SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Pendidikan Anti-Korupsi
Untuk Perguruan Tinggi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

1 1
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Bab

05

“No impunity to
corruptors“
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

UPAYA
PEMBERANTASAN
KORUPSI

Upaya Pemberantasan Korupsi

2
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Kompetensi Dasar
1.
2.

3.

Mahasiswa mampu
menjelaskan berbagai upaya
pemberantasan korupsi;
Mahasiswa mampu
membandingkan berbagai
kelebihan dan kelemahan
upaya pemberantasan korupsi
dari berbagai sudut pandang;
Mahasiswa mampu
menjelaskan berbagai upaya
apa yang dapat dilakukannya
dalam rangka mencegah dan
memberantas korupsi baik di
lingkungannya maupun dalam
masyarakat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

POKOK BAHASAN :
Upaya Pemberantasan Korupsi
SUB POKOK BAHASAN :
1.Konsep Pemberantasan
Korupsi;
2.Upaya Penanggulangan
Kejahatan (Korupsi) dengan
Menggunakan Hukum Pidana;
3.Berbagai Strategi dan/atau
Upaya Pemberantasan Korupsi.

Upaya Pemberantasan Korupsi

3
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
mari kita simak film ini

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

4

4
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

A. KONSEP PEMBERANTASAN
KORUPSI
Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian
masif di sebuah negara dan tidak di negara lain?
Korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’  sifatnya
kronis juga akut.
Perekonomian negara digerogoti secara perlahan
namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada
semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat.
PENTING DIPAHAMI : di manapun dan sampai pada
tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam
suatu negara atau masyarakat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

5

5
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

It is always necessary to relate anti-corruption
strategies to characteristics of the actors involved (and
the environment they operate in). THERE IS NO
SINGLE CONCEPT and program of good governance
FOR ALL COUNTRIES and organizations, there is no
‘one right way’. There are many initiatives and most
are tailored to specifics contexts. SOCIETIES and
organizations WILL HAVE TO SEEK THEIR OWN
SOLUTIONS.
(Fijnaut dan Huberts : 2002)
DISKUSIKANLAH
PENDAPAT
BERIKUT :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

6

6
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

REALITA DI INDONESIA
• Ada PERANGKAT HUKUM : ada Peraturan PerUU, ada lembaga serta aparat hukum yang
mengabdi untuk menjalankan peraturan
(kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan); ada
lembaga independen ‘Super Body’ yang bernama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
dibentuk untuk memberantas korupsi.
• Di sekolah siswa/mahasiswa Pendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan.
• Realita : korupsi tetap tumbuh subur dan
berkembang dengan pesat.

• Apa yang salah???
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

7

7
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

8

8
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

UPAYA PENANGGULANGAN
KEJAHATAN KORUPSI
JALUR PENAL

JALUR NON-PENAL

• Kebijakan penerapan Hukum
Pidana (Criminal Law
Application);
• Sifat repressive (penumpasan/
penindasan/pemberantasan)
apabila kejahatan sudah terjadi;
• Perlu dipahami bahwa:
upaya/tindakan represif juga
dapat dilihat sebagai
upaya/tindakan preventif dalam
arti luas
(Nawawi Arief : 2008)

• Kebijakan pencegahan tanpa
hukum pidana (prevention without
punishment);
• Kebijakan untuk mempengaruhi
pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan lewat
mass media (influencing views of
society on crime and
punishment/mass media atau
media lain seperti penyuluhan,
pendidikan dll);
• Sifat preventive (pencegahan)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

9

9
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

UPAYA PENAL DAN NONPENAL
•

•

•

Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani
faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi,
yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara
langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau
menumbuh-suburkan kejahatan (korupsi);
Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau
menggunakan hukum pidana yaitu dengan
menghukum atau memberi pidana atau penderitaan
atau nestapa bagi pelaku korupsi;
Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau
memiliki posisi penting atau posisi strategis dari
keseluruhan upaya penanggulangan korupsi 
karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum
terjadi.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

10

10
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL
• Sarana penal memiliki ‘keterbatasan’,
mengandung ‘kelemahan’ (sisi negatif).
Fungsi sarana penal seharusnya hanya
digunakan secara ‘subsidair’.
• Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan
jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang
hukum, sehingga harus digunakan sebagai
ultimum remedium (obat yang terakhir apabila
cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak
dapat digunakan lagi);

