1. UTS take home MSDM
1. Buatlah skema (diagram) model MSDM yang sesuai dengan pasal 13 dari UU 43/1999
dengan mengacu pada dua model terdahulu yaitu model MSDM Universitas Michigan dan
Universitas Harvard. Beri penjelasan atas model yang saudara buat!
2. Buat perbandingan dan analisislah pasal 13 UU 43/1999 tentang kebijaksanaan Manajemen
PNS dengan UU ASN (pasal 55 ayat 1)
3. Buatlah perbandingan dan analisislah Komisi Kepegawaian Negara dengan Komisi ASN!!
1.
Stakeholder
interest:
Presiden dengan
dibantu Komisi
Kepegawaian
Negara
HRM Policy
Choices:
Penetapan
norma,
standar,
prosedur
Pengangkatan
PNS dan formasi
dalam
penempatan PNS
)rekrumen dan
seleksi)
Performances
Promosi Jabatan
Kenaikan Pangkat
Pengembangan kualitas
sumber daya PNS pemindahan
HakKewajiban
Pemberhentian
Hak
Tunjangan
Kesejahteraan
Tunjangan
Gaji
Kedudukan
hukum

2. Analisis:
Menurut pasal 13 UU nomor 43/1999 menjelaskan tentang kebijaksanaan manajemen.
Dimana didalam pasal tersebut seperti juga dapat tercermin dalam model MSDM di atas
bahwa kebijaksanaan manajemen mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi,
pengangkatan, pengembangan kualitas Sumber Daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan,
ksejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban seta kedudukan hukum. Sesuai model diatas
bahwa kebijaksanaan manajemen juga terdapat pemisahan-pemisahan menurut langkah-
langkahnya. Pihak berwenang dalam penyusunan Kebijaksanaan Manajemen PNS berada
pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untuk membantu Presiden merumuskan
kebijaksanaan dan memberikan pertimbangan tertentu maka dibentuk Komisi Kepegawaian
Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Kebijaksanaan Manajamen PNS mengenai pengadaan PNS, dimana setiap warga negara
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS.
Syarat yang dimaksud secara tidak langsung juga terdapat dalam hal pengadaan PNS melalui
penetapan norma, standar, dan prosedur. Dengan adanya tiga indikator ini PNS yang dicari
harus sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga CPNS yang
tidak memiliki kriteria tersebut tidak bisa melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Hal ini
juga berkaitan dengan seberapa besar jumlah PNS yang akan direkrut, sehingga akan sesuai
dengan jumlah PNS yang memang dibutuhkan. Rekrutmen juga berkaitan dengan seleksi,
dimana melalui seleksi tersebut akan dihasilkan CPNS terbaik dari yang terbaik. Terdapat
suatu pengecualian bagi orang-orang yang telah bekerja pada instansi yang menunjang
kepentingan nasional dimana pemerintah berhak mengangkat langsung orang-orang tersebut
menjadi PNS.
Menurut model diatas setelah pengadaan PNS selanjutnya adalah penempatan jabatan.
Dimana PNS yang baru diangkat akan menempati job-job yang sesuai dengan kriteria, skill,
pengetahuan yang dimiliki. Tidak lepas juga dengan jangka waktu berdasarkan jenis, sifat,
dan analisis beban kerja yang harus dilaksanakan. Kemudian setelah itu yaitu performance.
Performance PNS terbagi menjadi dua yakni performance positif dan performance negatif.
Bagi PNS yang memiliki performance positif berhak mendapatkan reward berupa promosi
jabatan dan kenaikan pangkat, adapun dasar pengangkatan jabatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja yang telah dilakukan. Dan
semua itu dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan penilaian prestasi kerja. Sehingga
seorang PNS yang mempunyai performance positif akan mudah mendapatkan jenjang karir
yang lebih tinggi. Sementara bagi PNS yang memiliki performace buruk negatif harus
mengikuti pembinaan agar performance PNS tersebut dapat berkembang dan meningkat.
Pembinaannya dapat dilakukan dengan berbagai hal bisa melalui pelatihan, seminar, kursus,
maupun penataran. Pembinaan PNS juga dapat dilakukan dengan cara pemindahantug as
dan/atau wilayah kerja. Tujuannya adalah untuk menjadikan PNS tersebut memiliki
performance yang lebih baik untuk saat itu juga, atau pun dalam jangka waktu tertentu bisa
juga untuk mempersiapkan promosi jabatan di masa yang akan datang. Tentunya diluar dua
hal tersebut PNS berhak mendapatkan hak sesuai dengan posisi jabatan, produktivitas serta

