Korupsi Ketua MK Akil Mochtar merupakan kasus korupsi paling fatal pada tahun 2013 karena menyebabkan krisis institusi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi. Krisis ini disebabkan oleh proses pengangkatan hakim MK yang diduga didasari oleh utang budi politik dan korupsi.

1. Nama : Herlambang Bagus Pangarsa
N.I.M : 071111061
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
MENGANALISA CONTOH KASUS KORUPSI DENGAN KERANGKA BERPIKIR
NORMATIF
Korupsi ketua MK Akil Mochtar
Korupsi, sesuatu yang sepertinya tidak bisa hilang dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Dewasa ini , korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi hampir di seluruh aspek pemerintahan, dari
pemerintah pusat hingga pada pemerintahan daerah hingga korupsi yang terjadi pada tingkat
pedesaan. Setelah dibentuknya lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) , satu persatu
borok-borok pada pemerintahan mulai terkuak. Satu persatu aparat pemerintahan mulai dari
wakil rakyat yang duduk di kursi DPR, polisi, hakim, menteri, ketua partai politik, dll tersandung
kasus korupsi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, kongkalikong persoalan pilkada,
dan bentuk-bentuk korupsi lainnya marak terjadi dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Hingga
yang paling terbaru dan paling memalukan, terungkapnya kasus korupsi yang menimpa ketua
suatu lembaga hukum tertinggi di Indonesia , dimana lembaga ini merupakan lembaga hukum
yang disebut-sebut sebagai benteng terakhir hukum Indonesia ditengah suasana pemerintahan
yang bobrok, tapi ketuanya sendiri malah tertangkap melakukan tindak korupsi , lembaga itu
adalah Mahkamah Konstitusi. Semua elemen pun tersentuh kasus korupsi, Eksekutif korup,
Legislatif korup, Yudikatif juga korup. Trias Coruptia. ketua MK yang baru ini terkena tuah
janji dan sumpahnya sendiri. Janji ini diucapkan pada pidato pengucapan sumpahnya sebagai
Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Mahfud MD, Jumat (5/4/2013).
Awalnya Ia juga menjanjikan, di bawah kepemimpinannya, MK tidak dapat
ditembus oleh siapa pun dan apa pun.Tapi ternyata tangan KPK bisa menembunya dengan
menangkap basah Mochtar yang menerima suap dari Anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar
Chairun Nisa yang uangnya berasal dari Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit
Bintih terkait pilkada di kabupaten Gunung Mas Kalimantan tengah. Suatu yang wajar jika

2. negeri ini rusak parah. Karena lembaga hukum yang diharapkan bisa menegakkan hukum
ternyata melanggar hukum itu sendiri. Dimana lagi keadilan bisa dicari kalau hukum bisa dibeli
dengan lembaran dollar karena rupiah tak laku lagi.
Tapi tindak lanjut dan efek jera belum diterapkan KPK. Jika para koruptor hanya diadili
secara biasa dan akhirnya dihukum rendah karena adanya lobi-lobi yang tak terdeteksi. Bisa-bisa
koruptor makin lihai bermain dan bergerilya mengimbangi KPK. Sudah saatnya koruptor
dihukum seberat-beratnya. Sepertinya hukuman mati perlu ditinjau lagi buat koruptor ini.
Kalau tidak negeri ini akan terus begini. Akil Mochtar sebagai petinggi MK yang bisa
memutuskan sebuah aturan sesuai konstitusi atau tidak bisa “bermain api”. Ini sungguh
membahayakan dan merusak konstitusi itu sendiri. Tinggallah Akil diharapkan berkicau dibalik
jeruji KPK agar bisa membongkar sindikat MK ini. Benarkah semua kasus yang masuk ke MK
ini terindikasi adanya suap-menyuap yang notabene adalah korupsi berjamaah. Jika benar, siap-
siap lembaga ini akan digulung oleh KPK. Diharapkan KPK juga jangan sampai tercemar dengan
“penyelewengan” tugasnya yang menangkapi orang-orang berdasarkan “instruksi” bos atau
atasan atau yang juga membayar.
Korupsi sendiri memiliki definisi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere =
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International
adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak
wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Tindakan korupsi tidak
bisa dibenarkan dalam perspektif norma apapun. Tidak ada sisi positif dari mengambil uang
negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam norma yang memiliki sanksi
tegas seperti norma hukum pun memperlakukan para pelaku korupsi dengan tegas, mulai dari
denda, pengembalian uang sepenuhnya, kurungan penjara seumur hidup hingga hukuman mati.
Norma hukum menjadi batas yang mengatur atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan
hukum seperti kasus ini. Dalam norma hukum ditentukan sanksi tegas bagi
pelanggarnya,dimana sanksi tersebut tidak ada pada norma-norma lain. Pelaku kasus korupsi
seharusnya mendapatkan hukuman yang berat menilik marak nya kasus korupsi yang terjadi di
Indonesia sekarang ini, namun tetap pada koridor norma hukum yang berlaku. Norma hukum
merupakan norma yang memiliki sanksi paling tegas dari norma lain. Logikanya jika suatu tindakan
melanggar norma hukum maka sudah jelas tindakan tersebut juga melanggar norma-norma yang lain.

