1. Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville untuk mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda 2. Perjanjian ini menetapkan garis demarkasi dan hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia 3. TNI diminta mundur dari wilayah lain di Jawa yang dikuasai Belanda berdasarkan perjanjian ini

1. Perjanjian Renville
Delegasi Indonesia pada perjanjian Renville, tampak di antaranya Agus Salim dan Achmad
Soebardjo
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani
pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat
netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan
dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN),
Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan
Belgia.
Delegasi
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi
Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL Abdulkadir Widjojoatmodjo. Delegasi
Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.
senjata
Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan
gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus
terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan
sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang
terjadi antara Karawang dan Bekasi.
Isi perjanjian
1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian
wilayah Republik Indonesia
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah
pendudukan Belanda
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di
Jawa Barat dan Jawa Timur.

2. Pasca perjanjian
Wilayah Indonesia di Pulau Jawa (warna merah) pasca perjanjan Renville. Sebagai hasil
Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai
TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Divisi ini
mendapatkan julukan Pasukan Hijrah oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menyambut
kedatangan mereka.
Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu
Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan
Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan
perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di
Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam
Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian
ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di
wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya
Negara Islam Indonesia (NII).