Korupsi pengadaan Al-Quran tahun 2011 dan 2012 melibatkan politikus Golkar Zulkarnaen dan putranya. Pada 2011, Zulkarnaen menerima uang Rp14,4 miliar dari pengusaha untuk proyek pengadaan Al-Quran. Pada 2012, Zulkarnaen memaksa Kementerian Agama menerima dana Rp130 miliar untuk proyek serupa, meskipun kebutuhan sebenarnya hanya Rp5-9 miliar. Proyek 2012 juga digelembungkan R

1. Nama : Andre Arganata
N.I.M : 071111052
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
MENGANALISA CONTOH KASUS KORUPSI DENGAN KERANGKA BERPIKIR NORMATIF
Korupsi Pengadaan Al-Qur’an
Kasus korupsi proyek pengadaan Al-Qur’an ini pada mulanya bersumber pada uang 14,4 miliar yang
diterima politikus partai Golkar, Zulkarnaen, dan putranya Dendy dari seorang pengusaha.Uang itu
diterima sebagai ucapan terima kasih kepada Zulkarnaen sebagai anggota Badan Anggaran DPR yang
menyetujui anggaran di kementrian Agama. Dia juga diduga melakukan kecurangan dalam
pelaksanaan tender. Dimana proyek tender dimanipulasi dan sudah direncanakan sejak lama pihak
yang memenangkan tender adalah pimpinan Dendy yang tidak lain adalah putra Zulkarnaen. Kasus
yang berlangsung pada tahun 2011 tersebut berjalan mulus tanpa ada kecurigaan dari pihak lain. Baru
pada tahun 2012 dimana Kementrian Agama mulai curiga karena biaya pengadaan Al-Qur’an
meningkat drastis sedangkan jenis spesifikasi Al-Qur’an yang sama (hanya berbeda sampul). Setelah
diselidiki ternyata rekanan sama dengan tahun sebelumnya hanya nama perusahaan disamarkan
dengan nama baru.
Tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan dalam perspektif norma apapun. Tidak ada sisi positif dari
mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam norma yang
memiliki sanksi tegas seperti norma hukum pun memperlakukan para pelaku korupsi dengan tegas,
mulai dari denda, pengembalian uang sepenuhnya, hingga kurungan penjara seumur hidup. Dalam
kasus ini Zulkarnaen telah diputuskan pengadilan tipikor hukuman penjara 15 tahun. Sanksi tersebut
diputuskan dengan mempertimbangkan sejauh mana keterlibatan dan peran terdakwa dalam kasus
tersebut. Norma hukum menjadi batas tegas atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum
seperti kasus ini. Dalam norma hukum ditentukan sanksi tegas bagi pelanggarnya,dimana sanksi
tersebut tidak ada pada norma-norma lain seperti norma kesusilaan yang sanksinya bersifat moral atau
hanya dikucilkan dalam lingkungannya.
Norma hukum dipandang sebagai norma dengan sanksi paling tegas dari norma lain. Logikanya jika
suatu tindakan melanggar norma hukum maka sudah jelas tindakan tersebut juga melanggar norma-
norma yang lain. Tindakan korupsi selain melanggar norma hukum juga melanggar norma lain seperti
norma kesusilaan, norma kesopanan/kelaziman dan norma agama.
Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia, dimana ditentukan perbuatan-perbuatan yang baik
maupun tidak dan bersifat universal bagi seluruh manusia. Dalam norma kesusilaan tindakan korupsi

2. diibaratkan sama dengan perbuatan mencuri uang milik rakyat. Sedangkan mencuri berarti mengambil
sesuatu yang bukan haknya dari orang lain. Sanksi yang diterima mungkin hanya bersifat sanksi
moral seperti sindiran atau ejekan, namun bagaimanapun juga tindakan yang dilakukan tetap
melanggar norma asusila.
Selain itu dalam kasus tersebut orang tua dan anak terlibat dalam satu kasus yang sama. Dalam
pandangan norma kesusilaan tindakan orang tua membantu kesuksesan anaknya mungkin dapat
dikatakan sebagai tindakan yang baik dan tidak menyimpang norma, namun jika dilakukan dengan
cara yang salah seperti dalam kasus tersebut maka bersinggungan dengan norma kelaziman dimana
wujud bantuan atau ajaran perilaku terhadap anak dilakukan dengan cara yang tidak lazim.
Dari perspektif norma kesopanan/kelaziman tindakan korupsi lebih susah ditentukan melanggar atau
tidak, namun penyimpangan tersirat dari tindakan korupsi tersebut bisa saja terjadi. Selain dalam hal
bantuan orang tua terhadap kesuksesan anaknya, contoh penyimpangan norma kelaziman dapat
berupa, misal, gaya hidup keluarga yang mewah namun setelah diketahui terkena kasus korupsi maka
gaya hidup tersebut dianggap tidak lazim karena menggunakan uang hasil korupsi.
Sedangkan dalam norma agama, korupsi jelas merupakan perbuatan yang berdosa. Tidak ada agama
yang membenarkan umatnya untuk mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang
lain. Dalam kasus ini yang menjadi objek korupsi adalah kitab suci agama Islam, sedangkan
mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dengan alasan tersebut terlihat jelas norma agama
menjadi perhatian setelah hukum. Hal itu diperkuat dengan kebudayaan masyarakat timur yang
mayoritas taat pada ajaran agama atau keyakinan masing-masing. Sehingga tindakan yang melanggar
norma hukum dan agama sekaligus akan memiliki dampak sanksi yang besar. Sebagai contoh
terdakwa kasus korupsi tersebut juga mengaku disudutkan oleh opini-opini masyarakat yang
menganggap tindakan yang dilakukan sudah kelewat batas hingga menyentuh wilayah agama,
sehingga sanksi terberat yang diterima selain sanksi hukum adalah sanksi moral dari opini-opini dan
gunjingan yang menyudutkan posisi terdakwa.
Keterkaitan kasus korupsi dengan agama yang dianggap kelewat batas juga diungkapkan oleh
Koordinator Divisi Korupsi Politik lembaga masyarakat ICW (Indonesia Corruption Watch) Ade
Irawan, “Ini korupsi super nekat. Ini mencerminkan parahnya kondisi korupsi di Indonesia. Jangankan
untuk kepentingan manusia, tapi untuk kepentingan Tuhan pun juga dikorupsi,” kata Ade di kantor
ICW, Kamis (5/7/12).

