1. Myanmar
1. Penguasaan Aset Negara
Berbicara mengenai penguasaan aset negara, Myanmar yang notabene merupakan
negara penganut sistem ekonomi liberal, di dalam penguasaan aset negara mayoritas
dipegang oleh swasta dengan persentase sebesar 73%. Negara dalam hal ini
pemerintah negara Myanmar menguasai sebesar 26% (industri manufaktur) dan
sisanya 1% merupakan bentuk kerjasama dengan pihak asing (investor). Sumber daya
di negara Myanmar banyak berbasis pada sektor pertanian, 50% dari Produk domestik
bruto berasal dari pertanian, peternakan dan perikanan, dan kehutanan. Myanmar juga
memiliki kayu kayu besar, gas alam, dan cadangan perikanan dan merupakan sumber
utama permata dan batu giok. Dari pembagian persentase tadi terlihat bahwa adanya
kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya yang ada di Myanmar, peran
pemerintahpun dalam hal penguasaan aset negara yang cuma 26% mencerminkan
sekali bahwa Myanmar menganut sistem ekonomi liberal yang mendorong sektor-
sektor diluar pemerintah untuk bersaing, berkontribusi maksimal guna mendapatkan
hasil yang maksimal pula.
2. Peran swasta dalam aktivitas ekonomi negara
Myanmar yang mempunyai kekurangan dalam hal minimnya modal maupun kerja
sama asing membuat pemerintah Myanmar terkenal dengan liberalisasi
perdagangannya, Myanmar mengundang para investor-investor (domestik ataupun
asing) maupun pihak-pihak swasta lain untuk menanamkan modalnya pada
pembangunan di negara Myanmar. Pembangunan pada pabrik penggilingan padi,
pemrosesan minyak goreng, kacang-kacangan, makanan dan minuman serta
penggilingan gula. Di samping itu, industri-industri berorientasi ekspor yang
membutuhkan modal asing adalah industri agro-bisnis, kayu, kulit dan karet, tembaga,
garmen, produk listrik dan alat-alat listrik, alas kaki, dan industri elektronik.
3. Penerapan sistem politik
Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan
merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Bentuk
pemerintahan Myanmar adalah Juntai Militer yang di kenal dengan nama The State
Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara Myanmar di pegang oleh
Juntai (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri.
Myanmar pemerintahannya berbentuk Oligarki Militer. Oligarki adalah negara yang

2. kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik
dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Parlemen Myanmar : menurut
konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setara House of Representatives +
Amyotha Hluttaw/setara Senate). Saat ini dijalankan oligarki militer, bahkan
Myanmar telah tercatat di dalam sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara
yang pemerintahannya dikuasai oleh Junta Militer selama 46 tahun. Negara Myanmar
juga memiliki pembagian wilayah administrative, yakni dibagi ke dalam 7 divisi,
antara lain: Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi, dan
Yangon. Serta 7 negara bagian, antara lain: Negara Bagian Chin, Kachin, Karen,
Karenni, Mon, Rakhine, dan Shan yang merupakan nama-nama yang diambil
berdasarkan etnis yang ada di negara itu.
4. Tingkat GDP negara Myanmar
Myanmar adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dengan GDP (nominal
millions of USD) yang hanya mencapai $ 80,11 Miliar DAN dengan GDP (nominal
per capita of USD) $ 1.700. Ini dihasilkan dari pertanian: 56.4%, industri: 8.2% dan
layanan jasa : 35.3%. sekitar 25% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan
dengan tingkat pengngguran sebesar 5%. Myanmar, negara bersumber haria tinggi,
menderita kontrol ketat dari pemerintah, dengan kebijakan ekomoni yang tidak
efisien, dan kemiskinan rural, serta kasus kelaparan yang semakin meluas. Myanmar
pernah menjadi pengekspor beras terbesar dengan volume 4 juta ton setahun, tetapi
dalam empat dekade terakhir volume itu terus merosot hingga menjadi 40.000 ton.
(data tahun 2012)