3. Dalam kasus akil mochtar ini, yang melanggar norma hukum yang sudah berlaku adalah “ketua” lembaga
hukum tertinggi di Indonesia, sungguh sudah sangat keterlaluan bobroknya sistem hukum yang berlaku di
Indonesia sekarang ini. Hukum yang mengatur tentang apapun terkesan lembek, tidak tegas , dan banyak
aturan hukum yang telah dibuat yang dapat dilemahkan dengan uang. Melihat fenomena korupsi yang
seolah tiada akhir ini, Indonesia memerlukan figur pemimpin yang tegas yang dapat
mengimplementasikan dan memfungsikan sebagai mana mestinya norma-norma hukum yang sudah
diberlakukan. Sedangkan dalam norma agama, korupsi jelas merupakan perbuatan yang diharamkan
dalam kitab agama apapun di bumi ini. Tidak ada agama yang menghalalkan umatnya untuk mencuri atau
mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang lain. Dalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah
seorang pemimpin dalam suatu lembaga hukum, lembaga hukum yang seharusnya menegakkan hukum
sesuai dengan ketentuan hukum berlaku namun oleh seorang akil mochtar malah diselewengkan. Melihat
fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim seharusnya kriteria pemimpin yang benar
adalah pemimpin yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya . Dengan alasan tersebut terlihat jelas norma
agama menjadi perhatian setelah hukum. Hal itu diperkuat dengan kebudayaan masyarakat timur yang
mayoritas taat pada ajaran agama atau keyakinan masing-masing. Sehingga tindakan yang melanggar
norma hukum dan agama sekaligus akan memiliki dampak sanksi yang besar. Sebagai contoh terdakwa
kasus korupsi tersebut juga mengaku disudutkan oleh opini-opini masyarakat yang menganggap tindakan
yang dilakukan seorang ketua lembaga hukum tersebut juga melanggar norma agama sehingga sanksi
terberat yang diterima selain sanksi hukum adalah sanksi moral dari opini-opini dan gunjingan yang
menyudutkan posisi terdakwa.
Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi yang terjadi di
Indonesia sudah sangat parah yang terjadi hampir di setiap lini pemerintahan. Korupsi memalukan yang
terjadi di Mahkamah Konstitusi ini harusnya dapat digunakan sebagai instropeksi lembaga-lembaga
hukum di Indonesia kedepannya. Dan saya berharap korupsi di pemerintahan Indonesia dapat berkurang
dan tereduksi. Saya juga berharap lembaga KPK tidak selamanya aktif di Negara Indonesia. Karena
semakin lama aktifnya KPK berkecimpung di pemerintahan Indonesia , hal itu semakin mengindikasikan
bahwa pemerintahan Indonesia masih belum bebas dari korupsi atau korupsi masih marak terjadi di
pemerintahan Indonesia.

