2. • Istilah korupsi berasal
dari bahasa latin
“corrumpere”,
“corruptio” , “corruptus”
• Kemudian diadopsi oleh
beberapa bangsa di dunia
• Beberapa bangsa di dunia
memiliki istilah tersendiri
mengenai korupsi
Korupsi secara
Etimologi
3. Bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Belanda
Corruption,
Corrupt
Corruption Corruptie,
Korruptie
Jahat, rusak,
curang
Rusak
Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia
merupakan turunan dari bahasa Belanda
4. • Korup = busuk, palsu, suap (kamus
besar bahasa Indonesia, 1991)
• Korup = suka menerima uang sogok,
menyelewengkan uang/barang milik
perusahaan atau negara, menerima
uang dengan menggunakan jabatan
untuk kepentingan pribadi (kamus
hukum, 2002)
• Korup = kebejatan, ketidakjujuran, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian
(the lexicon webster dictionary, 1978)
Beberapa terminologi korupsi
5. o David M. Chalmers:
Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai
keuangan yang membahayakan ekonomi (financial
manipulations and decision injurious to the economy are
often libeled corrupt).
o J.J. Senturia:
Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk
keuntungan pribadi (the misuse of public power for
private profit).
6. Pengkhianatan terhadap kepercayaan
(betrayal of trust)
• Pengkhianatan merupakan bentuk
korupsi paling sederhana
• Semua orang yang berkhianat atau
mengkhianati kepercayaan atau
amanat yang diterimanya adalah
koruptor.
• Amanat dapat berupa apapun, baik
materi maupun non materi (ex:
pesan, aspirasi rakyat)
• Anggota DPR yang tidak
menyampaikan aspirasi
rakyat/menggunakan aspirasi
untuk kepentingan pribadi
merupakan bentuk korupsi
8. Pengertian Tindakan Korupsi
• Korupsi berasal dari kata corruptie=
Pembusukan.
• Tindak pidana korupsi: Tindakan yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara,
suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan
tindakan lain yang mendukung terjadinya
tindak atau perilaku korupsi (UU No 31/1999 jo UU No.
20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)
9. 1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya
diri sendiri yang merugikan Keuangan Negara;
2. Menyalahgunakan kewewenangan untuk
memperkaya diri yang dapat merugikan
keuangan negara, misalnya menyuap petugas
(pemberi dan penerima suap), benturan
kepentingan dalam pengadan barang dan jasa,
pemerasan, gratifikasi;
3. Perbuatan Curang dan Mark-up
Pengertian Korupsi
(UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001)
10. Pengertian Korupsi (Lanjutan)
Tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi:
• Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
• Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan
yang tidak benar
• Bank yang tidak memberikan keterangan rekening
tersangka.
• Saksi atau ahli yang tidak memberi
keterangan/memberikan keterangan palsu.
• Orang yang memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
• Saksi yang membuka identitas pelapor
11. Korupsi di Indonesia
• Korupsi adalah kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime) dengan
dampak buruk yang luar biasa pula.
• Korupsi di Indonesia sudah sangat
mengkhawatirkan dan berdampak
buruk pada hampir seluruh sendi
kehidupan.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
13. NO HUMAN DEVELOPMENT
INDEX - UN 2009
SCORE
1 NORWAY 0.971
66 MALAYSIA 0.829
92 CHINA 0.772
109 TURKMENISTAN 0.739
110 PALESTINIAN AUTORITY 0.737
111
INDONESIA 0.734
112 HONDURAS 0.732
182 NIGER 0.340
NO CORRUPTION PERSEPTION
INDEX – TI 2009
SCORE
1 NEW ZEALAND 9.6
2 DENMARK 9.3
3 SINGAPORE 9.2
56 MALAYSIA 4.5
79 CHINA 3.6
111
INDONESIA 2.8
111 DJIBOUTI 2.8
180 SOMALIA 1.1
IPM 2009 IPK 2009
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
15. PENYEBAB KORUPSI
• Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal
dan faktor eksternal.
• Faktor internal merupakan penyebab yang
datangnya dari diri pribadi atau individu
• Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau
sistem.
• Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan
menghilangkan, atau setidaknya mengurangi,
kedua faktor penyebab tersebut.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Nilai & Prinsip Anti-korupsi
16. PENYEBAB KORUPSI
• Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat
tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam
diri setiap individu.
• Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh
setiap individu untuk dapat mengatasi faktor
eksternal agar korupsi tidak terjadi.
• Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal,
selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap
individu perlu memahami dengan mendalam
prinsip-prinsip anti korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Nilai & Prinsip Anti-korupsi
17. PENDAPAT YANG MENGARAH PADA
FAKTOR INTERNAL
1. Sifat tamak manusia,
2. Moral yang kurang kuat menghadapi
godaan,
3. Gaya hidup konsumtif,
4. Tidak mau (malas) bekerja keras
Isa Wahyudi
18. PENDAPAT YANG MENGARAH PADA
FAKTOR INTERNAL
1. Aspek perilaku individu
2. Aspek organisasi, dan
3. Aspek masyarakat tempat individu dan
organisasi berada
M. Arifin
19. PENDAPAT YANG MENGARAH PADA
FAKTOR EKSTERNAL
1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa,
2. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil,
3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum
dan peraturan perundangan,
4. Rendahnya integritas dan profesionalisme,
5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga
perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan,
6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan
masyarakat, dan
7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan
etika
Erry Riyana Hardjapamekas
20. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PENDAPAT YANG MENGARAH PADA
FAKTOR EKSTERNAL
1. Faktor politik,
2. Faktor hukum,
3. Faktor ekonomi dan birokrasi
4. Faktor transnasional.
Indonesia Corruption Watch | ICW
21. PENYEBAB KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF TEORETIS
Cultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika
mempelajari penyebab terjadinya korupsi.
Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural
praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti
kebiasaan-kebiasaan kuno orang jawa.
22. TEORI PERILAKU KORUP
TEORI MEANS-ENDS SCHEME : Robert
Merton.
menyatakan bahwa korupsi merupakan
suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh
tekanan sosial, sehingga menyebabkan
pelanggaran norma-norma.
23. TEORI PRILAKU KORUP
TEORI SOLIDARITAS SOSIAL
Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah
teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile
Durkheim (1858-1917).
Teori ini memandang bahwa watak manusia
sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh
masyarakatnya
24. TEORI PRILAKU KORUP
GONE THEORY
Teori yang juga membahas mengenai prilaku korupsi,
dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne :
2006), yang dikenal dengan teori GONE.
Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang
meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities
(kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure
(pengungkapan).
25. Pemberantasan Korupsi
• Pemberantasan korupsi terdiri dari
Penindakan dan Pencegahan.
• Upaya Pemberantasan Korupsi
belum menunjukkan hasil yang
optimal dan oleh karena itu perlu
ditingkatkan.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
26. Strategi Pemberantasan Korupsi
PP 71 TH 2000
Pemberantasan korupsi
adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah
dan memberantas TPK
melalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor,
penyelidikan –
penyidikan – penuntutan
dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dengan
peran serta masyarakat.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
27. Kita semua harus menjadi
Subjek Pemberantasan Korupsi
Aparat
Pemerintah
Sektor
Swasta
Masyarakat
Mahasiswa
Good Corporate Governance
Anti bribe
Peran Serta
Tidak Permisif
Clean
Government &
Good
Governance
PP 71 Th. 2000:
Peran serta
masyarakat adalah
peran aktif
perorangan,
Ormas, atau LSM
dalam pencegahan
dan
pemberantasan
tindak pidana
korupsi.
Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
28. INTERVENSI
PEMBIASAAN
Perilaku
Berkarakter
MASYARAKAT
PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN
Agama, Pancasila, UUD 1945,
UU No. 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Teori
Pendidikan,
Psikologi, Nilai,
Sosial Budaya
Pengalaman terbaik
(best practices) dan
praktik nyata
Nilai-nilai
Luhur :
PERANGKAT PENDUKUNG
Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya,
Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kebersamaan,
Komitmen Pemangku Kepentingan
DESAIN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI
BAGIAN DARI PENDIDIKAN KARAKTER
KELUARGA
SATUAN
PENDIDIKAN
Nilai-Nilai
Anti
Korupsi
Perilaku
Anti
Korupsi
29. Upaya DIKTI Dalam Pembentukan
Karakter Bangsa
• Deklarasi Mengawal Perwujudan
Empat Pilar Kebangsaan
• Deklarasi Anti Menyontek dan Anti
Plagiat
• Pendidikan Karakter Bangsa
• Pendidikan Anti-korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
30. Anti Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi
Anti Korupsi :
Semua tindakan yang melawan,
memberantas, menentang, dan mencegah
korupsi
Pendidikan Anti Korupsi:
Upaya memberikan pemahaman dan
penanaman nilai-nilai kepada peserta didik
agar berperilaku anti korupsi
32. Pentingnya Pendidikan Anti-
korupsi
Peran serta mahasiswa dalam upaya
pemberantasan korupsi akan maksimal
jika mahasiswa:
• memahami pengetahuan tentang
korupsi dan upaya pemberantasannya
• menerapkan nilai-nilai anti korupsi
dalam dirinya.
Dapat dicapai melalui pendidikan
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
33. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PENDEKATAN YANG DIPAKAI
TAPI MENGAPA KASUS-KASUS KORUPSI TERUS TERUNGKAP,
KORUPTOR-KORUPTOR BARU TERUS LAHIR ??
MENGAPA PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI ?
METODE PEMBELAJARAN
• Penegakan
hukum, aturan
hukum, aparat
hukum
• Berdampak cepat ,
biaya tinggi
• Tapi masalah
justru muncul dari
aparat hukum
• Mengadakan
kompetisi sehat
dalam kinerja
dengan hadiah
insentif bagi
karyawan -
sehingga orang
tidak perlu korupsi
• Menciptakan
kompetisi antar
penyedia barang-
jasa sehingga
semua berlomba
menunjukkan
kinerja baik (tidak
korup) supaya
dipilih pelayanannya
Pendekatan HUKUM Pendekatan BISNIS Pendekatan PASAR
34. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN : PENDEKATAN BUDAYA dalam MENCEGAH KORUPSI
KARENA UPAYA DENGAN KETIGA PENDEKATAN
SEBELUMNYA BELUM MAKSIMAL MAKA PERLU
DIDAMPINGI DENGAN UPAYA PENDEKATAN
BUDAYA..
METODE PEMBELAJARAN
PENDEKATAN BUDAYA
• Membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi
individu melalui pendidikan
• Cenderung membutuhkan waktu yang lama
untuk melihat keberhasilannya,
• Biaya tidak besar (low costly), namun
• Hasilnya akan berdampak jangka panjang (long
lasting).
35. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI…
METODE PEMBELAJARAN
MATA KULIAH
INDEPENDEN
SISIPAN
WAJIB
PILIHAN
YANG LAIN
SEMINAR/
KULIAH UMUM
PELATIHAN,
KURSUS
KAMPANYE, DLL
36. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TUJUAN : membangun karakter anti-korupsi.
kompetensi Mahasiswa :
METODE PEMBELAJARAN
Mencegah orang lain untuk
tidak korupsi
Mampu mengenali dan
memahami korupsi
Mencegah diri sendiri untuk
tidak korupsi
37. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TANTANGAN : mendesain mata kuliah anti-
korupsi yang menarik
METODE PEMBELAJARAN
ANTUSIASME
MAHASISWA
& KELAS
YANG HIDUP
DOSEN :
Fasilitator,
motivator
MATERI :
kognitif, up
to date
METODE :
afektif,
psikomotorik
38. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
BEBERAPA KONSEP PEMBELAJARAN
METODE PEMBELAJARAN
STUDENT-CENTERED LEARNING
PARTICIPATORY LEARNING
PROBLEM-BASED LEARNING
RETENTION RATE
THEORY PLANNED BEHAVIOUR
39. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
BEBERAPA METODE KREATIF
9
METODE PEMBELAJARAN
STUDI KASUS
KULIAH UMUM
ANALISIS FILM/KEJADIAN
DISKUSI KELAS
SKENARIO PERBAIKAN SISTEM
40. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
BEBERAPA METODE KREATIF
METODE PEMBELAJARAN
PEMBUATAN PROTOTIPE
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PEMBUATAN ALAT PENDIDIKAN
EKSPLORASI TEMATIK
LAPORAN INVESTIGASI
41. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI METODE PEMBELAJARAN
MENGUKUR KARAKTER
MK.
