Surat ini berisi laporan dari penyidik KPK kepada Presiden mengenai kekhawatiran mereka atas adanya kelompok internal KPK yang berusaha mempengaruhi kebijakan KPK untuk kepentingan politik tertentu. Kelompok ini diduga telah berusaha mempengaruhi proses rekrutmen penyidik baru dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dalam pemilu dengan memanfaatkan isu korupsi. Penyidik KPK meminta Presiden untuk men

1. Page 1
Kepada Yth :
Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Bapak Presiden Yang Terhormat,
Mohon ijin kami sampaikan bahwa kami adalah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagaimana tugas yang diamanahkan kepada kami, kami akan senantiasa melaksanakan
pemberantasan korupsi khususnya dalam hal pelaksanaan tugas sebagai penyidik dengan sepenuh hati
dan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia. Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah
mengganggu upaya – upaya konstruktif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi secara
kelembagaan masih sangat dibutuhkan keberadaannya.
Kejahatan Korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius dan membutuhkan upaya-upaya
serius pula untuk memeranginya, tidak cukup dengan itu tentunya kehati-hatian dan terlepas dari segala
kepentingan menjadi syarat mutlak untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi dengan cara yang
baik dan tetap menjunjung Hak azazi manusia.
Bapak Presiden yang kami hormati,
Melalui surat ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang selama ini sangat menggangu
dan sedikit banyak membuat kami khawatir dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik KPK.
Keberanian kami untuk menulis surat ini kepada Bapak Presiden, semata mata karena kami ingin
menyelamatkan tujuan pemberantasan korupsi dan menjaga marwah KPK. Kami sampaikan kepada
Bapak Presiden, bahwa beberapa waktu yang lalu, kami sudah menyampaikan “Surat Terbuka” kepada
Pimpinan KPK. Adapun surat terbuka tersebut telah ditandatangani oleh 43 (empat puluh tiga) orang
Penyidik KPK.
Surat terbuka tersebut merupakan wujud dari kebuntuan yang kami alami. Sudah berulang kali
kami menyampaikan kepada Pimpinan bahwa proses rekruitmen penyidik KPK yang bersumber dari
pegawai internal KPK (Penyelidik) adalah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Mekanisme surat
terbuka tersebut terpaksa kami tempuh dengan harapan Pimpinan KPK dapat merubah keputusannya
perihal pengangkatan atau rekruitmen penyidik KPK tanpa tes. Hal tersebut kami lakukan karena kami
menganggap bahwa ini masalah serius, kami tidak ingin proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK
memiliki celah hukum yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh tersangka maupun penasehat hukumnya
untuk melakukan perlawanan. Tetapi ternyata surat terbuka tersebut tidak cukup kuat untuk merubah
keputusan pimpinan KPK, dan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Pimpinan KPK tetap melantik 21
(dua puluh satu) orang penyelidik KPK menjadi Penyidik KPK setelah mereka (21 orang) melaksanakan
pendidikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
Bapak Presiden Yang Kami Hormati,
Terus terang kami sangat kebingungan, apa sebenarnya alasan Pimpinan KPK sedemikian berani
untuk tetap melantik 21 (dua puluh satu) orang penyelidik KPK menjadi penyidik KPK, padahal pimpinan