4. Berita Terkait
Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia resmi jadi tersangka korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Indonesia, Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap dan menyita barang bukti
uang sekitar Rp 3 milyar dalam mata uang asing dan Rupiah. Kepastian status tersangka bukan
ketua MK itu disampaikan KPK Kamis (3/10/2013) malam setelah penyidik menggelar
pemeriksaan terhadap 13 orang selama lebih dari dua belas jam sejak penggerebekan Rabu
(2/10/2013) malam.
Ketua MK, Akil Mochtar, merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus
dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang ditangkap KPK. Dia diduga menerima
suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di Kabupaten Gunung Mas,
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Dari kronologi yang disampaikan oleh
pimpinan KPK, penyerahan uang dilakukan langsung di rumah tersangka dalam mata uang US$
dan SING$ senilai Rp 2 milyar, sementara Rp 1 milyar lainnya disita dari tempat lain.“Kalau kita
jumlah keseluruhan ini kurang lebih Rp 3 milyar, oleh karena itu KPK sudah menetapkan secara
resmi orang orang yang menjadi tersangka,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad. Total
termasuk Akil, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam dua kasus suap tersebut.
Penyelenggara negara lainnya yang ikut ditanggkap bersama dengan Ketua MK adalah
seorang anggota DPR dari fraksi Golkar, fraksi terkuat jaman Orde Baru yang juga ikut dalam
aliansi Sekertariat Gabungan (SetGab) bersama Demokrat yang dipimpin oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.Keenam tersangka juga langsung ditahan sejak status tersangka
diberikan.“Kini semua tersangka ditahan dalam Rutan KPK,” jelas pimpinan KPK lainnya,
Bambang Widjoyanto.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi ini setelah mendapat laporan dari masyarakat
sejak awal September lalu. KPK juga akan melakukan penyelidikan lanjutan menyusul dugaan
kemungkinan ada orang lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini. “Sementara kita akan fokus
pada apa yang sudah kami temukan dulu, sehingga kami tidak mengandai-andai apakah ada
kolega dari pak AM yang terlibat,” lanjut Widjoyanto.

5. Bentuk Majelis Kehormatan
Ini adalah kasus dugaan korupsi pertama yang menghantam Mahkamah Konstitusi juga
sekaligus melibatkan ketuanya. Delapan hakim MK lainnya memutuskan untuk segera
membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk menentukan posisi Akil Mochtar. Hakim MK
yang baru saja diangkat beberapa pekan lalu, Patrialis Akbar, kepada media menyatakan kalau
Majelis Kehormatan dibentuk untuk mengembalikan integritas institusi pengadilan tertinggi di
Indonesia itu. “Jangan kejadian ini untuk menghancurkan MK, karena kejadian ini tidak menutup
kemungkinan terjadi dimanapun,” elak Akbar. Kasus ini juga mendapat respon dari berbagai
pihak, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat memberikan pernyataan.“Berat
tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim manapun sejatinya dan ini menjadi
pelajaran kita semua untuk pemilihan posisi posisi di lemabaga negara,” katanya.
Sumber : http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-10-03/ketua-mahkamah-konstitusi-
indonesia-resmi-jadi-tersangka-korupsi/1199912