Anti-
korupsi
Keaktifan di
kelas
Tugas
besar
Ujian Akhir
Tugas-
tugas
kecil
42. Peran Warga Masyarakat
Membangun Komunitas Anti-
korupsi
Warga Masyarakat
harus memahami ttg apa
yang dimaksud dengan
KORUPSI
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat
MENGENALI DAN MEMAHAMI
KORUPSI
MENCEGAH DIRI SENDIRI
MENCEGAH ORANG LAIN
Pendidikan Anti-korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
43. Program pendidikan Anti-
korupsi
• Materi anti-korupsi telah diajarkan di beberapa
PT (contoh : MK Sosiologi Korupsi)
• MoU KPK dengan beberapa PT sejak tahun
2006 (UNIKA Soegijapranata, UNNES, dll)
• Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Untuk
Mahasiswa PPKn UNNES
• Universitas Paramadina, matakuliah wajib sejak
2008.
• ITB, matakuliah pilihan, sejak 2009.
• Beberapa PT menyisipkan materi PAK ke dalam
matakuliah tertentu.
• Beberapa PT telah melakukan PAK dalam
bentuk sosialisasi / kampanye / seminar.
PAK di Beberapa Perguruan Tinggi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
45. Suasana Kuliah di Universitas
Paramadina
Well-known
figure is
important, not
only because
of the
knowledge
they could
share, but they
also attract
media to come
and cover the
program
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
46. Program pendidikan Anti-
korupsi
Menawarkan Pendidikan Anti
Korupsi untuk seluruh Perguruan
Tinggi
• Membentuk Tim
• Membuat Buku Ajar dan Materi
Pengajaran
• Pelatihan Calon Dosen Pengampu
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
47. Program pendidikan Anti-
korupsi
VISI
MISI
Terwujudnya Sarjana Indonesia Berkarakter
Bersih Korupsi
• Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa
terhadap bahaya korupsi
• Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya
korupsi
• Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
• Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
48. Tujuan Mata Kuliah Pendidikan
Anti-korupsi
• Membangun budaya anti korupsi di
kalangan mahasiswa dengan:
• Memberikan pengetahuan tentang korupsi
dan pemberantasannya
• Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
• Menyiapkan mahasiswa sebagai agent of
change bagi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang bersih dan bebas dari
korupsi.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
49. Standar Kompetensi
1. Mahasiswa mampu mengenali dan
memahami korupsi (individual
competence).
2. Mahasiswa mampu mencegah diri
sendiri agar tidak melakukan korupsi.
3. Mahasiswa mampu mencegah orang
lain untuk tidak melakukan korupsi.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
50. Bentuk Perkuliahan Pendidikan
Anti-korupsi
• Penyampaian materi oleh dosen
• Kuliah umum dari para tokoh
pemberantasan korupsi
• Pemutaran film dan diskusi
• Tugas (disesuaikan dengan kekhasan
Perguruan Tinggi)
• Observasi / Karya tulis / Karya teknologi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
52. Contoh Tugas di UNNES
“Come on......show us your best
report!!”
We distribute this poster in our
the campus; encouraging
students to write their best
report.
“....The best report will be
published, in collaboration with
Benny and Mice (a famous
Indonesia’s cartoonists)....”