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

11

11
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL
• Secara fungsional/pragmatis,
operasionalisasi dan aplikasinya menuntut
biaya yang tinggi;
• Sanksi pidana mengandung sifat
kontradiktif/paradoksal, mengadung efek
sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi
overload Lembaga Pemasyarakatan;
• Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah
‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau
‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi
kejahatan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

12

12
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL
•

•

Penggunaan hukum pidana dalam
menanggulangi kejahatan hanya merupakan
‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan
gejala), hanya merupakan pengobatan
simptomatik bukan kausatif karena sebabsebab kejahatan demikian kompleks dan
berada di luar jangkauan hukum pidana;
Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil
(sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang
tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai
masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan
yang sangat kompleks;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

13

13
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KETERBATASAN SARANA PENAL
• Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan
individual/personal; tidak bersifat struktural
atau fungsional;
• Efektifitas pidana (hukuman) bergantung
pada banyak faktor dan masih sering
diperdebatkan oleh para ahli.
• Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah
‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau
‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi
kejahatan.
(Nawawi Arief : 1998)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

14

14
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

15

15
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN
PANACEA
Rubin : hukum pidana atau pemidanaan tidak
mempunyai pengaruh terhadap masalah
kejahatan.
Schultz : naik turunnya angka kejahatan tidak
berhubungan dengan perubahan di dalam
hukum atau putusan pengadilan, tetapi
berhubungan dengan bekerjanya atau
berfungsinya perubahan kultural dalam
kehidupan masyarakat.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

16

16
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN
PANACEA
Karl. O. Christiansen : pengaruh pidana
terhadap masyarakat luas sulit diukur.
S.R. Brody : 5 (lima) dari 9 (sembilan)
penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu
yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara
tidak berpengaruh pada adanya reconviction
atau penghukuman kembali.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

17

17
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN
PANACEA
Wolf Middendorf : tidak ada hubungan logis antara
kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat
mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab
dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan
mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan
dengan ada tidaknya UU atau pidana yang
dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti
kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau
agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang
sama efektifnya dengan ketakutan orang pada
pidana.

(Nawawi Arief : 1998)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

18

18
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

19

19
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

HUKUM PIDANA BUKAN
PANACEA
Diskusikanlah kasus perlakuan istimewa yang
diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang
tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang
yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel
berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus yang
bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri
selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak.
Menurut and apa yang harus dilakukan untuk
mencegah hal ini?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

20

20
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

STRATEGI DAN/ATAU UPAYA
PENANGGULANGAN KORUPSI
1

Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

2

Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

3

Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

4

Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang
mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5

Monitoring dan Evaluasi

6

Kerjasama Internasional

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

21

21
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Selamat datang
generasi
muda antikorupsi
Indonesia akan
lebih baik jika
tanpa korupsi
Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Upaya Pemberantasan Korupsi

22

22
Terimakasih kepada:
Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina,
Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran,
Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata,
dan KPK, TIRI, ICW
Produksi:
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
copyrights © dikti 2012

More Related Content

What's hot

PPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsiPPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsiRiskymessyana99
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
 
PAK - Nilai dan prinsip anti korupsi
PAK - Nilai dan prinsip anti korupsiPAK - Nilai dan prinsip anti korupsi
PAK - Nilai dan prinsip anti korupsiardinmarL
 
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologiUkuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologilasnisiregar
 
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptKEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptmasriani mahmud
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusTrisnadi Wijaya
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiSiti Sahati
 
Ppt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksualPpt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksualbkupstegal
 
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana KorupsiPendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana KorupsiHaristian Sahroni Putra
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 

What's hot (20)

PPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsiPPT PBAK - Pencegahan korupsi
PPT PBAK - Pencegahan korupsi
 
Bab 4 dampak korupsi
Bab 4 dampak korupsiBab 4 dampak korupsi
Bab 4 dampak korupsi
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
 
PAK - Nilai dan prinsip anti korupsi
PAK - Nilai dan prinsip anti korupsiPAK - Nilai dan prinsip anti korupsi
PAK - Nilai dan prinsip anti korupsi
 
Hukum kesehatan
Hukum kesehatanHukum kesehatan
Hukum kesehatan
 
Anti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasiAnti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasi
 
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologiUkuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
 
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptKEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
 
Pendidikan anti korupsi
Pendidikan anti korupsiPendidikan anti korupsi
Pendidikan anti korupsi
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
Mortalitas dan Morbiditas
Mortalitas dan MorbiditasMortalitas dan Morbiditas
Mortalitas dan Morbiditas
 
Ppt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksualPpt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksual
 
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana KorupsiPendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana Korupsi
 
Makalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmasMakalah permasalahan puskesmas
Makalah permasalahan puskesmas
 
Pernikahan dini
Pernikahan diniPernikahan dini
Pernikahan dini
 
Pendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsiPendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsi
 
Jurnal lengkap
Jurnal lengkapJurnal lengkap
Jurnal lengkap
 
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di IndonesiaMakalah Masalah Korupsi Di Indonesia
Makalah Masalah Korupsi Di Indonesia
 

Viewers also liked

Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi Marlinda
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiDini Islamiana
 
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaHanna Chan
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8Idris Miaus
 
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaPKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaIdris Miaus
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAMarlinda
 
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010Fathur Rohman
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)Haristian Sahroni Putra
 
Pemberantasan Korupsi di Korsel
Pemberantasan Korupsi di KorselPemberantasan Korupsi di Korsel
Pemberantasan Korupsi di KorselM Arief Fakhruddin
 
Global Governance dan Korupsi di Korea Selatan
Global Governance dan Korupsi di Korea SelatanGlobal Governance dan Korupsi di Korea Selatan
Global Governance dan Korupsi di Korea SelatanRidha Mutiara
 
Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...
Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...
Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...idsecconf
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiFirda Purbandari
 
Acfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesia
Acfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesiaAcfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesia
Acfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesiaAli Mutasowifin
 

Viewers also liked (20)

Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
 
Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi
Peran mahasiswa dalam mencegah korupsiPeran mahasiswa dalam mencegah korupsi
Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
 
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaPKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
 
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
[PKN Korupsi
[PKN Korupsi[PKN Korupsi
[PKN Korupsi
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)
 
Pemberantasan Korupsi di Korsel
Pemberantasan Korupsi di KorselPemberantasan Korupsi di Korsel
Pemberantasan Korupsi di Korsel
 
korupsi di korea selatan
korupsi di korea selatankorupsi di korea selatan
korupsi di korea selatan
 
Global Governance dan Korupsi di Korea Selatan
Global Governance dan Korupsi di Korea SelatanGlobal Governance dan Korupsi di Korea Selatan
Global Governance dan Korupsi di Korea Selatan
 
Stranas 7 new waka edit 9
Stranas 7 new waka edit 9Stranas 7 new waka edit 9
Stranas 7 new waka edit 9
 
Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...
Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...
Charles Lim - Sistem pemantauan ancaman serangan siber di indonesia generasi ...
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
 
Acfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesia
Acfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesiaAcfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesia
Acfta ancaman dan peluang dunia usaha indonesia
 
penyebab korupsi
penyebab korupsipenyebab korupsi
penyebab korupsi
 
Makalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiiiMakalah korupsiiiiii
Makalah korupsiiiiii
 

Similar to Pemberantasan Korupsi

UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdfUpaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdfsurtiningsih3
 
Strategi modul 1 submodul 4
Strategi modul 1 submodul 4Strategi modul 1 submodul 4
Strategi modul 1 submodul 4SautiBanurea
 
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptxMaria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptxMariaDwinoverin
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptxcahyomeiyana
 
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Fathur Rohman
 
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-i
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-iPerbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-i
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-iHello Katie
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)SalmaHanifah14
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxMuhdAlghazali1
 
01 Pengantar Mata Kuliah.pptx
01 Pengantar Mata Kuliah.pptx01 Pengantar Mata Kuliah.pptx
01 Pengantar Mata Kuliah.pptxDownloadFilm37
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docStrategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docperi heriyanto
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxBryanValentino1
 

Similar to Pemberantasan Korupsi (20)

UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdfUpaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
Upaya Penanganan Korupsi Penal dan Non penal.pdf
 
Strategi modul 1 submodul 4
Strategi modul 1 submodul 4Strategi modul 1 submodul 4
Strategi modul 1 submodul 4
 
Kb 1 pengantar-pbak
Kb 1 pengantar-pbakKb 1 pengantar-pbak
Kb 1 pengantar-pbak
 
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptxMaria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Kuliah II
Kuliah IIKuliah II
Kuliah II
 
Materi wisuda untag 7 sep2019 won
Materi wisuda untag 7 sep2019   wonMateri wisuda untag 7 sep2019   won
Materi wisuda untag 7 sep2019 won
 
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
 
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-i
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-iPerbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-i
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-i
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
01 Pengantar Mata Kuliah.pptx
01 Pengantar Mata Kuliah.pptx01 Pengantar Mata Kuliah.pptx
01 Pengantar Mata Kuliah.pptx
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docStrategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
 