2. Page 2
sudah mengetahui dengan jelas bahwa mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang
ada. Satu hal yang kami ketahui pasti adalah, bahwa ada kekuatan kelompok tertentu yang luar biasa
dan dikemas rapi sebagai gerakan yang mengatasnamakan pegawai KPK dengan menggunakan bendera
Wadah Pegawai KPK yang memberikan masukan dan bahkan menginisiasi adanya rekruitmen penyidik
KPK dari penyelidik KPK tanpa melalui mekanisme yang seharusnya (hal ini sudah kami sampaikan secara
rinci dalam surat terbuka). Berdasarkan bukti yang kami miliki sejauh ini, bahwa tujuan kelompok
tertentu tersebut adalah ingin menjadikan direktorat penyidikan KPK satu warna atau menurut bahasa
kami bahwa kelompok tertentu tersebut ingin membangun kekuatan di Direktorat Penyidikan.
Terlibat terlalu jauh dalam proses perpindahan 21 (dua puluh satu) orang penyelidik KPK
menjadi penyidik KPK bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Wadah Pegawai (WP) KPK (kelompok
tetentu) untuk mempengaruhi kebijakan Pimpinan KPK. Ada banyak sekali kebijakan pimpinan KPK yang
kemudian diintervensi oleh mereka, anehnya Pimpinan sama sekali tidak memiliki keberanian untuk
menolak kemauan mereka (hal ini menunjukan betapa besar kekuatan mereka). Hal inilah yang
kemudian menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar bagi kami. Dari tahun ke tahun seolah Wadah
Pegawai (WP) KPK menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa dan tersusupi oleh kepentingan-
kepentingan di dalamnya.
Sebagai contoh nyata bahwa Wadah Pegawai (WP) KPK telah tersusupi oleh kepentingan-
kepentingan tertentu adalah sebagai berikut:
• Fakta adanya upaya untuk memblow up permasalahan “terror” pada personil KPK sebagai “terror”
terhadap pemberantasan korupsi. Dimana hal tersebut disetting sedemikian rupa dengan
mengerahkan media untuk memblow up. Pihak mediapun dengan suka cita karena terpasok oleh
berita-berita faktual yang seksi dari Gedung Anti Rasuah. Kerjasama simbiosis mutualisme ini
menjadi pilar untuk mempengaruhi opini publik, bahwa “terror” tersebut benar-benar bisa menjadi
penghambat dalam pemberantasan korupsi.
• Kemudian setelah opini dan simpati publik mengemuka serta sudah menjadi mind set publik, misi
sesungguhnya mulai Nampak. Pada tahapan Pemilu, adanya kepentingan pemihakan pada salah
satu pasangan Capres nampak nyata. Seolah menjadi suatu ruang tersendiri untuk menarik massa
pro pemberantasan korupsi pada salah satu pasangan calon. Parameter ini terbaca dengan
munculnya Surat dari Wadah KPK kepada Komisi Pemilahan Umum (KPU), dengan surat nomor
086/WP/A/01/2019, tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ketua WP (Yudi Purnomo)
yang pada intinya berisi untuk dapat memasukkan isu penyerangan terhadap Novel Baswedan ke
dalam materi debat Capres dan Cawapres. Selain itu fakta lain adalah adanya kegiatan peringatan 2
(dua) tahun perjalanan kasus penyiraman Novel yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019
(enam hari sebelum pemilihan presiden) di Gedung KPK dengan mengundang beberapa nara sumber
yang hampir semua nara sumber menyampaikan narasi bahwa pemerintah tidak peduli akan
pengungkapan kasus Novel, fakta ini tentunya semakin mempertegas adanya keberpihakan kepada
salah satu pasangan calon presiden yang ditunjukan dengan agenda-agenda kegiatan dalam rangka
membentuk opini publik bahwa pemerintah lemah atau kurang memberikan dukungan dalam
pemberantasan korupsi.
• Selanjutnya adanya pemberitaan media terkait susunan kabinet dari salah satu pasangan calon
Presiden jika terpilih, dimana memunculkan nama NOVEL BASWEDAN sebagai salah satu kandidat
Jaksa Agung, seolah menjadi kesimpulan yang dapat diambil dari gerakan-gerakan tersembunyi yang

3. Page 3
selama ini dilakukan oleh kelompok tersebut dengan memanfaatkan posisi mereka sebagai
punggawa-punggawa Wadah Pegawai (WP) KPK.
Bapak Presiden Yang Kami Hormati.
Dari beberapa fakta tersebut menunjukan bahwa KPK sedang dalam keadaan yang sangat
genting. Dengan kewenangan dan public trust yang dimiliki oleh KPK tentunya KPK akan menjadi senjata
yang sangat ampuh dan dapat digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Sangat besar harapan kami
Bapak Presiden dan seluruh elemen bangsa ini dapat mengambil langkah untuk menyelamatkan KPK dari
kepentingan-kepentingan individu dan kelompok di internal KPK yang sedang berusaha untuk
memanfaatkan KPK demi “menguasai Indonesia”. Meskipun hasil perhitungan real count Pemilu belum
final, setidaknya dapat mengerem laju ambisi mereka. Namun apabila system di internal KPK yang sudah
terkontaminasi dengan kepentingan tidak dibenahi, maka ia akan menjelma menjadi salah satu alat
tercapainya cita cita menguasai negeri ini dari balik Gedung Merah Putih.
Jakarta, April 2019
Tembusan : Semua yang tanda tangan dalam lempira surat ini
1. Ketua MPR RI
2. Ketua DPR RI
3. Ketua DPD RI
4. Ketua Mahkamah Agung RI
5. Ketua Mahkamah Konstitusi