Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Tindakan korupsi dapat berupa penyuapan, penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, atau penggelapan dalam jabatan. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 mengatur pidana untuk korupsi seperti pidana penjara seumur hidup atau denda.

3. Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata
kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) secara harfiah
adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi
maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak
legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka.

4. 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
2. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain
yang merugikan keuangan/perekonomian negara.
3. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang
dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.
4. Penggelapan dalam jabatan.
5. Pemerasan dalam jabatan.
6. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan.

5. • Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari
pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman
lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

6. O Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi,
O Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi,
O Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi,
O Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

8.  Menanamkan aspirasi, semangta, dan spirit nasional yang positif dengan
mengutamakan kepentingan nasional
 Para pemimpin dan penjabat selal di himbau untuk benberikan keteladanan
dengan mematuhi pola hidup sederhana dan mempunyai rasa tanggung
jawab yang tinggi.
 Demi kelancaran pelayanan administrasi pemerintah,untuk para pegawai
selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
 Menciptakan aparatur pemeritah yg jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

9. UPAYA PENINDAKAN (KURATIF )
 Menahan Konsul Jendral RI Johor Baru,Malaysia, EM. Ia diduga melakukan
pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
 Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam
kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar
Rp. 15,9 miliar (2004)
 Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pmda DKI
Jakarta (2004).
 Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan
keuangan negara Rp. 10 milyar lebih (2004)

10. UPAYA EDUKASI MASYARAKAT
• Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial,
terkait dengan kepentingan-kepentingan publik.
• Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan
masyarakat itu sendiri.
• Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan,terutama yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa, kecamatan, dan seterunya sampai tingkat pusat/ nasional.
• Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan
pemerintahan negara dan asek-aspek hukumnya.
• Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam
setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

11. a. Indonesia Corruption Watch (ICW)
Adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai
misi mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi
korupsi yang terjadi di Indonesia.
b. Transparancy International (IT)
Adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi
korupsi politik. Organisasi ini bersifat nirlaba/ tidak mencari
keuntungan.

12. Dampak Korupsi
 Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya
diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah masuk ke kantong-kantong pejabat.
 Citra badan hukum negara seperti kepolisian akan menjadi buruk di mata masyarakat. Hal ini
akan membuat warga Indonesia tidak lagi menghormati badan hukum negara.
 Tak hanya badan hukum, seluruh pemerintahan Indonesia juga akan mendapat pandangan sinis
dari masyarakat. Membuat warga tidak percaya lagi pada sistem pemerintahan.
 Bila kasus korupsi dibiarkan terus-menerus, dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan
dari rakyat karena ketidakpuasan pemerintahan.
“Misalnya saja, tidak ada lagi masyarakat yang mau
membayar pajak, terjadi demo besar-besaran yang
memungkinkan bisa menggulingkan pemerintahan,
dan keadaan negara akan kacau balau karena rakyat
yang marah.”

13. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
 PIDANA KORUPSI
PEMBERANTASAN TINDAK
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 2
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

15. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31
Tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001,
jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim
terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah
sebagai berikut.
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Tambahan

17. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat
menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk
pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan
memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan
berdasarkan kepada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

18. FUNGSI DAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
•Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
•Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
•Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
•Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
•Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
•Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
•Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
•Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
•Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang
terkait;
•Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
•Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

19. TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT
DITANGANI KPK
 Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum atau penyelenggara negara;
 Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
dan/atau
 Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

20. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 3
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pasal 4
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil
guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

21. Pasal 5
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi
berasaskan pada:
• Kepastian hukum;
• Keterbukaan;
• Akuntabilitas (Terukur)
• Kepentingan umum; dan
• Proporsionalitas.

22. Pasal 15
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:
• Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan
laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana
korupsi;
• Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau
memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan
hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
• Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan;
• Menegakkan sumpah jabatan;
• Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-
asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

23. • KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen
di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS), kasus ini juga menyeret Muhammad
Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyunisebagai tersangka.
Contoh Penanganan Kasus
Korupsi oleh KPK

24. 11
• 13 Agustus KPK menahan mantan bendahara
umum Partai Demokrat Muhammad Desember Kepolisian Thailand
Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap proyek menangkap Nunun Nurbaetie,
Wisma Atlet SEA Games setelah ditangkap tersangka kasus cek pelawat yang
di Cartagena, Colombia pada tanggal 6 Agustus 2011 menjadi buronan internasional. Ia
dan tiba di Jakarta, pada 13 Agustus 2011. Dalam
ditangkap di sebuah rumah
upaya untuk menangkap Muhammad Nazaruddin yang
buron, KPK melayangkan permohonan penerbitan Red kontrakan yang berada di Distrik
Notice pada tanggal 5 Juli 2011 kepada Kepolisian Saphan
RI yang diteruskan kepada Interpol. Sebelumnya KPK Sung, Bangkok, Thailand.
telah melakukan permintaan pencegahan terhadap Selanjutnya Nunun diserahkan ke
Muhammad Nazaruddin kepada Kementerian Hukum
KPK dan diterbangkan ke
dan HAM pada tanggal 24 Mei 2011
Indonesia.

25. PENGADILAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI

27. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan
Umum. Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh
wilayah negara Republik Indonesia.

28. DASAR HUKUM
Pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
“Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

29. KEWENANGAN PENGADILAN TIPKOR
Menurut UU No. 46 Tahun 2009
Pasal 5
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya
pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana korupsi.
Pasal 6
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara:
a. tindak pidana korupsi;
b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya
adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang
lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.