3. analisis beban kerja yang dilakukan, dalam hal ini adalah gaji yang sesuai. Dimana gaji yang
adil, layak dan dapat menjamin kesejahterannya, adapun penetapan gaji PNS telah ditetapkan
pada Peraturan Pemerintah (tersirat dalam pasal 7 ayat (1) – ayat (3)) Selain hak terdapat pula
kewajiban yakni berkaitan dengan analisis beban kerja yang harus dipenuhi dan dikerjakan
oleh PNS tersebut.
Dalam hal pemberhentian PNS terdapat beberapa indikator yang berhubungan dengan hal
tersebut yang juga terdapat di dalam pasal 23 dan pasal 24 :
“Pasal 23
(1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :
a) atas permintaan sendiri;
b) mencapai batas usia pensiun;
c) perampingan organisasi pemerintah;atau
d) tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
a) melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain
pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;atau
b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
(4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat karena :
a) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4
(empat) tahun atau lebih; atau
b) melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :
a) melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b) melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau

4. c) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Pasal 24
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka
telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara. “
Sementara terkait dengan kedudukan hukum, seseorang yang telah menjadi anggota PNS
(Pegawai ASN) diharuskan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan profesional dalam
artian yakni netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik sehingga tidak
menimbulkan sikap diskriminatif. Adapun Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan
perihal antisipasi terhadap hal tersebut yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (“PP 37/2004).
Disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh
semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu,
pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai poiitik harus diberhentikan
sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP 37/2004 dengan tegas mengatakan: “Pegawai Negeri Sipil
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.”
Jika Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka
berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 ia diberhentikan sebagai PNS. Menurut Penjelasan
Umum PP 37/2004, pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak
dengan hormat. Namun PNS juga dapat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
asalkan PNS tersebut mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai PNS sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 PP 37/2004:
1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir
bulan mengajukan pengunduran diri.
Pada inti dari Peraturan Pemerintah tersebut bahwa untuk menjamin kenetralan PNS dari
pengaruh golongan dan partai politik, PNS mutlak dilarang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik.

5. 2.
Perbandingan pasal 13 UU 43/1999 tentang kebijaksanaan Manajemen PNS dengan UU ASN
pasal 55
UU nomor 43/1999 pasal 13 UU nomor 5/2014 pasal 55
1. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri
Sipil mencakup penetapan norma, standaar,
prosedur, formasi, pengangkatan,
pengembangan kualitas sumber daya
Pegawai Negeri Sipiil, pemindahan, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian,
hak, kewajiban, dan kedudukan hukum
2. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berada pada Presiden selaku Kepala
Pemerintahan
3. Untuk membantu Presiden dalam
merumuskan kebijaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan
pertimbangan tertentu, dibentuk komisi
kepegawaian negara yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden
4. Komisi Kepegawaian Negara terdiri dari 2
(dua) Anggota Tetap yang berkedudukan
sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3
(tiga) Anggota Tidak Tetap yang
kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh
presiden.
5. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian
Negara secara ex officio menjabat sebagai
Kepala dan Wakil Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
6. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan
sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu
bulan.
1. manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d.pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. penilaian kinerja;
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
k. disiplin;
l. pemberhentian;
m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
n. perlindungan
2. Manajemen PNS pada instansi Pusat
dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
3. Manajemen PNS pada instansi Daerah
dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Persamaan UU nomor 43/1999 pasal 13 dengan UU nomor 5/2014 pasal 55
1. Dalam pasal 13 UU nomor 43/1999 dan pasal 55 UU ASN tentang kebijaksanaan
manajemen PNS ini mempunyai kesamaan isi yaitu membahas mengenai formasi, pengadaan,
pengembangan karir, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak dan
perlindungan yang berupa bantuan hukum