3. Berita 1
Korupsi Al-Quran, Zulkarnaen Paksa
Proyek Rp 130 M?
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama,
Syamsudin, menyatakan politikus Golkar yang kini menjadi terpidana korupsi pengadaan Al-
Quran, Zulkarnaen Djabar, memaksa Kementerian Agama menerima tambahan dana proyek
pengadaan Al-Quran untuk tahun anggaran 2012.
"Sering dipanggil Pak Zul, memaksa supaya terima usulan pengadaan sebesar Rp 130 miliar,"
kata Syamsudin ketika memberi kesaksian atas terdakwa Ahmad Jauhari, mantan Direktur
Urusan Agama Islam, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Januari 2014.
Menurut dia, Kementerian Agama tidak pernah mengadakan proyek besar. Namun, pada 2012,
Zulkarnaen melalui putranya, Dendy Prasetia, atau kader Golkar lainnya, Fahd A. Rafiq,
mendesak Syamsudin agar Kementerian menerima dana sebesar itu.
Syamsudin menyebutkan, uang Rp 130 miliar ini di antaranya untuk penggandaan Al-Quran Rp
50 miliar. Padahal, awalnya Kementerian hanya mengusulkan Rp 9 miliar. Sementara untuk
rumah ibadah Rp 55 miliar, dan Rp 25 miliar untuk peningkatan pelatihan bahasa Arab.
Menurut Syamsudin, Kementerian akhirnya menerima usulan itu dengan terpaksa. Alasannya,
kalau tidak diterima, DPR tidak akan menandatangani nota keuangan Kementerian sehingga
anggarannya akan dibintangi oleh Kementerian Keuangan. "Kalau kami tidak tertekan, kami
tidak mau program itu," ujar dia. (Baca juga: Zulkarnaen Djabar: Saya Sudah Dihukum
Opini).
Di samping itu, sebenarnya Kementerian Agama tidak terlalu membutuhkan dana besar untuk
penggandaan Al-Quran. Menurut dia, dana yang dibutuhkan di atas Rp 5 miliar, tapi tidak
sampai Rp 50 miliar. Di sisi lain, Kementerian sebenarnya lebih butuh membangun kantor
urusan agama. "Tapi tidak disetujui DPR, dipaksakan penggandaan Al-Quran," ujar Syamsudin.
Karena program penggandaan Al-Quran merupakan usulannya, saat tender, Zulkarnaen
meminta agar proyek diberikan kepada perusahaan yang dia usulkan. "Setelah itu dia mengejar
agar tender dimenangi perusahaan titipannya," ujar Syamsudin.
Sumber : TEMPO http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/063546636/Korupsi-Al-Quran-
Zulkarnaen-Paksa-Proyek-Rp-130-M

4. Berita 2
Proyek Al-Quran 2012 Juga
Digelembungkan Rp 21,7 M
TEMPO.CO , Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menemukan indikasi
penggelembungan dana pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2012 sebesar Rp 21,7 miliar.
Inspektur Jenderal Kementerian Mochammad Jasin mengatakan penggelembungan itu
membuat biaya pengadaan melonjak naik menjadi Rp 60 miliar. "Tapi tidak kami bayarkan, jadi
kami (Kementerian Agama) selamat," kata Jasin, di kantornya Selasa lalu.
Menurut bekas wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, korupsi Al-Quran dilakukan oleh
rekanan yang sama dengan yang menggangsir duit negara pada pengadaan 2011 (berita
sebelumnya: klik di sini)
Jasin menceritakan, sebelumnya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berkonsultasi
kepada dirinya tentang tagihan dari rekanan penyedia barang dan jasa pengadaan Al-Quran
tahun 2012 tersebut. "Saya sampaikan jika tipikalnya masih seperti 2011, jangan dibayarkan,"
kata dia.
Dirjen Bimas Islam itu tidak hanya berkonsultasi kepada dirinya, tetapi juga kepada pihak lain.
"Dan semuanya senada dengan saya mengatakan jangan dibayar," kata Jasin.
Kasus korupsi pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2011 telah menyeret politikus Partai Golkar
Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya. Dalam vonis Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Zulkarnaen disebut menerima duit Rp 14,39 miliar sebagai komitmen pengadaan Al-
Quran dan laboratorium komputer dan diganjar hukuman 15 tahun penjara.
Putusanbanding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis itu.
Sumber: TEMPO http://www.tempo.co/read/news/2014/01/02/063541568/Proyek-Al-Quran-
2012-Juga-Digelembungkan-Rp-217-M