ataupun perjanjian (harus sesuai pasal 1444 dan 1445)
  • 14. karena kebatalan atau pembatalan “Batal demi hukum” dalam pasal 1446 KUHPerdata, yang dimaksud adalah dapat dibatalkan demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan, jika tidak memenuhi syarat subjektif yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan membuat perikatan Anak belum dewasa Dibawah pengampuan
  • 15. karena berlaku syarat batal Dalam syarat batal ini, jika peristiwa yang disyaratkan terjadi maka perikatan menjadi hapus/berakhir (pasal 1265) Joseph mengizinkan Mao untuk menempati Binus Square, namun Mao harus pergi ketika anaknya Joseph, Che Guevara pulang dari Kuba ke Indonesia Maka perikatan antara Joseph dan Mao menjadi hapus dan Mao harus berkewajiban menyerahkan/meninggalkan Binus Square untuk Che Guevara
  • 16. karena lampau nya waktu daluarsa Acquisitieve verjaring, kedaluwarsa untuk memperoleh suatu hak (pasal 1963) Extinctieve verjaring, kedaluwarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban (pasal 1967) Tidak berlaku Karena sudah diatur di UUPA yang masih berlaku Pasal 1967 Setelah 30 Tahun tuntutan hukum baik benda maupun perorangan menjadi terhapuskan