Lahirnya Orde Baru ditandai dengan kekosongan kekuasaan setelah G30S/PKI 1965, yang kemudian diisi oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan melalui program Repelita, namun juga ditandai oleh dominasi kekuasaan eksekutif dan militerisasi politik yang menekan demokrasi. Krisis ekonomi 1997 memicu gerakan reformasi yang menuntut pengunduran diri

1. 1. Lahirnya Orde Baru
a. Peristiwa G-30-S /PKI 1965
b. Kekosongan pemimpin di tubuh AD
c. Kondisi ekonomi yang semakin
memburuk
d. Demonstrasi besar-besaran menuntut di
bubarkannya PKI

2. e. Muncul kesatuan-kesatuan aksi
f. Kesatuan-kesatuan aksi (membentuk Fron
Pancasila)  Tritura
g. Supersemar
h. Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden

3. Kebijakan Pemerintah Orde Baru
1. Bidang Politik
a. Penyederhanaan Partai (PPP, Golkar, PDI)
b. Sosialisasi Pancasila sebagai azas tunggal
c. Pemilihan Umum secepatnya
2. Bidang Ekonomi
a. Melaksanakan ekonomi terbuka adanya
kebebasan berusaha baik oleh pemodal
dalam negeri maupun pemodal asing

4. b. Pertumbuhan ekonomi melalui Repelita yang
dicanangkan lewat Trilogi Pembangunan:
1. Stabilitas nasional
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
3. Pemerataan hasil pembangunan
c. Terjadi pertumbuhan ekonomi (6,5 – 7%
pertahun), awal pelita pertama tahun 1974
pendapatan perkapita Indonesia US$ 70 pada
tahun 1995 telah mencapai US$ 880

5. 3. Bidang Sosial
a. Pelaksanaan program KB
b. Program Transmigrasi
Tahun 1993 angka pengangguran 10%, jumlah
penduduk miskin 27 juta jiwa (15% )
Awal pelita I Jumlah penduduk miskin mencapai
60%
Tahun 1997 terjadi krisis moneter  banyak
perusahaan yang gulung tikar  Angka
penganguran meningkat  kriminalitas
meningkat  Jumlah penduduk miskin
mencapai 50%

6. 4. Politik Luar Negeri
a. Politik Luar Negeri bebas aktif
b. Indonesia kembali aktif menjadi anggota PBB
c. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
d. Pendirian ASEAN
e. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah
Indonesia

7. Ciri-ciri pokok pemerintahan Orde
Baru
1. Dalam bidang politik
a. Lembaga kepresidenan yang terlalu dominan
- Rekrutmen anggota DPR/MPR sebagian besar
dikontrol dan ditunjuk oleh presiden
- Pengangkatan ketua partai politik harus
mendapat persetujuan presiden
b. Rendahnya kesetaraan diantara lembaga Tinggi
Negara
- Rancangan UU kebanyakan dibuat oleh
pemerintah
- Lembaga-lembaga tinggi (MA, DPA, BPK, dll)
dikendalikan oleh presiden

8. c. Rekrutmen politik yang tertutup
- Pejabat dari menteri sampai bupati
dilakukan secara tertutup tidak melibatkan
publik
d. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan
(mulai ditingkat pusat sampai tingkat daerah)
e. Kebijakan publik tidak transparan
- Perubahan suatu kebijakan yang
menyangkut orang banyak sering kali tidak
melibatkanDPR dan masyarakat setempat
- Kebijakan publik tersebut akan dilegitimasi
melalu PP, Kepres, Inpres

9. f. Sentralisasi kekuasaan
- Segala sesuatunya ditentukan oleh pusat (rekrutmen
pejabat, pengaturan pemerintahan, pengaturan
keuangan, pengaturan pegawai, dll)
g. Implementasi Hak Asasi Manusia masih rendah
- Banyak terjadi pelanggaran HAM (Peristiwa
Tanjung Priok, Petrus, kasus Marsina penculikan
para aktivis, dll)
- Kebebasan Pers sangat dibatasin (pengawasan
ketat pada pemberitaan  Pencabutan SIUP)
h. Lembaga Peradilan yang kurang independen
- Terjadi dualisme pengelolaan ( urusan
kepegawaian dan dana berada di tangan
Kementrian Kehakiman/Pemerintah sedangkan
implementasi hukum berada ditangan MA)

10. 2. Bidang Ekonomi
a. Proses Perkembangan Ekonomi
1. Tingginya harga minyak dunia tahun 1973
2. Tahun 1983 harga dan produksi minyak
diatur oleh OPEC
3. Pelita IV 1984 – 1989 Indonesia berhasil
swasembada beras eksport non migas
4. Pelita V 1989 – 1994 pertumbuhan ekonomi
rata-rata 6, 70%  industri dan penanaman
modal asing.

11. b. Pinjaman Luar Negeri
- pembangunan nasional diperoleh melalui pinjaman
luar negeri melalui : CGI, IMF, ABD, World Bank, dll
- banyak pinjaman luar negeri yang disalahgunakan
untuk kepentingan pribadi
- Besar utang luar negeri Indonesia
a. Pemerintah US$ 54,388 M
b. BUMN US$ 11,176 M
c. Swasta US$ 64 M (2.000 perusahaan)
c. Konglemerasi
- Konglomerasi tumbuh dengan pesat dan menguasai
sektor usaha mulai dari industri hulu sampai
industri hilir dan semua bidang bisnis
- konglomerasi sarat dengan KKN

12. 3. Dwifungsi ABRI
ABRI selain sebagai kekuatan pertahanan dan
keamanan negara, juga berfungsi sebagi kekuatan
sosial politik
- mempersempit peluang bagi masyarakat sipil
dalam mengisi berbagai jabatan di pemerintahan
dan BUMN
- pemerintah Indonesia menjadi bersifat militeris
- demokrasi tidak bisa berkembang di Indonesia

13. Proses menguatnya peran negara
pada masa Orde Baru
1. Kekuasaan Kepala Negara yang semakin kuat dan
besar serta adanya keinginan untuk
mempertahankan kekuasaan yang berpedoman pada
pasal 7 UUD 1945
2. Presiden mengontrol rekrutmen politik, sedangkan
DPR tidak berdaya untuk ikut campur tangan
- Rekrutmen lembaga tinggi negara (DPR, DPA,
BPK, MA)
- Rekrutmen eksekutif tingkat tinggi (Kepala LIPI,
Bulog, Bakorstanas, dll)
- Rekrutmen organisasi politik

14. 3. Presiden memiliki sumber daya keuangan yang besar
yang diperoleh melalui berbagai macam proyek
instruksi presiden, bantuan presiden, yayasan-
yayasan yang dikuasai presiden, dll
4. Presiden memiliki beberapa personal otoritas (gelar)
(pengemban supersemar, bapak pembangunan,
mandataris MPR, dll)
5. Presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI

15. Dampak menguatnya peran negara
terhadap kehiduppan masyarakat
pada zaman Orde Baru

16. 1. Bidang Ekonomi
a. Timbul kesenjangan ekonomi
- Antara kaya dan miskin
- Antara desa dan kota
- Sektor industri dan sektor pertanian
b. Timbul konglomerasi  Mengutamakan
mencari untung sebanyak-banyaknya
c. Meningkatnya praktek KKN
2. Bidang poilitik
a. Pemerintahan yang otoriter
b. Pemerintahan yang dominatif
c. Pemerintahan yang sentralistik

17. 5. Runtuhnya Orde baru
a. Krisis Ekonomi
b. Gerakan Reformasi
c. Muncul demonstrasi dan kerusuhan
d. Pengunduran diri Presiden Soeharto