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptxPendidikan_Anti_Korupsi.pptx
Pendidikan_Anti_Korupsi.pptx
 
PENGANTAR KORUPSI
PENGANTAR KORUPSIPENGANTAR KORUPSI
PENGANTAR KORUPSI
 

Recently uploaded

AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1AdePutraTunggali
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]Abdiera
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
B2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
B2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media SosialB2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
B2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media SosialAdePutraTunggali
 
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroKonsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroAdePutraTunggali
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Apothecary Indonesia Persada
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++BayuYudhaSaputra
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadiLAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadiPatarMahadyThangShiH
 
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdfAhmadHadiMashuri1
 
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosialpure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media SosialAdePutraTunggali
 
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxOverview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxJessyMariaJoltuwu
 
Rabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
Rabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media SosialRabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
Rabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media SosialAdePutraTunggali
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerakMetalinaSimanjuntak1
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative SpaceKonsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative SpaceAdePutraTunggali
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 6 Fase C [abdiera.com]
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
B2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
B2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media SosialB2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
B2W LAZAD - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
 
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroKonsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadiLAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
 
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
 
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosialpure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
 
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxOverview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
 
Rabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
Rabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media SosialRabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
Rabbani - Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative SpaceKonsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
 

Pemberantasan Korupsi

  • 1. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 1 1
  • 2. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Bab 05 “No impunity to corruptors“ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Upaya Pemberantasan Korupsi 2
  • 3. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Kompetensi Dasar 1. 2. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi; Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang; Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI POKOK BAHASAN : Upaya Pemberantasan Korupsi SUB POKOK BAHASAN : 1.Konsep Pemberantasan Korupsi; 2.Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana; 3.Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi. Upaya Pemberantasan Korupsi 3
  • 4. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI mari kita simak film ini KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 4 4
  • 5. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’  sifatnya kronis juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. PENTING DIPAHAMI : di manapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 5 5
  • 6. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). THERE IS NO SINGLE CONCEPT and program of good governance FOR ALL COUNTRIES and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. SOCIETIES and organizations WILL HAVE TO SEEK THEIR OWN SOLUTIONS. (Fijnaut dan Huberts : 2002) DISKUSIKANLAH PENDAPAT BERIKUT : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 6 6
  • 7. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI REALITA DI INDONESIA • Ada PERANGKAT HUKUM : ada Peraturan PerUU, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan); ada lembaga independen ‘Super Body’ yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk memberantas korupsi. • Di sekolah siswa/mahasiswa Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. • Realita : korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. • Apa yang salah??? KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 7 7
  • 8. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 8 8
  • 9. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI JALUR PENAL JALUR NON-PENAL • Kebijakan penerapan Hukum Pidana (Criminal Law Application); • Sifat repressive (penumpasan/ penindasan/pemberantasan) apabila kejahatan sudah terjadi; • Perlu dipahami bahwa: upaya/tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008) • Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment); • Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan dll); • Sifat preventive (pencegahan) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 9 9
  • 10. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UPAYA PENAL DAN NONPENAL • • • Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan (korupsi); Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi; Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi  karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 10 10
  • 11. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KETERBATASAN SARANA PENAL • Sarana penal memiliki ‘keterbatasan’, mengandung ‘kelemahan’ (sisi negatif). Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara ‘subsidair’. • Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi); KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 11 11
  • 12. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KETERBATASAN SARANA PENAL • Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi; • Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal, mengadung efek sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi overload Lembaga Pemasyarakatan; • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 12 12
  • 13. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KETERBATASAN SARANA PENAL • • Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan gejala), hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif karena sebabsebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana; Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 13 13
  • 14. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KETERBATASAN SARANA PENAL • Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional; • Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. • Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan. (Nawawi Arief : 1998) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 14 14
  • 15. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 15 15
  • 16. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Rubin : hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz : naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 16 16
  • 17. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Karl. O. Christiansen : pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. S.R. Brody : 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 17 17
  • 18. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Wolf Middendorf : tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. (Nawawi Arief : 1998) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 18 18
  • 19. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 19 19
  • 20. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA Diskusikanlah kasus perlakuan istimewa yang diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Menurut and apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini? KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 20 20
  • 21. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI 1 Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi 2 Pencegahan Korupsi di Sektor Publik 3 Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 4 Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Monitoring dan Evaluasi 6 Kerjasama Internasional KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 21 21
  • 22. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Selamat datang generasi muda antikorupsi Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Upaya Pemberantasan Korupsi 22 22
  • 23. Terimakasih kepada: Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW Produksi: Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012