mengenai demokrasi terpimpin secara singkat

1. DEMOKRASI
TERPIMPIN
KELOMPOK 1

2. Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer
karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas
sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh
paara partai. Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-
1966, yaitu setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya
kekuasaan Soekarno.
Disebut sebagai demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu
mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat
pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu
presiden.
PENGERTIAN

3. LATAR BELAKANG
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :
Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi
liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi
liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat
dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan
UUDS 1950.

4. Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran
Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah
UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota
konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti
oleh seluruh anggota konstituante.
Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa:
269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan.
Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut
tidak mencapai 2/3 bagian. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan
sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959.

5. kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain:
Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang contohnya
uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, lalu semua simpanan di bank yang
melebihi 25.000 dibekukan.
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin. Namun pada 1961-1962 harga barang-barang
naik 400%.
Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1000
menjadi Rp1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang
rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi.
KEBIJAKAN EKONOMI

6. SEBAB KEGAGALAN
Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut:
Penanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat
politis dan tanpa terkendali.
Defisit yang makin meningkat yang ditutup dengan mencetak mata uang sehingga
menyebabkan inflasi.
Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha/hasil orang
lain.
Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961
- 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan telah
diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961, namun dalam
pelaksanaannya kurang berhasil. Salah satu contohnya adalah proyek-proyek yang
sudah direncanakan sering diterlantarkan.

7. Kebijakan politik yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin terkesan
otoriter atau bisa dikatakan sudah otoriter. Banyak kebijakan yang ditetapkan
bertentangan dengan konstitusi mulai dibubarkannya DPR hasil Pemilu tahun 1955
hingga penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Namun, pada masa
Demokrasi Terpimpin terlihat ada beberapa penyimpangan dari politik luar negeri
bebas-aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia
memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis
seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Konfrontasi tersebut dilandasi oleh
pandangan tentang Nefo dan Oldefo . Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang
muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner yang anti-imperialisme dan
kolonialisme, sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan, yakni
negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis . Untuk mewujudkan Nefo
tersebut maka dibentuklah poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-PyongYang.
KEBIJAKAN POLITIK

8. Selain itu, Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan
karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap
sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara
blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat
pada tanggal 3 Mei 1964. Pelaksanaan Dwikora mengirim sukarelawan ke Malaysia Timur dan
Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.
Hal berikutnya adalah Politik Mercusuar yang dijalankan oleh presiden sebab beliau mengira
bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang bisa menerangi jalan bagi Nefo di dunia. Untuk
mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan
dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang ter-kemuka di kalangan Nefo. Proyek
tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar diantaranya diselenggarakannya GANEFO
yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan, serta biaya perjalanan bagi
delegasi asing. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

9. Dalam bidang politik beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya sebagai berikut:
Menyusun Kabinet Kerja I yang dipimpin oleh Presiden dan Ir. Juanda sebagai menteri pertamanya.
Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan programnya yang disebut “Tri Program Kabinet
Kerja”.
1.
Pada tanggal 17 agustus 1959 Presiden Sukarno menyampaikan pidato berjudul: “Penemuan Kembali
Revolusi Kita”. Isi pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia
(Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan untuk dijadikan GBHN. Pengukuhannya sebagai GBHN
melalui Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960. Selanjutnya ditetapkan dalam Tap. MPRS No.
1/MPRS/1960. Inti pidato ini adalah USDEK.
2.
Karena penolakan DPR terhadap Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960, maka pada
tanggal 5 Maret 1960 DPR dibubarkan melalui Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960. Pada tanggal 24
Juni 1960, dibentuklah DPR-GR (DPR Gotong Royong) yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh
presiden.
3.
DPAS dipimpin langsung oleh presiden dan Roeslan Abdulgani ditunjuk sebagai wakil ketuanya.
Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara bersama pelantikan Moh.
Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua
Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.
4.
MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketuai oleh Chaerul Shaleh.
Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengangkat Presiden Sukarno sebagai Pemimpin Besar
Revolusi.
5.

10. PENYIMPANGAN
PANCASILA & UUD’45
Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa Demokrasi
Terpimpin diantaranya ialah:
Kekuasaan Presiden
1.
Pembentukan MPRS
2.
Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR GR (Gotong Royong)
3.
Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
4.
Pembentukan Front Nasional
5.
Keterlibatan PKI dalam Nasakom (Nasio, Agama dan Komunis)
6.
Pembentukan Kabinet Kerja
7.
Adanya ajaran Resopim
8.
Peran ABRI
9.
Kehidupan Partai Politik
10.

11. KEBERHASILANNYA
Keberhasilan demokrasi terpimpin yang paling mencolok yaitu merebut Irian Barat dan
memasukkannya dalam kesatuan indonesia pada tahun 1962. Operasi Trikora kala itu
sukses memukul mundur tentara asing yang mencoba menghalangi upaya pemerintah
Indonesia dalam menyatukan Irian Barat.
Disisi lain pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengakibatkan turunnya peforma
perekonomian didalam negri. Devisa negara semakin kecil dengan minimnya kegiatan
ekspor produk ke luar negri. Hal ini menyulut kaum mahasiswa dan kaum intelektual
kala itu menentang dalam bentuk demonstrasi yang sebesar-besarnya.

12. Terdapat beberapa kegagalan saat Demokrasi Terpimpin, berikut beberapa
kegagalannya:
Adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden
1.
Kedudukan presiden yang bertentangan dengan UUD 1945
2.
Pembentukan MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945
3.
Kegagalan kontituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga
membawa Indonesia ke jurang kehancuran
4.
Situasi politik yang semakin buruk
5.
Konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional
6.
Banyaknya partai dalam parlemen yang saling bebeda pendapat
7.
Masing-masing politik berusaha untuk menghalalkan segala cara
8.
KEGAGALANNYA

13. AKHIR (ENDING)
Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia menandai akhir kepemimpinan Presiden Sukarno dan
dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Peralihan kekuasaan ini tidak terjadi
secara mulus, melainkan melalui serangkaian peristiwa intrik dan ketegangan politik pada tahun 1965-1967.
Peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965 dianggap sebagai percobaan kudeta yang gagal, tetapi menjadi titik
awal untuk runtuhnya Soekarno dari panggung politik.
Jenderal Soeharto menggunakan tindakan kudeta merangkak(creeping coup) untuk mengambil alih
kekuasaan, dan dualisme kepemimpinan terjadi selama periode peralihan. Setelah penumpasan G30S,
Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan dukungan Supersemar dari Sukarno. PKI dianggap sebagai
dalang gerakan ini, dan setelah penumpasannya, ratusan ribu anggota PKI di Jawa dan Bali ditangkap dan
dibunuh.
Supersemar menandai akhir Demokrasi Terpimpin dan memulai era Orde Baru dengan semangat untuk
menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni. Seiring dengan itu, Indonesia beralih ke
Demokrasi Pancasila, menutup babak kepemimpinan Sukarno dan membuka fase baru dalam sejarah
demokrasi di negara tersebut.

14. *semoga kejadian mengerikan ini tidak terulang kembali*

15. THANK
YOU