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
53. Materi Dasar Pendidikan Anti-
korupsi
1. Pengertian Korupsi
2. Faktor Penyebab Korupsi
3. Dampak Masif Korupsi
4. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
5. Upaya Pemberantasan Korupsi
6. Gerakan, Kerjasama dan Instrumen
Internasional Pencegahan Korupsi
7. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan
Perundang-undangan Indonesia
8. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
54. Materi Dasar Pendidikan Anti-
korupsi
• Bentuk Pendidikan Anti Korupsi dapat
berupa :
• Perkuliahan S1
• Matakuliah wajib (2 sks)
• Matakuliah pilihan (2 sks)
• Disisipkan pada matakuliah tertentu
• Sosialisasi / kampanye / seminar
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
55. NILAI-NILAI YANG DIKEMBANGKAN
PENDIDIKAN KARAKTER
1. RELIGIUS
2. JUJUR
3. TOLERANSI
4. DISIPLIN
5. KERJA KERAS
6. KREATIF
7. MANDIRI
8. DEMOKRATIS
9. RASA INGIN TAHU
10. SEMANGAT KEBANGSAAN
11. CINTA TANAH AIR
12. MENGHARGAI PRESTASI
13. BERSAHABAT/KOMUNIKATIF
14. CINTA DAMAI
15. GEMAR MEMBACA
16. PEDULI LINGKUNGAN
17. PEDULI SOSIAL
18. TANGGUNGJAWAB
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
1. JUJUR
2. DISIPLIN
3. TANGGUNGJAWAB
4. KERJAKERAS
5. SEDERHANA
6. MANDIRI
7. ADIL
8. BERANI
9. PEDULI
56. 9 Nilai Antikorupsi Menurut KPK
Nilai Contoh Indikator
Jujur • Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),
• Tidak melakukan perbuatan curang,
• Tidak berbohong,
• Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
Disiplin • Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang
ada dalam semua kegiatan
Tanggung
Jawab
• Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
Kerja Keras • Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik,
• Tenghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
Sederhana • Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
Mandiri • Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain,
• Tidak menyuruh-menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain
untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Adil • Selalu menghargai perbedaan,
• Tidak pilih kasih
Berani • Berani jujur,
• Berani menolak ajakan untuk berbuat curang,
• Berani melaporkan adanya kecurangan,
• Berani mengakui kesalahan
Peduli • Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku,
• Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan
tanggung jawab bersama
57. A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Nilai & Prinsip Anti-korupsi
JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG
JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
58. B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-
KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Nilai & Prinsip Anti-korupsi
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
KEWAJARAN
KEBIJAKAN
KONTROL KEBIJAKAN
59. 1. PERAN MAHASISWA
• Pemberantasan korupsi (terutama
Pencegahan) perlu melibatkan peran
serta masyarakat , termasuk
mahasiswa.
• Mahasiswa mempunyai potensi besar
untuk menjadi agen perubahan dan
motor penggerak gerakan anti korupsi.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
60. Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
1. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa
bersih dari korupsi dan perilaku koruptif.
2. Membangun dan memelihara gerakan anti
korupsi.
61. Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
•Pendidikan Anti Korupsi
•Pendidikan Karakter
•Kampanye Ujian Bersih
Pencegahan
•Gagasan - Ide
•Metode Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
•Mengangkat Isu Korupsi
Lokal-Nasional ke Media
Opini •Pressure Group
•Kampanye Anti-Korupsi
Gerakan Moral
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
62. PENCEGAHAN
Pendidikan Anti Korupsi
• Mewajibkan Pemimpin Mahasiswa
untuk Mengikuti Pendidikan Anti
Korupsi
• Mendorong adanya Pendidikan
Anti Korupsi di Kampus
• Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
• Adanya Materi Pendidikan Anti-
Korupsi di Kaderisasi Mahasiswa
Kampanye Ujian Bersih
• Pembuatan Media Prograganda
(Baliho, Spanduk, dan Poster)
• Pembuatan Media On-line untuk
mengkampanyekan Ujian Bersih
• Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian
Bersih di Kaderisasi Mahasiswa
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
65. OPINI Gagasan / Ide
• Memperbanyak opini mengenai kasus
korupsi ke media
• Membuat Bunga Rampai (buku)
mengenai Anti-Korupsi
• Membuat audiovisual interaktif terkait
anti-korupsi
Metode Pencegahan Korupsi
• Gagasan untuk pencegahan korupsi
sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
• Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat
Universitas
• Adanya Tata Etika dan Norma diantara
Mahasiswa
Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional
• Mahasiswa diharapkan dapat lebih
peka dan siaga menanggapi isu
Korupsi lokal yang terjadi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
66. OPINI
• Advokasi dan Pengawalan
Penyusunan Anggaran serta
pelaksanaan pembangunan di
daerah / nasional
• Gerakan moral untuk
mendorong pemerintah
menindaklanjuti kasus korupsi
yang terjadi
• Sebagai kelompok
penyeimbang bagi gerakan
yang mendukung koruptor
• Mendorong Penguatan institusi
KPK sebagai lembaga
pemberantasan korupsi yang
kredibel, kokoh, dan transparan
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