6. Suap Mahkamah Konstitusi kasus paling fatal 2013
Jakarta (ANTARA News) - Mau tahu kasus pelanggaran hukum paling fatal pada 2013?
Itu adalah kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Ketua Ikatan Alumni
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Melli Darsa, di Jakarta, Senin, menyatakan, "Kasus suap
Ketua MK telah menyebabkan terjadinya krisis institusi hukum yang sangat fatal pada 2013."
Kasus suap pemimpin puncak Mahkamah Konstitusi itu ditambah kecenderungan menunjuk
hakim berorientasi politik telah menimbulkan krisis kepercayaan yang parah terhadap lembaga
yang selama ini dikenal sebagai pengawal konstitusi Indonesia tersebut."Krisis ini membuat
warga negara prihatin karena MK dianggap hanya menjadi ajang politik uang dan politisasi
jabatan hukum," katanya.
Darsa mengatakan, peran presiden dan DPR sebenarnya penting untuk
memastikan yang menjadi hakim MK adalah orang-orang yang bisa memenuhi ekspektasi
pemerintah maupun rakyat. "Akhirnya masalah independensi, integritas, kapabilitas, dan kualitas
hakim yang jadi taruhannya," kata dia. Dia menilai, proses pencalonan dan seleksi hakim MK
saat ini menimbulkan sistem utang budi yang sarat korupsi dan akhirnya menciptakan krisis di
MK yang berpotensi menimbulkan krisis nasional pada 2014. Lebih jauh, Melli mengatakan, ada
kaitan erat antara krisis institusi hukum, khususnya MK, dengan krisis pendidikan tinggi hukum
di Indonesia. Ia menilai perguruan tinggi hukum tidak cukup selektif mengeluarkan gelar doktor
hukum.
"Seharusnya perguruan tinggi hukum memastikan orang-orang yang menerima gelar
doktor tersebut secara moral berhak menerimanya dan juga memegang teguh prinsip
antikorupsi," tegas Melli. Iluni FH UI mengkritik perguruan tinggi hukum yang secara gampang
memberikan gelar doktor hukum yang kemudian dijadikan modal untuk menjadi hakim MK.
Sesuai Undang-undang Mahkamah Konstitusi, salah satu syarat dapat dipilih menjadi hakim MK
adalah bergelar doktor ilmu hukum. Sementara itu, Sekretaris Umum Iluni FHUI M Kadri
memandang perlu regulasi yang dapat mencegah korupsi oleh kepala daerah maupun
keluarganya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/411792/suap-mahkamah-konstitusi-kasus-paling-
fatal-2013

7. Suap Mahkamah Konstitusi kasus paling fatal 2013
Jakarta (ANTARA News) - Mau tahu kasus pelanggaran hukum paling fatal pada 2013?
Itu adalah kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Ketua Ikatan Alumni
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Melli Darsa, di Jakarta, Senin, menyatakan, "Kasus suap
Ketua MK telah menyebabkan terjadinya krisis institusi hukum yang sangat fatal pada 2013."
Kasus suap pemimpin puncak Mahkamah Konstitusi itu ditambah kecenderungan menunjuk
hakim berorientasi politik telah menimbulkan krisis kepercayaan yang parah terhadap lembaga
yang selama ini dikenal sebagai pengawal konstitusi Indonesia tersebut."Krisis ini membuat
warga negara prihatin karena MK dianggap hanya menjadi ajang politik uang dan politisasi
jabatan hukum," katanya.
Darsa mengatakan, peran presiden dan DPR sebenarnya penting untuk
memastikan yang menjadi hakim MK adalah orang-orang yang bisa memenuhi ekspektasi
pemerintah maupun rakyat. "Akhirnya masalah independensi, integritas, kapabilitas, dan kualitas
hakim yang jadi taruhannya," kata dia. Dia menilai, proses pencalonan dan seleksi hakim MK
saat ini menimbulkan sistem utang budi yang sarat korupsi dan akhirnya menciptakan krisis di
MK yang berpotensi menimbulkan krisis nasional pada 2014. Lebih jauh, Melli mengatakan, ada
kaitan erat antara krisis institusi hukum, khususnya MK, dengan krisis pendidikan tinggi hukum
di Indonesia. Ia menilai perguruan tinggi hukum tidak cukup selektif mengeluarkan gelar doktor
hukum.
"Seharusnya perguruan tinggi hukum memastikan orang-orang yang menerima gelar
doktor tersebut secara moral berhak menerimanya dan juga memegang teguh prinsip
antikorupsi," tegas Melli. Iluni FH UI mengkritik perguruan tinggi hukum yang secara gampang
memberikan gelar doktor hukum yang kemudian dijadikan modal untuk menjadi hakim MK.
Sesuai Undang-undang Mahkamah Konstitusi, salah satu syarat dapat dipilih menjadi hakim MK
adalah bergelar doktor ilmu hukum. Sementara itu, Sekretaris Umum Iluni FHUI M Kadri
memandang perlu regulasi yang dapat mencegah korupsi oleh kepala daerah maupun
keluarganya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/411792/suap-mahkamah-konstitusi-kasus-paling-
fatal-2013