6. Analisis:
Kebijaksanaan manajemen dirumuskan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komisi
Kepegawaian Negara mencakup penetapan norma, standaar, prosedur, formasi,
pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. Namun
dalam UU nomor 43/1999 baik dalam ayat maupun pasal selanjutnya tidak dijelaskan secara
detail dari empat belas (14) hal cakupan kebijaksanaan manajemen yang ada contohnya dari
pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil ini apa saja hal-hal yang perlu
dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari para Pegawai Negeri Sipil
diantaranya melalui pelatihan, seminar, kursus, maupun penataran. Sedangkan pada UU ASN
sebanyak empat belas (14) hal cakupan tentang Manajemen PNS dijelaskan secara lengkap
pada pasal selanjutnya seperti contohnya tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS
yang merupakan analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi
Pemerintah.
Dalam UU nomor 43/1999 pasal 13 ayat 3 dijelaskan tentang Komisi yang dibentuk untuk
membantu dan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk merumuskan
Kebijaksanaan Manajemen yaitu Komisi Kepegawaian Negara. Komisi Kepegawaian Negara
merupakan komisi yang bertugas membantu Presiden dalam:
a. Merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian
b. Merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan
c. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden.
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut secara objektif, maka kedudukan Komisi
adalah independen.
Dalam UU nomor 43/1999 pasal 13 ayat 4 disebutkan tentang susunan anggota dari Komisi
Kepegawaian Negara yang terdiri dari 2 Anggota Tetap yaitu Ketua dan Sekretaris Komisi,
serta 3 (tiga) Anggota Tidak Tetap yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Anggota tetap dalam Komisi Kepegawaian Negara diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior
Perbedaan UU nomor 43/1999 pasal 13 dengan UU nomor 5/2014 pasal 55
1. Dalam UU ASN pasal 55 beberapanya mencakup pola karier, penilaian kinerja,
penghargaan dan disiplin namun dalam UU nomor 43/1999 pasal 13 tidak mencakup semua
aspek tersebut
2. Dalam UU nomor 43/1999 pasal 13 mencakup empat belas (14) hal tentang kebijaksanaan
manajemen PNS namun dalam ayat maupun pasal selanjutnya tidak ada penjelasan dari
semua aspek tersebut. Sedangkan pada UU ASN pasal 55 ayat 1 juga mencakup empat belas
(14) hal tentang manajemen PNS kemudian pada pasal selanjutnya dijelaskan tentang semua
aspek mengenai manajemen PNS tersebut

7. dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi dan staf senior dari Badan Kepegawaian
Negara, sedangkan Anggota Tidak Tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari
Departemen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang
mempunyai keahlian yang diperlukan Komisi.
3.
Persamaan Komisi Kepegawaian Negara dengan Komisi ASN
1.
Perbandingan Komisi Kepegawaian Negara dan Komisi ASN
Komisi Kepegawaian Negara Komisi ASN
1. Dibentuk untuk membantu Presiden dalam
merumuskan kebijaksanaan manajemen
Pegawai Negeri Sipil dan memberikan
pertimbangan tertentu, yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
2. Komisi Kepegawaian Negara terdiri dari 2
Anggota Tetap yang berkedudukan sebagai
Ketua dan Sekretaris Komisi serta 3 Anggota
Tidak Tetap yang kesemuanya diangkat dan
diberhentikan Presiden.
3. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian
Negara secara ex officio menjabat sebagai
Kepala dan Wakil Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
4. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan
sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu
bulan.
1. KASN bertugas:
a. menjaga netralitas Pegawai ASN
b. melakukan pengawasan atas pembinaan
profesi ASN
c. melaporkan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN
kepada Presiden
2. KASN terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap
anggota
c. 5 (lima) orang anggota
3. KASN dibantu oleh sekretariat yang
dipimpin oleh seorang kepala sekretariat
4. Kepala sekretariat berasal dari PNS
5. Kepala sekretariat diangkat dan
diberhentikan oleh ketua KASN
6. KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan
dari belanja negara

8. Perbedaan Komisi Kepegawaian Negara dengan Komisi ASN
1.
Analisis:
Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan manajemen PNS dan
memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara (KKN).
Pembentukan Komisi Kepegawaian Negara dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan
objektifitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari pejabat
struktural eselon I di lingkungan Instansi Pusat dan jabatan lain yang pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.
Komisi Kepegawaian Negara bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam:
a. Merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian;
b. Merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan PNS;
c. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden.
Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan
bebas dari intervensi politik. Pembentukkan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem merit serta
pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN.
KASN beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota,
seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota. KASN dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Asisten dan Pejabat Fungsional keahlian
yang dibutuhkan. Selain itu KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang
kepala sekretariat. Ketua, wakil ketua dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh
Presiden selaku kepala pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya
dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.