1.) Latar belakang peristiwa yg terjadi 2.) Demokrasi yg berlaku 3.) Bentuk negara & pemerintahan,sifat pemerintahan,konstitusi yg berlaku 4.) Ciri-ciri demokrasi 5.) Penyimpangan-penyimpangan yg terjadi SEMOGA BERMANFAAT

1. KELAS XI MIPA 3
NAMA KELOMPOK:
1. ABDUL LATIF
2. DEWA DWI D.
3. RIDHO AGTIAN P.
4. RIZALDI SATRIYA R.

3. Latar Belakang
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh
Presiden Soekarno :
Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis
pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet
pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang
dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga
pembangunan ekonomi tersendat.
Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD
baru untuk menggantikan UUDS 1950.

4. Masa demokrasi terpimpin mulai diterapkan sejak
dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959-1966 oleh Presiden
Soekarno, dengan tujuan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan
masalah negara. Latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden
adalah konstituante gagal menyusun UUD baru. Isi dari dekrit
presiden adalah :
1. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
1950.
2. Pembubaran konstituante.
3. Dibentuknya DPAS dan MPRS.

5. Demokrasi Terpimpin
Adalah reaksi terhadap demokrasi liberal/parlementer karena
pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya
terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah
dilaksanakan oleh partai.
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-
1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga
Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia
saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan
pada satu tangan saja yaitu presiden.

6. Pada masa berlakunya demokrasi terpimpin, Indonesia
kembali memberlakukan UUD 1945 sebagai konstitusi.
Pada masa ini bentuk negara kita adalah kesatuan dan
bentuk pemerintahan adalah republik.

7. Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
1. Dominasi kekuasaan presiden
Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Dimana Asas
yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan
diberlakukannya demokrasi terpimpin ini sejak Dekrit pada 5 Juli 1959, secara
otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa
itu.
2. Peran Partai Politik Dibatasi
Dimana memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa
demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu.
Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di
dalam pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan
yang diambil oleh presidendalam pergerakan pemerintahan.

8. 3. Peran Militer Semakin Kuat
Perkembangan militer di Indonesia pun dimanfaatkan sebagai benteng
pertahanan yang sekaligus menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan
Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi.
Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer pun
telah terlibat dalam pergolakan politik domestik karena adanya dwifungsi ABRI.
Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1958 yang menyebabkan perubahan
signifikan bagi popularitas militer Indonesia.
4. Berkembangnya Paham Komunisme
Dukungan ketika MPRS menobatkan Soekarno sebagai presiden seumur
hidup pun diberikan oleh pihak PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak heran
jika paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.
5. Sentralisasi Pihak Pusat
6. Anti Kekebalan Pers

9. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
a.) Pelanggaran prinsip “Kebebasan kekusaan kehakiman”.
Hal ini terlihat pada ketentuan yg bertentangan dengan UUD 1945, yaitu UU
NO.19 TH 1964 “Demi kepentingan revolusi, presiden berhak untuk
mencampuri proses peradilan”.
b.) Pengekangan hak asasi warga negara di bidang politik.
Hal tersebut terutama terlihat pada kebebasan pers yang sangat dibatasi.
c.) Pelampauan batas wewenang.
Presiden banyak membuat penetapan yang melebihi kewenangannya.
d.) Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional.
Presiden juga membentuk lembaga kenegaraan di luar ketentuan UUD 1945,
seperti Front Nasional yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak komunis
sebagai ajang mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia.